Jokowi, Kabinet, dan Koalisi

Jokowi akan memulai perjalanan pada periode keduanya. Meski menyatakan tak lagi punya beban, kenyataan politiknya sungguh sangat berbeda.

Kompleksibilitas yang dihadapi bukan tak mungkin akan bertambah banyak dibandingkan periode sebelumnya. Indikasi awal sudah terlihat dalam proses pembentukan kabinet. Mengemuka wacana masuknya parpol pendukung Prabowo-Sandi sebagai bagian dari kabinet yang akan dibentuk. Dari pengalaman Pilpres 2004-2014, kebiasaan parpol “pindah kamar” bukan sesuatu yang baru. Golkar, PAN, PKB, misalnya, “pindah kamar” menjadi bagian dari Kabinet Bersatu I Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004. Di 2009 dan 2014, Golkar juga melakukan hal sama meski pada Pemilu 2014 dilakukan di tengah periode (bersama PAN).

Kali ini kemungkinan adanya parpol “pindah kamar” lebih banyak sorotan dan polemik, paling tidak karena dua hal. Pertama, lebih dari sebelumnya, Pilpres 2019 lebih emosional dan (paling) terpolarisasi. Bagi sebagian pemilih dari kedua pasangan, perilaku “pindah kamar” dianggap pengkhianatan. Kedua, fenomena “pindah kamar” dilihat sebagai kegagalan lain
pelaksanaan pemilu serentak. Pasalnya, dalam keputusan Nomor 14/PUU-XI/2013, MK mengandaikan pemilu serentak menjadi jalan bagi terbentuknya koalisi permanen, negosiasi strategis dan jangka panjang, dan Presiden yang tak bergantung DPR.

Pembubaran Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang mengusung Jokowi-Amin, dan Koalisi Indonesia Adil-Makmur (KIAM), yang
mengusung Prabowo-Sandi, secara telak membubarkan harapan MK. Pembubaran ini oleh sebagian pihak juga dijadikan pembenaran “kocok ulang” atau setidaknya menandai kemungkinan adanya lagi parpol yang “pindah kamar” sebagaimana terjadi pada periode-periode sebelumnya.

Namun tanpa ada penambahan partai pengusung pun, Jokowi hampir tidak mungkin menggunakan hak prerogatifnya dalam
membentuk kabinet. Ia tetap harus bernegosiasi dan tawar-menawar. Ini tak terelakkan dalam sistem presidensial banyak partai. Pilihan strategi unilateral (mengedepankan hak prerogatif) dalam membentuk kabinet hanya mungkin dilakukan jika presiden punya cara lain secara konstitusional untuk meloloskan berbagai aturan di legislatif atau mampu memveto UU yang dibuat legislatif (Amorin Neto, 2006)

Dilema Presiden

Dalam hal ini, Jokowi berada dalam situsi dilematis. Di satu pihak, kekuatan parpol pengusungnya (KIM) di legislatif kini
sudah mayoritas (60,7 persen). Namun, ini hanya sedikit diatas apa yang disebut Raile dkk (2009) minimal winning coalition. Secara matematika, Jokowi punya “ketergantungan” pada parpol menengah seperti Nasdem (10,3 persen), PKB (10,1 persen), atau bahkan Golkar (14,8 persen), alih-alih partai kecil seperti PPP (3,3). Pergeseran sikap satu dari tiga partai itu dengan mudah menyeret pemerintah dalam posisi kritis di legislatif. Terlebih harus diingat, disiplin anggota partai di legislatif juga rendah.

Di lain pihak menambah jumlah anggota koalisi partai pendukung dalam kabinet juga tak memberi jaminan adanya konsistensi dukungan di DPR. Asumsi adannya partai pemerintah yang diikuti adanya disiplin partai dan disiplin anggota partai di legislatif hanya berlaku di sistem parlementer. Sebagai mana disebut Cheibub dkk (2004), sangat keliru
berasumsi koalisi di kabinet berarti juga berkoalisi di DPR. Situasi itu sudah pernah dialami SBY, pada periode keduanya. Meski membentuk koalisi gemuk, pemerintahannya sering diganjal anggota koalisinnya sendiri di DPR.

Sementara jaminan konsistensi dukungan di DPR masih diragukan, penambahan jumlah anggota koalisi niscaya meningkatkan biaya memerintah. Biaya ini terdiri dari komoditas koalisi (kursi menteri dan anggaran di kementerian) dan alokasi dana untuk pork barrel. Menurut Periera dkk (2006), biaya memerintah ini akan kian tinggi manakala pertama, jumlah anggota koalisi kian banyak. Kedua, rentang ideologi antarparpol pengusung kian lebar. Ketiga, tatkala distribusi kursi menterinya makin tidak proporsional dengan kekuatan parpol tersebut di legislatif.

Dalam kasus Jokowi, dua faktor pertama sudah terpenuhi. Jumlah partai koalisinya saat ini sudah cukup banyak, lima di DPR
dan lima lagi yang non-kursi DPR. Rentang ideologinya juga lebar dari yang nasionalis (PDI-P, Nasdem, Golkar, PSI, Perindo, PKPI, Hanura), berbasis Islam (PKB, PPP, PBB). Faktor ketiga juga terpenuhi jika terjadi penambahan partai pendukung baru di kabinet. Hal ini otomatis akan membuat alokasi buat partai di KIM berkurang, setidaknya tak lagi sebagaimana diekspektasi sebelumnya. Kesengajaan ekspektasi ini tentu saja butuh kompensasi lain.

Dan, sungguhpun berbagai faktor diatas dapat diantisipasi, kemungkinan ketaksolidan di kabinet ataupun legislatif tetap terbuka. Sebagai petahana, Jokowi tak lagi punya periode berikutnya sebagai pemikat dan pengikat parpol pendukung. Ini terkait tarikan Pemilu 2024. Sebagaimana dikatakan Altman (2000), potensi kabinet koalisi pecah kongsi dapat terjadi karena mendekatnya waktu pemilu, selain faktor keragaman ideologi dan perasaan diperlakukan tidak adil. Dalam kasus Indonesia, dorongan melakukan kampanye dini justru kian kuat. Jeda diantara dua pemilu kian dimaknai sebagai ruang kampanye yang lain alias berlangsungnya kampanye permanen.

Meski jadi bagian dari partai yang memerintah, parpol selalu merasa efek elektoralnya tak cukup berarti meski pemerintah dapat dikatakan berhenti menunaikan janji-janji kampanyenya. Karena itu, mereka merasa perlu berancang-ancang sejak dini. Ada kebutuhan memperbaiki perolehan elektoralnya dan sekaligus memperkuat asosiasi dengan capres yang berpotensi memenangi pilpres berikutnya. Atau bahkan menyiapkan kadernya sendiri untuk jadi presiden/wapres berikutnya.

Tarikan ini mengharuskan parpol memperbarui diri, termasuk mengelola ulang pemosisian politiknya. Hal ini sedikit banyak berpotensi membuat parpol pengusung Jokowi akan lebih sering berbeda sikap dengan pemerintah dalam sejumlah isu/kebijakan di DPR. PKB, misalnya, akan siap bersimpangan jalan ketika pemerintag mereka nilai merugikan kepentingan (ekonomi) nahdliyin. Ini pernah terjadi dalam polemik penggunaan cantrang.

Terkait penambahan anggota koalisi dan tarikan 2024, faktor figur menteri juga bisa jadi sumber masalah lain. Dalam
konteks politik simbolik (kehadiran menteri dari kalangan muda) atau sebagai bagian negosiasi dukungan. Jokowi bukan tak mungkin merekrut figur menteri yang (merasa) punya prospek jadi capres atau minimal cawapres di 2024. Kehadiran figur
seperti ini buka tanpa potensi masalah. Skenario terbaiknya, para menteri yang punya prospek di 2024 ini akan tancap gas
unjuk kinerja sebagai modal awal kampanye. Mereka akan jadi ikon baru dan meningkatkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Skenario terburuknya, menteri tipe ini akan memanfaatkan sumber daya kementeriannya guna menjalankan agenda mereka sendiri. Termasuk menyiapkan strategi keluar dengan memosisikan diri sebagai orang “lurus” atau “terzalimi”.

Manajemen Koalisi

Dihadapkan pada situasi pelik seperti ini, Jokowi bukan tanpa jalan keluar. Kuncinya, kemampuan mengelola koalisi maupun oposisi. Ia perlu mengaktivasi perangkat eksekutif secara tepat. Chaisty dkk (2012) mengelompokkan perangkat eksekutif itu dalam lima kluster: kekuasaan agenda politik (kekuasaan legislatif yang diberikan pada presiden/dekrit), otoritas anggaran (kontrol atas belanja publik) manajemen kabinet (pendistribusian kursi menteri), kekuasaan partisan (pengaruh presiden terhadap satu atau lebih partai koalisi), institusi informal (kategori lain yang sesuai konteks tiap negara).

Perangkat eksekutif ini sumber daya koalisi yang dapat dipertukarkan kepada partai yang memerintah ataupun oposisi.
Manuver parpol pengusung (KIM) ataupun kompetitor (KIAM) juga berkenan dengan ketersedian sumber daya koalisi ini. Manuver yang dikomunikasikan ke publik belum tentu merupakan target sebenarnya. Pada titik ini, manajemen koalisi selayaknya tak berhenti dan dimaknai sebatas transfer politik (terutama bagi- bagi kursi menteri). Jokowi punya opsi perangkat eksekutif lain yang bisa dipertukarkan sebagai ganti dukungan kebijakan atau meloloskan aturan di legislatif.

Pertama manajemen koalisi bersifat harian dan bukan proses sekali jadi. Kursi menteri merupakan investasi sekali waktu.
Menghadapi dinamika politik dari hari ke hari, Jokowi bisa memainkan perangkat eksekutif lain, seperti anggaran kementerian, posisi jabatan publik lain (kepala badan atau jabatan publik lain), dukungan politik (dalam konteks pilkada), dan melakukan konsesi politik. Jika dirasa kabinet mulai “lesu darah” atau mengatasi guncangan dari luar, Jokowi dapat memaikan kartu reshuffle. Patut dipertimbangkan untuk mempercepat pembentukan kabinet baru lewat reshuffle. Pembentukan kabinet dini setidaknya punya dua keuntungan: (a) akselerasi kerja bisa dilakukan tanpa harus menunggu pelantika Oktober, (b) reshuffle dibutuhkan untuk mengatasi situasi kelumpuhan birokrasi atau perlawanan pihak lain karena adanya persepsi menteri di kementerian itu tak akan dipilih lagi.

Kedua, transfer perangkat eksekutif bukanlah tujuan akhir berkoalisi. Ini hanya sarana untuk menciptakan pemerintahaan efektif guna memenuhi janji-janji kampanyenya. Dalam hal ini, jokowi juga bisa memainkan kartu co- extensive, yakni koalisi bersama oposisi di legislatif ketika ada anggota koalisi di kabinet yang justru mengambil posisi berseberangan dengan sikap pemerintah (Cheibub dkk, 2004). Dengan kartu ini, Jokowi bisa punya daya tawar tinggi untuk mendorong konsistensi dukungan parpol koalisinya di kabinet. Partai oposisi yang memainkan kartu ini juga diuntungkan karena bisa menangguk asosiasi terhadap regulasi dan kebijakan tertentu. Dengan kampanye yang tepat, asosiasi yang terbentuk akan memperkuat kredibilitas partai oposisi tersebut sebagai partai yang dapat diandalkan jika kelak menjadi partai yang memerintah.

Ketiga, untuk mempertahankan konsistensi dukungan dari partai koalisinya di kabinet, Jokowi juga bisa memainkan kartu legasinya. Dalam artian ini, efek positif keberhasilan atau kegagalan pembangunan perlu ditransfer ke individu menteri dan
juga parpol, tak semuanya terakumulasi pada sosok presiden. Contoh terbaik, meski tak sepenuhnya sempurna, adalah kiprah Susi Pudjiastuti memerangi pencurian ikan (illegal fishing). Jika menteri dan atau parpol dapat memanfaatkan program pemerintah untuk membangun issue ownership atau menjungkit reputasinya, legasi Jokowi bukan sekedar program, melainkan juga gaya kepemimpinan yang bersifat terbuka dan mendorong orang lain berkembang bersama.

Melampaui negosiasi

Pengelolaan koalisi seperti diurai diatas merupakan situasi normal dalam konteks sistem presidensial banyak partai yang
bertumpu pada kemampuan negosiasi dan tawar-menawar. Pokok terpentingnya, Jokowi ataupun partai tak melakukannya sekedar untuk bagi-bagi kekuasaan dan atau melampaui “batas kelelahan” rata-rata masyarakat terhadap sepak terjang para elite politik.

Karena itu, Jokowi perlu “setia” setidaknya peda sejumlah agenda politik publik yang sekurangnya meliputi dua: kebebasan dan kedaulatan serta perlawanan pada korupsi.

Yang pertama berkaitan dengan unjuk kebijakan dan sikap politik yang memastikan pemerintahannya akan terus melindungi kebebasan berekpresi, tak menggunakan cara top-down untuk menggusur masyarakat dari lahannya atas nama pembangunan.

Yang kedua, pemerintah perlu unjuk sikap memastikan akan memerangi setiap upaya terorganisasi untuk membonsai KPK, dan memperkuat pengawasan secara institusional, baik meliputi organ pegawasan internal di birokrasi maupun memfasilitasi komisi negara seperti KPK, Ombudsman, KPPU, KIP, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan juga Komnas HAM.

Tanpa unjuk komitmen terhadap nilai-nilai kehidupan yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, proses negosiasi dan tawar-menawar untuk mewujudkan pemerintahan efektif akan berakhir pada kegagalan. Sebab, di satu pihak, sentimen publik akan merosot dan bahkan berlanjut pada aksi-aksi perlawanan, dari mulai sekedar membuat petisi, mengelar aksi masa, hingga pembangkangan sosial. Di lain pihak, partai pendukung juga akan bersiasat agar tak terkena sentimen negatif yang dapat merusak elektabilitasnya di 2024.

Dan, pada gilirannya ini akan menambah beban pemerintahan. Pilihan yang tersedia tak banyak dan tak mudah, tetapi peluang mendulang keberhasilan selalu terbuka. Dimulai dengan memilih figur menteri yang tak berpotensi jadi duri dalam daging di internal kabinet dan atau terkesan melecehkan rasionalitas dan etika publik.

 

Yunarto Wijaya

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia

Opini Kompas Cetak tanggal 13 Agustus 2019

 

Foto dok Merdeka(dot)com

Saat Pilih Menteri, Jokowi Harus Jadi Presiden, Bukan Pemimpin Koalisi

Presiden terpilih Joko Widodo kini sudah disibukkan dengan pengisian susunan menteri untuk kabinet 2019-2024 bersama Ma’ruf Amin. Pertanyaan yang seringkali muncul di ruang publik adalah: siapa saja menteri Jokowi? bagaimana pembagian ‘jatah’ menteri di internal koalisi Jokowi-Ma’ruf? Lalu bagaimana jika Gerindra, Demokrat, dan PAN masuk ke koalisi? Akankah jatah partai yang sejak awal mengusung terpangkas?

Menurut saya, ada baiknya pelantikan kabinet baru Jokowi-Ma’ruf didahului dengan reshuffle kabinet yang digelar sekarang. Mengapa reshuffle kabinet penting dilakukan sekarang? Pertama, untuk memotong potensi terjadinya efek ‘bebek lumpuh’ atau lame duck effect. Apa itu ‘bebek lumpuh’? Efek ini terjadi ketika calon petahana kalah, secara de jure pemerintahan memang masih berjalan, tapi secara de facto pemerintahan sudah kehilangan wibawa sehingga kementerian tidak berjalan efektif. Jadi, dari April hingga Oktober, pemerintahan tidak berjalan dengan optimal. Seperti ‘bebek lumpuh’. Jokowi memang menang, tapi potensi ini masih tetap ada. Kecenderungannya, efek ‘bebek lumpuh’ terjadi di kementerian yang merasa menterinya akan diganti. Jadi pegawai-pegawai kementerian sudah malas-malasan karena tahu bos mereka akan diganti.

Untuk memangkas kemungkinan ini, reshuffle kabinet bisa dilakukan sekarang. Jadi kementerian yang menterinya sudah pasti akan dicopot, ada baiknya diganti dari sekarang, tak harus menunggu bulan Oktober. Lagipula, menurut saya, bagus kalau hingga Agustus sudah ada menteri baru. Artinya, semangat akselerasi yang digaungkan Jokowi saat menyampaikan pidato visi dan misi di Sentul sungguh terlaksana. Pun, menteri baru ini akan terlibat langsung dalam penyusunan anggaran untuk RAPBN 2020. Jadi sungguh menarik kalau kemudian pembentukan kabinet didahului dengan reshuffle kabinet.

Reshuffle menjelang pembentukan juga bisa dijadikan cara untuk memberikan privilege lebih kepada parpol yang mengusung Jokowi sejak awal. Sekaligus, membuktikan kompetensi menteri yang didorong oleh koalisi Jokowi-Ma’ruf. Menurut saya, Jokowi bisa saja menampung kandidat menteri dari lima partai yang sejak awal mendukungnya jika melakukan reshuffle sebelum pembentukan kabinet. Untuk partai baru yang ingin bergabung, toh masih ada waktu bulan Oktober. Lagipula, memasukkan menteri dari parpol pengusungnya sejak awal dengan melakukan reshuffle saat ini bisa menjadi semacam masa percobaan, alias probation. Jadi, Jokowi bisa saja bilang ke partai-partai pengusung: saya kasih bonus 3 bulan, saya kasih jatah dulu. Buktikan di waktu 3 bulan ini. Kalau bagus toh akan dilanjutkan, kalau jelek ya nanti tinggal saya ganti di bulan Oktober saat pelantikan kabinet baru dengan menteri dari kalangan profesional. Kompromi dengan partai pengusung bisa dilakukan saat ini.

Selain itu, soal pengisian kabinet, ada beberapa catatan yang harus diingat oleh Jokowi. Pertama, pengisian kabinet toal aak lain dan tak bukan adalah perdebatan klasik antara jatah menteri dari partai dan non-partai. Saya sepakat bahwa partai pasti harus dapat karena kita tak bisa menafikan bahwa mereka ikut berjuang dalam pemenangan.

Namun, Jokowi harus memastikan bahwa menteri yang didorong oleh partai benar-benar bisa bekerja secara profesional. Misalnya, Jokowi harus memastikan bahwa menteri yang merupakan pejabat teras parpol harus meletakkan jabatannya di partai. Ini toh sudah disampaikan Jokowi di awal pemerintahannya di periode pertama. Seorang menteri tentu harus fokus dan total membantu Presiden.

Catatan kedua, Jokowi harus memastikan bahwa ia tak memberikan cek kosong dalam penentuan kader mana dari sebuah partai yang menjadi menteri. Perlu diingat bahwa logika kepala eksekutif pemerintahan dan logika parpol itu berbeda. Parpol pasti bicara senioritas, siapa yang lebih berkeringat, siapa yang punya jabatan lebih tinggi di partai. Tapi Jokowi harus bicara pengisian kabinet sebagai seorang kepala pemerintahan, bukan sebagai pemimpin koalisi.

Di sinilah makna prerogatif diuji. Artinya, partai harus menyerahkan ke presiden mau ditempatkan di pos mana pun kadernya itu. Partai hanya sebatas memberikan list nama, Jokowi bisa mengembalikan list tersebut kapan pun jika nama yang diberikan dianggap tidak kompeten. Saat memberikan nama, parpol harusnya memberikan argumentasi soal kompetensi, kapabilitas dan rekam jejak, bukan hanya soal senioritas atau apakah ia telah berjuang selama kampanye.

Selain itu, Jokowi juga jangan sampai terjebak dengan istilah menteri milenial atau menteri muda hanya pada tataran simbol. Betul kita butuh darah muda, kaum milenial harus diberikan kesempatan lebih karena merekalah penguasa knowledge di era digital, akan tetapi mereka sungguh perlu diseleksi karena menteri muda perlu memiliki beberapa kemampuan juga untuk duduk di jabatan politik.

Saya khawatir istilah menteri milenial atau menteri muda hanya menjadi ‘gincu’ politik yang malah menjadi beban, bukan aset. Jangan sampai dalam pengisian kabinet, yang penting asal ada yang muda. Sebab, jabatan kementerian itu bukan hanya butuh kemampuan akademik, tapi juga butuh kemampuan organisasi yang baik, komunikasi parlemen yang baik. Jangan sampai hanya jadi ‘gincu’ politik saja.

Catatan lain buat Jokowi, saat menentukan jatah kementerian bagi parpol, ia jangan terjebak dengan logika bahwa partai tertentu harus dapat jatah pos tertentu karena sesuai dengan ideologi atau programnya.

Catatan saya, di Pileg 2019 tidak ada satu partai pun yang memiliki positioning jelas ke isu tertentu. Hampir tak bisa dibedakan program partai nasionalis dan agamis. Jadi sungguh tak tepat mendikotomikan jatah menteri ke partai berdasarkan program, keahlian atau tradisi sebuah partai. Pembagian harus betul-betul didasarkan pada kompetensi sosok yang diajukan, bukan berdasarkan klaim partai untuk mendapatkan pos tertentu.

 

 

Yunarto Wijaya

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia

Foto dok Biro Pers Sekretariat Presiden

 

 

Sumber: Kumparan

Pembelajaran dari Pilpres 2019

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang  diajukan pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandi. Resmi sudah, Jokowi-Amin  akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024

Dalam pernyataan persnya, Prabowo menyatakan menghormati keputusan MK.  Meski demikian, ia masih membuka kemungkinan menempuh jalur konstitusional  lain. Di kalangan pendukungnya, reaksinya beragam. Sebagian memilih move
on. Sebagian lagi bergeming. Mereka kukuh dengan pendiriannya bahwa pemenang pilpres melakukan kecurangan.

Narasi curang dipupuk sejak awal masa kampanye dengan rupa-rupa argumen. Narasi curang pula yang jadi pendorong sebagian pendukung 02 melakukan berbagai penolakan hasil pilpres yang berbuntut kerusuhan Mei lalu.

Buah strategi

Keteguhan sikap di sebagian pemilih Prabowo-Sandi adalah implikasi wajar  dan strategi kampanye. Dalam konteks ini, pasangan 02 memanfaatkan betul modal dasar dari luberan Pilpres 2014 dan juga Pilkada DKI 2017. Karena menghadapi petahana mereka juga menyoal kinerja ekonomi. Ini pilihan yang masuk akal. Sebab, di berbagai survei, di bidang inilah tingkat kepuasan pemilih terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla paling rendah diantara bidang-bidang lainnya. Hasilnya, trilogi isu andalan: agama (kriminalisasi ulama dan atau bagian dari PKI), ekonomi (kegagalan dan atau ketakberpihakan di bidang ekonomi), serta etnisitas (dominasi etnis Tionghoa dan atau ancaman aneksasi China)

Trilogi isu ini dipasarkan dengan pendekatan emosional negatif (terutama rasa marah). Menurut Steenbergen dan Ellis (2006), rasa marah hanya terpicu jika mampu menunjukan bahwa politisi yang punya wewenang tak mau dan atau tak mampu menangani masalah yang dipersoalkan. Terutama soal ekonomi dan moralitas. Dalam konteks Pilpres 2019, pendukung Prabowo-Sandi merentangkan tanggung jawab petahana secara luas sehingga setiap hal dan di berbagai bidang yang dianggap keliru ada kesalahan atau bencana selalu berujung :”semua salah Jokowi”.

Sebagian pemilih 02 menginternalisasi trilogi isu dengan cara melakukan rasionalisasi pilihan. Sebagaimana disebut Lodge dan Tober (2007), rasionalisasi itu dilakukan dengan memberikan penilaian lebih kuat (baca: lebih positif) pada isu yang konkruen dengan yang mereka yakini sebelumnya. Sekaitan itu, pemilih juga termotivasi mencari informasi yang  selaras dengan apa yang mereka yakini dan mengabaikan yang tak konkruen dengan apa yang mereka yakini (conformation bias). Dan, menerima tanpa sikap kritis setiap informasi yang konkruen dengan keyakinan yang sudah  ada sebelumnya. Sebaliknya, memeriksa secara cermat dan atau memberi  penilaian secara tak adil pada informasi yang tidak konkruen dengan keyakinan yang sudah ada sebelumnya (disconfirmation bias).

Sebagai konsekuensinya, pemilih yang mempunyai keyakinan kuat terhadap sesuatu hal akan bersikap lebih ekstrem ketika dihadapkan kepada informasi yang bersifat pro dan kontra karena mereka mengabaikan yang tak konkruen dan menerima begitu saja informasi yang selaras dengan keyakinan yang sudah ada sebelumnya (attitude polarization). Pokok pentingnya, rasionalisasi ini lebih kuat terjadi pada orang-orang yang memahami secara mendalam tentang isu-isu politik daripada yang kurang memiliki pengetahuan dan atau penalaran yang canggih tentang isu-isu politik.

Strategi lain yang diterapkan Prabowo-Sandi adalah menggencarkan kampanye negatif. Ini strategi generik dalam setiap pemilu dan kubu Jokowi-Amin juga melakukannya. Kampanye negatif diyakini mampu mendorong pemilih yang sebelumnya lebih condong ke kandidat lawan bergeser preferensinya, minimal jadi golput. Kampanye negatif juga diniatkan memengaruhi swing voters agar punya penilaian negatif terhadap kompetitor. Masalahnya, kampanye negatif tak selalu mendorong pemilih menelusuri informasi lebih lanjut dan atau menurunkan partisipasi pemilih. Temuan Klein dan Ahluwalia (2005), misalnnya, menunjukkan pesan-pesan negatif hanya efektif pada pemilih yang memang sebelumnya tak suka terhadap kandidat yang jadi sasaran pesan negatif itu. Temuan Meffert dkk (2006) juga menunjukkan, pesan-pesan negatif bisa diresepsi dengan cara sebaliknya. Pemilih justru menilai buruk terhadap pesan negatif ini dan atau mendiskon (kredibilitas) pesan- pesan itu.

Meski demikian, pesan negatif bukan berarti tak ada gunanya. Menurut Redlawsk dkk (2010), kegagalan pesan negatif bekerja mempersuasi pemilih lebih dikarenakan tak mencapai apa yang disebutnya sebagai tipping poin affection. Ketika titik kritis untuk melenting ini tercapai, pemilih akan terdorong untuk mengevaluasi ulang preferensinya. Disinilah peran utama kabar bohong yang berperan bak “obat kuat”. Dalam konteks Pilpres 2019, pesan-pesan negatif lebih banyak bermuatan kabar bohong. Intensitasnya tinggi dan perluasan temanya dalam. Derasnya semburan kabar bohong juga buah dari sikap pemilih yang melakukan disconfirmation bias.

Sepanjang pesan itu selaras dengan apa yang mereka yakini dan atau menguntungkan capres mereka, akurasi konten tak lagi dipersoalkan dan karena itu juga dengan cepat dibagikan di berbagai medium komunikasi, terutama medsos dan media percakapan. Tak heran, jika hingga taraf tertentu, kampanye negatif berhasil memengaruhi evaluasi sebagian pemilih atas kandidat capres, terutama Jokowi-Amin. Untuk mencegah pesan negatif dan kabar bohong melampaui titik kritis melenting, Jokowi secara aktif melakukan berbagai aksi simbolik untuk menunjukan dirinya Muslim taat dan juga dekat dengan ulama. Di tingkatan pendukung, pemilihnya juga ikutan memasarkan pendekatan emosional yang negatif. Mulanya, mendorong terbangunnya rasa cemas yang lebih umum (misalnya: adanya ancaman terhadap demokrasi atau kebebasan). Belakangan rasa takut dibangkitkan dengan menonjolkan peran dan agenda dari kelompok terorganisir (HTI, FPI, dan lainnya) yang menjadi bagian pendukung Prabowo-Sandi.

Pada skala tertentu, respon pendukung 01 terhadap serangan opini yang dilancarkan kubu (pendukung) 02 justru mengentalkan keyakinan di sebagian pemilih Prabowo-Sandi bahwa Jokowi dan atau para pendukungnya adalah  “musuh-musuh secara ideologis”. Fakta bahwa cawapres Jokowi seorang ulama dan juga ketua MUI tak menghalangi keyakinan itu. Sebaliknya, sikap pemilih 02 juga meningkatkan eskalasi kemarahan di sebagian pendukung Jokowi-Amin. Setidaknya ada dua isu yang memicu kemarahan ini. Pertama, presentasi diri sebagian kelompok pendukung 02 bahwa merekalah yang  Islam-nya paling benar. Dan, penjulukan kafir atau sesat ke setiap orang atau golongan yang tak sepaham dengan pendirian mereka. Kedua, penjulukan sosial. Persisnya, Jokowi-Amin diidentikan dengan istilah “dungu” dan atau karena butuh nasi bungkus atau uang transpor.

Berbagai kesamaan

Secara umum dapat dikatakan , pemilih 01 dan 02 berbagi kesamaan dalam sejumlah hal. Pertama, mereka sama-sama meyakini telah melakukan pilihan tepat. Mereka meyakini itu karena merasa disarkan informasi akurat dan  argumentasi kuat. Yang mereka abaikan adanya bias preferensi awal yang memengaruhi cara mereka mengolah informasi yang datang belakangan. Berbekal keyakinan ini mereka mulai memiliki kawajiban mulia untuk “meluruskan” pemilih lawan yang dinilainya keliru atau terpedaya. Penolakan dari pemilih kompetitor menstimuli kemarahan baru. Dan, ini menjadi personal sifatnya karena yang kemudian dipersoalkan adalah sikap dari teman, kolega atau kerabat.

Kedua, sebagai lanjutan dari aktivasi merasionalisasi pilihan, sebagian pemilih yang dapat digolongkan sebagai die hard menjelma menjadi pemuja. Mereka menganggap capres pilihannya sang “juru selamat”. Disadari atau tidak, baik Jokowi maupun Prabowo meresonansinya. Sekurangnya mereka melakukan hal itu untuk memastikan dan memelihara dukungan dari para pemilihnya. Terkait ini, para pemuja di kedua kubu sama-sama tak menyukai pemilih kritis yang sekubu dengan mereka, karena pemilih kritis tak sungkan mengkritik capres dan memperolok-olok perilaku para pemuja. Bedanya, pemilih kritis di kubu 01 lebih ekspresif dan terbuka mengumbar kritik dan olok-olok itu, sementara pemilih kritis di 02 lebih sering melakukannya di forum terbatas.

Lebih daripada itu, ketiga, di sebagian pemilih 01 ataupun 02 juga tumbuh semangat “yang penting menang dulu”. Implikasi praktisnya, mereka memaklumi dan bahkan turut memberikan pembenaran atas perilaku capres masing-masing meski secara personal bertentangan dengan standar mereka. Pada tingkat gagasan, mereka juga mengadopsi gagasan capres yang mereka
dukung meski sebelumnya bisa jadi justru beroposisi terhadap kebijakan itu. Perilaku ini yang menjelaskan mengapa sebagian pemilih tiba-tiba terlihat tak konsisten dengan ucapan/sikap yang selama ini ditunjukkan ke orang lain.

Keempat, ada sebagian pemilih dari kedua kubu yang melakukan pemosisian ulang dalam memaknai konstetasi Pilpres 2019. Ini terjadi ketika rasionalisasi atas pilihan mereka mengalami gangguan. Terpaan berbagai informasi dan atau perubahan sikap capres membuat mereka merasa capres yang didukung bukanlah figur tepat untuk dipilih. Tapi untuk berbalik arah
atau golput, mereka juga tak mungkin melakukan karena berbagai alasan. Dalam situasi seperti ini, mereka memosisikan pilpres tidak lagi soal 01 vs 02, tetapi konstetasi nilai-nilai dan atau pertarungan antara kelompok mereka dan kelompok yang diposisikan sebagai musuh. Sebagian pemilih 02, misalnya, belakangan memaknai pilpres sebagai medan pertempuran untuk
membela agama atau ulama. Di kalangan pemilih 01, ada yang meyakini pilpres ini pertaruhan menyangkut masa depan keberagaman dalam beragama atau kebhinekaan dalam berbangsa..

Cara pandang ini menjadi energi baru dan sekaligus perisai ketika menghadapi informasi yang tak konkruen dengan apa yang sebelumnya mereka yakini. Meski berisiko terlalu berlebih-lebihan, transformasi cara pandang ini bisa juga dianggap sebagai sebuah pembajakan ruang kontestasi. Salah satu implikasinya: pergeseran komando. Arahan dan imbauan capres akan diabaikan jika tak sejalan dengan kepentingan (baru) yang mereka yakini sedang diperjuangkan.

Kenormalan baru

Konsekuensi logis dari “pembajakan” ruang kontestasi adalah terbukanya ruang bagi kelompok-kelompok kepentingan politik-ekonomi melakukan manuver politik. Mereka tak saja mendistorsi perhelatan demokrasi, tapi sangat mungkin juga malah menginisiasi berbagai aktivitas yang memungkinkan dilakukannya berbagai tindakan non-demokrasi, seperti kerusuhan dan
pembunuhan. Lebih daripada itu, perkubuan yang mengeras di sebagian pemilih membuat ketegangan politik tak mereda meski pemilu sudah berakhir. Sekurangnya, ada dua sumber yang berpotensi memicu ketegangan ini. Pertama, kolompok pendukung Prabowo yang terorganisasi dan atau tersatukan dengan narasi seputar “membela agama dan atau membela ulama”. Sebagai kelompok kepentingan, pelibatan dalam dinamika politik tak saja berguna untuk mendesakkan agenda politiknya, tetapi bermanfaat sebagai sarana “merawat” dan “mengembangkan” mesin politiknya. Pada titik ini, pertemuan kepentingan dengan para “penumpang gelap” yang punya motif ekonomi atau politik dapat saja terjadi.

Pemicu kedua berasal dari para pemilih 01 dan 02 yang sudah tak merasa terkait dengan pilihannya. Ini terjadi jika pemerintahan Jokowi-Amin mereka nilai sudah terlalu “pragmatis” dan atau membuka ruang bagi berlakunya pembatasan demokrasi. Mereka memang tak mampu secara langsung menggerakkan massa, tetapi mampu memengaruhi pembentukan opini publik, terutama di jalur media massa atau medsos. Pemicu ketiga berasal dari kontestasi di elit politik sendiri. Titik masuknya bisa saja soal komposisi dan atau “jatah” dalam kabinet. Namun, juga bisa karena proyeksi kontestasi Pemilu 2024 yang terlalu dini. yang terakhir ini memicu potensi “ketakdisiplinan”, baik di tubuh kabinet maupun di parlemen.

Dus, tak ada pilihan mudah bagi Jokowi-Amin. Pilihan-pilihan yang terlalu jauh dari daya terima rata-rata pemilih harus dihindari. Pilihan, membentuk kabinet “super pelangi” alias mencakup hampir semua peserta pemilu, misalnya selain tak disukai juga tak menjamin terciptanya kondisi politik yang positif. Tapi, pada saat yang sama, Jokowi perlu menunjukkan
kepemimpinannya dengan berani mengambil keputusan yang tak populer demi memelihara kesatuan dan keberagaman berbangsa maupun dalam konteks untuk melentingkan daya saing bangsa. Singkatnya, keriuhan akan terus terjadi. Dan, inilah kenormalan (baru) dalam perpolitikan di Tanah Air. Selamat mengarunginya.

Yunarto Wijaya
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia

Opini Kompas Cetak tanggal 5 Juli 2019

Pilpres 2019: Strategi Lama, Konten Baru

Hampir genap dua bulan kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 resmi bergulir. Alih-alih diramaikan oleh konstetasi gagasan (baca: arah pembangunan dan gagasan), jalannya kampanye saat ini lebih disesaki kampanye negatif dan kabar bohong.

Jika ditilik lebih jauh, kedua pasang kandidat secara umum terkesan seperti terkunci dengan strategi kampanye (pilpres) mereka pada 2014. Bukan hanya pengulangan, bahkan terjadi pendalaman dan perluasan. Jika dipadatkan, kedua kandidat sama-sama berusaha menerapkan emotional branding.

Dalam literatur pemasaran, emotional branding berfokus pada upaya menggugah perasaan dan emosi pemilih. Untuk itu kandidat sebagai brand politik harus mendemonstrasikan pemahamannya terhadap gaya hidup, aspirasi, dan inspirasi pemilih melalui pilihan narasi dan taktik komunikasi yang dilakukannya. Pemilih akan merasa terberdayakan dan terhubung. Dus, pada gilirannya membangun perasaan berkomunitas dan menumbuhkan solidaritas.

Pendalaman dan Perluasan

Pilihan tetap menjalankan strategi lama ini dapat dipahami. Secara makro, tidak terlalu banyak perbedaan yang fundamental tentang posisi kebijakan kunci. Dengan narasi berbeda, Joko Widodo dan Prabowo Subianto sama-sama menawarkan Indonesia yang digdaya, mampu berdikari, peran besar BUMN, pemerataan pembangunan, pengendalian konglomerasi, dan pemihakan kepada rakyat (rentan) miskin dengan beraneka aliran subsidi. Seperti dinyatakan Dean dkk (2015), ketika tidak ada perbedaan ideologi atau visi kebijakan yang terlalu jauh, ruang konstetasi untuk membangun diferensiasi adalah pada tawaran daya tarik emosional yang diajukan

Lebih daripada itu, polarisasi Pilpres 2014 secara bertahap telah membentuk basis pemilih yang kuat. Dalam kasus Prabowo, pemilihnya berproses bersama momen-momen politik sebelum Pilpres 2019. Tidak berlebihan menyatakan bahwa telah tumbuh rasa solidaritas dan satu komunitas dengan militansi tinggi di kalangan basis pemilihnya. Yang menjadi penggerak dan perekatnya bukanlah perioritas figur Prabowo melainkan pada isu-isu yang dimainkan. Persisnya isu-isu terkait politik identitas.

Hal yang sama terjadi pada Jokowi. Pendukungnya pun solid, tetapi belum sampai pada taraf memiliki rasa berkomunitas. Mereka terpilah-pilah dalam berbagai kelompok yang bahkan untuk sebagian punya sikap dan pandangan yang saling berlawanan. Yang jadi perekat dan penggerak mereka adalah figuritas Jokowi.

Pada Pilpres 2019, keduanya masih bertumpu pada hal yang sama: Prabowo dengan isu-isu politik identitasnya dan Jokowi dengan pesona personalitasnya. Untuk memelihara dan mengembangkan basis pemilihnya ini, kedua kandidat menggugah perasaan antusiasme di kalangan pendukungnya. Antusiasme memungkinkan pemilih berada dalam situasi yang dikenalinya dan karenanya mendorong atau menguatkan sikap partisannya (MacKuen dkk, 2007)

Perasaan antusiasme meliputi harapan kebanggaan, dan simpati (Marcus dan MacKuen, 1993). Kubu pendukung Prabowo terutama membangkitkan harapan akan kemenangan. Dan, ini sudah dimulai jauh hari sebelum kampanye resmi pilpres melalui tagar #2019gantipresiden. Ini diikuti dengan beberapa kemenangan pilkada yang kandidatnya juga mengusung tagar yang sama dan yang terpenting menggunakan pendekatan isu yang sama: isu-isu berbasis indentitas, seperti terjadi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara.

Sebaliknya, antusiasme pendukung Jokowi lebih merupakan respons terhadap harapan yang ditumbuhkan kubu Prabowo. Tagar #Jokowi2periode dan sejenisnya menjadi representasi simbolik kebanggaan pemilih atas pilihan politiknya, sekaligus merupakan wujud kekhawatiran kubu pendukung Jokowi yang mengantisipasi gerakan kampanye dini ini. Seperti dikatakan Just dkk (2007), harapan di satu pihak menumbuhkan kekhawatiran/ketakutan di pihak lain. Secara keseluruhan, terlihat tendensi strategi dasarnya. Kubu pendukung Prabowo tidak bertumpu pada figuritas Prabowo, tetapi pesan simbolik dari tagar #2019gantipresiden yang dimaknai antara lain sebagai kebangkitan Islam (politik) dan “pribumi”. Sebaliknya, kubu pendukung Jokowi bertumpu pada figuritas Jokowi. Dan, ini bisa dipahami karena posisi Jokowi sebagai petahana.

Pada Pilpres 2019, isu-isu politik identitas yang sebelumnya masih abstrak mengalami konkretisasi karena ditautakan dengan peristiwa dan kebijakan yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintahan Jokowi. Keberadaan tenaga kerja asing (TKA) asal China, misalnya, dipergunakan untuk mengonkretkan pesan-pesan “bahaya aseng dan asing”.

Begitupun kasus-kasus hukum yang melibatkan sejumlah pemuka agama dimanfaatkan sebagian pendukungnya untuk mengonkretkan pesan-pesan “anti Islam”. Keberadaan Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi ternyata tidak juga merontokkan pesan-pesan jenis ini. Selain karena telah ditransformasi menjadi “bela Islam”, Ma’ruf yang notabene ketua Majelis Ulama Indonesia juga di de-“sakralisasi” dengan stigma (mulai dari isu “dimanfaatkan” sampai dengan sikap oportunis untuk mengejar kekuasaan).

Konkretisasi ini di satu pihak merupakan upaya membangkitkan rasa cemas. Perasaan ini akan mendorong pemilih melepaskan sikap partisannya, lebih terbuka untuk menentukan pilihannya. Mereka terdorong untuk mempelajari lebih jauh kandidat meski output-nya tidak selalu harus berganti pilihan (MacKuen dkk, 2007). Dalam studi eksperimentalnya, Lau dkk (2007) menemukan bahwa rasa cemas terbentuk manakala ada perbedaan yang signifikan antara informasi awal yang dimiliki pemilih dan informasi baru yang diterimanya. Perbedaan ini bisa disebabkan faktor kualitas kandidat atau jarak posisi kandidat terhadap sejumlah isu. Namun, mekanisme ini terutama lebih bekerja ketika pemilih mempelajari lebih lanjut kandidat yang jadi preferensinya alih-alih kandidat yang tak diinginkan.

Dengan begitu, dapat dikatakan, konkretisasi isu-isu politik identitas diarahkan untuk mengganggu pemilih Jokowi. Gangguan ini bertujuan mendorong pembelotan pemilih partisan Jokowi alih-alih menyasar swing voters, misalnya. Dan, sebagai penantang, tentu saja bahan bakar utamanya isu-isu ekonomi. Pesimisme, ketidakmampuan, dan ingkar janji tema payungnya.

Di lain pihak, konkretisasi isu-isu politik identitas ini diarahkan untuk menyolidkan pemilihnya. Caranya dengan mentransformasi rasa cemas jadi rasa marah. Ketika pemilih merasa marah, ia tak lagi berhati-hati dalam mengolah informasi dan cenderung membangun stereotyping (Hudi dan Feldman, 2007). Tak heran jika kemudian sodoran penjulukan seperti “Poros Mekah” vs “Poros Beijing” atau “Partai Allah” vs “Partai Setan” begitu disambut karena memudahkan pemilih Prabowo membangun rasionalitas pilihan politik.

Secara keseluruhan, paduan harapan dan kemarahan kian mengkristal karena kerap mereka mendapatkan momentum untuk mengekspresikan aspirasinya dalam bentuk aksi-aksi massa dalam berbagai isu-kebijakan. Setiap ada peristiwa politik akan dikemas sedemikian rupa untuk menunjukkan adanya ancaman luar biasa buat mereka atau cita-cita pendukungnya. Juga dalam bentuk perlindungan dan pembelaan ketika ada simpatisan yang melakukan kekeliruan bicara atau melanggar ketentuan hukum.

Berbeda dengan itu, dari perspektif kubu petahana, mereka menyadari kekuatan utama bersaing ada pada figuritas yang dinilai aset terkuat dan berisiko jika disisihkan. Ini terlihat dari intensitas tindak komunikasinya yang banyak mengeksplorasi atribut personalitas Jokowi (merakyat, ramah, turun ke lapangan/membumi, dan jujur). Jika mengacu pada brand personalitas Aaker (1997), kesemuanya merupakan bagian dari dimensi ketulusan.

Personalitas seperti itu efektif pada Pilpres 2014 karena, pertama, menawarkan kebaruan (antitesis) dari personalitas kepemimpinan ala Susilo Bambang Yudhoyono (militer, gagah, intelek, dan good looking) yang sudah menjadi standar pemimpinan selama hampir 10 tahun terakhir. Dan, kedua, personalitas Prabowo (militer, mapan, tegas dan berani) relatif sebangun dengan personalitas yang ditawarkan SBY.

Pengembangan yang dilakukan pasca-2014 adalah mengedepankan dimensi kegembiraan (berjiwa muda dan bersemangat) dan kompetensi (pekerja keras). Tawaran personalitas tersebut memudahkan pemilih mengidentifikasikan dirinya pada Jokowi dan sebagian kecil lainnya mempersonifikasikan dalam bentuk “kelompok pemuja”. Problemnya, pada Pilpres 2019 ini, Jokowi adalah petahana. Sebagai petahana, kinerjanya pasti dievaluasi dari dua belah pihak: pemilihnya pada 2014 ataupun pemilih yang cenderung ke Prabowo. Tindak komunikasinya yang banyak menonjolkan dimensi baru personalitasnya dengan nge-vlog, ber-sneaker, bermotor besar, dan sejenisnya hanya menguatkan sisi personalitas sebelumnya.

Pemilih membutuhkan kebaruan dan terutama yang berkaitan dengan jabatannya, tetapi pilihannya tidak bisa terlalu ekstrem. Misalnya, menonjolkan atribut Jokowi sebagai figur yang “gagah”. Ini tidak otentik di benak pemilih dan karenanya akan diabaikan atau justru dimaknai secara berlawanan. Sebaliknya, sosok Jokowi yang andal (baca: penguasaan masalah dan responsif), misalnya, lebih sejalan dengan personalitas sebelumnya dan sesuai dengan posisinya sebagai petahana.

Selain itu, kekuatan personalitas Jokowi juga diantisipasi Prabowo dengan menghadirkan sosok Sandiaga Uno sebagai pembanding. Sosok Uno dicitrakan sebagai figur sukses, taat beragama, gaul, good looking, dan juga cerdas. Lebih dari pada itu, Uno sejauh ini mengisi panggung politik lebih banyak. Tidak sekedar untuk “menetralisasi” pesona Jokowi, tetapi juga mengalihkan atensi orang terhadap figuritas Prabowo.

Kubu Jokowi tentu saja menyadari keharusan petahana untuk unjuk kinerja. Pemilih perlu diyakinkan bahwa mereka tidak salah pilih. Kubu Jokowi memilih menggugah rasa bangga atas kemajuan Indonesia dan harapan masa depan yang lebih gemilang ditularkan. Masalahnya, pengomunikasiannya relatif kering. Penyajian lebih banyak menekankan pada angka-angka. Narasinya minim sehingga kurang efektif, terlebih kalangan pemilih yang masih galau.

Lebih daripada itu, kubu Jokowi juga berupaya membangkitkan rasa cemas dengan cara mengulik kembali personalitas dan rekam jejak Prabowo tetapi terutama untuk menunjukkan ketidakcocokan karakter Prabowo dengan posisi presiden, terutama terkait dengan isu kebhinekaan dan masa depan Indonesia. Pilihan tema ini efektif untuk memantapkan hati pemilihnya tetapi belum cukup efektif mengganggu pemilih Prabowo. Sering kali bahkan isu kebhinekaan ini dipelintir menjadi pertarungan antara “Pancasila” vs “agama” yang berpotensi menambah panas tensi dalam masa kampanye.

Titik balik

Meski efektif, pendekatan emosional buka tanpa bahaya. Bahaya pertama menyeruak ketika pengguna brand (baca: pemilih) membangun narasi-narasinya sendiri sedemikian rupa hingga terlalu jauh dari kehendak kandidat. Brand kandidat menjadi tidak otentik ketika mengalami “sakralisasi”. Atau juga jadi tidak relevan bagi kebanyakan pemilih ketika ada sekelompok kecil pemilih mengusung agenda politik sub-kelompoknya sendiri dengan “membajak” brand kandidat.

Sampai titik tertentu, hal ini mungkin masih bisa ditoleransi untuk menjaga “keutuhan” komunitas, memberi ruang ekspresi pada pendukung dan atau untuk menyediakan “vaksin” menghadapi virus-virus kampanye negatif yang dilakukan pihak kompetitor. Meski begitu, situasinya bisa berbeda 180 derajat ketika dinilai “kelebihan dosis”.

Brand politik yang berlebihan dosis akan membuat pemilih lawan yang cemas jadi berbalik marah dan karenanya menguatkan diri pada kandidat yang menjadi preferensinya. Tidak hanya itu, kondisi ini juga akan mendorong sebagian pemilihnya diliputi rasa cemas dan mendorongnya untuk mencari informasi baru tentang kandidat yang menjadi preferensinya.

Selain itu, brand kandidat juga berpotensi mengalami apa yang disebut Thompson dkk (2006) dengan istilah “DoppelgAnger brand image”. Yakni ketika komunitas, organisasi sosial, pemuka informasi, blogger, atau aktivitas politik yang memilih independen dari kedua kubu kandidat membuat narasi-narasi negatif tentang brand kandidat sebagai bentuk perlawanan budaya. Narasi ini tidak sebatas pada nama kandidat, logo, dan tagline, tetapi juga program. Di tangan mereka, brand kandidat dipelesetkan/diparodikan dan direferensikan pada simbol atau makna yang negatif dengan tendensi untuk meremehkan, menghina, menyalahkan, dan sejenisnya.

Brand yang kelebihan dosis ataupun yang dipelesetkan sama-sama mengubah makna brand yang diinginkan kendidat. Efek kerusakannya bisa tak terduga. Di titik ini, kedua kubu perlu mencermati ulang alur emosi yang dimaikannya. Kekeliruan mengantisipasi kedua bahaya tersebut bisa berakibat fatal, terlebih dalam situasi kontestasi yang kian berpolarisasi seperti saat ini.

 

Yunarto Wijaya

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia

 

 

(Sumber: Kompas Cetak, Selasa 13 November 2018 Halaman 6 *opini*)

Foto dok Charta Politika.

 

Catatan Pilkada Serentak 2017

Pilkada serentak 2017 harus diakui menempatkan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi primadona. Ingar-bingarnya mewarnai pemberitaan di media massa dan percakapan di media sosial.

Dua pilkada lain yang biasanya juga mendapat atensi tinggi di tingkat nasional, Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Banten dan Aceh, kali ini harus rela tertepikan. Padahal, dinamika kontestasinya tak kalah menarik. Keriuhan Pilgub DKI Jakarta 2017 sudah berlangsung sebelum masa pilkada dimulai. Faktor kepemimpinan yang ditautkan dengan wacana primordialisme menjadi bahan baku utamanya. Dan, hoaks menjadi bumbu terpentingnya.

Ketika kandidat mengerucut pada tiga pasangan calon (Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, Anies Baswedan-Sandiaga Uno), sempat muncul harapan bahwa isu primordialisme akan tersisih. Namun, harapan itu nyatanya tak berpijak. Para penantang seolah-olah ikut “menikmati”-nya dan ini diimbuhi blunder komunikasi yang dilakukan petahana.

Pilgub DKI kian tinggi daya tariknya karena kemudian juga dimaknai sebagai ajang pertarungan tak langsung para elite politik nasional, persisnya antara Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Megawati Soekarnoputri. Bahkan, ada yang beranggapan pilkada ini lanjutan dari Pilpres 2014. Ada pula yang menilainya pemanasan menjelang 2019. Singkatnya, pilkada ini menjadi beraroma pilpres.

Meski menarik, Pilkada DKI bukanlah satu-satunya fenomena penting dalam penyelenggaraan pemilu serentak tingkat daerah kedua di Tanah Air. Dari pemberitaan dan pengamatan lapangan, pilkada serentak 2017 masih diwarnai berbagai masalah lama. Akibatnya, pilkada tak sepenuhnya memadai sebagai ruang bersama bagi warga menentukan ke mana pembangunan daerahnya akan diarahkan dan siapa yang akan jadi pengelolanya.

Trilogi masalah

Di sejumlah tempat, termasuk Jakarta, ada trilogi masalah berulang yang terutama berpotensi mendistorsi atau sekurang-kurangnya memengaruhi hasil pilkada. Trilogi yang dimaksud adalah netralitas dan profesionalitas penyelenggara, daftar pemilih, serta politik uang.

Netralitas dan profesionalisme penyelenggara, termasuk pengawas pemilu, terus menjadi sorotan. Di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, seleksi pemilihan komisionernya semakin ketat. Namun, tak terhindarkan, selalu saja ada dugaan mereka berpihak. Dalam kasus Pilgub DKI, misalnya, penyelenggara dianggap kurang menerima masukan masyarakat ketika memilih panelis ataupun moderator debat. Sebaliknya, di Banten, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dianggap abai terhadap maraknya politik uang.

Titik persoalan utama yang kurang diperhatikan adalah pada tingkat eksekutor lapangan, khususnya Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ataupun panwas tingkat kecamatan. PPS dan KPPS pada pilkada serentak masih dipilih dengan aturan lama (berdasarkan usulan kepala desa atau lurah setempat) dan bukan seleksi terbuka sebagaimana diamanatkan UU Nomor 10 Tahun 2016.

Meski melalui seleksi terbuka dapat diperoleh pelaksana yang lebih profesional, faktor netralitas relatif sulit diprediksi. Selalu ada berbagai kemungkinan, pelaksana terpilih menjadi tidak netral. Karena itu, KPU kabupaten/kota ke depannya harus memiliki instrumen untuk memonitor dan indikator yang jelas untuk mengganti petugas yang bermasalah tanpa menimbulkan keributan baru. Pada pilkada serentak 2017, masalah daftar pemilih kian melebar. Masalah berulangnya, sejumlah pemilih tak terdaftar atau sebaliknya ditengarai ada pemilih siluman. Lebih dari sebelumnya, keluhan tak mendapat undangan untuk memilih (Formulir C1) lebih mengemuka. Terlebih ketika mereka juga merasa dipersulit di TPS. Akibatnya, hak memilih mereka terampas. Ini terjadi terutama ketika KPPS setempat atau yang lebih tinggi terindikasi tak netral.

Kisruh daftar pemilih tetap (DPT) dan Formulir C1 ini bisa diminimalkan jika ada upaya diseminasi informasi daftar pemilih yang lebih intensif. Selama ini, (calon) daftar pemilih hanya diumumkan di tempat-tempat tertentu atau dipasang di TPS. Secara individu, setiap pemilih bisa memeriksa namanya melalui situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Persoalannya, tak semua KPU kabupaten/kota memiliki situs atau menyediakan fasilitas untuk keperluan tersebut.

Ke depan, kisruh daftar pemilih dapat dikurangi dengan dua hal. Pertama, ada ketersediaan informasi semua pemilih yang dipilah menurut rukun tetangga (RT) di laman KPU setempat. Kedua, daftar yang sama juga dibagikan pada tingkat RT untuk didistribusikan kepada warganya. Berdasarkan daftar ini, warga bisa memantau kemungkinan adanya pemilih yang tak dikenal atau malah tak terdaftar. Lebih dari itu, pemilih terdaftar yang tak mendapat Formulir C1 dapat menggunakan daftar ini sebagai penggantinya.

Meski aturan politik uang sudah semakin ketat, nyatanya politik uang dilaporkan masih terjadi. Menurut Bawaslu, ada 600 laporan dugaan praktik politik uang. Namun, pembuktiannya tak mudah. Terlebih, kandidat atau pendukungnya kian kreatif mengemas politik sogokan ini dalam rupa-rupa bentuk, mulai dari kupon hingga pemberian barang melalui pihak ketiga. Politik uang tak mudah dihalangi karena permintaan akan hal ini masih ada. Pemilih ada yang melihatnya sebagai kesempatan untuk dapat rezeki tambahan. Namun, ada pula yang menganggapnya kewajaran, bahkan keharusan. Dari sisi kandidat, terkadang ini dilakukan sekadar untuk mengimbangi manuver lawan agar suaranya tak tergerus secara signifikan.

Melakukan politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif tidak saja butuh biaya sangat besar, tetapi juga diragukan efektivitasnya. Namun, harus diakui, dalam segmen atau wilayah tertentu, politik uang bisa sangat efektif mengalihkan suara pemilih. Dan, bisa jadi kunci pemenangan ketika persaingan berlangsung ketat. Dengan bekal dua informasi ini saja, Panwaslu ataupun pemantau pemilu dapat bekerja lebih efektif untuk mencegah terjadinya praktik politik uang.

Menggugurkan kewajiban

Selain trilogi masalah di atas, dalam beberapa aspek penyelenggaraan pada tahun ini terkesan KPUD masih sekadar menggugurkan kewajiban. Padahal, jika dilaksanakan secara saksama, niscaya dapat meningkatkan kualitas kepemiluan.

Aspek penyelenggaraan yang dimaksud adalah pertama, terkait informasi pilkada. Perubahan format kampanye membuat paparan pemilih terhadap penyelenggaraan pilkada ataupun kontestan menjadi berkurang. Penyelenggara pemilu terlihat kurang memperhatikan aspek ini. KPUD, umpamanya, terlihat kurang memanfaatkan medium seperti laman resminya.

Dalam beberapa upaya penelusuran, masih ditemui ada KPUD yang lamannya sulit diakses atau memang tak tersedia. Jika pun ada, tak sedikit yang tak menginformasikan tentang pasangan calon, dan seperti sudah disebut, juga informasi terkait daftar pemilih. Selain itu, masih sangat jarang laman penyelenggara pemilu di daerah yang menunjukkan adanya kesinambungan data dari pilkada/pemilu sebelumnya. Padahal, jika KPUD mampu menyediakan aliran informasi yang lengkap dan terperbarui, ini akan sangat membantu pemilih, jurnalis, dan juga pasangan calon yang berkontestasi.

Untuk wilayah yang akses internetnya masih rendah, KPUD ke depan perlu mendorong aliran informasi yang menyebar hingga tingkat RT lewat penyebaran semacam buletin yang menjelaskan tahapan pelaksanaan dan tentu saja informasi tentang pasangan calon serta pelaksana pemilu di PPS ataupun KPPS.

Akan sangat baik jika dalam buletin juga dapat sedikit dimodifikasi per wilayah sehingga mencantumkan pula nama personel penyelenggara ataupun pengawas, terutama di tingkat kecamatan atau lebih rendah. Dengan informasi ini, pemilih bisa melakukan rekonfirmasi jika tak mendapat Formulir C1 atau hendak melaporkan adanya politik uang, umpamanya.

Kedua, prosesi debat kandidat tetap tak banyak perubahan. Dengan format seperti sekarang, kandidat tak dapat maksimal mengeksplorasi gagasan sendiri dan menyanggah argumentasi kompetitor. Akibatnya, pemilih juga kurang dapat pemahaman utuh tentang gagasan kandidat. Ke depan, perlu dipertimbangkan perubahan dan atau penambahan format debat yang lebih fokus pada satu isu yang spesifik. Selain itu, juga memberikan keleluasaan kandidat untuk memaparkan gagasan dan menyanggah gagasan kompetitornya. Dengan kata lain, jika pun ada moderator, perannya minimalis.

Syarat penting dari debat tipe ini adalah penetapan tema merupakan kesepakatan bersama dengan kandidat dan bukan ditentukan sepihak oleh KPUD atau panelis. Ini untuk mencegah tudingan ketaknetralan dan untuk mendapatkan tema yang bisa menjadi pembeda utama di antara para kontestan. Belajar dari Pilkada Jakarta, prosesi debat bisa menjadi ajang bagi pemilih mempelajari kandidat dan juga isu-isu yang dilontarkan. Karena itu, ke depan, KPUD perlu mempertimbangkan penambahan frekuensi debat dan atau memperluas kegiatan debat yang menghadirkan representasi resmi dari setiap kandidat sebagai peserta.

Ketiga, terkait pelaporan dana kampanye. Sejauh ini, terkesan pelaporan dana kampanye dan tindak lanjutnya sekadar “menggugurkan kewajiban” yang diamanatkan perundang-undangan yang berlaku. Ke depan, KPUD sewajarnya membuka laporan itu kepada publik. Dan, ini diinformasikan secara saksama. Dengan cara ini, akan ada dorongan bagi publik untuk ikut menilai dan memberikan masukan. Keterbukaan dana kampanye ini menjadi penting agar pemilih juga menjadi lebih memahami siapa yang memberikan dukungan kepada kandidat. Informasi ini dapat jadi masukan bagi pemilih untuk mempertimbangkan kemungkinan kebijakan yang akan diambil seorang kandidat jika kelak terpilih.

Penanganan pelaporan dana kampanye ini sudah saatnya ditempatkan dalam posisi penting, bukan lagi sekadar untuk memenuhi persyaratan. Karena itu, kandidat harus secara berkala melaporkannya, tidak hanya menjelang akhir pemilu.

Calon tunggal

Selain rangkaian masalah di atas, rezim pilkada serentak sejak 2015 diwarnai kehadiran calon tunggal. Pada 2017, jumlahnya kurang dari 10 persen. Persisnya, sembilan pasangan dari 94 pilkada tingkat kabupaten/kota atau sembilan dari 101 pilkada secara keseluruhan. Fenomena hadirnya calon tunggal tak diinginkan, tapi dimungkinkan. Karena itu, telah mengemuka usulan untuk memagarinya. Misalnya, melalui persyaratan maksimal jumlah partai politik yang bisa mengusung satu pasangan calon. Aturan ini dapat dianggap melampaui hak prerogatif yang dimiliki parpol untuk mengusung atau tidak mengusung kandidat tertentu.

Sebagai jalan tengah, bisa dipertimbangkan memperberat persyaratan pemenangan bagi calon tunggal. Misal saja, memberikan ambang batas bawah jumlah pemilih yang mencoblos dan menetapkan batasan minimal untuk bisa dinyatakan menang dari kotak kosong. Perberatan persyaratan ini akan memaksa kandidat untuk lebih berinteraksi dengan para pemilih. Pada saat yang sama, KPUD harus memberikan ruang bagi warga untuk mempromosikan memilih kotak kosong.

Beberapa catatan dan usulan perubahan ini diajukan dengan maksud utama mendorong pilkada sebagai ruang yang kondusif bagi pemilih dan juga kandidat. Pemilih bisa lebih saksama mempelajari kandidat, pun sebaliknya kandidat bisa lebih terfasilitasi mengeksplorasi gagasan-gagasannya. Catatan ini sejatinya juga bukan hal yang terlalu baru. Kini kembali dilontarkan sebagai ajakan agar pembentuk UU ataupun KPU(D) lebih berorientasi pada kebutuhan pemilih (dan juga kandidat). Bagaimanapun, pilkada adalah momen bagi pemilih dan kontestan, penyelenggara adalah pelayannya.

YUNARTO WIJAYA

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia

&nbsp



Membaca Peta Pilkada DKI

Satu ketidakpastian telah berakhir setelah tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Sebelumnya, beberapa alternatif kombinasi pasangan telah diwacanakan untuk bersaing dengan petahana. Tak dimung-kiri, munculnya nama Agus Harimurti Yudhoyono dan Anies Baswedan merupakan kejutan.

Penunjukan Agus sebagai calon gubernur memang mencengangkan banyak kalangan. Meski sudah menduga Agus bakal diorbitkan di jalur politik, hampir tak ada yang memprediksi Agus bakal diterjunkan pada momen pilkada DKI. Pemilihan Sylviana Murni sebagai calon wakil gubernur lebih mudah dipahami karena diasumsikan dapat menjadi semacam “Joe Biden”- nya Barack Obama dan sekaligus merangkul segmen Betawi dan perempuan. Penetapan Anies sebagai cagub yang diusung Partai Gerindra dan PKS merupakan kejutan berganda. Bukan hanya publik yang dibuat terenyak, melainkan besar kemungkinan juga dua kandidat lain yang sudah dideklarasikan sebelumnya, Agus dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebelumnya, Gerindra-PKS diduga kuat masih berkalkulasi menemukan cawagub yang punya daya dorong elektoral untuk mendampingi Sandiaga Uno.

Ketidakpastian baru

Kejutan ini pada gilirannya menghadirkan ketidakpastian baru. Pertama, ketakpastian terkait motif pencalonan. Timbul berbagai analisis yang mengalkulasi alasan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendorong putra sulungnya langsung berkompetisi di pilkada yang disebut-sebut bakal sangat ketat dan keras dan dengan waktu persiapan yang begitu pendek. Terlebih, dari hasil survei yang pernah diketahui publik, tingkat elektabilitas Agus masih rendah. Hal sama berlaku pada Anies yang rekam jejak politiknya pernah berseberangan dengan Prabowo Subianto/Gerindra dan juga klaim julukan oleh sebagian pihak sebagai “Islam liberal” yang dinilai tak selaras dengan pendukung PKS.

Meski demikian, secara positif, rasa penasaran publik ini sebenarnya merupakan sebuah peluang bagi kedua kandidat untuk membangun cerita yang menggugah pemilih. Melalui narasi yang tepat, publik akan terdorong untuk mempelajari dan mempertimbangkannya sebagai kandidat yang layak untuk dipilih. Sebaliknya, jika dibiarkan tak terjawab, akan mudah diisi berbagai spekulasi yang bisa berdampak negatif terhadap citra kandidat dan pada akhirnya memberi pengaruh pada tingkat elektabilitasnya. Salah satunya pemaknaan bahwa pilkada DKI proksi pertarungan SBY dengan Prabowo dan juga Megawati, bahkan Joko Widodo.

Kedua, ketidakpastian soal konteks kompetisi. Hadirnya 3A (Agus, Ahok, dan Anies) sebagai cagub di Jakarta memberikan kelegaan tersendiri. Profil ketiganya diyakini akan mengikis kekhawatiran munculnya pilkada yang terpolarisasi berdasarkan sentimen agama. Meski demikian, situasi persaingan sebelumnya sudah cukup mengeras.

Jika menilik preferensi politik Anies, bisa dipastikan dia akan emoh memainkan isu sentimen agama. Namun, hal ini belum tentu berlaku di kalangan tim sukses ataupun pendukungnya, terutama yang mengidentifikasikan diri dengan partai politik pengusungnya. Apalagi, dibandingkan dengan Agus-Sylviana, pasangan Anies-Sandiaga lebih diprediksi mendulang dukungan dari kalangan politisi dan ormas yang selama ini mengedepankan agenda sentimen agama untuk berkompetisi dengan Ahok. Dengan kata lain, aura sentimen agama masih mungkin berlanjut.

Soal yang sama juga berlaku pada Agus ataupun Ahok. Meski masih sporadis dan bukan pesan yang resmi, sudah ditemui pesan-pesan yang memosisikan Agus sebagai representasi Islam yang sejuk. Hal ini tentu dimaksudkan sebagai pembeda dengan pasangan Anies-Uno. Pada kasus Ahok, juga muncul pesan-pesan bernada agama, baik dari kalangan yang seiman dengan Ahok ataupun dari kalangan pemilih Muslim yang mendukungnya.

Jika pilkada hanya berkutat pada isu-isu sektarian, risikonya diskursus yang jauh lebih penting, yakni mengenai kebijakan dalam menata dan membangun Jakarta niscaya akan terpinggirkan. Ini pada gilirannya akan menghadirkan ketidakpastian baru lainnya: nasib penataan dan pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan di Jakarta. Yang sudah dapat dipastikan, kehadiran tiga pasangan calon ini memberikan pilihan yang lebih berwarna bagi pemilih ketimbang jika kompetisi berlangsung secara head to head antara petahana dan penantang.

Menilai kandidat

Sebagai petahana, Ahok dapat diibaratkan buku yang sudah jadi. Pemilih niscaya memiliki kepastian lebih tinggi. Berdasarkan rekam jejaknya, baik kebijakan maupun perilaku, pemilih dapat memproyeksikan Jakarta seperti apa yang mewujud dan pemimpin seperti apa yang akan mereka temui lima tahun ke depan. Ahok dapat saja percaya diri karena sudah banyak menghadirkan kebaruan dan penataan di Jakarta. Namun, ia perlu mewaspadai potensi menyusutnya suara yang mungkin terjadi karena posisinya sebagai petahana.

Naurin, Soroka, dan Markwat (2015) dalam studinya tentang janji politik partai yang berkuasa di Swedia, umpamanya, menemukan bahwa pemilih lebih menganggap penting informasi mengenai pelanggaran atas janji politik. Pengabaian atas janji politik akan menurunkan nilai petahana sebagai pemerintah. Lebih daripada itu, sungguhpun telah menuaikan janji politik, ada kemungkinan justru tak disukai karena pemilih memilih preferensi kebijakan yang berbeda. Dengan kata lain, petahana menghadapi situasi net loss. Isunya kemudian, di segmen pemilih mana efek ini paling mungkin terjadi dan sebaliknya pada segmen mana efek net loss tak terjadi. Yang terakhir ini lebih berlaku pada pemilih die hard Ahok atau pemilih yang tak melihat ada harapan yang lebih menjanjikan dari dua penantang Ahok.

Anies dapat diibaratkan sebagai sebuah buku setengah jadi. Ia punya rekam jejak sebagai pejabat pemerintahan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Posisi ini selaras dengan kiprah sebelumnya sebagai penggagas gerakan Indonesia Mengajar yang menginspirasi sejumlah kalangan. Sayangnya, kiprahnya selaku menteri terhenti di tengah jalan karena adanya perombakan kedua Kabinet Kerja Jokowi- Kalla beberapa bulan lalu. Karena itu, pemilih dihadapkan pada ketidakpastian terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diusungnya meski ia sudah mulai melontarkan sejumlah gagasan mengenai Jakarta lima tahun ke depan. Terlebih, belajar dari pengalaman berpemilu, pemilih makin menyadari potensi adanya kesenjangan antara janji politik dan realisasinya ketika seorang kandidat memerintah.

Untungnya, pemilih punya petunjuk lain: personalitas kandidat. Personalitas menjadi sumber penilaian untuk mengevaluasi kredibilitas kandidat. Jika pemilih merasa tak pasti terhadap informasi mengenai personalitas kandidat, hal ini akan mengurangi penilaian terhadap kandidat secara keseluruhan (Glaslow dan Alvarez, 2000). Dalam hal ini, Anies mempunyai modal yang cukup karena publik sudah sering menyaksikan manuver Anies dalam berbagai ranah sosial ataupun politik.

Tantangan terbesarnya, apakah personalitas yang kelak ditonjolkannya itu dianggap paling relevan atau paling penting di mata pemilih. Tantangan lain, membangun keyakinan bahwa personalitas dirinya cukup sesuai dengan kepribadian pemilih terutama di kalangan simpatisan partai pengusungnya. Seperti dinyatakan Caprara dan Zimbardo (2004), pemilih cenderung memilih kandidat yang mirip karakternya dengan dirinya meski ada moderasi berdasarkan identifikasi diri pemilih terhadap parpol.

Berbeda dengan dua kandidat lainnya, Agus dapat diibaratkan buku yang baru dibuat. Kiprah Agus di ruang publik sangat terbatas, terlebih karena karier politiknya di TNI juga sangat sedikit yang bersentuhan dengan publik. Dengan kata lain, ketidakpastian terhadap Agus sangat tinggi. Namun, hal ini dimoderasi dengan fakta lain. Pemilih dimudahkan membangun asosiasi mengenai Agus karena adanya profil SBY. Terlepas dari pro-kontra penilaian atas dirinya, publik tetap mengapresiasi SBY sebagai presiden yang relatif berprestasi dan juga penampilan dirinya yang selalu elegan di depan publik. Meski demikian, Agus harus melihat kelebihan ini sebagai keuntungan komparatif saja. Ini adalah modal awal dan ia butuh narasi lain agar hadir sebagai diri sendiri. Otentitas ini perlu dilengkapi dengan berbagai tawaran baru, baik dari sisi kebijakan pembangunan ataupun personalitas.

Dinamis

Dengan konteks kandidat seperti ini, siapakah yang lebih berpeluang? Kompetisi politik di Jakarta sepertinya akan lebih terbuka. Hasil survei sebelum masa pendaftaran pasangan calon tak bisa lagi dijadikan patokan utama. Kehadiran tiga pasangan ini membuat konteks persaingan yang baru dan pada gilirannya mendorong pemilih untuk mengevaluasi ulang preferensinya. Pergeseran pemilih masih akan berlangsung. Misalnya dari segmen pemilih yang mengedepankan sentimen agama. Kehadiran Agus niscaya membuat pilihan menjadi lebih tidak mudah dibandingkan seandainya yang akan berkompetisi hanya Anies vs Ahok saja.

Begitu juga di segmen lain. Kehadiran Anies, umpamanya, merupakan daya tarik tersendiri bagi pemilih Jokowi-Ahok pada 2012 yang kini tak nyaman dengan Ahok. Sebaliknya, Ahok dapat menarik pemilih yang enggan mempertaruhkan kepastian yang sudah ada karena dua kandidat yang dimunculkan secara mengejutkan ini justru dinilai menghadirkan ketidakpastian yang lebih tinggi bagi kepentingan dirinya dan atau bagi Jakarta.

Dinamika lain juga dimungkinkan dari kalangan pemilih simpatisan parpol pengusung, terutama pada kasus Ahok dan Anies. Simpatisan parpol yang tak sreg dengan pilihan parpolnya sangat mungkin memilih bergolput-ria atau malah menyeberang mendukung kandidat lain. Dalam kasus Agus, tiga partai pengusung yang tak terpresentasikan pada pasangan yang diusung besar kemungkinan punya ikatan lebih longgar alias lebih mudah berpindah hati mendukung kandidat lain.

Dalam waktu yang tersisa, ketiga kandidat dipastikan akan berlomba-lomba menampilkan sisi terbaik dirinya dan juga gagasan-gagasannya. Pemilih yang sudah menetapkan pilihan akan lebih sulit diubah pendiriannya. Redlawsk (2004) melalui studi eksperimentalnya menyimpulkan, dibutuhkan aliran informasi yang cukup banyak agar pemilih mengubah penilaian awalnya terhadap kandidat. Hanya saja, perubahan itu makin sulit terjadi jika pemilih telah termotivasi untuk mengabaikan/menghindari informasi yang negatif tentang kandidat tersebut dan atau ia menilai kandidat yang dipilihnya merupakan kandidat yang bagus.

Pada situasi seperti itu, pemilih yang belum menetapkan pilihannya menjadi segmen penting yang harus diraih secara cermat. Karena itu, sangat penting bagi kandidat untuk menghindari terjadinya “kecelakaan” dalam tindakan ataupun dalam ucapan, termasuk yang berasal dari kalangan pendukung lingkaran intinya.

 

YUNARTO WIJAYA

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia

Menggagas Kabinet Kohesif

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini memiliki modal kerja yang memadai. Menurut survei berkala Saiful Mujani Research and Consulting pada Maret lalu, tingkat keyakinan publik terhadap kemampuan memimpin Presiden Jokowi mencapai 72 persen, kepuasan terhadap kinerja 59 persen, dan penilaian bahwa arah perjalanan bangsa sudah berada pada jalur yang benar 81 persen (Kompas, 18/4/2016).

Modal kerja ini bukan sesuatu yang ajek. Berbagai peristiwa, pengamatan, dan pengalaman publik secara langsung ataupun melalui media massa dan media sosial dapat mendevaluasinya meski juga mempunyai peluang untuk terus ditingkatkan, terutama terkait kepuasan terhadap kinerja pemerintahan. Karena itu, selain meneruskan prioritas pembangunan di sektor infrastruktur, kemaritiman, dan pangan yang notabene memiliki kandungan kegiatan fisik yang dominan, pemerintahan Jokowi-JK juga perlu meningkatkan tindak komunikasi politiknya.

Salah satu tindak komunikasi yang menjadi sorotan publik adalah silang pendapat yang tajam di antara para pembantu presiden. Silang pendapat ini dinilai tak hanya menimbulkan kegaduhan yang tak perlu, tetapi sekaligus mengindikasikan adanya pemerintah yang terbelah. Pemerintah yang tidak kohesif mengganggu nalar publik dan juga menimbulkan kecemasan di kalangan pelaku bisnis. Jika terus berlanjut, ini berpotensi akan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

Dialog internal

Secara lebih positif, kegaduhan yang terjadi menunjukkan tingginya intensi ragam pandangan alternatif tentang bagaimana tujuan pembangunan yang telah ditetapkan seharusnya diimplementasikan. Karena merasa diabaikan atau tak didengar, penggagas pandangan alternatif ini bergerilya dengan berbagai cara. Hasil yang terbaca oleh publik adalah kegaduhan.

Kegaduhan dipersoalkan karena dinilai sebagai (aksi) politik. Politik atau politikus diandaikan hanya diperlukan pada saat penetapan tujuan (input) dan hadir kembali pada saat menilai hasilnya (output). Sebagaimana dikatakan Stoker (2006), “A good Weberian bureaucracy would not brook political interference over its appointments or rules, and it would be protective of the sensibilities of its experts. Equally, a good new public management system gives managers the freedom to manage.” Menurut cara pandang seperti ini, kehadiran aksi politik dan atau politikus pada tahapan proses dinilai sebuah kegagalan dari sistem.

Pengebirian politik punya implikasi serius: tersingkirnya beragam pandangan para pemangku kepentingan (shareholders) bangsa tentang apa yang seharusnya menjadi kepentingan bersama. Pokok sepenting ini ditetapkan sepihak menurut preferensi individu, bukannya berbasis preferensi kolektif dari yang dicapai melalui proses deliberatif yang melibatkan para pihak. Dalam konteks kegaduhan pada kabinet kerja, para menteri bertindak menurut preferensi dirinya dan mengabaikan koleganya yang lain. Sangat boleh jadi, preferensi tersebut adalah hasil agregasi dari aspirasi pemangku kepentingan sektoralnya atau hasil telaah para ahli. Ia jadi masalah karena kemudian melupakan para koleganya yang juga memiliki cara pandang berbeda tentang kebijakan publik yang mereka pertengkarkan.

Belajar dari pengalaman kegaduhan ini, sudah saatnya keragaman pandangan difasilitasi, dan itu dimulai dari internal pemerintah. Dengan menggunakan kalimat dari pemerintah sendiri, diperlukan adanya “Revolusi Mental” dalam pengelolaan pemerintahan. Langkah awalnya adalah menyingkirkan asumsi bahwa menteri yang benar adalah menteri yang steril dari bias kepentingan parpol (jika ia dari unsur parpol) atau world of view yang mendasari keahliannya (jika ia dari unsur profesional).

Asumsi seperti ini justru menyuburkan kecurigaan satu sama lain alih-alih menumbuhkan kesalingpengertian. Karena itu, menteri seyogianya harus dipandang sebagai figur yang punya muatan nilai-nilai. Kesadaran akan keragaman pandangan ini merupakan motor penggerak berlangsungnya dialog yang deliberatif.

Meminjam strategic triangle-nya Moore (Moore dan Sanjeev, 2004), ada tiga pencakupan utama proses dialog. Pertama, mengkreasikan apa yang menjadi public value bagi Kabinet Kerja. Keragaman parpol pengusung dan preferensi menteri dari kalangan profesional perlu dipertemukan dan sekaligus didialogkan dengan tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan dalam RPJMN atau dokumen lainnya. Kedua, membangun legitimasi dan dukungan politik sebagai bagian dari terus memperbarui mandat dan kepercayaan dari publik. Ketiga, menetapkan kapasitas operasional untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Dalam hal ini, proses dialog akan memediasi dan memberi bobot yang sama terhadap pertimbangan filosofis, politis, dan teknis. Selama ini, tujuan politik yang besar biasanya mengalami pereduksian dan pergeseran ketika bertemu dengan pertimbangan teknis dan atau kalkulasi politik. Tidak jarang juga, pertimbangan filosofis dari sebuah kebijakan diabaikan karena dinilai tak efisien atau sebaliknya tetap dipaksakan meski tidak relevan dengan konteks situasi yang tengah dihadapi. Dialog yang deliberatif memberi ruang yang sama bagi ketiga pertimbangan ini.

Kata kunci pentingnya adalah nilai tambah yang dapat diberikan melalui kebijakan publik yang dipilih. Karena itu, pilihan terhadap cara mengonversi tujuan pembangunan menjadi hasil yang dikehendaki juga harus dibebaskan dari egoisme sektoral ataupun ideologi.

Dalam konteks permasalahan yang kian kompleks dan saling tertaut di era globalisasi, para pemimpin dituntut lebih berpikiran terbuka. Pilihan strategis eksekutornya dapat saja kementerian, sektor privat, perusahaan kerja sama, ataupun komunitas. Pemilihannya didasarkan pertimbangan taktis, yakni yang memberikan alternatif pilihan terbaik bagi pengguna (Kelly, Mulgan dan Muers, 2002).

Lebih daripada itu, dalam konteks sebagai penyedia layanan, para pembantu presiden juga perlu memiliki kapasitas kepemimpinan yang sesuai. Broussine (2003), umpamanya, menyebut kapasitas kepemimpinan yang dibutuhkan itu adalah: toleransi terhadap ambiguitas dan ketidakpastian, menyadari ketidaklengkapan pengetahuan; mengembangkan pemimpin dan kepemimpinan melalui organisasi, dan kemampuan melakukan refleksi kritis.

Tiga langkah konkret

Proses dialog di internal kabinet ini perlu disokong dengan sekurangnya tiga tindakan praktis. Pertama, Presiden menyiapkan semacam panduan baru tentang visi dan arahan prioritas pembangunan yang dikehendakinya selaku kepala pemerintahan. Panduan tambahan ini harus cukup singkat dan mendeskripsikan pilihan titik berdiri pemerintah pada isu-isu strategis. Contoh sederhana, kemandirian pangan, umpamanya, tidak mungkin dicapai seketika dengan biaya berapa pun (biaya ekonomi, sosial, maupun politik). Karena itu, perlu ada batasan toleransi, sekaligus ruang manuver pun inovasi untuk melakukan tindakan-tindakan konkret yang secara jangka pendek dapat saja dimaknai sebagai “pelanggaran” terhadap prinsip kemandirian tersebut.

Panduan baru ini berfungsi untuk menjembatani panduan normatif yang sudah ada, seperti janji kampanye Jokowi-JK yang dikenal dengan sebutan Nawacita dan Trisakti. Ini merupakan gambaran mengenai posisi politik Jokowi-JK dalam memandang beragam persoalan kemasyarakatan dan kebangsaan. Janji kampanye ini telah diramu ulang dan didetailkan dalam RPJMN 2015-2019. Kedua dokumen ini sepertinya belum mampu menjadi juru pandu para pembantu presiden sebagaimana tecermin dari kerasnya polemik yang berkembang pada isu-isu kebijakan, seperti Blok Masela, pemberantasan pencurian ikan (illegal fishing), atau pembangunan kereta api cepat, untuk menyebut beberapa contoh.

Terkait itu, kedua, Presiden Jokowi perlu melembagakan proses kajian internal, yaitu tanggapan dan rekomendasi dari kementerian terkait terhadap rencana kebijakan kementerian lain yang terutama mempunyai dampak lintas sektoral. Kajian internal dilakukan baik dalam bentuk pertemuan tatap muka maupun melalui pertukaran dokumen.

Berbeda dengan koordinasi, kajian internal ini merupakan bentuk kerja bersama dalam konteks jaringan di antara elemen pemerintahan. Kerja bersama mengandaikan adanya kewajiban formal untuk melakukannya, adanya komitmen terhadap hasil-hasil pembahasan serta dibarengi semangat kesukarelaan karena kesadaran sebagai sesama pembantu presiden yang mempunyai kewajiban mengonversi tujuan menjadi hasil-hasil yang diharapkan melalui cara-cara yang disepakati bersama. Karena itu, kajian internal ini perlu memiliki prosedur yang jelas dan terbuka sehingga publik juga dapat melakukan penilaian dan pengawasan.

Melalui kajian internal seperti ini, seluruh aspek dapat ditelaah dan secara politik “semua kartu” harus diletakkan di atas meja agar pengambilan keputusan menghasilkan pilihan kebijakan kedua terbaik (second best policy). Asumsinya, pilihan kebijakan pertama bersifat ideal dan karena itu tidak mungkin diaplikasikan sebab kebijakan pembangunan merupakan tindak politik yang tidak berada di ruang kosong. Dalam hal ini, rapat kerja terbatas kabinet dapat difungsikan sebagai medium pengambilan keputusan manakala proses kajian internal ini tidak bisa menghasilkan titik temu yang dapat disepakati di antara para pihak.

Untuk melengkapi ini, ketiga, tim kepresidenan harus lebih proaktif melengkapi dua proses di atas dengan menyiapkan skenario kemungkinan terhadap pilihan kebijakan yang disepakati bersama. Skenario kemungkinan ini terutama dibutuhkan agar proses pengomunikasian kebijakan menunjukkan adanya kesatuan pendapat yang mencerminkan sikap pemerintah, juga menunjukkan adanya niat baik sekaligus membangun kesalingpengertian dengan di antara pihak.

Kesalingpengertian ini menjadi penting terutama sekali ketika isu-isu pembangunan yang kompleks telah direduksi secara kebablasan menjadi narasi yang simplistis, seperti pro rakyat vs anti rakyat; anti asing vs pro asing; dan pro lingkungan vs anti lingkungan. Padahal, proses dan kebijakan pembangunan jarang pernah menjadi hal yang sederhana. Publik saatnya diedukasi dan sekaligus dilibatkan dalam pembahasan sebelum kebijakan tersebut diputuskan menjadi kebijakan publik. Dengan cara ini, selain membangun pembelajaran bagi semua pihak, termasuk menumbuhkan empati terhadap sudut pandang pihak lain, betapapun tidak setujunya dengan pandangan tersebut.

Dialog yang deliberatif di internal elemen pemerintah tidak sekadar dibutuhkan untuk memberi keyakinan bahwa pemerintah tetap fokus bekerja dan kohesif, tetapi juga dibutuhkan ketika proses dialog deliberatif ini diterapkan dalam konteks kenegaraan. Dalam hal ini, pihak yang terlibat mencakup seluruh pemangku kepentingan kunci (key shareholders): parpol, sektor publik, pakar, komunitas pun asosiasi warga. Pemerintah yang terbelah jelas akan menjadi beban bagi proses dialog karena menambah kerumitan ketika negosiasi dan kompromi harus dilakukan.

Yunarto Wijaya
Direktur Eksekutif Charta Politika

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 April 2016, di halaman 6 dengan judul “Menggagas Kabinet Kohesif“.