Harapan untuk Partai Agama

Partai-partai baru tumbuh subur menjelang Pemilu 2024. Rupanya, partai politik (parpol) baru berbasis agama masih juga dimekarkan oleh sejumlah politikus. Seberapa besar kans partai bernuansa agama di tengah kedigdayaan elektoral partai nasionalis-sekuler? Lalu, bagaimana idealnya wujud moralitas partai agama dalam teleologis berbangsa?

Hakan Yavuz (2009) memandang parpol agama sebagai partai yang dibentuk oleh ide-ide keagamaan dan memobilisasi masyarakat akar rumput atas dasar kesamaan identitas keagamaan. Senada dengan Luca Ozzano (2020) yang mengategorikan parpol agama ditandai dengan referensi agama dalam manifesto politiknya.

Partai Ummat, Partai Masyumi, dan Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI) tergolong parpol baru yang berasas Islam. Sedangkan Partai Gelora menganut asas Pancasila dan pada saat yang sama berjati diri Islam. Sebagian kelompok yang mengartikulasikan simbol kristiani tergambar dalam kemunculan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 1945, Partai Indonesia Damai (PID), dan Partai Demokrasi Rakyat Indonesia Sejahtera (PDRIS).

Terlepas dari lolos atau tidaknya partai-partai keagamaan itu sebagai peserta Pemilu 2024, setidaknya mereka telah menggunakan hak politiknya sesuai koridor konstitusi. Mencermati Pemilu 2019 lalu, tercatat hanya ada tiga parpol berasas Islam yang menjadi kontestan, yakni PPP, PKS, dan PBB. Sedangkan PAN dan PKB, mengutip Saiful Mujani (2007), diasosiasikan sebagai partai yang berbasis ormas keislaman.

Tantangan Partai Agama

Pengalaman Pemilu 1999 hingga 2019 menunjukkan bahwa partai agama yang lolos ambang batas parlemen lazimnya memiliki figur karismatik dan jaringan ormas, jemaah dan sejenisnya. Itulah yang menjelaskan kestabilan suara PKB, selain pengaruh figur Gus Dur, tapi juga ditopang oleh Nahdlatul Ulama (NU), wabilkhusus Jatim.
Begitu juga PKS yang terpancang kukuh berkat soliditas Jamaah Tarbiyah yang terbina sekian lama. Namun, militansi politik PKS akan diuji ketika Partai Gelora bertunas dari akar yang sama.

Sementara PAN, turbulensi internalnya sangat terasa pekat sejak Amien Rais dan Zulkifli Hasan bersimpang jalan. PAN kehilangan figur sentral partai semenjak Amien Rais berpamitan, lalu mendirikan Partai Ummat. Belum lagi kehadiran Partai Pelita yang diinisiasi Din Syamsuddin, tentu saja fragmentasi warga persyarikatan Muhammadiyah tak terhindarkan.

Adapun tren perolehan suara PPP yang stagnan ditengarai akibat defisit tokoh yang atraktif. PPP maupun PKB merupakan representasi kekuatan politik yang bertalian secara historis dengan warga Nahdliyin. Tafsir pun berkembang bahwa relasi politis antara PKB dan NU lebih kental daripada PPP dan NU. Namun, manifestasi politik Nahdliyin kemungkinan berubah semenjak KH Yahya Cholil Staquf ingin memosisikan NU berada di atas semua parpol.

Potret buram juga melanda PBB yang semula digawangi jaringan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Kursi DPR yang diperoleh PBB pada Pemilu 1999 dan 2004 rupanya tidak mampu bertahan di pemilu selanjutnya. Sejumlah kader yang resistan terhadap keputusan PBB mendukung Jokowi di Pilpres 2019 lantas mencetuskan Partai Masyumi. Sebagian faksi “Masyumi reborn” mendeklarasikan PDRI.

Di kutub lain, partisipasi politik Kristen tecermin pada Parkindo dan Partai Katolik yang mewarnai Pemilu 1955 era Orde Lama. Selama di Pemilu Orde Baru, Parkindo dan Partai Katolik kemudian berfusi ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Pileg 1999 diikuti tiga partai Kristen di antara 48 partai, yakni Partai Kristen Nasional Indonesia (KRISNA), Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB), dan Partai Katolik Demokrat (PKD). PDKB meraih 5 kursi, sementara PKD meraih 1 kursi. Pileg 2004 diikuti satu partai Kristen yakni Partai Damai Sejahtera (PDS) yang meraih 13 kursi. Pileg tahun 2009 diikuti dua partai Kristen, yakni PDS dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), namun keduanya tidak mendapat kursi di DPR (Osbin Samosir, 2019).

Partai berbasis Kristen tak sepi pula dari konflik internal. PDS, misalnya, dilanda faksionalisasi hingga dualisme kepengurusan sejak 2009. Meskipun para pendiri PDS berpijak pada “dinamika kekristenan”, PDS berasas Pancasila.

Obligasi Moral

Betapapun ragamnya aspirasi partai-partai agama, kompetisi pemilu yang menyertakan mereka tentu bermakna strategis dalam konteks penerimaan demokrasi. Lagi pula, partai berwajah agama pun menggeliat di negara-negara lain. Di Jerman, misalnya, ada Partai Kristen (Christian Democratic Union/CDU) dan Partai Katolik (Christian Social Union/CSU).

Di India terdapat Bharatiya Jannati Party (BJP) yang berhaluan nasionalis Hindu, di Thailand ada Partai Pandin Dharma yang bercorak Buddhis, dan di Malaysia ada juga Partai Islam Se-Malaysia (PAS). Di Israel bercokol Jewish Home yang beraliran Zionis religius dan Judaisme ortodoks.

Di Indonesia ekspresi masyarakat religius yang kental seakan-akan memupuk harapan bagi partai baru berlabel agama untuk meraup suara. Sejurus itu, ada tiga hal yang patut dipertimbangkan oleh partai agama. Pertama, merekrut figur-figur moncer (calon legislatif dan calon kepala daerah) yang piawai menjangkau ceruk elektoral yang luas.

Kedua, membidik segmen pasar pemilih tengah dan mengamplifikasi kampanye programatik yang progresif. Partai-partai yang kompetitif di banyak negara biasanya bermain pada “produk” ekonomi. Ketiga, merumuskan “issue ownership” dan diferensiasi platform agar terbentuk identifikasi pemilih dengan partainya.

Sebagai bentuk obligasi moral, elite politik dan pemuka agama harus tetap mengkhidmati realitas kemajemukan. Umat dimoderasi dari bahaya laten ekstremisme politik. Parasit demokrasi yang doyan mengorkestra kampanye hitam juga dicegah. Narasi pelayanan publik untuk semua golongan akan jauh lebih impresif daripada membenturkan disputasi negara versus agama.

Pada level elite maupun massa, gaya komunikasi politik sepatutnya bercita rasa inklusif dan pluralis. Jejak caleg nonmuslim di partai Islam dan caleg muslim di “parpol agama” lainnya juga telah terjalin selama ini. Hanya, penanda keberagaman identitas di intrapartai itu harus berjalan simultan dengan pendidikan politik kewarganegaraan kepada khalayak ramai.

Budaya politik kemudian bergeser dari jebakan dogma absolut menuju diskursus politik yang sehat dan rasional antarpartai. Partai boleh berbeda asas, baik agama maupun sekuler, tapi merengkuh kekuasaan mesti bermuara untuk kepentingan publik. Dengan cara itulah, gaya politik fanatik buta yang acap kali memicu ketegangan konfliktual bisa terkikis.

Dus, konteks kesalehan politik bukan lagi sekadar simbolis, tapi berwujud dalam kerja-kerja konkret untuk menghadirkan keselamatan dan kesejahteraan bersama. Kesadaran deontologis seyogianya terpatri dalam praksis demokrasi yang bernuansa deliberatif. Ketika bahasa kitab suci dan atribut religiusitas melekat erat, tanggung jawab moral partai-partai agama berlipat ganda untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan beradab.

 

 

Mawardin,
Peneliti Charta Politika Indonesia
Opini ini terbit di Jawa Pos versi cetak edisi 19 April 2022
Foto: Jawa Pos

Memastikan Perhelatan Pemilu 2024

Era pandemi memang belum berakhir total. Tetapi situasi terkini, Indonesia sedang memasuki masa transisi dari pandemi ke endemi. Kondisi faktual Covid-19 yang relatif terkendali berarti hajatan Pemilu 2024 harus tetap digelar sesuai mandat konstitusi.

Pengalaman Pilkada 2020 lalu menjadi acuan untuk memproyeksikan Pemilu 2024 sesuai kompleksitas tantangan mutakhir. Tak ada yang menyangka, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 tergolong signifikan, bahkan melampaui partisipasi Pilkada 2015. Padahal, gempuran kasus harian Covid-19 sedang melonjak naik saat itu.

Pilkada Serentak 2020 merefleksikan bahwa keberlanjutan estafet kepemimpinan daerah tetap berputar normal (di tengah pandemi Covid-19) melalui mekanisme yang demokratis dan konstitusional. Bahwa ada kelemahan dalam praktiknya di lapangan, tidak berarti menegasikan seluruh unsur positif dalam “pandemokrasi” (demokrasi masa pandemi).

Preseden politik itu sebagai cermin bahwa dalih segelintir elite yang mengusulkan tunda Pemilu 2024 atas nama Covid-19 maupun alasan ekonomi kurang sahih. Yang utama, protokol kesehatan diberlakukan secara ketat. Keselamatan publik diutamakan. Praktisnya, lapangan kerja baru justru akan terbuka lebar melalui rangkaian aktivitas kepemiluan.

Secara fundamental, penyelenggaraan Pemilu bukan hanya sekadar manifestasi kedaulatan rakyat, tetapi juga harus menjamin kesehatan publik, kesejahteraan masyarakat dan keamanan seluruh warga negara. Oleh karena itu, kran kasak-kusuk penundaan Pemilu seyogianya ditutup agar terhindar dari turbulensi dan polarisasi. Di sini meniscayakan kesadaran elite politik dan organisasi sosietal agar menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi.

Lebih daripada itu, kita mesti mendengar aspirasi rakyat sebagai rukun utama dalam ritual berdemokrasi. Tatkala sejumlah pejabat publik mengedarkan opini, bahwa gagasan penundaan Pemilu didasari oleh kemauan warga, patut dikuantifikasi. Untuk menguji klaim itu, kita perlu mengukur suara opini publik secara saintifik, juga dapat dipertanggung jawabkan secara metodologis. Kesenjangan naratif antara elite dan publik mesti dijembatani melalui jajak pendapat.

Sebagaimana diketahui, wacana penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden pernah terdengar sebelumnya (akhir 2019, awal 2021). Terhadap daur ulang wacana itu, hasil survei Indikator Politik (6–11 Desember 2021) menemukan mayoritas responden mengatakan pergantian kepemimpinan melalui Pemilu 2024 harus tetap dilaksanakan meski masih dalam situasi pandemi.

Hasil survei Charta Politika (29 November – 6 Desember 2021) juga menemukan, sebagian besar responden menyatakan tidak setuju dengan isu penundaan Pemilu 2024 menjadi 2027. Data survei Charta Politika (2022) pun menunjukkan mayoritas masyarakat menginginkan pemilu tetap digelar pada 2024.

Dalam rilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) bertajuk “Sikap Publik terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan Presiden” (waktu survei 25 Februari – 1 Maret 2022), bahwa di kalangan warga yang mementingkan demokrasi, penolakan terhadap penundaan Pemilu lebih tinggi. Di kalangan yang mementingkan ekonomi sekalipun, mayoritas menolak Pemilu ditunda.

Berdasarkan temuan LSI itu, penundaan Pemilu ditolak oleh mayoritas warga, khususnya yang tahu dengan wacana tersebut. Mayoritas menolak usulan ini meskipun karena alasan ekonomi, pandemi Covid-19, atau pemindahan ibukota. Menurut mayoritas warga, masa jabatan Presiden Jokowi harus berakhir pada 2024 sesuai konstitusi.

Pencetus tunda Pemilu yang berposisi diametrikal dengan aspirasi publik, bukan hanya riskan, tetapi juga kontraproduktif bagi agenda konsolidasi demokrasi. Ketika PDI-P sebagai partai utama pendukung pemerintah menentang gagasan tunda Pemilu, tentu saja melegakan. Presiden Jokowi juga telah berulang kali menolak ide kontroversial yang masih menggelinding itu.

Dalam konteks peta politik di DPR RI, partai pendukung tunda Pemilu 2024 (PKB, PAN, Partai Golkar) masih kalah jauh jumlah kursinya, dibanding kubu yang menolak penundaan Pemilu (PDI-P, Partai Gerindra, Partai NasDem, PKS, Partai Demokrat, PPP). Peliknya, isu penundaan Pemilu itu acapkali berkumandang dari momen ke momen.

Dus, sikap partai-partai penghuni Senayan, baik yang pro maupun kontra penundaan Pemilu, bisa dikatakan “sementara”. Sebab, kita tidak tahu persis ujung kisahnya nanti. Kalau mau aman bagi PKB, PAN, dan Golkar, agar terhindar dari stigma minor, lebih baik “ijtihad politik” sebelumnya ditinjau ulang. Begitu juga PDI-P, Gerindra, NasDem, PKS, Demokrat dan PPP, agar tetap konsisten dengan sikapnya.

Masalahnya, jika jadwal Pemilu 2024 diundur, maka pejabat eksekutif dan legislatif akan ditambah durasi kekuasaannya. Konsekuensinya, hak-hak politik warga untuk memilih dan dipilih sesuai kalender politik akan mengalami reduksi dan terbonsaikan. Karena itu, kekuatan prodemokrasi mesti menjadi agensi moral dan katalisator wacana publik untuk memastikan perhelatan Pemilu 2024.

Dalam konstelasi politik teranyar, pemerintah, DPR dan KPU sudah menegaskan bahwa Pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Pernyataan Ketua DPR Puan Maharani belakangan ini yang memastikan perhelatan Pemilu 2024 tentu layak diapresiasi. Sikap Puan Maharani segendang sepenarian dengan suara sebagian besar masyarakat. Inilah momentum bagi DPR secara institusional untuk meraih kembali kepercayaan publik (public trust).

Di sisi lain, ada anggapan yang bergulir bahwa mungkin saja akrobat politik parlemen berubah seketika, manakala tergalang lobi-lobi senyap di belakang layar. Kendati hampir mustahil terjadi penundaan Pemilu 2024, mengingat resistensi publik yang terus menggumpal. Meski begitu, drama politik tetap saja diprasangkai belum berakhir.

Dengan demikian, demi performansi wajah parlemen, pilihan yang surplus faedah dan minus mudharat, yakni ikuti kehendak rakyat. Taati konstitusi, patuhi proses demokrasi elektoral secara regular dan periodik. Dengan sendirinya lembaga perwakilan itu dapat memperoleh kredit poin yang positif dari masyarakat. Begitu juga pemerintah, agar sekiranya mengeluarkan pernyataan resmi yang tegas, supaya kontroversi dan polemik sebulan terakhir ini tidak berlarut-larut.

Seturut itu, sinergi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengatasi pandemi dan memulihkan ekonomi harus tetap menjadi titik fokus. Semua elite bangsa, parpol, dan masyarakat harus memastikan (bukan sikap sementara lagi), bahwa Pemilu tetap diselenggarakan pada 2024. Dan, menunda hanyalah perkara kesia-siaan belaka. Titik!

 

Mawardin,
peneliti Charta Politika Indonesia
Sumber: Kumparan, 23 Maret 2022
Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Mengakhiri Gaduh Tunda Pemilu

Meskipun gelombang Omicron masih menerjang Korea Selatan, pemilihan umum presiden negara itu tetap terselenggara pada Maret 2022. Hasilnya, calon presiden dari Partai Kekuatan Rakyat yang notabene oposisi-konservatif, Yoon Suk-yeol, mengalahkan pesaingnya yang berhaluan liberal, yaitu Lee Jae-myun dari Partai Demokrat yang berkuasa.

Di tengah kecemasan mondial akibat Covid-19, alih-alih menunda pelaksanaan Pemilu, justru Korea Selatan berhasil menggelar suksesi kepemimpinan nasional. Plus dan minusnya tentu menyertai proses sirkulasi elite kekuasaan itu. Pesta demokrasi dalam situasi normal saja mengandung kealpaan, apalagi dalam konteks ‘new normal’.

Dengan demikian, bukan berarti pandemi Covid-19 kemudian diletakkan sebagai faktor penghalang Pemilu. Itulah potret untuk mengurai kegaduhan politik Indonesia termutakhir seputar wacana penundaan pemilu. Gagasan kontroversial itu diusulkan oleh sejumlah ketua umum partai politik yang sudah jelas jejak digitalnya.

Mereka melontarkan sederet dalih, mulai dari pemulihan ekonomi akibat pandemi, besarnya biaya Pemilu hingga eskalasi konflik antara Rusia versus Ukraina. Kalau dalihnya dihubungkan dengan kasus Covid-19, justru mencerminkan inkonsistensi logis. Buktinya, Pilkada Serentak 2020 tetap terlaksana melalui penegakan protokol kesehatan.

Kalaupun alasannya soal ekonomi, justru hajatan Pemilu dapat membuka kesempatan kerja di tengah ironi kesempitan. Gairah pelaku usaha, iklim investasi dan bisnis akan bangkit dengan segala efek menetesnya ke arus bawah.

Sejarah kepemiluan pasca reformasi juga mencatat, kendati terjadi krisis moneter 1998, Pemilu 1999 tetap diadakan. Begitu pula resesi ekonomi global 2008, Indonesia tetap menggelar Pemilu 2009. Belanja logistic kampanye, industri periklanan, insentif petugas, dan kewirausahaan politik di pentas demokrasi akan berdampak konstruktif bagi pertumbuhan ekonomi.

Substansinya, kesehatan publik terlindungi disertai perhelatan Pemilu yang berintegritas. Karena itu, otoritas Pemilu dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi secara inovatif untuk menghemat skema anggaran. Para penyelenggara Pemilu dan pihakpihak terkait perlu mendiskusikan metode yang efektif dan efisien demi terwujudnya demokrasi berkualitas.

Kalaupun gaya kampanye berbasis mobilisasi massa, maka protokol kesehatan harus diperhatikan oleh segenap pemangku kepentingan. Cara mencoblos sebisa mungkin diatur sesederhana mungkin lewat digitalisasi Pemilu. Jadi, lokus persoalannya adalah bagaimana mengelola segi teknikalitas Pemilu, bukan mengundurkan jadwalnya.

Begitu pula konflik Rusia dan Ukraina, tidak begitu berimplikasi serius terhadap konstelasi politik domestik. Secara geografis dan geopolitik, jarak spasial Indonesia dengan kawasan Eropa
sangat jauh. Lagi pula Pemilu dijadwalkan pada 2024, sementara instabilitas politik Rusia-Ukraina mustahil abadi. Artinya, ide menunda Pemilu justru bentuk irasionalitas politik.

Dengan demikian, ritual pemilu 2024 menjadi pilihan yang tepat dan logis. Kondisi aktual Indonesia jauh dari bencana serentak lokal-nasional dan darurat perang. Fokusnya adalah menjalankan tahapan-tahapan menuju Pemilu mendatang. Saat yang sama, peningkatan sektor ekonomi dan pengendalian stabilitas politik.

Data survei Charta Politika (29 November—6 Desember 2021) menunjukkan, mayoritas responden menyatakan setuju dengan penyelenggaraan Pileg-Pilpres dan Pilkada pada 2024. Sedangkan isu penundaan Pemilu 2024 menjadi 2027, sebagian besar responden menyatakan tidak setuju.

Hampir semua temuan lembaga survei lain juga memperlihatkan hasil yang sama. Rilis survei teranyar dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA (waktu riset 23 Februari—3 Maret 2022), mayoritas masyarakat di berbagai segmen menolak penundaan Pemilu.

Pemilu 2024 merupakan wahana untuk melanjutkan estafet kepemimpinan secara reguler sesuai kalender konstitusi. Jokowi pun menolak perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan Pemilu, termasuk partainya, PDI Perjuangan. Meski begitu, manuver liar sebagian faksi politik di lingkungan istana perlu diantisipasi agar terhindar dari ‘jebakan batman’.

Dalam konteks itulah, komitmen konstitusional Presiden Jokowi bisa saja digoyang oleh aktor politik tertentu yang kontrareformasi. Jangan lupa, tren opini publik lebih menyetujui perhelatan Pemilu 2024. Jika penundaan Pemilu terus dipaksakan, tanpa alasan yang kuat, terang dan solid,
maka prahara politik berpotensi meledak.

Praktik demokrasi di negara-negara lain telah memberikan pelajaran bagaimana mengadakan Pemilu di tengah pandemi, antara lain Korea Selatan. Apa yang dianggap sebagai kelemahan menyangkut pesta demokrasi di Negeri Ginseng itu, kita pelajari. Selanjutnya, tata kelola penyelenggaraan Pemilu 2024 nanti diperbaiki, baik secara konseptual maupun teknis.

 

 

Mawardin,
Peneliti Charta Politika Indonesia
foto: (Istimewa)

Artikel opini ini dimuat di Harian Bisnis Indonesia, 16 Maret 2022

Evaluasi Kritis DPR dan Partai Politik

Dalam catatan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), tidak ada prestasi menonjol dari kinerja legislasi DPR pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2021-2022 lalu. Pasalnya, selama masa sidang tersebut, DPR hanya menuntaskan dua rancangan undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas, meski ada tujuh RUU kumulatif terbuka yang disahkan menjadi undang-undang.

Jauh sebelum sorotan Formappi itu, potret buram penghuni lembaga parlemen, khususnya di masa pandemi bukan cerita baru. Masih segar dalam ingatan kita, keganjilan sejumlah politikus Senayan yang meminta fasilitas hotel berbintang untuk isolasi mandiri. Sementara mayoritas rakyat dibiarkan merana, sudah kena Covid-19, tertimpa krisis ekonomi pula.

Sederet aib politik juga terjadi di parlemen lokal. Sebut saja kehebohan DPRD yang menganggarkan sekitar Rp 1,1 miliar untuk pembelian atribut dan pakaian dinas. Di tempat lain, ada pula rencana pengadaan baju dinas anggota DPRD bermerek Louis Vuitton seharga Rp 675 juta. Ulah politisi itu tentu mencoreng citra lembaga perwakilan.

Evaluasi kritis dan kontrol rakyat terhadap DPR/DPRD tentu sangat wajar, sebab eksistensi anggota parlemen berangkat dari mandat rakyat, makanya dinamakan “Wakil Rakyat”. Itulah yang menjelaskan betapa kebuntuan demokrasi agak tertolong berkat kekuatan opini media sosial yang digalang masyarakat sipil, terutama kelas menengah terdidik.

Tindakan pejabat yang lupa akan esensi sebagai wakil rakyat, tentu saja melukai rasa keadilan sosial. John Rawls (1995) dalam A Theory of Justice telah mengingatkan bahwa keadilan sebagai sebuah kejujuran (justice as fairness). Rakyat kecil mesti diprioritaskan dalam distribusi kekayaan (resources). Keadilan berdasar atas kedalaman moral-etik (reasonable) yang melampaui akal budi praktis-instrumental orang per orang (instrumental rationality).

Antipati publik akan mengemuka bila politikus terkesan hanya datang kepada rakyat saat lapar kekuasaan, namun konstituen terlupakan. Dinamika berdemokrasi yang terlampaui standar, lantas menelurkan semata kebisingan politik (political noise) daripada suara rakyat (political voice). Jika publik diibaratkan sebagai dokter, maka kita tetap senantiasa menginjeksi kritikan keras kepada elite agar kekuasaan dibingkai dengan moral. Dennis F Thompson (1987) dalam Political Ethics and Public Office senantiasa mengingatkan urgensi etika dalam politik.

Untuk menghukum politisi yang terkesan bekerja part-time, publik berkewajiban menggugat mereka, baik sanksi moral maupun politik. Dalam konteks ini, sanksi politik tentu mengikuti mekanisme demokratis dan konstitusional. Memang demokrasi butuh kesabaran revolusioner, menanti sesuatu antara kecewa dan harapan.

Kebebasan sebagai berkah reformasi yang diaksentuasi dalam partisipasi politik hendaknya berjalan paralel dengan terbukanya akses keadilan. Sejurus itu, parpol sebagai sarana rekrutmen pejabat publik harus direformasi dari sisi kelembagaan, kesisteman, aktor, dan budaya politik. Kaderisasi berjenjang, rekrutmen dan seleksi kandidat, serta pakta integritas patut direvitalisasi untuk mencetak politisi bermutu dan berkompeten. Larry Diamond dan Richard Gunther (2001) sudah jelas mengatakan, agar parpol merekrut kader berkualitas.

Saat yang sama, parpol sejatinya berfungsi merekatkan sumbu kepentingan rakyat dengan pejabat publik. Kesempitan hidup pada masa pandemi saatnya menjadi kesempatan untuk mengartikulasikan hajat rakyat secara azali. Kita menaruh harapan kepada parpol untuk mereformasi diri agar lebih fungsional. Parpol yang reformis akan berbanding lurus dengan membaiknya performa DPR.

Di sisi lain, setiap jajak pendapat yang digelar hampir semua lembaga survei, kepercayaan publik kepada parpol acapkali bertengger di titik nadir. Maka tak heran, identifikasi kemelekatan pemilih terhadap tokoh (figure ID) jauh lebih kuat daripada identitas partai (party ID). Meski begitu, prasangka overdosis kepada parpol, DPR, apalagi anti-demokrasi, jelas kekeliruan berpikir dan kesia-siaan belaka.

Parpol menciptakan demokrasi modern dan demokrasi modern tidak dapat terbayangkan tanpa keterkaitannya dengan partai. (Elmer E. Schattsscheneider, 1942). Demokrasi secara alami menghendaki adanya lembaga perwakilan. (Robert Dahl, 1989). Maka pilihannya adalah bagaimana membenahi wajah parpol agar tidak menjadi benalu demokrasi.

Richard Katz dan Peter Mair (1994) membagi tiga wajah parpol, yaitu: party on the ground (partai di tataran akar rumput); party in central office (partai dalam arti lembaga/organisasi pusat); party in public office (partai dalam bentuk utusan yang menduduki posisi di lembaga pemerintahan dan parlemen).

Di tataran akar rumput, kader organisasi partai mesti mendengar nada arus bawah yang bernada getir. Baik buruknya wajah parpol tergantung seberapa jauh kepedulian anggota dan kadernya menjawab kebutuhan masyarakat. Penampakan kader di ruang publik harus menunjukkan keteladanan, berciri artikulatif, sembari menjalankan pendidikan politik.  

Begitu pula kader yang menjadi perwakilan partai di lembaga pemerintahan dan parlemen selaiknya bersikap negarawan. Jangan sampai tersandera oleh jebakan oligarkis, terlebih untuk perburuan rente semata. Secara totalitas, pejabat pemerintahan, terutama di jajaran kabinet dan parlemen hendaknya menjadi problem solver (bukan problem maker). 

Bila revolusi mental ditransformasikan ke dalam perilaku internal organisasi partai, mentalitas diubah dari gaya dilayani menjadi pelayan. Tuna rasa beralih ke agenda-kerja politik solidaritas bela rasa. Kebiasaan bertindak sensasional berganti ke politik substantif untuk meletakkan kemanusiaan sebagai agenda teleologis berdemokrasi. Jika belum berubah juga, maka sungguh astaga!

Demokrasi senantiasa menawarkan harapan di tengah kompleksitas kekinian dan kedisinian. Pemilu secara periodik adalah manifestasi kedaulatan rakyat untuk menyalakan politik harapan agar citra DPR dan parpol terangkat. Rakyat sungguh berdaulat untuk mengangkat ataupun menyingkirkan utusannya di lembaga perwakilan.

Dus, mari kita perbanyak kader politik andalan yang benar-benar kapabel dan berintegritas. Publik mesti mencatat dan menandai jejak rekam politikus, siapa yang bekerja part-time dan siapa yang berkomitmen full-time untuk bangsa dan negara berdasarkan indikator yang terukur. Ketika pemilu tiba, di situlah pengadilan rakyat bekerja, siapa yang didepak dan siapa yang diberi mandat. Selamat berhati-hati.

 

Mawardin,
Peneliti Charta Politika Indonesia
Sumber: Kumparan, 14 Maret 2022 (https://bit.ly/3MSXaJW)
Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Kontestasi Dini Pemilihan Presiden 2024

Dalam lintasan politik 2021 lalu, isu suksesi kepemimpinan nasional begitu hangat. Memasuki 2022, kontestasi dini menuju Pemilihan Presiden 2024 kian semarak. Siapa figur yang potensial menggaet dukungan publik?

Bursa Capres

Data survei dari lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (8-16 Desember 2021) dan Indikator Politik (6-11 Desember 2021) menempatkan Prabowo Subianto sebagai calon terkuat, bersaing ketat dengan Ganjar Pranowo, disusul Anies Baswedan. Sedangkan Charta Politika (29 November – 6 Desember 2021), Poltracking (3-10 Oktober 2021) menunjukkan elektabilitas Ganjar di posisi tertinggi, diikuti Prabowo dan Anies.

Sejumlah figur popular juga menyedot atensi publik untuk berlaga. Mereka terdiri dari kepala daerah, menteri, pimpinan partai politik, anggota DPR, dan sebagainya. Nama-nama yang terekam yaitu Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Khofifah Indar Parawansa, Erick Thohir, Puan Maharani, Airlangga Hartarto, dan lainnya.

Khusus Prabowo, tercatat sebagai politikus kawakan yang sudah tiga kali berkontestasi di pilpres (2009, 2014, 2019), tapi (selalu) kalah. Tokoh yang kini menjabat Menteri Pertahanan itu dianggap representasi jenderal senior. Ada juga deretan elite yang lahir dari rahim militer, namun elektabilitasnya masih berada di bawah Prabowo, yakni AHY, Andika Perkasa, Moeldoko, Luhut Binsar Panjaitan, dan Gatot Nurmantyo.

Komposisi militer dan sipil berlangsung dalam empat kali perhelatan pilpres di era Reformasi. Pertimbangan itu bukan sebagai variabel utama, namun lebih mencerminkan akulturasi peran figural. Dari segi etnisitas, paket Jawa dan luar Jawa juga menjadi kalkulasi praktis. Begitu pula kombinasi kaum nasionalis dan agamis, serta keseimbangan logika elektoral dan logistik politik.

Dari perspektif gender, elektabilitas tokoh-tokoh perempuan masih kalah kompetitif dibandingkan dengan figur laki-laki. Puan Maharani adalah salah satu tokoh perempuan yang masuk radar perbincangan elite. Meski elektabilitas Puan masih berada di bawah Ganjar, namun ketua DPR itu dihubungkan dengan keistimewaan “darah biru” di PDIP.

Publik versus Elite

Ganjar adalah salah satu kader unggul PDIP yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Hanya saja, ia dianggap bukan golongan “darah biru”. Kendati demikian, elektabilitas Ganjar yang moncer, apalagi reputasi politiknya terus dirawat, kinerja positif selaku gubernur dijaga, basis peluangnya sangat besar untuk maju di palagan elektoral 2024.

PDIP telah memenuhi ambang batas persyaratan untuk mengajukan pasangan capres dan cawapres. ‘Poros Merah’ akan memainkan peran yang sentral dalam ajang pilpres 2024. Komposisi nasionalis-religius tampaknya masih ideal digunakan PDIP yang cenderung menggaet tokoh Nahdlatul Ulama (NU) sebagai cawapres.

Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (2014) ataupun Koalisi Indonesia Maju (2019) yang berhasil memenangkan Jokowi, bisa saja berpencar ke mana-mana ketika Pilpres 2024 tiba masanya. Lanskap politik di Tanah Air kemudian berubah. Gerak-gerik politik di Indonesia begitu cair. Buktinya, Partai Gerindra dan PAN yang notabene partai oposisi, belakangan bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi.

Seberapa besar peluang Gerindra memimpin poros politik tersendiri? Praktisnya, Gerindra membutuhkan partai lain manakala ingin mengajukan pasangan capres dan cawapres agar memenuhi persyaratan. Kalau skenario penjajakan Prabowo-Puan atas romantisme “Perjanjian Batu Tulis” mengalami hambatan psiko-politis, maka opsi alternatif bagi Gerindra ialah kembali berkongsi dengan kutub oposisi, yaitu PKS dan Partai Demokrat.

PAN juga bisa dirangkul oleh Gerindra sebagai bekas sekutu dalam pertarungan Pilpres 2019 lalu. Seumpama Prabowo diusung oleh mitra koalisi sebagai capres dengan asumsi itu, kans AHY sebagai cawapres lebih besar (kalau merujuk pada tingkat elektabilitas terkini) daripada Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, ataupun Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Dalam konfigurasi tokoh non-partai, Anies Baswedan termasuk sosok yang kompetitif. Sinyal politik PKS, bahkan kelompok Islam politik lebih mengarah ke Anies. Dalam potret umum, blok politik PKS dipersepsikan sebagai simbol antitesis postur politik Jokowi. Namun demikian, Anies sebenarnya berada dalam dua arus. Selain tumpuan kubu oposisi, Anies juga sedang bergema di Partai Nasdem. Poros ini berpotensi diisi oleh Nasdem dan Partai Golkar.

Ketua umum Nasdem Surya Paloh akan berlakon sebagai king maker. Di sini, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kemungkinan akan mengayunkan langkah yang senada. Saat yang sama, kluster partai menengah, terutama PKB, kemudian merapat ke poros politik tersebut.

Bilamana terjadi kebuntuan, tentu PKB (juga PPP) akan lebih prospektif kembali ke kandang banteng dalam skema duet ‘Merah-Hijau’. Ketua umum PKB Muhaimin Iskandar, juga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto didorong oleh partainya untuk maju di Pilpres 2024, tetapi elektabilitasnya belum terlalu mumpuni.

Politik itu penuh intrik. Paradoks antara logika elite dan persepsi akar rumput akan menyertai penggodokan skenario poros politik tersebut. Ilmuwan politik Harold Lasswell berkata “siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana”. Pendekatan pragmatis Laswellian itu tetap relevan untuk membingkai manuver politisi dewasa ini.

Permainan politik elite tingkat tinggi, penuh misteri, rahasia dan kejutan mengingatkan kita pada Michael Gallagher & Peter Marsh (1988) dalam Candidate Selection in Comparative Perspective, bahwa konteks kandidasi ibarat kebun rahasia politik (The Secret Garden of Politics).

Sosok seperti Anies Baswedan maupun Ridwan Kamil, sekalipun menyala-nyala di etalase survei, sangat mungkin terpental manakala sekelompok elite di parpol mengabaikan preferensi massa. Pilihan bagi aktor beken non-partai maupun “petugas partai” adalah terus merawat pasar elektoral agar dipinang oleh gugusan kekuatan politik.

Bagaimana dengan Ganjar Pranowo? Kita tentu masih ingat bagaimana jiwa besar Megawati Soekarnoputri yang merestui Jokowi sebagai capres 2014 dan 2019, meski Jokowi berputar di luar orbit sentral partai. Megawati akhirnya menang terhormat sebagai king maker. Kisah serupa sangat mungkin berulang pada sosok Ganjar.

Demikian pula Sandi (Gerindra), basis elektoralnya cukup menggetarkan. Di sisi lain, Gerindra tetap menjagokan Prabowo sebagai capres 2024. Menariknya, dalam survei terakhir Charta Politika (2021), Sandi tergolong cawapres teratas versi publik. Setidaknya, cawapres yang pas adalah sosok yang mampu menjangkau persebaran ceruk elektoral dari sisi demografis, genealogi kultural, dan warna-warni politik.

Ke mana ujungnya? Hasil polling bisa saja bergeser tergantung fluktuasi dinamika politik. Ruang dan waktu masih cukup terbuka bagi para aktor untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas. Menarik kita ikuti perkembangan politik selanjutnya.

 

Mawardin,
peneliti Charta Politika Indonesia
Foto ilustrasi: 20Detik
Kolom Detiknews, 7 Februari 2022

Lagu Lawas Tiga Periode

Di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), isu presiden tiga periode pernah menggelinding. Pada masa Presiden Jokowi, kita kembali mendengar lagu lawas itu. Setidaknya, sejak akhir 2019 sampai awal 2022 ini, Jokowi terus didorong oleh sebagian pihak untuk tampil kembali di pemilu berikutnya.

Dalam berbagai kesempatan, Jokowi sudah menolak wacana presiden tiga periode. Tetapi dalam dua tahun terakhir, kita disuguhkan deklarasi pasangan Jokowi (capres) – Prabowo (cawapres) untuk berlaga di Pilpres 2024. Kini muncul lagi ide aneh untuk membentuk paket Prabowo (capres) – Jokowi (cawapres). Di sisi lain, kasak-kusuk penundaan Pemilu 2024 juga terdengar.

J.B. Delston (2016) dalam Public Reason and Its Limits: The Role of Truth in Politics, menguraikan soal pengambilan keputusan politik, mengacu pada pandangan John Rawls yang disebut sebagai “alasan publik”. Dalam derajat tertentu, pejabat tidak boleh memaksakan kehendak privat, lalu mengabaikan aspirasi publik.

Bagaimana suara opini publik terhadap desas-desus tiga periode dan hajatan Pemilu 2024 itu? Pada tanggal 9 Januari 2022, Charta Politika Indonesia (CPI) menggelar rilis survei nasional bertajuk “Refleksi Akhir Tahun 2021: Kondisi Politik, Ekonomi dan Hukum di Masa Pandemi”.

Data survei CPI (29 November – 6 Desember 2021) mengenai perpanjangan masa jabatan presiden, dari hampir 50% responden yang mengetahui wacana tersebut, hasilnya mayoritas menyatakan tidak setuju dengan masa jabatan presiden tiga periode.

Sementara itu, tingkat pengetahuan publik seputar pemilu yang akan digelar pada 2024 berada di angka hampir 60%. Dari jumlah itu, menurut hasil survei CPI, mayoritas menyatakan setuju dengan penyelenggaraan Pileg–Pilpres dan Pilkada secara bersamaan pada 2024. Sedangkan isu penundaan Pemilu 2024 menjadi 2027, sebagian besar responden menyatakan tidak setuju.

Sejumlah lembaga survei lainnya pun menemukan hasil serupa. Artinya, persistensi masyarakat terhadap demokrasi dan konstitusi telah mengental. Dalam postulat Lord Acton: power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut).

Pesan moralnya jelas, bahwa kekuasaan harus dibatasi agar tidak terbius dalam perangkap otoritarian. Mantra tiga periode akan memunculkan glorifikasi terhadap individu. Budaya politik kultus juga akan mengedepan. Keadilan tiap warga negara akan akses untuk berpartisipasi dalam pemilu terjadwal akan terbonsaikan.

Jika kekuasaan presiden dua periode tidak diberi limitasi, maka stok putra-putri terbaik bangsa ini akan mengalami stagnasi. Gula kekuasaan yang dinikmati secara overdosis sangat destruktif bagi bangunan demokrasi. Dampak susulannya, bahkan bisa memicu distrust dari publik.

Pemilu 2024 merupakan wahana untuk menyiapkan regenerasi kepemimpinan sesuai kalender konstitusi. Dalam peta politik elektoral termutakhir, masing-masing partai politik, termasuk bakal calon presiden telah bermanuver menyongsong kompetisi elektoral di Pilpres 2024 nanti.

Dalam sejarah politik Indonesia, masa jabatan presiden dua periode sejak reformasi 1998 sejatinya adalah koreksi terhadap durasi kekuasaan yang terlalu lama di era orde lama maupun orde baru. Sebab itu, masa jabatan presiden dua periode mesti diproteksi sebagai mandat demokrasi konstitusional yang sejauh ini relatif stabil.

Kekuasaan memang terasa manis bagai madu, tetapi seketika dapat menjelma menjadi racun jika berkuasa melampaui batas. Itulah yang menjelaskan, misalnya, negara Perancis mengurangi masa jabatan presiden dari tujuh tahun menjadi lima tahun.

Pada 2009, Presiden Hugo Chavez Venezuela saat itu menghilangkan aturan masa jabatan presiden dua periode. Diego A. Zambrano (2019) dalam artikelnya The Constitutional Path to Dictatorship in Venezuela telah menggambarkan betapa platform ekstra konstitusional disertai referendum menggiring Venezuela ke dalam sistem “hiperpresidensial” menuju otoritarianisme.

Amerika Serikat (AS) masih menjadi trendsetter dalam hal pembatasan periode masa jabatan presiden. Mandat konstitusi di AS semula membuka kran jabatan presiden tanpa batas. Tetapi George Washington, presiden pertama AS, tidak tergoda untuk menikmati kursi empuk kekuasaan, justru ia mewariskan keteladanan yang istimewa.

George Washington hanya ingin menjabat dua periode saja, kendati loyalisnya terus mendorong maju kembali. Jokowi juga tak henti-hentinya didukung relawan JokPro agar menjabat tiga periode. Tetapi, Jokowi berulang kali menolak usulan tersebut.

Kalau Jokowi dan Prabowo berduet di Pilpres 2024 beralaskan kontingensi untuk menghilangkan polarisasi politik ekstrem (residu dari Pilpres 2014 dan Pilpres 2019), justru relasi kausalnya kurang tepat.

Polarisasi terjadi bukan karena siapa kontestan yang bertarung, tapi bagaimana cara kontestasi itu berlangsung dalam kerangka demokrasi berkeadaban. Kuncinya terletak pada aktor politik, koalisi parpol dan masyarakat umum agar mengisi ruang kampanye politik dengan kedalaman etik, keluasan nalar kognitif, dan keindahan ekspresif.

Aspirasi rakyat yang didominasi oleh penolakan terhadap wacana tiga periode hendaknya didengarkan oleh segenap pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan. Bukankah inti demokrasi adalah mendengar suara rakyat?

 

 

Mawardin,
peneliti Charta Politika Indonesia
Sumber: https://bit.ly/3FTiI4d ~ Qureta (24 Januari 2022)
Sumber foto: CNN Indonesia

Refleksi Kritis 49 Tahun PDI Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah merayakan hari lahirnya yang ke-49 tahun pada 10 Januari 2022. Usia partai banteng itu hampir mendekati kepala lima, setahun lagi menginjak usia emas ke-50. Pergumulan politik PDI-P yang penuh liku-liku mengingatkan kita pada istilah Tan Malaka: terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk.

Dinamika Suara

Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu pernah bergelut panjang di bawah tekanan rezim otoritarian Orde Baru. Megawati ibarat berlian yang ditempa oleh benturan-benturan politik yang keras sehingga tumbuh berkilau. Penggemar bunga itu dianggap sebagai sosok pendiam, namun sejatinya ia berkontemplasi untuk menyerap mega-mega politik di sekelilingnya.

PDI masa Orde Baru ditandai dengan pertarungan sengit antara kubu Soerjadi yang diakui pemerintah, melawan Megawati. Akibat tuntutan reformasi dari segala penjuru, penguasa Soeharto pun tumbang. Babak baru dimulai, dan bendera PDI Perjuangan berkibar, dideklarasikan sebagai transformasi dari PDI Pro-Mega. Pada pemilu pertama era reformasi, PDI-P mendulang suara sebesar 33,74%.

Kendati PDI-P sebagai pemenang pemilu 1999 itu, bukan berarti kursi presiden seketika bisa direngkuh dalam Sidang Umum MPR. Megawati semula di posisi wakil presiden, mendampingi presiden terpilih, Gus Dur. Pasca Gus Dur lengser, barulah Megawati menjadi Presiden RI, bahkan ia menjadi perempuan pertama di Indonesia yang menduduki jabatan presiden.

Laju kebangkitan kaum fundamentalis yang bersahutan dengan politisasi agama, lantas Megawati dihadang oleh segelintir orang melalui fatwa haram presiden perempuan. Tak hanya itu, PDI-P dicap dengan label negatif, mulai dari isu pro-komunis hingga Islam-fobia. Benturan demi benturan juga tercermin pada konflik internal di partai berbasis Soekarnois itu.

Beberapa politisi PDI-P yang menantang titah Megawati, kemudian mendirikan partai baru. Sebut saja Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) yang digawangi Eros Djarot, Partai Indonesia Tanah Air Kita (PITA) yang diketuai Dimyati Hartono. Ada juga Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) yang diprakarsai Laksamana Sukardi dan Roy BB Janis. Tetapi, PNBK, PITA, dan PDP menelan pil pahit kekalahan.

Imbas dari migrasi kader tentu saja berpengaruh terhadap penggembosan suara PDI-P, walau tidak begitu signifikan. Belum lagi putri-putri Soekarno lainnya memakai baju partai yang berbeda. Ada PNI Marhaenisme pimpinan Sukmawati Soekarnoputri, juga Partai Pelopor pimpinan Rachmawati Soekarnoputri, tetapi keburu layu sebelum berkembang.  

Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, keputusan menaikkan harga BBM, tarif dasar listrik, dan telepon menjadi santapan oposisi. Ironi lepasnya Sipadan dan Ligitan, Megawati yang disalahkan. Citra politik Megawati selaku petahana pun terbonsaikan dalam periode masa jabatan presiden yang begitu singkat.

Walhasil, pada Pemilu 2004, perolehan suara PDI-P menurun ke angka 18,53%. Sedangkan Pemilu 2009, suara PDI-P terus anjlok sebesar 14,03%. Di sisi lain, Partai Demokrat di bawah komando Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meraup kemenangan pada pemilu 2009 sebesar 20,04%.

Seiring perjalanan waktu, PDI-P kembali memenangkan pemilu berikutnya pasca kedigdayaan SBY mulai luntur. Di tengah kegalauan nasional, lalu meteor politik baru meluncur dari Solo, Jokowi. Pada Pemilu 2014, PDI-P meraih suara sebesar 18,95%. Ihwal itu juga berkat tirakat politik PDI-P tatkala memijak garis oposisi di era pemerintahan SBY.

Tampilnya Jokowi ke panggung politik nasional memberi kredit poin tersendiri bagi Megawati selaku King Maker. Efek Jokowi tampak bertuah, dan membawa hoki politik. Suara PDI-P melonjak naik menjadi 19,33% pada Pemilu 2019. Dalam konstelasi politik mutakhir, semakin ramai percakapan seputar suksesi kepemimpinan nasional menjelang Pemilu 2024.

Menyongsong Pemilu 2024

Pesta demokrasi 2024 akan menjadi tantangan PDI-P, apakah kian melesat atau meleset? Data survei dari Charta Politika (29 November – 6 Desember 2021) dan sejumlah lembaga survei kredibel lainnya menemukan elektabilitas Ganjar Pranowo bertengger di posisi paling top, saling salip dengan Prabowo Subianto. Elektabilitas PDI-P juga tertinggi.

Hasil survei persepsi bisa saja berubah di masa mendatang. Lagi pula, Pemilu 2024 masih lama dalam ukuran kalender politik. Artinya, ruang evaluasi dan inovasi siasat cukup terbuka bagi kader potensial untuk melentingkan elektabilitas. Modal elektoral PDI-P tentu sangat memadai lantaran basis massa yang solid dan infrastruktur politik yang mapan.

Tak bisa dimungkiri, kharisma Megawati sebagai solidarity maker ikut merekatkan soliditas kader di akar rumput. Terlepas dari terpaan suara bernada minor yang dialamatkan ke PDI-P, partai ini tergolong sukses menggembleng banteng-banteng unggulan menjadi pemimpin daerah maupun nasional yang kompetitif.

Habis Jokowi, terbitlah Ganjar Pranowo hingga Tri Rismaharini. Di kalangan intelektual PDI-P, terdapat Budiman Sudjatmiko, Zuhairi Misrawi, Arif Budimanta, dan sebagainya yang turut membangun diskursus pemikiran yang progresif. Termasuk Puan Maharani, bukan semata trah Soekarno, tapi juga berpengalaman di ranah eksekutif maupun legislatif.

Namun demikian, sulit dibantah adanya sebagian kader banteng yang terseret korupsi. Karena itu, pimpinan sentral PDI-P hendaknya menutupi celah permainan nakal politikus. Saat yang sama, penguatan manajemen risiko sangat urgen agar terhindar dari kasus rasuah.

Mencairkan Ketegangan

Salah satu citra yang kerap dilekatkan kepada PDIP adalah stigmatisasi “kiri” dengan makna peyoratif. Maka, PDI-P terbelenggu dalam relasi antagonistik dengan kubu Islam kanan. Namun demikian, Idris Thaha (2018) dalam disertasinya berjudul PDI Perjuangan dan Islam (Kajian atas Akomodasi Islam dalam Politik) menemukan justru PDI-P mengakomodasi aspirasi umat Islam di Indonesia.

Akomodasi politik itu, menurut studi Idris Thaha, antara lain, yakni akomodasi struktural di tingkat DPP PDI-P, akomodasi institusional dengan pendirian organisasi sayap (Bamusi), akomodasi elite partai dengan perekrutan aktivis Muslim dalam struktur DPP PDI-P dan menempati jabatan strategis seperti sekretaris jenderal, dan akomodasi aktivitas keagamaan dan regulasi bernomenklatur Islam.

Ketika PDIP-P mendirikan Bamusi (Baitul Muslimin Indonesia) dapat ditilik sebagai santrinisasi rumah kaum abangan tersebut. Hal ini tak bisa dilepaskan dari peran alm. Taufik Kiemas (TK) yang berdarah “Masyumi” untuk mencairkan ketegangan antara kutub nasionalis dan agamis. Meminjam istilah Buya Syafii Maarif, TK (alumni GMNI) serupa ‘masyumi berkepala banteng’.

Lalu apa selanjutnya? Nalar keislaman dan kebangsaan tak perlu dikontradiksikan lagi. Benar bahwa NKRI, pluralisme, toleransi, Bineka Tunggal Ika, dan sejenisnya harus diperjuangkan. Tetapi jangan lupa, konstituen PDI-P di pelosok-pelosok bisa dikatakan masih termarginalkan secara ekonomi. PDI-P yang membawa semangat marhaenisme ataupun nasionalisme kerakyatan seyogianya menajam ke bawah, lalu diterjemahkan secara praksis-operasional oleh para kader.

Maka, perjuangan kelas dalam bingkai keadilan sosial, mengatasi ketimpangan, mengangkat martabat wong cilik harus menjadi titik berat PDI-P ke depan. Dengan begitu, militansi kawula merah bukan sekadar di arena “culture war”, tapi juga terpantul dalam kebijakan ekonomi-politik yang berpihak pada kaum marhaen.

“Saya seorang nasionalis, tapi nasionalis marhaen, hidup dengan kaum marhaen, mati dengan marhaen”, kata Sukarno (1933) dalam Mencapai Indonesia Merdeka. Begitulah.

 

 

Mawardin,
peneliti Charta Politika

Sumber: https://bit.ly/3nz8KyG
Kumparan, 17 Januari 2022
Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Sekolah Partai dan Pendidikan Politik

Sehat dan sakitnya tubuh demokrasi sungguh bergantung pada gizi partai politik. Kader politik membutuhkan asupan kompetensi, kapabilitas, dan integritas agar mesin partai bergerak menyempurna sebagai agensi demokrasi. Keriuhan pesta pora demokrasi terkadang meluruhkan fungsi utama parpol sebagai sarana pendidikan politik.

Padahal, pembentukan kader-kader partai yang visioner mensyaratkan vitalitas pendidikan politik. Kaderisasi dan pendidikan politik menjadi satu tarikan napas. Merujuk Abernethy dan Coombe (1965), education and politics are inextricably linked (pendidikan dan politik terikat tidak bisa dipisahkan). Untuk mencetak kader politik mumpuni, mustahil mengandalkan cara-cara instan, melainkan perlu pendidikan khusus yang berjenjang dan berkelanjutan.

Signifikansi Sekolah Partai

Rekrutmen anggota partai besar-besaran dan ayunan politik massa seyogianya berbanding lurus dengan pendidikan politik yang terukur dan sistemik. Dalam konteks inilah, parpol mesti merevitalisasi sekolah partai sebagai kawah candradimuka bagi pemimpin nasional maupun lokal. Pejabat publik yang bekerja mewakili perwajahan partai memerlukan bekal-bekal keunggulan kognisi dan standar etik.

Sekolah partai menjadi ruang untuk menanamkan ideologi dan platform partai kepada para kader melalui dialektika gagasan, pertukaran makna, training kepemimpinan dan manajemen organisasi. Output-nya yaitu tata kelola politik menjadi profesional, dipenuhi debat alot yang bermutu, jauh dari tradisi konfliktual, apalagi tarung fisik.

Pejabat politik yang sarat prestasi adalah buah ranum yang kita harapkan dari signifikansi sekolah partai. Akal, tubuh, dan nurani politiknya terpancang kokoh dalam penegakan pakta integritas. Konsekuensinya, pejabat yang terjaring skandal korupsi, misalnya, wajib mengundurkan diri. Saat yang sama, pimpinan teras organisasi partai wajib memberikan sanksi yang tegas tanpa pandang bulu.

Sekolah partai berfungsi sebagai laboratorium para kader agar memahami peta kebijakan agar terhindar dari petaka. Ketika aktivis partai tampil di hadapan publik, narasi yang terlontar mengandung bobot akademik, disertai sikap politik yang terpuji. Kalau masih bergentayangan politisi yang mulutnya berbisa, intriknya beracun, sepantasnya dikirim ke ‘klinik’ sekolah partai.

Setiap partai pasti ingin meraih kemenangan elektoral. Sebab itu, materi yang melingkupi strategi dan taktik politik akan melekat-kuat, namun harus dilapisi dengan internalisasi moral-etik, taat hukum, dan komitmen antikorupsi. Daya kreativitas pengambil kebijakan dalam menjalankan roda pemerintahan pun teraksentuasi di sekolah partai.

Jika api intelektualitas dinyalakan kepada peserta sekolah partai, maka politik dapat menggairahkan partisipasi warga negara, terutama kaum milenial dan perempuan. Partai dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga think-tank dan NGO (non-governmental organization) untuk memperkaya konten sekolah partai.

Sekadar Perbandingan

Di Korea Selatan, sebuah partai feminis menggembleng khusus perempuan melalui sekolah politik. Materi-materinya seputar keahlian politik, strategi kampanye, termasuk isu-isu hak perempuan. Pendidikan politik yang bermarkas di Seoul ini juga merekrut mantan pejabat pemerintah daerah untuk membimbing aktivis partai dalam rangka menyongsong pemilihan kepala daerah 2022 di negeri ginseng itu.

PDI-Perjuangan, misalnya, sudah jamak menyelenggarakan Sekolah Partai Calon Kepala Daerah, ataupun Sekolah Partai Kepala Daerah pasca terpilih. Hampir semua partai tentu memiliki sekolah serupa dengan corak yang beragam. Untuk partai berlogo banteng itu, marhaenisme dan nasionalisme kerakyatan hendaknya diterjemahkan secara praksis-operasional oleh peserta sekolah partai sebagai ruh perjuangan di pelbagai lahan pengabdian. Begitu juga artikulasi politik dalam bingkai pluralisme terejawantahkan ke dalam sikap, dan perilaku politik.

Menurut Punchada Sirivunnabood (2016) dalam Political Education: The Role of Political Parties in Educating Civil Society on Politics, penyelenggaraan pendidikan politik bagi pemuda tidak boleh sebatas menghafal buku teks atau mendengarkan pembicara tamu atau tokoh politik utama saja, melainkan melibatkan anak-anak muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan politik partai dan benar-benar berlatih di lapangan politik, misalnya membantu anggota DPR, mendukung kampanye pemilu, mengunjungi situs-situs politik penting untuk melihat proses operasional politik yang sebenarnya, dan sebagainya. Praktik ini dapat membantu kaum muda untuk memutuskan apakah mereka ingin bekerja di bidang politik atau tidak.

Kehadiran sekolah partai perlahan-lahan ikut membenahi postur organisasi politik. Inisiatif pendidikan politik yang dirintis sejumlah parpol patut diapresiasi. Lebih dari itu, transfer pengetahuan politik sebisa mungkin bersenyawa dengan suasana kebatinan generasi milenial dan pro-kesetaraan gender.

Salah satu sorotan yang menarik perhatian publik adalah beasiswa unik yang ditawarkan PDI-P. Spekulasi acak dari luar terkait bobot politis dari beasiswa itu sulit dimungkiri. Ihwal ini berkait dengan persyaratannya, bahwa tema riset nantinya berkaitan dengan studi banding terhadap kinerja antara Presiden Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono. Kendati begitu, apapun motifnya, skema beasiswa dapat mendukung kajian akademis di partai.

Program pendidikan dalam bentuk beasiswa yang bernaung di bawah parpol sangat lazim di negara demokrasi, seperti Jerman. Misalnya, Friedrich Ebert Stiftung, yayasan pendidikan yang berafiliasi dengan Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD). Ada juga Friedrich Naumann Stiftung yang berafiliasi dengan Partai Liberal (FDP). Mereka membuka akses bagi intelektual muda ke kampus bonafid, kursus politik dan proyek penelitian.

Partai Golkar berinovasi melalui Golkar Institute yang fokus pada sekolah pemerintahan dan kebijakan publik. Kelahiran Golkar Institute bisa menjadi model konvergensi antara diskursus pemikiran, pewargaan teknokratik dan politik, sehingga proses pembuatan kebijakan berpedoman pada hasil riset. Pendidikan politik Partai Nasdem tergambar dalam Akademi Bela Negara (ABN) dengan jalan restorasi sebagai spirit dan gerakan politik.

Partai Demokrat mendirikan Akademi Taruna Demokrat. PKS sebagai model partai berbasis agama mengadopsi sistem tarbiyah dan liqo‘. Salah satu pendatang baru seperti Partai Gelora juga menyediakan Akademi Manusia Indonesia (AMI), dan Akademi Pemimpin Indonesia (API). Begitu juga sekolah parpol lain dengan ciri khas masing-masing.

Dari sekian variasi sekolah partai itu, titik berat yang urgen adalah memperkuat nalar kebangsaan para politisi. Selain itu, partai-partai politik harus serius menginjeksi materi antikorupsi bagi pengurus partai, caleg, dan calon kepala daerah. Tidak hanya deklarasi antikorupsi yang sifatnya temporer dan seremonial. Tolok ukur keberhasilan “alumni” sekolah partai dapat ditilik dari kiprah dan kontribusinya di tengah-tengah masyarakat.

Momen pemilu 2024 nanti, tidak ada lagi, atau berkurang akrobat politik purbawi yang memecah belah sesama anak bangsa. Ketika citarasa keindonesiaan mengkristal, kesadaran transformatif kader politik mengemuka, terlebih ditopang oleh tempaan sekolah partai, mereka dapat menyegarkan kembali suhu udara politik di Tanah Air yang tercemar oleh polarisasi ekstrem dan gurita korupsi.

 

 

Mawardin

Peneliti Charta Politika Indonesia
Foto: dok. Golkar Institute
Sumber: https://bit.ly/3Jf21TW

 

Jalan Terjal Konvensi Calon Presiden

Di pentas politik mutakhir, Partai NasDem melontarkan wacana konvensi calon presiden yang rencananya akan digelar pada 2022. Sejumlah pihak merespons positif langkah partai yang dipimpin oleh Surya Paloh itu, tetapi juga muncul reaksi bernada skeptis. Jika konvensi NasDem benar terjadi, tentu membawa angin segar bagi kader terbaik partai maupun figur non-partai untuk berlaga.

Namun, ekspektasi NasDem untuk menggelar konvensi akan dipenuhi jalan terjal. Pasalnya, berdasarkan UU Pemilu bahwa persyaratan untuk mengusung capres dan cawapres 2024 harus memenuhi minimal 20 persen kursi di DPR atau minimal 25 persen suara parpol atau gabungan parpol pada pemilu sebelumnya.

Sementara jumlah perolehan suara NasDem hanya meraup 9,05 persen mengacu pada hasil Pemilihan Legislatif 2019. Artinya, NasDem wajib merajut koalisi dengan partai lain agar terpenuhi ambang batas presidensial (presidential threshold).

Preseden Politik

Dalam pengalaman parpol sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sempat merencanakan konvensi pada 2013, tetapi gagal terselenggara. Dalihnya agak ‘setengah mati’ lantaran terhambat ambang batas presidensial.

Di tengah haru-biru, Partai Demokrat sempat mengadakan konvensi yang diikuti sejumlah kader internal Demokrat dan kandidat eksternal. Sayangnya, gebyar konvensi partai berlambang bintang mercy itu tampak ‘setengah matang’ hingga berujung antiklimaks. Dahlan Iskan yang memenangkan konvensi Demokrat gagal bertarung di pilpres 2014.

Kita juga dapat mengambil pelajaran dari Partai Golkar selaku pionir pertama pergelaran konvensi. Pesertanya secara eksklusif terdiri dari kader teras partai kuning itu, lalu menanglah Wiranto yang dipilih oleh pengurus DPD dan DPP Partai Golkar.

Meskipun Golkar menduduki peringkat pertama (21,58 persen) pada pemilu 2004, namun Wiranto justru kalah telak dalam pilpres. Batu sandungannya terletak pada fragmentasi elite sentral partai yang menyodok bola politik hingga terpantul ke mana-mana. Mesin politik beringin juga terkesan ‘setengah hati’ mendukung capres hasil konvensi.

Konvensi capres ala Indonesia memang tidak semulus tradisi konvensi yang mapan di Amerika Serikat. Di AS, tingkat kemelekatan partai (party-ID) dengan kader ataupun konstituen sangat kuat. Secara otomatis, siapa pun pemenang konvensi, pemangku kepentingan partai akan bergerak solid, tidak setengah-setengah. Mampukah NasDem keluar dari preseden politik itu?

Berkaca pada hasil polling akhir-akhir ini, NasDem memang belum memiliki kader internal sebagai capres kompetitif yang tertangkap layar lembaga survei kredibel. Di sisi lain, Nasdem terhitung perahu yang prospektif bagi tokoh ngetop (non-partai) untuk berlayar meniti pesta demokrasi 2024. Terlepas dari jadi atau tidaknya nantinya, pertimbangan NasDem untuk menghelat konvensi layak diapresiasi.

Hakikat dari konvensi itu membuka diri terhadap siapa pun untuk berpartisipasi dalam menentukan arah biduk republik. Parpol menjadi kawah candradimuka untuk memfasilitasi intensi politik para kader pemimpin nasional dari segala penjuru. Salah satu pintu gerbangnya adalah konvensi. Maka, konvensi capres bisa ditafsir sebagai manifestasi politik restorasi yang digaungkan NasDem dalam satu dekade terakhir.

Sketsa Kandidasi

Konvensi dapat ditilik sebagai bentuk penguatan kelembagaan dan demokratisasi di parpol. Metode seleksi kandidat dalam bingkai demokrasi bertautan dengan empat dimensi utama, seperti digambarkan oleh Reuven Y. Hazan dan Gideon Rahat (2010), yakni partisipasi, representasi, kompetisi, dan daya respons.

Paradoks dalam praktik konvensi tentu ada, namun bukan berarti meluruhkan seluruh konten yang konstruktif dari konvensi. Pilihannya adalah membenahi pelembagaan partai, baik secara struktural maupun kultural dalam rangka mempolakan perilaku, sikap ataupun budaya (Vicky Randall dan Lars Svasan, 2002).

Dalam lensa pendidikan politik, sejatinya gagasan konvensi tergolong wadah untuk mensosialisasikan platform politik, ideologi, program dan kebijakan partai dengan kemasan yang atraktif. Saat yang sama, konvensi berfungsi sebagai arena kontestasi ide-ide para bakal capres. Ruang seleksi kepemimpinan nasional pun akan terbuka lebar, partisipatif, dan terdesentralisasi di organisasi parpol.

Secara umum, penjaringan kandidat presiden selama ini terlampaui sentralistik berdasarkan sabda elite puncak struktur partai. Dalam etalase konvensi, figur kapabel dapat disaring melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Ketika konvensi digaungkan kembali oleh NasDem, spekulasi acak dari pihak lain tentu tak terhindarkan.

Dalam perspektif Tevi Troy (2016), sebagian besar konvensi saat ini menjadi peluang iklan partai. Asumsinya, pertunjukan sketsa kandidasi capres akan memantik perhatian khalayak terhadap partai penyelenggara konvensi. Di titik itu, konvensi bukan semata-mata sebagai tujuan, tapi sebagai kanal periklanan, promosi, dan publisitas. Menyitir istilah politisi AS Phineas Taylor Barnum: “all publicity is good publicity”.

Insentif citra partai sangat mungkin terdongkrak manakala capres peserta konvensi mengartikulasikan narasi yang kongruen dengan selera publik. Mereka ibarat duta yang merepresentasikan keunikan identitas beserta simpatisannya yang multi-entitas. Di dalamnya, konvensi berkait-kelindan dengan strategi pemasaran partai untuk memersuasi konstituen.

Seperti pada pemasaran komersil, mengutip Firmanzah (2008), maka pada pemasaran politik juga terdapat produsen (pelaku politik), produk (produk politik: person, party, policy) dan konsumen (electorate).

Jika kita komparasikan dengan praktik kandidasi di AS, perjalanan konvensi di Indonesia masih berliku-liku. Ihwal ini menyangkut soal budaya politik parokial, perkara kelembagaan partai, termasuk tantangan ambang batas presidensial.

Konvensi di AS telah berlaku formal sebagaimana tertuang dalam AD/ART Partai Demokrat maupun Partai Republik. Format penyelenggaraan konvensi pun melewati rute panjang mulai dari pemilihan primer, kaukus, dan konvensi negara bagian.

Lalu pertanyaannya, bagaimana model konvensi yang cocok untuk postur politik Indonesia? Tak bisa dimungkiri, konvensi capres mazhab Indonesia masih bersifat temporer dan ‘trial and error’. Meski begitu, metode konvensi versi AS tidak mesti kita cangkokkan ke dalam tubuh demokrasi Indonesia.

Setiap parpol memiliki tata cara dan skema kandidasi tersendiri untuk menyeleksi capres favorit, termasuk formulasi model konvensi yang sesuai dengan kebutuhan partainya.

Pada akhirnya, konvensi NasDem berada dalam ketegangan idealisme dan realitas politik yang kompleks. Pemilu 2024 masih lama, dan masih tersisa ruang inovasi politik yang cukup untuk menggenjot elektabilitas, dan meraba kehendak publik. Dalam proses kandidasi, hukum menunaikan konvensi tidaklah wajib, melainkan sebuah pilihan semata.

 

 

Mawardin
Sumber: Kumparan
Sumber foto: Fitra Andrianto/kumparan

Jokowi: Antara ”Legacy” dan Kutukan Periode Kedua

Tatkala dunia dilanda pandemi Covid-19, Presiden Jokowi seperti bersua dengan ”mitos” kutukan periode kedua.

Berbagai rencana dan ambisi besarnya terhadang, upaya membangun legacy (warisan) seakan menghadapi tembok yang tinggi di depannya.Nyaris dua tahun masa kepresidenan Jokowi pada periode keduanya disibukkan dengan problem memitigasi pandemi. Enam bulan pertama masa yang berat.Survei Charta Politika dan lembaga lain, seperti SMRC dan Indikator Politik, menunjukkan merosotnya penilaian publik terhadap kinerja pemerintah secara umum meski tak serendah pada awal periode pertama. Namun, setelah itu, penilaian publik cenderung membaik walaupun belum mencapai angka approval rating sebelum pandemi Covid-19.

Di sisi lain, meski kondisi ekonomi rumah tangga ataupun nasional masih dinilai buruk, publik masih optimistis terhadap prospek perekonomian satu tahun ke depan. Dapat disimpulkan dalam kondisi pandemi, walau ada gejala peningkatan ketidakpuasan, secara umum tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-Amin masih positif. Ini jelas sebuah modal politik. Pertanyaannya, apakah ini cukup memadai untuk menghadapi apa yang disebut dengan ”kutukan periode kedua”?

Meneguhkan pijakan

Periode kedua idealnya merupakan sebuah kesempatan besar. Karena tak bisa mencalonkan diri lagi, petahana tak lagi dipusingkan dengan isu bagaimana harus memenangi pemilu berikutnya. Jajaran pemerintahannya pun sudah berpengalaman sehingga lebih mudah membuat kebijakan yang tegas (Abbott dkk, 2020).

Jokowi tampaknya menyadari peluang ini. Tak heran dalam pidato kemenangannya, dia menyebutkan dirinya sudah tanpa beban. Pesan ini mengisyaratkan pada periode kedua, Jokowi akan lebih mengutamakan kebijakan-kebijakan yang sangat mungkin tak populer di mata publik, tapi ia nilai sangat penting, alih-alih mengeksekusi kebijakan yang diinginkan pemilih. Tentu saja, strategi ini tidak kaku. Jokowi bak pendulum, akan berayun untuk mencegah penebalan sentimen negatif terhadap pemerintahannya.Jokowi bak pendulum, akan berayun untuk mencegah penebalan sentimen negatif terhadap pemerintahannya.

Keberanian Jokowi melawan arus tentu tak muncul seketika. Periode pertama pengalaman berharga. Bill Clinton disebut sebagai presiden yang paling mendapat manfaat pengalaman politik pada periode pertamanya dibandingkan pendahulunya (Nelson, 1998). Hal yang mirip juga terjadi pada Jokowi. Gonjang-ganjing politik dan pengalaman menjadi pemerintahan minoritas (baik di DKI maupun awal periode pertama jadi presiden) memberi banyak asupan bagi Jokowi untuk memahami konstelasi politik, pola tingkah elite politik ataupun bisnis, kebiasaan birokrasi ataupun kecenderungan perilaku pemilih.

Dalam hal ini, Jokowi sepertinya menyadari dirinya tak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Lebih dari itu, ia menyadari harus berkompromi lebih dari seharusnya. Transfer politik merupakan keniscayaan. Ini dilakukan dengan cara mengaktivasi perangkat eksekutif. Chaisty dkk (2012) memilah perangkat eksekutif ini dalam lima kategori: kekuasaan agenda politik (kekuasaan legislatif yang diberikan kepada presiden, dekrit), otoritas anggaran (kontrol terhadap belanja publik), manajemen kabinet (pendistribusian kursi menteri), kekuasaan partisan (pengaruh presiden terhadap satu atau lebih partai koalisi), dan institusi informal (kategori lain sesuai konteks tiap negara).

Namun, transfer politik saja tak cukup. Jokowi menginsyafi tak mungkin mencapai semua janji politiknya. Karena itu, ia merelakan sebagian agar kebijakan prioritasnya tetap berjalan.

Dipahami secara berbeda, bisa juga pada periode kedua ini Jokowi lebih ”memanjakan” preferensi politiknya yang berorientasi pada ekonomi dan stabilitas politik meski harus dibayar dengan persepsi kemunduran demokrasi secara umum, terutama di kalangan aktivis HAM dan demokrasi.

Manuver pertamanya yang signifikan dari pemahaman seperti itu adalah dengan melibatkan Prabowo Subianto sebagai anggota kabinetnya. Jokowi memahami sikap politiknya ini akan membuat sebagian pemilihnya uring-uringan. Ia pun memahami para pemilih Prabowo belum tentu berpaling jadi pendukung pemerintah. Namun, ini langkah politik yang diperlukan untuk memastikan tak lagi tersandera DPR seperti terjadi di paruh awal kepresidenannya pada periode pertama, sekaligus antisipasi jika partai-partai pendukung pemerintah ada yang bermanuver.

Pilihan membentuk koalisi besar sejatinya sempat dianggap spekulatif. Penilaian ini terutama becermin dari kegagalan koalisi besar yang dibangun SBY pada periode kedua kepresidenannya.Mitra-mitra koalisinya ketika itu, terutama Golkar dan PKS, justru kerap membombardir pemerintahannya. Koalisi besar yang menyokong pemerintahan Jokowi-Amin di luar dugaan justru punya disiplin koalisi relatif tinggi di parlemen. Dibuktikan dari keberhasilan meloloskan UU Cipta Kerja dan UU Harmoni Peraturan Perpajakan.

Bisa dimitigasi

Meski demikian, tiga tahun ke depan akan tetap jadi sebuah perjalanan sulit bagi Jokowi-Amin. Jokowi akan tetap menghadapi situasi atau tantangan khas pada periode kedua kepresidenan. Nelson (1998) menyebut setidaknya ada tiga faktor yang menghambat petahana bisa lebih berhasil dibandingkan periode pertamanya: warisan masalah dan atau kebijakan pada periode pertama, ketiadaan ”bulan madu” (dengan media dan publik) dan situasi lame duck government.

Berdasarkan kajiannya secara historis dalam kasus kepresidenan di AS, Crockett (2008) mengidentifikasi empat faktor: keangkuhan setelah terpilih, kepenatan personel terutama ketika sekali dihadapkan pada tuntutan pencapaian lebih baik lagi dari periode pertama, ”empty campaign”, dan juga kegagalan kepemimpinan yang antara lain juga bersumber dari sikap politik pada periode pertama. Dari konteks tiga tahun terakhir periode kedua Jokowi, tantangan terbesarnya adalah menghadapi situasi lame duck president.

Menyitir Jhonson (1986), ada berbagai situasi yang dilekatkan dengan istilah ini (lame duck president). Mulanya, istilah ini merujuk pada masa transisi ketika petahana kalah di pemilu, tapi masih tetap menjabat hingga presiden terpilih dilantik.Istilah ini juga dinisbahkan pada masa transisi ketika petahana presiden mengumumkan diri tak mencalonkan lagi untuk periode berikut atau juga tak bisa mencalonkan kembali. Belakangan, istilah ini bahkan dipakai untuk seluruh periode kedua kepresidenan Ronald Reagan.

Dalam kasus Jokowi, terminologi ini merujuk pada kondisi ketika parpol, parlemen, media, (sebagian) anggota kabinet, hingga staf pendukung kepresidenan sudah lebih sibuk dengan urusan Pilpres 2024. Ini semacam situasi ”pemilu yang kepagian”.Di satu sisi, orientasi pada pemilu berikutnya hal lumrah dan karena itu tak terelak. Namun, situasi ini akan jadi batu sandungan bagi pemerintahan Jokowi manakala bertemu tiga kondisi, yaitu koalisi pendukungnya retak atau disiplin koalisinya mengendur, anggota kabinetnya sibuk bermanuver, dan staf pendukungnya sudah siap-siap cari ”perahu” berikutnya.

Dampak ”pemilu kepagian” tak dapat ditolak, tapi bukan berarti tak bisa dimitigasi. Caranya, pertama, menata ulang dari sisi personel. Menilik tingkat kepuasan yang cenderung menurun, Jokowi bisa memainkan kartu perombakan kabinet. Meski transfer politik berupa alokasi kursi menteri harus tetap diberikan kepada partai pengusung, Jokowi perlu membangun negosiasi untuk mendapat orang-orang terbaik dari tiap-tiap partai itu. Jika diperlukan, ada tambahan transfer politik lain (seperti kepala badan) untuk mengompensasi pilihan pada figur-figur tertentu dari partai-partai itu.

Jokowi bisa mengisi posisi wakil menteri (wamen) yang saat ini banyak dikosongkan di sejumlah kementerian. Wamen-wamen ini dipersiapkan untuk mendukung kerja menteri dan juga sekaligus bersiap jika menteri itu mengundurkan diri dan atau ditarik oleh parpolnya.

Sebagai pelengkap, Jokowi perlu mempertimbangkan melakukan penyegaran di kalangan staf pendukungnya, termasuk di badan-badan ad hoc yang dibentuknya. Terutama sekali pada figur-figur yang menjadi beban dan atau yang tak lagi sepenuh hati bekerja untuk pemerintahan Jokowi karena satu dan lain alasan. Kehadiran figur baru merupakan sebuah peluang menghadirkan ide atau terobosan baru. Sebab, figur baru relatif tak terkena sindrom kelelahan politik dan atau menjadi keras kepala sebagai akumulasi pengalaman selama tujuh tahun kepresidenan Jokowi.

Jokowi juga perlu segera menyiapkan personel untuk mengisi 271 posisi kepala daerah yang akan kosong pada 2022 dan 2023 karena adanya pemberlakuan pilkada serentak di 2024. Posisi pejabat kepala daerah penting agar dekonsentrasi dan tugas perbantuan tetap terlaksana dan pelayanan publik dan pembangunan di daerah terus berjalan. Dalam hal ini, Jokowi perlu memastikan komando ada di tangannya agar tak terkesan ada dualisme loyalitas. Namun, di saat yang sama, pengisian ini perlu memperhatikan kepatutan politik agar tak terjadi resistensi terhadap para pejabat kepala daerah ini.

Kedua, Jokowi perlu menyegerakan regulasi prioritas agar selesai di 2022. Jika tidak, Jokowi akan kesulitan karena pada 2023 parlemen akan lebih sibuk ”mengurus” Pemilu 2024 atau koalisi sudah retak. Dalam situasi seperti itu, upaya meloloskan kebijakan dan regulasi akan jauh lebih sulit dan atau lebih mahal secara politik.

Selain terkait investasi dan infrastruktur yang jadi prioritasnya, Jokowi perlu mempertimbangkan untuk menyiapkan undang-undang sapu jagat (omnibus law) untuk mempercepat reformasi birokrasi. Termasuk menata ulang lembaga-lembaga tambahan negara, seperti Ombudsman, KPPU, KIP, KPU, Komnas HAM, Komisi Yudisial, dan KPK, yang saat ini bekerja terpisah-pisah. Yang tak kalah penting, menyiapkan payung hukum baru bagi para pejabat kepala daerah. Jika tidak, akan terjadi situasi menyerupai lame duck government di level daerah. Implikasinya akan banyak dan jika tak diantisipasi berpotensi jadi penghadang agenda prioritas pemerintahan Jokowi-Amin.

Ketiga, memelihara modal politik. Pasalnya, situasi ”pemilu kepagian” berpotensi menggerus reputasi Jokowi. Pola pemberitaan cenderung mengadopsi pendekatan ”pacuan kuda”. Fokus media akan lebih ke arah kandidat potensial ketimbang Jokowi ataupun pemerintahannya.  Terkait itu, aksi komunikasi para kandidat sangat mungkin membuat pesona Jokowi tergerus. Ini hal yang serius karena tingkat kepuasaan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi selama ini antara lain juga tertopang adanya sikap partisan publik dan juga pesona individual Jokowi.

Selain memastikan kinerja ekonomi, pemerintahan Jokowi perlu menyiapkan mitigasi Covid-19 secara lebih komprehensif ketimbang sebelumnya. Meski kini sudah relatif terkendali, situasi ke depan masih samar-samar. Kemandekan percepatan vaksinasi di AS, lonjakan kasus di Singapura dan kemudian di Eropa, mengindikasikan situasi terkendali bisa dengan cepat berbalik 180 derajat.

Jika kondisi pandemi kembali memburuk dengan cepat, pemerintahan Jokowi akan menghadapi tekanan yang lebih besar apabila memilih kebijakan pembatasan sosial yang lebih ketat. Pasalnya, temuan survei Charta Politika ataupun Indikator Politik, umpamanya, menunjukkan pergeseran preferensi pemilih. Kini, dukungan terhadap kebijakan pembatasan sosial seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak lagi sekuat enam bulan di awal pandemi.

Pada saat yang sama, pemerintahan Jokowi belum menemukan resep jitu untuk mendorong pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Pelaksanaan vaksinasi pun masih timpang antarprovinsi. Akibatnya, pemerintah juga kesulitan mendorong vaksinasi ketiga (booster) seandainya pun stok vaksin tersedia.

Dengan kata lain, pemerintahan Jokowi akan menghadapi problem lama, tapi baru: ingin cepat bergeser dari situasi pandemi ke endemi, tapi tak cukup kapasitas dan sumber daya untuk melakukannya. Situasi ini bak orang pelari cepat, tapi satu kakinya membawa beban nan berat.

Modal politik lainnya bersumber dari kemauan politik Jokowi untuk minimal mempertahankan defisit demokrasi tak terus membesar. Ini penting untuk dicermati karena permisivitas publik ada batasnya. Jika ambang batas ini dilalui, publik bisa terpicu oleh satu-dua peristiwa ketidakadilan sosial, diskriminasi, ataupun sentimen keagamaan.

Modal politik menjadi mata uang yang berharga tidak saja untuk mengarungi dinamika politik tiga tahun ke depan yang kompleks dan ambigu, tetapi juga untuk setidaknya menyamai keberhasilan pada periode pertama.

Sebagai presiden, Jokowi niscaya punya ambisi untuk dikenang keberhasilan-keberhasilannya yang monumental (legacy). Ini hal yang wajar dalam politik. Yang perlu dicermati, narasi legacy memang bisa digaungkan sejak sekarang. Namun, seiring waktu, narasi itu berpotensi dimaknai secara terbelah (diterima sebagian, ditolak sebagian) dan atau dimaknai secara berlawanan.

Punya legacy itu satu hal, tapi bagaimana hal itu dinilai merupakan hal yang berbeda. Karena itu, Jokowi seyogianya juga memperhatikan suasana kebatinan masyarakat dan tidak hanya berfokus pada legacy di bidang pencapaian fisik belaka.

 

Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia