Polarisasi, Amandemen, dan Jurus Cumi-Cumi

Jakarta – Musim paceklik politik itu melanda Republik Guinea. Prolognya berawal dari parlemen Guinea yang mengetuk palu perpanjangan masa jabatan presiden. Walhasil, baginda Alpha Conde masih bisa bersemayam di istana kepresidenan untuk periode ketiga.

Akibat amandemen konstitusi, negara di Afrika Barat itu mengalami kudeta (5/9/2021) melalui operasi politik sekelompok junta militer. Conde terpilih sebagai Presiden Guinea sejak 2010. Normalnya Conde selesai berkuasa 2020, tetapi ia malah menjebol batas konstitusi yang berakhir prahara dan antiklimaks.

Turbulensi politik dan erosi demokrasi sebenarnya sudah lama menghantam Guinea. Freedom House (2020) menggolongkan Guinea dalam kluster negara berstatus bebas sebagian (partly free). Freedom House menemukan kategori kebebasan sipil (civil liberties) dan hak politik (political rights) sebagai lubang hitam Guinea dengan skor yang anjlok.

Iklim politik Indonesia teranyar juga sedang disengat suhu panas isu masa jabatan presiden tiga periode. Percaturan politik yang digelar partai-partai penghuni lembaga parlemen sudah gamblang –dalam konteks partai apa mengatakan apa menyoal wacana tiga periode.

Di sisi lain, ide kontroversial itu muncul dari luar pagar parlemen melalui pernyataan M. Qodari. Agendanya mengusung JokPro (Jokowi-Prabowo) sebagai pasangan capres-cawapres pada Pemilu 2024. Dalil dan dalihnya ingin menghilangkan polarisasi politik ekstrem sebagai residu dari Pilpres 2014, Pilpres 2019, termasuk Pilgub DKI Jakarta 2017.

Ada sejumlah jajak pendapat selama wacana presiden tiga periode bertiup kencang. Hasil rilis survei Charta Politika Indonesia, Indikator Politik, dan SMRC menunjukkan bahwa mayoritas suara publik masih menolak perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Beragam bunyi think-tank dan lembaga survei lain juga mengalunkan nada yang serupa.

Data Charta Politika bertajuk Peta Politik Triwulan I 2021 menunjukkan bahwa sebesar 61,3 persen masyarakat tidak menyetujui wacana tiga periode. Namun ada pula 13,9 persen masyarakat yang menyetujuinya. Ada beragam alasan masyarakat menyetujui ataupun menolak jabatan presiden tiga periode.

Mayoritas publik yang menolak tiga periode itu merefleksikan kesadaran masyarakat terhadap demokrasi dan konstitusi cukup persisten. Jika jabatan presiden menjadi tiga periode akan berpotensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Dalam perkara tiga periode, Presiden Jokowi telah berulang menolak wacana tersebut. Penolakan itu tentu melegakan, kendati terus dikipas-kipas segelintir kelompok kepentingan. Jangan lupa, dalam gerbong kekuasaan acap dipenuhi penumpang bebas dengan arah yang berbeda. Pada titik itu, sikap pribadi Presiden bisa saja akan dikepung akrobator politik extraordinary untuk menjalankan agenda partikular tertentu.

Namun demikian, kita patut bernapas lega juga; kabarnya Ketua Umum PDIP (the ruling party) Megawati Soekarnoputri menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Sikap Megawati pun segendang sepenarian dengan pimpinan MPR dan DPR agar amandemen “secara terbatas” jangan sampai melebar pada penambahan masa jabatan presiden.

Itulah yang menjelaskan soal liarnya isu tiga periode. Penyodoknya tampak tak beraturan, sehingga bola tiga periode menggelinding secara acak. Ada anggapan bahwa bola tiga periode juga dilempar ‘by proxy’ yang bertendensi mendegradasi imunitas citra lembaga kepresidenan. Waktu jua yang akan menguji akhir dari drama elite ini.

Berkaca pada survei Charta Politika (20-24 Maret 2021), ada 50,9 persen pandangan masyarakat yang tidak percaya dengan isu bahwa pemerintahan Jokowi akan mengusulkan amandemen perubahan UUD 1945 terutama mengenai pasal masa jabatan presiden. Persentase yang sebetulnya signifikan. Hanya 16.8 persen responden yang menyatakan percaya dengan isu itu.

Selain kasak-kusuk tiga periode, perbincangan yang mengemuka yakni seputar Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), rumor presiden kembali dipilih MPR, isu pemilu 2024 diundur hingga 2027. Itulah beberapa sumber ketegangan naratif dalam rencana amandemen kelima. Untuk sementara, tren opini publik lebih menyetujui jabatan presiden dua periode, meskipun ada pendengung politik freelance yang secara diametral berbeda dengan kehendak utama publik.

Kalau ‘kawin paksa’ JokPro untuk pemilu 2024 diduga dapat menghilangkan polarisasi politik ekstrem, hal ini mencerminkan jurus cumi-cumi, yakni mengeluarkan tinta untuk mempertahankan diri. Inisiator tiga periode membunyikan lonceng kecemasan soal polarisasi dengan cara pandang yang simplistis dan spekulatif. Padahal, di banyak negara demokrasi, polarisasi adalah keniscayaan alamiah.

Agenda mendesak yang urgen sebenarnya seputar seni berpolitik dari para elite, berlakon sebagai teladan. Di sini soal ketaatan terhadap aturan main berdemokrasi, sekaligus menghentikan tradisi politik purbawi yang merusak bangunan demokrasi. Mulai dari etika komunikasi, estetika ekspresi politik, hingga garis batas moral mengenai apa yang baik dan apa yang buruk dalam permainan politik elektoral.

Bagaimana soal isu penundaan Pemilu 2024 ke 2027? Kalau basis materialnya terkait darurat pendemi, justru sebuah inkonsistensi logis. Jejak Pilkada Serentak 2020 yang mendapat restu legalistik adalah fakta empiris yang tak terbantahkan. Kondisi mutakhir juga memperlihatkan masing-masing partai politik telah memasang kuda-kuda untuk berpacu dalam palagan elektoral 2024 mendatang.

Nama-nama capres dan cawapres potensial yang terpajang dalam etalase survei terus meramaikan pasar bebas politik. Dari sisi kalkulasi politik para elite sentral, pemilu 2024 sangat muskil diundur. Di sisi lain, kalau hajatan pemilu digelar 2027, maka logistik bisa disimpan sebagai deposito politik dengan asumsi ketiadaan Pemilu 2024.

Ihwal ini, Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa desakan amendemen UUD 1945 mungkin juga didasari oleh motivasi para anggota dewan, antara lain motivasi “insentif” untuk bisa tetap menjabat hingga 2027 tanpa harus bersusah payah pemilu.

Di pentas politik Indonesia, jurus cumi-cumi memang senantiasa eksis. Modenya beraneka macam dengan pola acak, berpindah-pindah haluan dalam sekejap. Jika kita konversikan mode cumi-cumi ke dalam kancah politik, maka politik cumi-cumi akan terpantul pada kecenderungan yang pragmatis tanpa memperhatikan ideologi dan etika. Politik cumi-cumi juga lihai mengaburkan substansi persoalan, antara lain mengatasi polarisasi dengan ‘polarisasi baru’.

Sejarah perpolitikan di Indonesia masa lalu maupun kasus aktual dalam praktik demokrasi di negara-negara lain telah memberikan alarm pelajaran berharga. Salah satunya Republik Guinea. Artinya, masa jabatan presiden dua periode adalah inovasi demokrasi yang perlu dirawat bersama untuk melonggarkan sirkulasi dan regenerasi kepemimpinan nasional.

Dengan demikian, proyek tiga periode kemungkinan besar akan gulung tikar. Tetapi sebagai imaji politik, tentu halal diutarakan di alam demokrasi. Masyarakat sipil sebagai agensi moral menjadi tumpuan masyarakat untuk membangun counter-narrative terhadap mantra politik bergaya cumi-cumi. Pendidikan politik juga memerlukan atensi serius agar kesadaran kritis masyarakat terus mengkristal. Akhir kata, kita membutuhkan surplus pemimpin politik berwatak negarawan sekaligus lokomotif penjaga demokrasi. Selamat berhati-hati.

 

Mawardin
Peneliti Charta Politika Indonesia
foto: Detiknews

Kolom Detiknews, 15 September 2021
(https://bit.ly/3CllaiO)

Agenda Demokrasi Ekologi

Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim pesan yang genting dalam pidato sambutannya di kantor Direktur Intelijen AS, 27 Juli 2021. Biden mengutarakan perubahan iklim secara ekstrem merupakan tantangan terbesar negaranya, dan negara-negara lain, termasuk Indonesia. Presiden dari Partai Demokrat AS itu menyebut kemungkinan ibu kota Indonesia 10 tahun ke depan terancam tenggelam.

Pidato panas tersebut sontak memantik reaksi yang beragam dari publik di Tanah Air. Sengatan isu tersebut membuat Jakarta seolah-olah berstatus “lampu merah”, khususnya potensi terendam dengan skala stadium berat. Sebenarnya Jakarta telah terdeteksi pada tahun-tahun sebelumnya terkait momok tenggelam. Belum lagi imbas dari pemanasan global.

Awal tahun 2021 lalu, banjir besar serentak pun menerjang sejumlah daerah di Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, NTT dan NTB akibat degradasi lingkungan sebegitu parah. Kita membutuhkan paradigma baru dan evaluasi-kritis terhadap tata kelola lingkungan berikut segenap kebijakan yang mengitarinya. Banjir, panas bumi, resesi ekologis, dan perubahan iklim merupakan konsekuensi dari eksploitasi sumber daya alam yang overdosis.

Untuk itu, setidaknya, ada tiga kata kunci yang relevan di sini sebagai bagian dari ikhtiar sistemik menciptakan keselamatan ekosistem. Pertama, konstitusi beserta kebijakan dalam mengelola lingkungan. Kedua, etika kewarganegaraan dalam lanskap ekologis. Ketiga, iklim politik dan demokrasi yang mencerminkan keberpihakan terhadap lingkungan hidup.

Dari sisi konstitusi, sesungguhnya ketentuan mengenai lingkungan hidup telah dirumuskan dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Konstitusi pasca-amandemen memenuhi unsur dalam apa yang disebut oleh Jimly Asshiddiqie (2009) sebagai konstitusi hijau (green constitution). Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Selanjutnya, penegasan tersebut diperkuat lagi dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Keluhuran konstitusional itu patut diapresiasi. Hanya saja, agenda lingkungan bukan hanya sebatas ketentuan normatif-legalistik tetapi juga harus menjelma menjadi gerakan nasional yang bersifat multisektor disertai tindakan ekologis yang nyata. Seyogianya, konstitusi hijau berjalan paralel dan meniscayakan lahirnya seperangkat kebijakan yang sensitif lingkungan (green policy).

Norma lingkungan hidup yang tertulis dalam konstitusi beserta peraturan turunannya tentu sama pentingnya dengan sanksi yang tegas bagi predator lingkungan hidup. Dengan cara ini sekumpulan regulasi berdampak signifikan terhadap perbaikan secara fundamental aspek lingkungan hidup. Begitu pula sinkronisasi kebijakan pembangunan dalam kerangka kerja ekologis antara pemerintah pusat dan daerah hendaklah menjadi komitmen bersama. Bahkan, komitmen ekologis harus diperluas resonansinya hingga kalangan pengusaha dan investor (green business) untuk menciptakan iklim usaha yang eco-friendly.

Dari sisi warga, kita patut mengamalkan apa yang dikatakan oleh Andrew Dobson sebagai kewarganegaraan ekologis (ecological citizenship). Gerakan ini identik dengan kesadaran warga negara akan tanggung jawab mereka terhadap kelestarian lingkungan dengan menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan (Dobson, 2007). Selanjutnya, kebijakan negara dituntut mampu mewujudkan aspek lingkungan yang berkarakter deliberatif dan partisipatif.

Akses ruang hidup yang sehat dan layak bagi warga negara akan terwujud manakala didukung oleh politikus dan pejabat publik yang mengutamakan agenda lingkungan. Dalam ilmu politik dan hubungan internasional juga dikenal dengan terminologi green politics atau environmental politics.

Perubahan iklim tidak sekadar problem intrinsik lingkungan, tetapi bertalian juga dengan iklim politik dan demokrasi yang kompleks. Dalam perkembangan ide dan praktik demokrasi, muncul istilah demokrasi ekologi dan demokrasi hijau. Intinya adalah bagaimana membingkai lingkungan hidup dalam teleologis berdemokrasi.

Dalam studi Pickering, Bäckstrand, Schlosberg (2020) bahkan menelurkan istilah planetary democracy (demokrasi planet). Menurut Pickering et.al, konsep demokrasi ekologi dan lingkungan berupaya untuk mendamaikan dua cita-cita normatif, yakni memastikan kelestarian lingkungan sekaligus menjaga demokrasi.

Dalam konteks ini, demokrasi ekologi akan terpatri bila partai politik yang mengusung lingkungan hidup sebagai prinsip utama politik (green parties) turut mengemuka. Setiap parpol sebenarnya memiliki platform politik lingkungan dalam dokumen visi-misinya. Namun pengelolaan lingkungan yang bersifat jangka panjang belum menjadi arus utama.

Pandangan Doyle dan McEachern (2008) mengonfirmasi asumsi umum bahwa parpol konvensional (juga pemerintah umumnya) justru lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi. Padahal, antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat bergerak secara simultan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam kancah demokrasi elektoral, produk politik mensyaratkan kemasan yang menarik perhatian pemilih. Kita dapat menimba inspirasi dari pengalaman parpol bermazhab green politics di negara-negara lain, misalnya Partai Hijau (Jerman), The Australian Greens, Values Party di Selandia Baru, The Green Party of Canada dan sebagainya.

Peluang bagi aktor politik untuk membumikan demokrasi ekologi cukup terbuka, meski berat di tengah kartelisasi oligarkis. Panggung demokrasi di negeri ini penuh dengan surplus politikus yang terperangkap dalam polarisasi semu tetapi minus solusi untuk menyeimbangkan kelestarian alam dan kebutuhan ekonomi.

 

 

Mawardin
Peneliti Charta Politika Indonesia
foto: (Istimewa)

Opini Bisnis Indonesia, 23 Agustus 2021

Perkara Cabut Mandat dan Pemakzulan Jokowi

Seruan demonstran yang menuntut Joko Widodo turun dari kursi kepresidenan menjadi percakapan politik yang marak belakangan ini. Tajuk “Jokowi End Game” pun digaungkan. Isu penggulingan Presiden Jokowi bukan kali ini saja terdengar. Petasan politik yang didentangkan oleh sel-sel oposan, terutama barisan ekstraparlementer, telah lama bergema.

Pada periode pertama kepresidenannya, Jokowi pernah dihebohkan oleh wacana pemakzulan (impeachment) pasca-demonstrasi 4 November 2016. Memasuki periode kedua, kita tentu masih ingat pada narasi “cabut mandat rezim Jokowi” yang dimotori sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada 2020.

Di ruang media sosial, berhamburan petisi dan tagar yang ingin menurunkan Jokowi. Sengkarut penanganan Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat seolah-olah menjadi pintu masuk. Ada beberapa cuitan yang merupakan cicilan sejak dulu, yakni #CabutMandatRakyat hingga #MakzulkanPresidenGagal.

Tak ada yang salah dengan kritik di alam demokrasi. Keberadaan oposisi tetap dibutuhkan untuk mengontrol pemerintahan. Pemerintah pun tidak boleh antikritik, apalagi bertindak represif. Semua perbedaan pendapat itu hukumnya halal diungkapkan di ruang publik selama taat asas dan tidak menjebol rambu-rambu konstitusi.

Lalu bagaimana dengan kehendak mencabut mandat? Sebagai wacana politik boleh-boleh saja dan bahkan itu hak setiap warga negara selaku pemberi mandat kepada pejabat publik. Ketika demokrasi sebagai konsensus bersama diamalkan secara konsisten, menyitir Susan C. Stokes (2001) dalam Mandates and Democracy, cabutlah mandat dalam pemilihan umum berikutnya.

Coba bayangkan, kalau cabut mandat dilakukan secara sembrono atas dasar kekecewaan sebagian pihak, setiap presiden yang baru memimpin seumur jagung pun dapat dijatuhkan di tengah jalan. Efek sampingnya dapat memicu instabilitas politik dan ketidakpastian ekonomi, terlebih pada masa pandemi Covid-19.

Dalam skema demokrasi partisipatoris, setelah pemilihan umum sebagai instrumen pemberian mandat, bukan berarti masyarakat diam berpangku tangan. Partisipasi warga negara (pemilih) sangat diperlukan untuk mengawal kebijakan pejabat publik terpilih. Mereka dapat menagih janji-janji politikus selama kampanye agar ditunaikan secara tuntas.

Jika ada kelompok yang kecewa terhadap kinerja pemerintah, hasratnya dapat diluapkan saat pemilihan umum tiba. Itulah konsekuensi dari sistem presidensial. Untuk menjembatani pemerintah dengan aspirasi publik, pandangan dan harapan masyarakat dapat dipotret melalui survei evaluasi secara berkala seputar isu-isu, agenda programatik, dan kebijakan tertentu.

Bagi pihak oposisi, kekecewaan politik yang mengental dapat dikanalkan secara elegan melalui artikulasi agenda publik secara serius. Siapa tahu dalam pemilihan umum mendatang mandat politik dapat direngkuh. Tentu berkah elektoral semacam ini mustahil jatuh dari langit. Hal itu mensyaratkan kerja-kerja yang membumi, dengan menawarkan jurus-jurus alternatif dalam mengatasi kemelut bangsa.

Kritik pedas oposan yang menggelinding menjadi isu pemakzulan terhadap Presiden Jokowi dalam momen-momen tertentu dapat ditengarai sebagai sasaran antara saja. Intrik semacam itu terasa muskil, mengingat konfigurasi kekuatan politik di Dewan Perwakilan Rakyat (kecuali PKS dan Partai Demokrat) sejauh ini solid mendukung pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin. Kuncinya terletak pada mekanisme hukum dalam politik ruangan (parlemen) berdasarkan mayoritas mutlak (majority rule).

Lantas sasaran akhirnya seperti apa? Motifnya ada kemungkinan bertalian dengan hajatan menyongsong kenduri demokrasi pemilihan presiden 2024. Meski terhalang konstitusi untuk maju lagi sebagai calon presiden, Jokowi dapat dilihat berpotensi kuat sebagai “king maker” dalam arena kandidasi pemilihan presiden nanti.

Dukungan Jokowi terhadap siapa pun figur yang berlaga dalam kontestasi 2024 akan paralel dengan orientasi relawan politiknya. Asumsi itu akan berlaku ampuh manakala reputasi moncer Jokowi selama ini terus dirawat, disertai kinerja luar biasa, dan mewariskan jejak kepemimpinan yang positif di mata publik.

Dalam konteks pemakzulan, pertanyaan yuridis yang bisa dikemukakan adalah apa dasar hukumnya? Proyek pemakzulan presiden saat ini bukanlah perkara gampang. Jika presiden atau wakil presiden tidak melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela (sesuai dengan Pasal 7A UUD 1945), tindakan pemakzulan tidak memiliki basis legal-yuridis.

Menurut Hamdan Zoelva (2018), suatu proses pemakzulan harus memenuhi dua prinsip. Pertama,  prinsip legalitas, yakni terpenuhinya prinsip-prinsip hukum. Kedua, prinsip legitimasi, yakni terpenuhinya nilai-nilai demokrasi. Keduanya adalah prinsip yang dipegang oleh negara-negara yang menganut prinsip negara hukum demokratis.

Kondisi obyektif, variabel politik, dan sistem ketatanegaraan pada masa Presiden Jokowi sangat jauh berbeda dengan zaman Bung Karno ataupun Gus Dur – dua sosok presiden yang menelan pil pahit pemakzulan. Seandainya pun gerakan politik jalanan menguat, tanpa ditopang oleh lembaga politik resmi yang otoritatif, gerakan itu hanya buang-buang energi.

Kalau kita tarik ke belakang, Megawati-Hamzah Haz pun sempat dtuntut mundur oleh pengunjuk rasa. Sorotan utamanya mengenai keputusan pemerintahan Megawati Soekarnoputri menaikkan harga bahan bakar minyak serta tarif dasar listrik dan telepon. Begitu pun dengan SBY-Boediono yang juga berulang kali digoyang oleh kubu oposisi dalam kasus bailout Bank Century.

Seperti kita saksikan bersama, Megawati mengakhiri masa jabatan sebagai presiden tepat pada waktunya. Pun SBY menduduki jabatan presiden selama dua periode. Kisah serupa akan terjadi pada Jokowi, bahwa mandat rakyat akan dituntaskan hingga tiba pemilihan umum 2024 sepanjang tak melanggar konstitusi UUD 1945 dan sumpah jabatan.

Van Bryan (2013), dalam Plato and the Disaster of Democracy, menggambarkan kita menjadi terobsesi dengan kebebasan kita dan menjadi rela mengorbankan hal-hal yang diperlukan, seperti tatanan dan struktur sosial, untuk mencapai kebebasan itu. Jauh melintasi zaman, Robert Dahl juga telah mengingatkan bahwa demokrasi akan menjadi instrumen anarkistis bila, atas nama demokrasi dan kebebasan, orang tidak bisa mengenal garis demarkasi antara hak dan kewajiban.

Saat ini kita sedang berikhtiar keras keluar dari kemelut pandemi. Massa yang berkerumun jelas berisiko tinggi tertular virus. Tapi, untunglah masyarakat tak terprovokasi oleh seruan demo “Jokowi End Game”. Seumpama tidak diantisipasi segera, ajakan unjuk rasa dengan massa termobilisasi tentu mengancam keselamatan dan kesehatan publik.

Untuk itu, energi bangsa ini mesti digeser dari tarian politik ingin merobohkan pemerintahan yang sah beralih ke aksi gotong-royong menolong masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Stabilitas politik keamanan dan kepastian hukum harus dijaga bersama.

Di sisi lain, pemerintah tetap dituntut untuk merespons kritik dan suara dari semua pihak demi kemaslahatan berbangsa. Saluran bagi warga negara untuk menyuarakan aspirasinya wajib dilindungi sesuai dengan konstitusi. Kebebasan berpendapat terus dimekarkan, tapi dibingkai dengan hukum dan keteraturan (law and order).

Dengan demikian, jajaran pemerintahan Jokowi tidak usah panik melebihi takaran terkait dengan momok pemakzulan. Pemerintah, parlemen, dan masyarakat sipil hendaknya berpartisipasi untuk saling mengoreksi sekaligus menghadirkan solusi konkret atas prahara pandemi saat ini. Demokrasi memang membutuhkan ketabahan.

 

 

Mawardin

Peneliti Charta Politika Indonesia

Opini Koran Tempo, 5 Agustus 2021

Ilustrasi: Kendra Paramita

Surya Paloh, Nasdem, dan Keindonesiaan

LINTASAN perjalanan politik seolah berulang. Pada 2004 lalu, Surya Paloh jadi salah satu peserta konvensi Golkar untuk memilih capres yang akan diusung partai itu. Pada 2020 lalu, Surya Paloh kembali muncul terkait konvensi pencapresan. Bedanya, kali ini ia memilih hanya menjadi sutradara sekaligus inisiator dari konvensi capres Partai NasDem yang dipimpinnya.

Pilihan SP (inisial populer yang paling sering dipakai para politikus terhadapnya walau saya sendiri memanggilnya dengan sebutan ‘Bang Surya’) menggelar konvensi untuk sebagian kalangan membersitkan pertanyaan. Logika sederhananya seperti ini: buat apa capek-capek mendirikan partai politik tatkala ada peluang dicalonkan secara mudah malah justru diberikan kepada orang lain. Terlebih, temuan sejumlah survei menunjukkan hingga saat ini belum ada kandidat yang punya peluang tinggi untuk memenangi Pilpres 2024.

Namun, sungguh keliru jika berkesimpulan SP bukanlah sosok yang tak punya ambisi politik. Keikutsertaannya pada konvensi Golkar dan kemudian upayanya membesarkan NasDem menunjukkan dia bukan politisi tanpa ambisi. Namun, seperti diakuinya sendiri, ambisi personal menjadi presiden atau wapres sudah berakhir untuk dirinya. Dengan kata lain, dia kini sedang menggendong ambisi politik yang berbeda. Pilihan sikap politik SP ini sangat mungkin membersitkan spekulasi dan juga prasangka. Menilik jejak politiknya, SP memang sosok yang (mungkin) mudah disalahpahami.

Mudah disalahpahami

Di satu sisi, misalnya, SP secara terbuka menunjukkan kegusarannya terhadap para aktor politik yang menjadikan agama dan etnis sebagai komoditas politik. SP karenanya dengan mudah dilabeli sebagai politikus dari kubu ‘NKRI harga mati’.

Kubu ini kerap diasosiasikan sebagai pihak yang mempromosikan gagasan ‘netral agama’ dan bahkan ada yang melabeli sebagai ‘islamofobia’. Namun, niscaya orang akan kecele jika beranggapan demikian.  Pasalnya, SP dalam berbagai kesempatan justru secara terbuka menunjukkan sosok keislamannya dan juga darah Aceh-nya. Bagi SP, nasionalisme dan agama merupakan dua hal yang bisa berjalan beriringan.

Terkait dengan itu, ia juga termasuk sosok yang mengedepankan inklusivitas dalam kehidupan bermasyarakat. Semua elemen bangsa ingin dirangkulnya. Namun, pada saat yang sama, SP terbilang menarik demarkasi yang tegas terhadap elemen-elemen yang mendukung gerakan radikalisme, terorisme, dan atau yang menolak Pancasila. Kombinasi sikap ini terkadang menimbulkan persepsi bahwa ia lebih memberi ruang kepada kelompok-kelompok minoritas.

Begitupun dalam bersikap. SP sepertinya memisahkan sikap politik dan pertemanan. Dia tak pernah melihat kubu yang berlawanan sebagai musuh, tapi hanya sebagai pesaing atau lawan politik. Karena itu, dia merasa tak ada salahnya menjalin komunikasi dengan kubu politik di luar koalisi, termasuk pada individu-individu yang dianggap tak sejalan dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Sikap ini tak ayal membuat berbagai tudingan terlontar dan jelas tak kompatibel dengan situasi politik saat ini
yang terpolarisasi.

Kepribadian penuh warna ini pula yang kemudian bisa menjelaskan posisi NasDem dalam kancah perpolitikan nasional. Di satu sisi, NasDem, seperti halnya Gerindra dan Demokrat, dapat diklasifikasi sebagai partai personalistik dan personal. Mengacu pada Gunther dan Diamond (2003), partai personalistik ialah partai yang sengaja didirikan untuk memenuhi ambisi politik pendirinya. Callise (2005) mendeskripsikan partai personal sebagai partai yang bertumpu pada kharisma pendirinya yang sekaligus memfasiltasi penyediaan sumber daya secara patronistik.

Namun, NasDem tak sepenuhnya memenuhi kriteria ini. Pasalnya, tidak seperti Demokrat yang asosiasinya hanya melekat pada SBY ataupun Gerindra dengan Prabowo, asosiasi NasDem dengan SP kuat,terutama secara internal, tetapi tidak menggubah partai ini layaknnya menjadi sebuah komunitas
‘Surya Paloh Fans Club’. Daya tarik NasDem secara elektoral dalam perjalanannya justru ‘terdesentralisasi’ ke aktor-aktor lokal di tiap daerah.

Jika PD dan Gerindra secara efektif digunakan SBY dan Prabowo untuk meraih kursi presiden/wakil presiden, NasDem setidaknya dalam dua kali pemilu cenderung menyorongkan kandidat di luar partai (baca: Jokowi). Spekulasi berkembang, bisa jadi SP mengukur diri, bersikap realistis. Karakter pengusahanya dalam hal ini lebih berpengaruh ketimbang libido politiknya sebagai politikus.

Apa pun alasannya, pada titik inilah SP berhasil menempatkan dirinya lebih dari sekadar politikus senior atau ketua umum partai. Ia telah menjadi seoorang sutradara politik yang bertugas menghasilkan sebuah skenario cerita yang baik buat bangsa ini. Tentu saja dimulai dengan memilih bintang-bintang  yang mumpuni untuk membuat cerita betul-betul menjadi indah. Sama seperti ketika seorang Megawati pada 2014, memilih untuk tidak maju di Pilpres dan memajukan kadernya yang memang memiliki peluang lebih besar untuk menang.

Dalam kajian analisis latar belakang SP NasDem bisa juga dikategorikan sebagai partai enterpreneur (enterpreuner party). Salah satu contoh ‘terbaik’ dari tipe ini ialah forza-nya Berlusconi (secara kebetulan juga dikenal sebagai pengusaha media di Italia).

Partai entrepreneur ciri-cirinya sebagai berikut. Pertama, tak memandang penting ideologi dan karenanya bersifat fleksibel terhadap isu dan kebijakan.

Kedua, struktur organisasi yang hierarki dan tersentralisasi. Ketiga, menempatkan pemilih sebagai konsumen dan pengutamaan penggunaan profesional dalam melaksanakan kampanye politik. Keempat, tidak berakar pada gerakan sosial dan tak punya basis di akar rumput. Kelima, figur pemimpin menjadi penting untuk menarik atensi media dan dukungan dari pemilih. Selain itu, keenam, figur-figurnya juga tak berasal dari anggota parlemen dari partai lain (Hlousek dkk, 2010).

Namun, NasDem juga tak sepenuhnya bisa dikategorikan sebagai partai enterprenur secara paripurna. Setidaknya karena tiga hal. Pertama, NasDem sedikit banyak memboyong konstituen dan elite Golkar yang mana SP sebelumnya bergabung. Kedua, meski figuritas SP penting, seperti yang disebut, daya tarik partai ini juga bertumpu pada aktor-aktor di tingkat lokal. Ketiga, NasDem punya restorasi Indonesia sebagai platform politiknya.

Faktor restorasi Indonesia menjadikan NasDem bisa membuat diferensiasi karena punya issue ownership. Akan tetapi,sebagai konsekuensi, publik kerap salah ekspektasi terhadap restorasi Indonesia. Di satu sisi, restorasi menawarkan perubahan. Politik tanpa mahar dan kemudian
konvensi capres menjadi dua penanda penting yang menunjukkan sisi progresif NasDem. Namun, saat bersamaan, Restorasi juga menyorongkan perubahan dalam pengertian membuka diri berpaling ke belakang. Selain pentingnya memulihkan soal keadaban, restorasi dihadapkan pada tantangan menjawab hal-hal aktual yang prinsipiel, termasuk mengenai dibukanya ruang bagi kemungkinan kembalinya presiden dapat lebih dari dua periode.

Tantangan ke depan

Terlepas dari itu, SP dengan NasDem-nya telah memberi warna perpolitikan Indonesia dan berpotensi menjadi pilihan alternatif manakala pemilih jenuh atau ingin menunjukkan rasa marah sesaat pada partai-partai yang selama ini jadi preferensi utama mereka.

Persoalannya, secara internal, SP perlu mencermati kesenjangan antara retorika restorasi dan perilaku politik para aktivis partainya yang terdiri atas banyak elemen dan berada dalam situasi politik yang sangat pragmatis. Mengikuti Hammel dan Svasand (1993), sebagai partai entrepreneur, NasDem telah melewati tahapan pertama yang ditandai keberhasilannya membangun pesan sebagai elemen pembeda (restorasi Indonesia) dan membangun identifikasi pemilih dengan Nasdem.

Namun, saat bersamaan, lika-liku dinamika politik sangat memungkinkan para aktivis partai melakukan berbagai manuver. Secara keorganisasian, secara alamiah muncul dua pengelompokan, yakni kader-kader di parlemen dan aktivis partai yang tak ada di parlemen. Keduanya sangat mungkin berselisih pendapat dan atau punya pilihan taktis-strategis yang berbeda.

Kini, NasDem memasuki tahapan kedua yang ditandai oleh penataan organisasi dan berkepentingan untuk terus melentingkan tingkat elektoralnya. Pada fase kedua ini dibutuhkan gaya kepemimpinan yang berbedaa. SP harus mampu membangun konsensus, tetapi sekaligus membangun mekanisme kontrol. Ini mengandaikan SP harus lebih terlibat. Sementara itu, faktualnya, Paloh selama ini cenderung memberi ruang delegasi yang besar pada elite partai lainnya.

Hal itu menjadi kian penting karena SP punya ambisi besar: berkontribusi untuk mengembalikan kejayaan Indonesia meski dengan itu harus mengorbankan kepentingan dan bahkan mungkin masa depan NasDem. Sementara itu, logika kepartaian telah menumbuhkan aspirasi aktivis politik yang lebih ke berorientasi ke dalam: bagaimana NasDem bertahan, berkuasa, dan bisa terus menjadi wadah penyalur aspirasi dan kepentingan mereka.

Yang sudah pasti, absennya ambisi personal dan posisi elektoral NasDem sebagai partai menengah (menuju papan atas) tak pelak menempatkan Paloh sebagai King Maker yang berpengaruh. Di titik inilah ujian berikutnya menanti. Jika berambisi mengembalikan kejayaan Indonesia dan memulihkan keadaban berbangsa, SP butuh wadah yang kuat.

Agar bisa jadi tumpuan, NasDem butuh modal politik dan keuangan yang sangat mungkin harus dicapai dengan sikap yang lebih pragmatis dan (mungkin) bertentangan dengan keadaban itu sendiri. Bisakah SP dan NasDem lolos dari ujian ini? Waktu yang akan menjawabnya.

Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke 70 untuk Bang Surya. Semoga diberi umur panjang dan kekuatan untuk terus berkhidmat merestorasi Indonesia. Sampai kepada impian, bahwa setiap anak-anak di Indonesia dari Sabang sampai Merauke punya kesempatan sama untuk bercita-cita menjadi guru, dokter, insinyur, bahkan menjadi seorang presiden. Tuhan memberkati!

 

Yunarto Wijaya
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia

Kolom Opini Media Indonesian Hal 6 Jumat, 16 Juli 2021

 

 

Partai Baru, Matematika dan Mati-matian Politik

SUHU politik nasional kembali menghangat dengan aneka manuver elite dan partai politik (parpol) dalam menyongsong Pemilu 2024. Partai-partai baru pun bermunculan memenuhi lapak demokrasi. Di sisi lain, pandemi Covid-19 semakin mengganas.

Kontestasi elektoral masa mendatang akan dijepit oleh korona sekaligus gelombang krisis. Tentu kehadiran parpol baru belakangan ini cukup mengejutkan. Dalam situasi normal saja, betapa sulitnya menjaga stamina politik bagi parpol baru. Apalagi dalam suasana new normal, tentu mereka akan dihadapkan beban berlipat ganda.

Kompleksitas situasi ini penting digambarkan sebagai peringatan dini bahwa peta jalan menuju kontestasi Pemilu 2024 dipenuhi ketidakpastian. Jika merujuk pada matematika sebagai ilmu pasti, sederet data politik kuantitatif terkini bisa menjadi panduan bagi pemain baru untuk mengelola ketidakpastian itu, setidaknya meminimalkan risiko.

Faktor Pemicu

Sampai akhir Juni 2021, tercatat lebih dari sepuluh partai baru bermunculan. Ada parpol yang sudah berstatus badan hukum, ada juga yang belum memperoleh pengesahan, mungkin juga sedang mengurus legalitasnya dari Kementerian Hukum dan HAM.

Partai-partai baru tersebut adalah Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Partai Ummat, Partai Masyumi, Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas), Partai Usaha Kecil Menengah (UKM), Partai Indonesia Terang (PIT), Partai Hijau Indonesia, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Kita juga disuguhi kemunculan Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 1945, Partai Indonesia Damai (PID), Partai Demokrasi Rakyat Indonesia Sejahtera (PDRIS), Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), Partai Nusantara, dan Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai).

Banyak faktor yang menyebabkan parpol baru berkecambah setiap menjelang pemilu. Ada partai baru yang didirikan sebagai implikasi dari konflik internal yang membelit partai lamanya. Lalu, sejumlah partai baru yang menggunakan simbol agama, nasionalis, dan ”campuran” nasionalis-religius sebagai refleksi keberagaman masyarakat Indonesia tak henti mencoba peruntungan.

Kedatangan partai baru terkadang dipengaruhi oleh romantisme terhadap kekuatan politik tertentu yang berkibar pada zaman Orde Lama maupun Orde Baru. Kembang kempis parpol baru tak pernah sepi pula dari sekadar gaya-gayaan dan kegenitan politisi musiman. Praktisnya, parpol adalah wadah kanalisasi hasrat kuasa elite untuk bergulat di gelanggang demokrasi melalui pemilu.

Semakin Kompetitif

Berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, parpol baru yang diperbolehkan mengikuti pemilu haruslah memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, 75 persen kabupaten/kota, dan kepengurusan 50 persen kecamatan. Sulit dimungkiri, persyaratan untuk lolos verifikasi faktual di KPU agar menjadi peserta Pemilu 2024 bukanlah perkara gampang.

Di tengah persepsi publik terhadap parpol yang bernada minor, parpol dituntut untuk membangun infrastruktur kepengurusan di tingkat pusat dan daerah. Semuanya membutuhkan jaringan massa yang mengakar, dana yang memadai untuk operasional partai, dan ketokohan yang kuat untuk merebut perhatian audiens.

Jika parpol baru telah memenuhi syarat-syarat administratif sebagai kontestan, pekerjaan rumah selanjutnya, seberapa besar peluangnya untuk menaklukkan ambang batas parlemen 4 persen. Paling mungkin, parpol baru membidik suara swing voters (pemilih mengambang) dan undecided voters (pemilih yang belum menentukan pilihan). Juga menggerus basis konstituen partai lama.

Namun, tak mudah juga mengubah pemilih. Lagi pula, partai-partai lama akan terus bergerak merawat konstituen agar tidak terjadi migrasi suara ke kutub lain. Karena itu, selain tokoh atraktif yang punya magnet elektoral, partai baru mesti mengemas diferensiasi dan distingsi program, gairah organisasi, dan jejaring aktor yang menawarkan kebaruan.

Becermin pada hasil Pemilu 2019, tidak ada satu pun parpol baru yang lolos ke Senayan. Partai Perindo hanya mampu meraup 2,67 persen suara; Partai Berkarya memperoleh 2,09 persen; PSI meraih 1,89 persen; dan Partai Garuda hanya 0,50 persen. Bahkan, parpol lama seperti Partai Hanura terdepak dari DPR pada Pemilu 2019. Nasib serupa juga dialami PBB sejak Pemilu 2009 hingga 2019, gagal menembus ambang batas parlemen. Demikian pula PKPI, belum sekali pun lolos ke Senayan dari Pemilu 1999 hingga 2019.

Pelajaran Berharga

Parpol baru tetap berpeluang untuk meraih dukungan publik. Kalau kita menggeser jarum sejarah partai baru di kepemiluan, Partai Nasdem sukses menduduki kursi Senayan dengan 6,7 persen suara pada Pemilu 2014. Mundur ke belakang lagi, pada Pemilu 2009, parpol baru seperti Gerindra berhasil mendapatkan 4,5 persen suara, termasuk Hanura. Tapi, ironisnya Hanura gagal mempertahankan kursi Senayan pada Pemilu 2019.

Jauh melintasi waktu, Partai Demokrat ibarat ”bayi ajaib” pada Pemilu 2004, sukses mendulang 7,4 persen suara. Pada Pemilu 1999, terdapat tiga parpol baru yang bertengger pada posisi moncer, yakni PDIP (33,74 persen), PKB (12,61 persen), dan PAN (7,12 persen).

Potret keberhasilan sejumlah parpol baru mewartakan signifikansi variabel tokoh. Misalkan Nasdem yang mengandalkan Surya Paloh dan Gerindra yang identik dengan Prabowo Subianto. Pun Demokrat yang diasosiasikan dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Hanura yang bertumpu pada Wiranto. Begitu pula PDIP dengan karisma Megawati Soekarnoputri, PKB berkat ketokohan Gus Dur, dan PAN lewat pengaruh Amien Rais.

Di negara-negara lain, ada beberapa kisah sukses parpol baru yang patut dipelajari. Di Prancis, misalnya, kemenangan Partai La Republique en Marche (LREM) berhasil menyabet kursi di parlemen pada Pemilu 2017. Bahkan, pimpinan LREM Emmanuel Macron meraih posisi sebagai presiden Prancis.

Aktivis politik Indonesia juga dapat menyerap energi keberhasilan Partai Demosisto di Hongkong yang dipelopori generasi milenial seperti Joshua Wong dan Nathan Law. Partai yang kesohor dengan ”Gerakan Payung” itu mengikuti Pemilu 2016 dan mampu unjuk gigi sebagai simpul kekuatan politik militan di Parlemen Hongkong.

Mampukah parpol baru di tanah air memodifikasi dan mengadaptasikan jejak kemenangan LREM dan Demosisto sesuai dengan konteks politik elektoral di Indonesia? Namun, melihat matematika elektoral kekinian, parpol baru tidak boleh setengah hati bertarung, tapi harus mati-matian politik.

 

 

Mawardin Sidik

Peneliti Charta Politika Indonesia

Sumber: Jawa Pos
Sumber foto: Jawa Pos

Ruang Seleksi Kepemimpinan 2024

Dalam beberapa pekan terakhir terjadi eskalasi penyebutan nama para kandidat Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Pemantiknya adalah rilis survei dan juga opini para pengamat maupun politisi. Eskalasi dari survei berasal dari ramainya rilis hasil survei baik dari lembaga survei yang namanya sudah dikenal maupun yang baru belakangan muncul. Atensi publik dan media tak jauh dari soal tingkat keterkenalan dan elektabilitas kandidat secara perorangan.

Di sisi lain, pengamat dan politisi juga mulai melempar wacana mengenai format pasangan. Yang menarik, ada dua kategori kandidat yang ternyata masih sering disebut bahkan kadang ditonjolkan: ketua umum parpol dan politisi kawakan, yaitu politisi yang pada 2024 nanti sudah berusia minimal 70 tahun.

Membatasi Seleksi

Di satu sisi, pemunculan nama-nama ketua umum (ketum) parpol itu merupakan hal lumrah. Normatifnya, setiap parpol niscaya memajukan kader terbaiknya. Dan, asumsi yang digunakan: posisi ketum adalah penghargaan yang diberikan kepada kader terbaik partai.

Kecenderungan seperti ini lebih terasa lagi terjadi di parpol yang bertipe partai figur. Pemunculan nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Prabowo Subianto, contohnya. Partai Demokrat dan Partai Gerindra merupakan contoh partai figur yang personal, personalistik dan juga personalis.

Partai personal adalah partai yang bertumpu pada karisma pendirinya yang sekaligus memfasiltasi penyediaan sumber daya secara patronistik (Calisse, 2015). Mirip dengan itu, partai personalistik adalah partai yang sengaja didirikan untuk memenuhi ambisi politik pendirinya (Gunther dan Diamond, 2003). Partai personalis adalah yang ditandai pemusatan pada pemimpin partai, sekaligus dengan kapasitas organisasi kepartaian yang minimum atau dilemahkan (Kostadinova dan Levitt, 2014).

Pemunculan nama Muhaimin Iskandar atau Puan Maharani dan juga Megawati konsekuensi logis ketika partai massa bertransformasi jadi partai personalis. Mengikuti Kostadinova dan Levitt, dalam konteks kepemimpinan, PKB adalah partai personalis yang tak bertumpu pada karisma pemimpin, tetapi lebih keterampilan politik Muhaimin dalam menancapkan pengaruhnya di PKB.

Sebaliknya, PDI Perjuangan (PDI-P) menjadi partai personalis karena kombinasi karisma dan keterampilan politik Megawati mendominasi struktur partai. Tapi, pemunculan nama ketum tak melulu berasal dari partai figur. Nama Airlangga Hartarto, umpamanya, harus dibaca sebagai strategi politik secara kelembagaan. Mengikuti tipologi Kostadinova dan Levitt, Golkar merupakan partai yang terinstitusionalisasi. Kekuatan utamanya pada kapasitas organisasi, bukan daya tarik ketua partai.

Terlepas dari tipe partai, pemunculan beberapa nama ketum parpol memiliki motif yang cenderung berkelidan. Kebutuhan meningkatkan awareness (Muhaimin, Airlangga, Puan) ataupun melentingkan elektabilitas (Prabowo, AHY) bertemu dengan kebutuhan membangun daya tawar politik maupun mengonsolidasikan partai. Pada saat yang sama, pemunculan politisi kawakan sesuatu yang di luar ekspektasi banyak kalangan.

Sebelumnya, ada semacam asa Pilpres 2019 akan jadi ajang terakhir bagi politisi generasi baby boomer (kelahiran 1946 hingga 1964). Harapan ini berpotensi kandas. Setidaknya, karena dua hal. Pertama, politisi dari silent generation (lahir sebelum 1946) rupanya masih bisa berkontestasi dan punya kans untuk menang. Keterpilihan Biden (lahir 1942) ataupun Ma’ruf Amin (lahir 1943) seakan jadi justifikasi usia lanjut tak selalu jadi penghambat dari sisi elektoral.

Kedua, dalam konteks Indonesia, penyebutan nama para politisi kawakan menjadi lebih menggema ketika dikaitkan dengan wacana presiden boleh tiga periode. Jika wacana ini bisa lolos di MPR-DPR, tak hanya Joko Widodo (Jokowi) yang berpeluang. Susilo Bambang Yudhoyono/SBY (lahir 1949) disebut-sebut akan jadi lawan paling sepadan dengan Jokowi.

Tak hanya itu, Jusuf Kalla (lahir 1942) juga dinilai punya peluang besar menjadi wapres untuk ketiga kalinya.

Diapungkannya kembali pasangan Megawati-Prabowo yang pernah berpasangan di Pilpres 2009 menunjukkan politisi kawakan masih diperhitungkan punya kans memenangi kontestasi. Terlebih, faktualnya, politisi kawakan punya posisi sangat strategis dalam menentukan kandidat yang kelak akan diusung partai mereka. Megawati dan Prabowo adalah ketum parpol, SBY ketua dewan pembina di Partai Demokrat. Bahkan, meski tak punya posisi strategis, Kalla diyakini masih punya pengaruh dalam skala tertentu di Golkar.

Namun, di sisi lain, pewacanaan ketum dan politisi kawakan secara dini dan masif juga dapat dimaknai sebagai upaya membatasi proses seleksi calon pemimpin di 2024. Dalam hal ini, proses seleksi hendak dibatasi pada satu calon saja, setidaknya di tingkat internal tiap partai. Ini bagian dari politik simbol untuk mengingatkan kader partai itu untuk tak melakukan manuver. Juga jadi pesan politik pada kandidat di luar partai bahwa kesempatan mereka diusung hanya maksimal sebagai pendamping.

Selain pewacanaan, upaya membatasi proses seleksi juga dilakukan dengan cara mendorong agar Pilpres 2024 nanti hanya diikuti dua pasang kandidat sebagaimana Pilpres 2014 dan 2019. Salah satu caranya dengan tetap mempertahankan ambang batas presiden (presidential threshold) yang ada saat ini. Beriringan dengan itu, ada upaya mendorong terbentuknya koalisi sejak dini dengan alasan klasik seperti mewujudkan koalisi permanen, mengefisienkan pemilu dan mendorong terbentuknya pemerintahan yang kuat.

Memilih kalah

Meski begitu, peluang bukan sama sekali tertutup bagi kandidat non-ketum parpol. Sejumlah partai menengah dan kecil belum bersikap atau membuka pintu bagi calon dari internal atau eksternal partai. Nasdem malah mengambil langkah berani ‘mencuri panggung’ dengan gagasan konvensi. Meski bukan ide baru, gagasan ini secara telak antitesis dari upaya membatasi proses seleksi itu. Adalah tantangan buat Nasdem untuk membuktikan konvensi yang akan dijalankannya tak berakhir anti-klimaks seperti pernah terjadi pada Demokrat.

Yang tak kalah penting, pilpres masih sekitar dua tahun lebih. Politisi yang sekadar kader biasa atau yang tak berpartai (kepala daerah, pemuka agama, selebritas hingga unsur TNI/Polri) masih punya peluang diusung. Politik Indonesia cukup dinamis, segala kemungkinan masih cukup terbuka. Asumsinya, pada saatnya parpol akan bersikap rasional. Pada akhirnya, mereka akan melihat tren elektabilitas. Kandidat yang berpotensi menang akan didukung.

Problemnya, asumsi itu bisa saja terlanggar. Setidaknya, ada tiga faktor yang bisa jadi penyebabnya. Pertama, parpol percaya kalkulasinya sendiri. Dalam hal ini, parpol tetap mendukung ketum partainya sendiri yang tren elektabilitasnya rendah atau stagnan. Mereka berkeyakinan hasil survei masih bisa berbalik seiring proses kampanye. Kalkulasi ini bukan sekadar ilusi. Setidaknya, Pilpres 2014 dan 2019 menunjukkan peluang mengejar kandidat yang semula diprediksi bisa menang dengan margin besar nyaris bisa dilakukan.

Contoh keberhasilan kuda hitam memenangi kontestasi politik cukup banyak. Ini umpamanya dilakukan Donald Trump ketika mengalahkan Hillary Clinton di pilpres AS 2016 lalu. Dalam konteks pilkada, hal serupa pernah dilakukan pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2008, Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko pada Pilkada Jawa Tengah 2013, Jokowi-Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2012 atau juga Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilgub DKI Jakarta 2017, untuk menyebut beberapa contoh.

Kedua, parpol secara sadar memilih strategi ‘bunuh diri elektoral’. Maksudnya, parpol sengaja tetap mengusung ketum partai meski sudah berkalkulasi akan kalah. Yang dikejar adalah efek ekor jas (Coat-Tail Effect) dari pencalonan itu. Dalam hal ini, pilpres hanyalah agenda tambahan untuk mendukung agenda utama: pemilu legislatif (pileg). Ini bisa jadi pilihan menarik karena meyakini koalisi permanen tak akan terwujud sebagaimana terjadi di pilpres 2019 lalu. Kesempatan meraih posisi menteri di kabinet tetap akan terbuka, terlebih jika meraih kursi yang signifikan di DPR.

Masih terkait itu, ketiga, ada upaya pengendalian risiko. (Ketum) partai berupaya mencegah kerugian lebih besar. Dalam hal ini, parpol bersikeras mencalonkan ketumnya sendiri daripada mengusung kader partainya yang secara elektoral lebih besar peluangnya untuk menang. Pilihan ini dilakukan karena elite parpol memprediksi adanya potensi kerusakan reputasi organisasi yang fatal jika kader itu justru memenangi pilpres. Sebab, kader itu diduga bisa atau terpaksa membuat kebijakan-kebijakan yang berlawanan dengan garis politik parpol. Selain itu, ketum sangat mungkin punya prediksi bahwa kader biasa itu bisa saja kemudian terdorong mengambil alih kepemimpinan partai setelah terpilih menjadi presiden atau wakil presiden.

Harus berkoalisi

Timbul pertanyaan, apakah sikap parpol untuk tak realistis tadi bisa dieksekusi? Jika ambang batas presiden tak diturunkan, hanya PDI-P yang bisa. Mereka bisa mencalonkan diri secara mandiri karena jumlah kursi di DPR lebih dari batasan minimal 20 persen, persisnya 22,26 persen. Artinya, partai-partai figur lain yang bersikeras ngotot mencalonkan ketumnya sendiri harus berkoalisi. Perkoalisian akan membuka pintu bagi calon dari kalangan bukan ketum, baik sebagai capres atau cawapres.

Tak hanya itu, kemungkinan adanya lebih dari dua pasangan kandidat masih cukup terbuka. Ini artinya lebih besar lagi peluang bagi kandidat non-ketum parpol untuk ‘manggung’. Seperti ini ilustrasinya. Katakanlah PDI-P dan Gerindra berkoalisi (36 persen), minimal masih ada dua slot pasangan tersedia.

Misal saja ada koalisi, sebut saja Anak Bangsa (Nasdem, PKS dan PPP yang totalnya sekitar 22 persen kursi di DPR) dan koalisi demokrasi (Demokrat, PKB dan PAN, sekitar 27 persen). Masih ada Golkar yang bisa bergabung dengan salah satu dari tiga koalisi tersebut atau membelah dua koalisi terakhir.

Alternatif lain, tetapi jauh lebih sulit, adalah Golkar memastikan dukungan dari parpol non parlemen. Golkar bisa melakukan ini jika memiliki kandidat yang kompetitif, selain tetap memajukan Airlangga Hartanto sebagai cawapres, misalnya. Dus, ini akan menjadi ruang bagi kandidat non-ketum untuk tampil dalam pentas Pilpres 2024 nanti.

Seturut uraian di atas, upaya menyempitkan jalur bagi tampilnya kandidat non-elite (baca: ketum parpol) akan berhadapan dengan realitas politik (persyaratan pencalonan). Pada saat yang sama, kandidat-kandidat non-ketum justru makin giat bermanuver untuk melentingkan elektabilitasnya. Ini jelas menimbulkan gangguan psikologis politik bagi para ketum parpol.

Tidak jaminan

Pesan utama tulisan ini sederhana saja: peluang kompetisi politik harus lebih terbuka. Ketum parpol dan yang bukan ketum parpol seyogianya memiliki kesempatan yang relatif sama untuk dicalonkan. Dalam sistem presidensial, parpol normanya akan mencari kandidat terbaik dan tentunya yang paling mungkin untuk menang. Ini berbeda dengan sistem parlementer di mana ketua partailah yang diajukan sebagai kandidat menjadi perdana menteri.

Meski demikian, harus diakui, tak ada jaminan kita akan mendapatkan kandidat terbaik, sungguhpun peluang pencalonan menjadi lebih terbuka. Seperti diingatkan Pakulski (2013), di era pemusatan kepada pemimpin, kontestasinya lebih terarah pada citra ketimbang kebijakan atau ideologi. Ini tak lepas dari peran besar media massa. Kandidat yang memiliki keterkenalan dan elektabilitas tinggi tidak menjamin memiliki kompetensi yang tinggi juga.

Lebih pada itu, Pakulski juga mengingatkan kemungkinan terjadinya apa yang ia sebut sebagai kevakuman kepemimpinan. Ini bukan karena tak ada pemimpin yang tersedia untuk dipilih melainkan tak adanya calon-calon pemimpin yang berkualitas.

Dalam situasi seperti ini, panggung politik hanya akan diisi oleh para calon pemimpin medioker. Tipe pemimpin seperti ini, kata Pakulski, cenderung oportunis, demagog dan menghamba pada kemenangan ketimbang kesetiaan pada (ideologi) partai. Ini jelas menimbulkan kerapuhan bagi demokrasi.

Akhirnya setiap kekuasaan selalu punya virusnya sendiri. Salah satunya apa yang disebut Musella (2018) dengan istilah hukum besi kepemimpinan. Intinya, ketika memegang tampuk kekuasaan, figur yang demokratis dan berkualitas pun tak tertutup kemungkinan untuk terus tergoda mempertahankan kekuasaannya atau memperluas kekuasaannya. Yang terakhir ini dapat saja terjadi pada kandidat non-ketum. Setelah terpilih, mereka dengan satu atau lain alasan, dapat saja tergoda untuk merebut kepemimpinan partai yang mengusungnya. Ini jelas akan mengganggu jalannya pemerintahan.

Kita tentu berharap akan mendapatkan pemimpin terbaik pada 2024 nanti. Tapi, juga perlu menyiapkan diri untuk mendapatkan pemimpin dengan kualitas medioker saja. Karena itu, pekerjaan rumah kita yang utama adalah penguatan kelembagaan demokrasi. Kita perlu, umpamanya, memastikan check and balances berjalan, demokratisasi internal di parpol terlembagakan dan juga terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

 

Yunarto Wijaya
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia

Kompas, 23 Juni 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restorasi Bumi dan Geliat Politik Hijau

Awal tahun 2021, banjir serentak menerjang Jakarta hingga Kalimantan Selatan. Banyak pula daerah di Jawa Barat sampai Jawa Timur terendam banjir. Akhir maret, NTT dan NTB juga disapu banjir bandang. Kerugian materiil, korban nyawa, kerusakan fasilitas publik hingga lumpuhnya denyut nadi ekonomi sangat terasa akibat banjir.

Dalam konteks ini, kita mesti hijrah paradigmatik, dari sekadar mindset ‘bencana alam’ semata menuju haluan politik ekologis. Banjir merupakan konsekuensi logis dari perilaku manusia yang tidak ramah terhadap alam. Maka alam pun ‘marah’ pada manusia.

Ketika daya resapan air menipis, pembalakan liar (illegal logging) dan semarak deforestasi, banjir tinggal menunggu waktu. Bukan hanya banjir, tapi juga resesi ekologis-klimatologis dalam skala masif. Polusi udara dan suhu panas bumi kian menyengat. Penumpukan sampah di laut dan sungai hingga kabut asap yang tak terkontrol.

Tanah longsor dan kekeringan pun memasuki stadium berat. Itulah imbas dari eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang melewati ambang batas. Semua itu adalah implikasi dari kebijakan pembangunan yang meminggirkan keselamatan ekosistem dan hilangnya sense of crisis.

Kuncinya memang restore our earth (pulihkan bumi kita). Itulah relevansi tema Hari Bumi (Earth Day) tahun ini yang diperingati pada setiap tanggal 22 April. Hari Bumi pertama kali berkumandang sejak 1970 sebagai tonggak gerakan lingkungan modern. Restorasi bumi yang bersahutan dengan geliat politik hijau menjadi topik hangat belakangan ini.

Parpol dan Isu Lingkungan

Dalam senjakala bumi terkini, dibutuhkan kesadaran publik dan advokasi ekologis melalui formulasi kebijakan membumi sebagai tapak berpijak. Bukan hanya tanggung jawab negara, tapi juga masyarakat sipil. Bahkan partai politik (parpol) harus didesak keberpihakannya pada penguatan agenda lingkungan hidup, pro bumi (planetary obligation).

Sejumlah parpol mulai bergeliat memerhatikan urgensi politik hijau. Sekurang-kurangnya, PDI-Perjuangan melalui Gerakan Penghijauan dan Gerakan Membersihkan Sungai yang wajib dilakukan oleh seluruh anggota partai. PKB juga membingkai narasi lingkungan dengan meneguhkan diri sebagai ‘partai hijau’.

Belakangan Partai Gelora Indonesia tergerak menjadikan isu lingkungan sebagai agenda perjuangan. Tentu saja kita berharap bukan hanya sekadar berhenti sebatas jargon belaka, namun perlu follow-up dan konkretisasi agenda.

Di sisi lain, lahir pula parpol yang secara spesifik mengusung agenda politik lingkungan hidup. Itulah partai hijau. Connelly dan Smith (2003) menyebutnya environmental politics atau green politics. Tanah gembur demokrasi di Indonesia sangat memungkinkan tumbuhnya partai hijau, meski tantangan elektoralnya sangat besar.

Setiap parpol sebenarnya memiliki platform politik lingkungan, setidaknya termuat dalam dokumen visi-misinya. Tapi manajemen lingkungan yang lebih progresif, fokus dan jangka panjang belum menjadi arus utama. Program lingkungan sekadar terselip di bidang ekonomi dalam visi-misi partai, galibnya tercermin pada ungkapan membangun perekonomian berwawasan lingkungan dan seterusnya.

Keminusan itulah yang barangkali ingin dijawab kemudian diisi oleh partai hijau. Manifesto utama yang diangkat adalah transformasi isu pokok lingkungan hidup dalam birokrasi dan pemerintahan.

Dalam sejarah perjalanan pemilu pasca orde baru, pernah hadir partai beraroma lingkungan di Indonesia. Ada “Partai Hijau” yang bermunculan pada tahun 1998 dan 2012, ditopang oleh Walhi dan Sarekat Hijau Indonesia. Saat ini, partai hijau tampil lagi. Lalu bagaimana prospeknya?

Prospek Partai Hijau

Partai Hijau Indonesia (PHI) yang didirikan sejak 5 Juni 2012 gagal menjadi parpol peserta pemilu 2014, mengingat syarat yang ekstra-ketat. Belum lagi dana kerja-kerja politik teramat mahal. Kini, PHI hadir kembali mencoba berikhtiar untuk mengikuti palagan elektoral 2024. Kongres perdana secara virtual telah digelar di Jakarta pada tanggal 7 Maret lalu.

Sebuah ijtihad politik yang patut diapresiasi. Perjuangan politik bukan hanya sekadar mengibarkan bendera LSM, tapi mengubah dari dalam lewat parpol. Indonesia yang bersih, adil dan lestari yang diusung Partai Hijau tentu atraktif. PHI dengan penuh gairah akan menegakkan prinsip-prinsip politik hijau, seperti kearifan ekologis, keadilan sosial, demokrasi partisipatoris, tanpa kekerasan, keberlanjutan dan penghargaan terhadap keberagaman.

Momentum krisis lingkungan, langit yang memerah dan perubahan iklim dapat menjadi lampu hijau kebangkitan politik hijau. Tapi problemnya, daya kognisi pemilih yang belum memadai dan sengkarut persoalan ekonomi menyebabkan atensi terhadap lingkungan terabaikan.

Namun demikian, manakala pola sosialisasi secara kontinyu disertai pendekatan yang tepat sasaran, maka urgensi isu lingkungan akan menembus jendela otak pemilih. Syaratnya produk politik itu dikemas secara canggih dan terkoneksi dengan aspek sosial yang meliputi pemberdayaan komunitas lokal pengelola SDA, masyarakat hutan adat dan sejenisnya.

Berkaca dari Luar Negeri

Mari sejenak kita tengok kiprah green politics di luar negeri. Sebut saja Partai Hijau Jerman yang sudah tampil sejak 1980-an. Pada pemilu 2019, partai itu mampu mendulang 20 persen suara. Puncaknya, blok partai-partai Hijau di Prancis, Inggris dan negara-negara lain merayakan capaian elektoral dalam pemilu 2019 yang menjadi simpul kekuatan politik strategis di Parlemen Eropa. Sebuah perolehan besar dalam suasana perubahan iklim yang menuai sorotan.

Sedangkan Partai The Australian Greens di Australia turut mengisi kursi parlemen di negeri kangguru itu sejak 1996. Fenomena itu kontras dengan konstelasi politik Amerika Serikat, di mana kandidat presiden dari Partai Hijau hanya meraup 1-3 persen suara. Kisah sukses Partai Hijau tersebut, bisakah diduplikasi di Indonesia?

Pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh publik, seberapa signifikan narasi lingkungan menarik perhatian pemilih. Salah satu branding isu yang dapat diarus-utamakan dalam kampanye politik adalah linkage antara ekonomi dengan lingkungan hidup. Parpol bermazhab green politics mesti merumuskan solusi secara komprehensif apa dan bagaimana strategi menyeimbangkan kelestarian alam dengan kebutuhan ekonomi.

Namun demikian, partai-partai yang memenangkan pemilu di banyak negara bermain pada ‘produk’ ekonomi yang lebih populis. Meskipun dampaknya bisa memanaskan tungku republik, malah jualan politik identitas terhitung cukup menggoda dari segi magnet elektoral. Pandangan Doyle dan McEachern (2008) juga menopang asumsi umum bahwa parpol konvensional dan pemerintah dianggap lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi.

Tantangan kian bertambah di tengah angka ambang batas parlemen yang tinggi. Parpol baru yang bertarung pada pemilu 2019 pun tersingkir, termasuk partai kecil lainnya, gagal menembus ambang batas 4 persen. Pada akhirnya, gerakan politik Partai Hijau tetap menarik kita ikuti perkembangannya ke depan, sejauh mana daya tahan idealisme di tengah struktur sosial politik Indonesia yang berbau kartelisasi oligarkis.

Meski begitu, jika benar-benar berhasil mengikuti Pemilu 2024, maka kehadiran Partai Hijau, setidaknya–memperkaya menu politik bagi masyarakat. Selanjutnya tergantung publik (pemilih). Dan biarkan sejarah yang menjawab. Ketika kesadaran kolektif politik lingkungan hidup mengkristal, maka bukan sesuatu yang mustahil geliat politik hijau turut menyegarkan suhu udara politik di Tanah Air.

 

 

Mawardin Sidik

Peneliti Charta Politika Indonesia

Sumber: Kumparan
Sumber foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Fragmentasi Politik dan Risiko Elektoral

Jakarta – Kemelut Partai Demokrat memasuki babak baru. Kepengurusan versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM. Namun aksi saling gugat antara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan kubu Moeldoko bakal berlanjut.
Haru biru partai biru belum sepenuhnya berakhir, kini sayup-sayup terdengar wacana KLB Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Nyaris semua parpol mengalami konflik serupa, seperti Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan sebagainya. Hanya saja, kadar dan kedok serta manifestasinya yang berbeda.

Meskipun konflik telah inheren dalam dinamika kepartaian sejak lama, namun mitigasi risiko mesti dipikirkan agar efek sampingnya tidak terlampaui destruktif. Korelasi antara konflik internal partai politik (parpol) dengan resiko elektoral layak ditimbang.

Terus Berulang

Salah satu faktor yang memicu terus berulangnya konflik parpol adalah residu dari suksesi kepemimpinan partai yang menyisakan ‘luka’. Idealnya ketua umum definitif perlu memastikan soliditas internal terjaga pasca kontestasi. Jika tidak, maka akan timbul turbulensi dan kontra dari unsur yang merasa teralienasi di parpol.

Di sisi lain, kita kerap mendengar kritikan dari internal terhadap gaya kepemimpinan parpol dengan dalih macam-macam. Dari soal kinerja pimpinan partai (elektoral) hingga kegerahan atas praktik familisme politik, oligarki, dan labeling serupa.

Intinya, sudah lazim suatu organ kekuasaan sarat dengan intrik dan pertarungan kepentingan. Hal itu sejalan dengan pendekatan Lasswellian: who gets what, when, how (siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana caranya).

Sulit dipungkiri, geliat aspirasi dan kompleksitas kepentingan berbagai faksi di organ parpol sangat variatif dan dinamis. Inilah tantangan bagi pemimpin parpol guna menjaga keseimbangan orkestra demokrasi internal sesuai corak kepartaian.

Fragmentasi

Tarik-menarik kepentingan di parpol yang konfliktual galibnya berujung fragmentasi politik. Wujudnya tercermin pada organ parpol induk, kemudian mengalami perpecahan menjadi sel-sel politik yang bersifat otonom.

Fenomena fragmentasi politik adalah implikasi dari pelembagaan demokrasi dan manajemen konflik partai yang masih rapuh. Tak sedikit fragmentasi internal partai bermuara pada keluarnya figur ikonik beserta gerbongnya hingga menelurkan parpol baru.

Fragmentasi politik suatu parpol kemungkinan bisa bersifat prospektif sekaligus retrospektif dari segi nalar elektoral. Partai induk dan partai sempalan sama-sama tumbuh berkembang, atau kedua-duanya tersingkir. Bisa juga satunya berkembang dan lainnya hilang dan terlempar.

Berkaca dari Sejarah

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) masa Orde Baru terjadi gesekan antara kubu Soerjadi dengan Megawati Soekarnoputri. Rezim Orba pun lengser, lahirlah PDI Perjuangan yang merupakan transformasi dari PDI Pro-Mega. Pemilu 1999, PDI Perjuangan meraih suara fantastis sebesar 33,74%. Dalam perjalanan politiknya, PDI Perjuangan bukan berarti tanpa ketegangan.

Sejumlah elite partai banteng yang berselisih paham, lalu membuat partai baru. Yakni Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) pimpinan Eros Djarot, Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) pimpinan Laksamana Sukardi dan Roy BB Janis. Namun PNBK dan PDP gagal menembus ambang batas parlemen. Pada pemilu 2004, suara PDI Perjuangan sempat menurun, hanya 18,5% persen. Tapi kini, PDI Perjuangan kembali menjadi jawara.

Partai Golkar juga demikian. Beberapa elite Golkar keluar pasca kontestasi internal dan berselisih jalan. Edi Sudrajat mencetus Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Tutut Soeharto mendeklarasikan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Prabowo Subianto mendirikan Partai Gerindra, Wiranto merintis Partai Hanura, Surya Paloh membentuk Partai NasDem dan Tommy Soeharto menginisiasi Partai Berkarya.

PKPB, PKP (kini PKPI) tidak seberuntung parpol baru seperti Gerindra dengan raihan suara 4,46 persen, juga Hanura sebesar 3,77 persen pada pemilu 2009. Pun NasDem, meraup suara 6,72% walaupun kontestan baru pada Pemilu 2014.

Survival Partai Golkar relatif stabil meskipun sempat dirundung gejolak lagi antara kubu Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono, untungnya berakhir rekonsiliasi. Pada Pemilu 2004, Golkar mendulang suara 21,58 persen, tapi pada pemilu-pemilu berikutnya menurun.

Mimpi buruk bagi Partai Berkarya, gagal pada Pemilu 2019. Kini Berkarya mengalami perpecahan antara kubu Tommy dengan Muchdi PR. Hanura juga pernah diterpa konflik internal antara kubu Oesman Sapta dengan Daryatmo. Pemilu 2019 menjadi titik nadir bagi Hanura, tersingkir dari Senayan.

Ketika musim reformasi bersemi, PPP pun mengalami keretakan, lahirlah Partai Bintang Reformasi (PBR) walau tidak berumur panjang. Guncangan PPP terjadi lagi saat kisruh antara kubu Romahurmuziy dengan Djan Faridz, namun berakhir islah. Pekerjaan besar bagi PPP agar bangkit di tengah suaranya yang terus anjlok.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga terbelah, hingga terbentuk Partai Gelora Indonesia pimpinan Anis Matta, mantan Presiden PKS. Sementara PBB terus terjun bebas. Kalau dulu PBB didera konflik internal antara Yusril Ihza Mahendra dengan kubu Hartono Mardjono, kini bergulir Partai Masyumi ‘Reborn’, maka jalan PBB menduduki parlemen kian terjal.

Konflik internal parpol pun menerjang PAN. Walhasil, tumbuh Partai Matahari Bangsa (PMB) pimpinan Imam Addaruqutni, kendati akhirnya terbenam. Kisah lama terbitnya ‘dua matahari’ kembali berulang dengan kemunculan Partai Ummat besutan Amien Rais sebagai imbas dari gonjang ganjing PAN.

Demikian pula PKB, terjadi disharmoni antara kubu Muhaimin Iskandar dengan Gus Dur maupun PKB Gus Dur versus Matori Abdul Jalil. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) pimpinan H. Choirul Anam adalah produk dari disintegrasi internal PKB. Pemilu 2009, suara PKB menurun, hanya 4,94 persen suara ketimbang pemilu sebelumnya di atas angka 10 persen. PKNU pun berakhir layu. PKB kembali bangkit pada pemilu berikutnya.

Jauh sebelum konflik Partai Demokrat belakangan ini, dulu sempat berselisih jalan di internal partai. Sys NS kemudian membentuk Partai NKRI, dan Ventje Rumangkang menggawangi Partai Barisan Nasional. Demokrat adalah kisah tentang kelahiran, kebangkitan, kejayaan lalu kemerosotan. Sekalipun pemain baru pada pemilu 2004, Demokrat meraih suara 7,45 persen, meroket pada pemilu 2009 sebesar 26,4 persen. Pemilu 2014, suara Demokrat turun drastis, 10,19 persen, lalu terjun ke angka 7,77 persen pada Pemilu 2019.

Sebagai catatan, elektabilitas parpol dipengaruhi oleh multi-faktorial. Hal ini tak lepas dari kepemimpinan dan ketokohan yang atraktif, jaringan yang mengakar, kinerja partai, kapabilitas kader, modal yang besar, diferensiasi platform dan program disertai strategi komunikasi politik yang canggih. Namun serpihan fakta tergerusnya suara parpol akibat fragmentasi politik internal adalah preseden politik dan alarm elektoral yang tak bisa diremehkan.

Dengan demikian, parpol perlu memperkuat pelembagaan demokrasi, revitalisasi ideologi, kaderisasi dan manajemen konflik partai. Dialektika internal tetap dirawat, namun lokusnya digeser ke dalam kontestasi gagasan programatik dan pendewasaan politik. Ketika parpol konsisten mengartikulasikan kepentingan publik, maka berkah elektoral menjadi keniscayaan.

 

 

Mawardin Sidik

Peneliti Charta Politika Indonesia

Sumber: detik(dot)com
Sumber foto: Ari Saputra

Mengobati Disfungsi Partai Politik

Ibarat lagu lama yang diputar ulang, konflik internal partai politik (parpol) kerap melekat dalam dinamika kepartaian kita. Belum usai prahara yang menerjang Partai Demokrat pasca Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, kini muncul suara lamat-lamat wacana KLB PKB.

Jika jarum sejarah diputar ke belakang – sejak orde lama, orde baru hingga era reformasi – nyaris semua parpol mengalami nasib serupa.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sebagian parpol masih mengalami disfungsi. Penyakit amoeba politik, konflik dan fragmentasi politik tetap bermutasi.

Riwayat yang jamak kita dengar adalah faksi-faksi tertentu di parpol yang merasa tidak terakomodasi, lantas berselisih jalan dengan pimpinan teras partai. Keseimbangan menjadi terganggu, apalagi melibatkan campur tangan unsur luar partai, tentu gonjang ganjing internal kian membara.

Di sisi lain, tata kelola partai kurang tanggap terhadap geliat demokratisasi internal. Kanalisasi demokrasi partai terkadang tersumbat lantaran “orang-orang kuat” di partai yang cenderung menghambat gerak vertikal kader-kader potensial.

Suksesi kepemimpinan partai pada level DPD dan DPC di daerah-daerah, kerap terdengar “diintervensi” pula oleh lingkaran elite pusat. Inilah yang disebut oleh para pakar sebagai kekuatan oligarki yang mencengkram parpol.

Merujuk Jeffrey Winters (2011), dimensi pertama, oligarki memiliki dasar kekuasaan – kekayaan material – yang sangat susah untuk dipecah dan diseimbangkan. Kedua, oligarki memiliki jangkauan kekuasaan yang luas dan sistemik, meskipun dirinya berposisi minoritas dalam suatu komunitas.

Dalam batas tertentu, terjadilah apa yang dikatakan Slater (2004) sebagai demokrasi kolusif (collusive democracy). Hal itu saling menopang dan bertemu dengan ulasan Robison dan Hadiz (2004) menyoal pembajakan oligarki dalam demokrasi dan parpol di Indonesia.

Respons kader internal terhadap gaya kepemimpinan parpol juga beragam. Ada parpol yang menerapkan gaya kepemimpinan figur-sentris, aristokratik, sistem komando, bahkan familisme politik.

Tapi ada pula gaya kepemimpinan parpol yang egalitarian, demokratik dan teknokratik. Sementara partai berbasis Islam, ada yang bersifat tradisionalis, modernis bahkan konservatif.

Dalam kasus maraknya konflik intra parpol memperlihatkan sebuah paradoks. Polemik yang mengedepan justru bercorak elitis, membelakangi hajat hidup publik. Elite terperangkap dalam kesibukan mengatasi gejolak internalnya sendiri.

Gontok-gontokan antar elite merepresentasikan gejala impotensi ideologi dan pudarnya politik nilai. Arah politik pun mengalami disorientasi. Padahal ideologi dan platform bisa menjadi perekat antar anggota, kader dan pengurus partai.

Kehendak untuk memperjuangkan cita-cita politik bersama, terhalang lantaran disandera oleh elite yang menyulap parpol seperti pasar, transaksi jabatan.

Akibatnya, saling serang untuk merebut mahkota kepengurusan partai begitu menonjol. Seturut itu, elite-elite yang bertikai saling mengantagoniskan satu sama lain. Bongkar-membongkar aib politik terus memantik kegaduhan.

Jika lakon politik ‘gila’ masih diadopsi oleh elite, maka tak salah seorang penyair kawakan dari Inggris, Alexander Pope menyebut: “party is the madness of many for the gain of a few (partai itu kegilaan banyak orang untuk kepentingan sedikit orang)”.

Disfungsi Parpol

Kalau ditelisik secara mendasar, parpol sejatinya terlahir sebagai pilar demokrasi untuk menghubungkan kehendak publik dengan negara. Signifikansi keberadaan parpol terletak pada fungsinya sebagai sarana pendidikan politik, komunikasi politik, rekrutmen, artikulasi politik, dan sarana pengatur konflik.

Perseteruan intra partai dewasa ini mencerminkan gejala disfungsi parpol yang akut. Ironisnya, mekanisme penyelesaian konflik internal sesuai UU Parpol belum sepenuhnya konsisten dilaksanakan oleh kubu-kubu yang bertikai. Maka tak heran, persepsi publik terhadap parpol masih buruk, terutama di mata kawula muda.

Saking buruknya citra parpol maupun politisi, merujuk hasil survei Indikator Politik pada 4-10 Maret 2021 lalu, menunjukkan bahwa mayoritas 64.7% anak muda menilai partai politik atau politisi di Indonesia tidak terlalu baik dalam mewakili aspirasi masyarakat.

Reaksi publik bernada minor dari kalangan muda maupun publik secara umum, mesti disambut dengan lapang, lalu membenahi diri, sesegera mungkin menjalankan muhasabah politik.

Kemelut tingkat elite menunjukkan kemandekan demokrasi dan kebuntuan komunikasi. Konflik yang terus berulang harus menjadi refleksi-kritis bagi parpol agar mereformasi diri.

Dalam rangka reformasi parpol, sekolah kepemimpinan dan think-tank partai perlu diberdayakan sebagai wahana kaderisasi. Pemimpin parpol sebaiknya membumikan komunikasi yang persuasif, responsif dan akomodatif terhadap aspirasi kader dan cita-cita kolektif partai.

Begitu pula rekrutmen politik, prinsip-prinsip meritokrasi diarus-utamakan. Dinamika internal parpol pun terisi dengan terobosan gagasan programatik, bertautan dengan seni berpolitik yang berciri artikulatif untuk memajukan bangsa dan negara.

Konflik Fungsional

Untuk memahami sisi lain dari konflik parpol, kita bisa mengadopsi kategorisasi Allen C. Amason (Firmanzah, 2011) yang membagi konflik ke dalam dua hal, yakni konflik fungsional dan konflik disfungsional.

Konflik fungsional, dalam pandangan Amason, adalah konflik yang memberikan ruang dinamika dan tukar menukar ide dan gagasan. Dalam jenis ini, konflik menghasilkan hal-hal positif seperti keputusan yang semakin berkualitas dan masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk berperan serta.

Sementara konflik disfungsional, menurut Amason, merupakan konflik yang berakibat pada hal-hal negatif seperti perang dan kehancuran. Biasanya jenis konflik ini tidak terkait dengan tugas dan pekerjaan, tetapi sudah masuk ke wilayah personal dan individu. Sehingga kritik kepada suatu institusi dianggap sebagai serangan kepada individu.

Pihak mana pun tentu ingin mengelola dan mengolah kekisruhan menjadi konflik fungsional ketimbang konflik disfungsional. Jika ingin berdampak konstruktif, konflik parpol mesti digeser lokusnya ke kontestasi ide dan politik nilai. Pengalokasian nilai dalam masyarakat, seperti kata David Easton.

Dalam proses pengambilan keputusan partai, mesti melibatkan semua unsur maupun spektrum pemikiran, menyaratkan partisipasi secara setara dan deliberatif. Begitulah indahnya berdemokrasi. Banyak kepala, berlimpah pula pikiran dan pandangan yang bergelayut.

Kritik itu vitamin. Menanggapi kritisisme kader bukan dengan pendekatan koersif, apalagi depak-mendepak, melainkan persuasif. Sekalipun terasa pahit, namun sungguh menyehatkan manakala organ parpol menampung dialektika ide-ide kritis. Harapannya, keputusan partai menyangkut agenda publik bermutu tinggi.

Sementara itu, konflik yang berlarut-larut bisa mengakibatkan saling serang antar individu dan faksionalisasi yang kontraproduktif di dalam tubuh parpol. Jika sudah masuk ke wilayah pribadi, maka urusannya bukan lagi soal seni memajukan organisasi, tapi tetek bengek daging dan tulang kekuasaan.

Penyakit disfungsi harus segera diobati. Suka atau tidak, parpol tetap dibutuhkan sebagai pilar demokrasi.

 

 

Mawardin Sidik

Peneliti Charta Politika Indonesia

Sumber: Geotimes.id (https://bit.ly/2R9wA6P)
Sumber foto: Geotimes.id

Menakar Wacana Poros Partai Islam

Akhir-akhir ini, wacana pembentukan poros partai politik (parpol) Islam kembali mengemuka jelang kontestasi politik 2024. Usulan tersebut mencuat pasca-pertemuan sejumlah elite dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), juga disambut positif oleh Partai Bulan Bintang (PBB).

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tergolong partai berbasis massa Islam disinyalir akan bergabung dalam Poros Islam. Sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) menolak ikut dengan alasan menghindari politik identitas agama.

Pasalnya, polarisasi politik sebagai residu dari pilpres 2014 dan 2019 belum sepenuhnya pulih total. Alasan senada dikemukakan oleh Partai Gelora. Partai Ummat juga memandang sinis rencana penjajakan ‘blok Islam’ itu.

Bagaimana menakar poros partai bernuansa Islam berkaitan dengan peluang elektoral dalam peta politik nasional?

Variabel PK(S)B

Dalam rilis survei nasional Charta Politika Indonesia (CPI) bertajuk “Evaluasi Kebijakan, Aktivitas Masyarakat dan Peta Politik Triwulan I 2021” menunjukkan, PKS dan PKB masuk posisi lima besar bila pemilu legislatif diselenggarakan ketika survei dilakukan pada 20-24 Maret 2021.

Peringkat atas masih diduduki partai berhaluan nasionalis. Secara berurutan, PDI Perjuangan menempati juara pertama dengan angka 20,7 persen, Partai Gerindra 14,2 persen, PKB 9,7 persen, PKS 8,2 persen, Partai Golkar 7,8 persen.
Sementara PPP berada di posisi buncit (2,2 persen), PAN (1,0 persen), kalah telak dibanding Partai Nasdem sebesar 5,4 persen, disusul Partai Demokrat 4,2 persen. Elektabilitas PBB hanya meraih 0,1 persen, Partai Gelora 0,2 persen, Partai Ummat 0,1 persen.

Tren elektabilitas PKS yang cukup tinggi memungkinkan posisi tawarnya menjadi aktor utama dalam poros Islam jika benar-benar terbentuk. PKS yang bercorak ‘muslim modernis’ itu berpeluang mengusung capres sesuai aspirasi partainya. Sedangkan cawapres dapat diambil dari PKB sebagai rumah politik kaum ‘muslim tradisionalis’. Bisa juga berlaku sebaliknya.

Semua simulasi di atas tergantung perolehan suara pada pemilu 2024. Gambaran yang menarik, kultur politik dan akar rumput kedua parpol (PKS, PKB) ini agak berjarak. Justru di situlah duet modernis-tradisionalis sangat mungkin diformulasikan.
Namun sekadar kehendak intrinsik saja tidak cukup. Sebab figur yang diusung harus memiliki elektabilitas yang menjanjikan. Lebih dari itu, menyaratkan sikap legowo dari semua elite parpol Islam untuk menerima takdir demokrasi yang berlaku.

Lantaran kepentingan yang kerap bersimpang jalan, tak menutup kemungkinan timbul resistensi dari partai Islam lainnya dengan asumsi mereka mendorong capresnya sendiri. Di sini komitmen kolegial dan ruang negosiasi bekerja. Alternatif lain, berkoalisi dengan kalangan eksternal yang prospektif secara elektabilitas.

Paras Poros Islam

Ketika usulan poros Islam mengedepan, kans untuk terwujud tak selalu berjalan mulus, bahkan terkesan usang. Lazimnya sebatas riuh sesaat jelang pemilu. Lagi pula mazhab Islam politik di Indonesia tidak bersifat monolitik. Ekspresi politiknya variatif, kompleks dan beraneka ragam. Perkara real-politik, tentu kepentingan lah yang bermain.

Lapisan elite politik Islam masih berimajinasi terkait romantisme Poros Tengah pada pilpres 1999, di mana Abdurahman Wahid (Gus Dur) berhasil diantar (sekaligus dimakzulkan) oleh koalisi partai Islam menuju kursi presiden RI yang dipilih oleh MPR. Adapun king maker-nya Amien Rais. Jelang pemilu 2014 lalu, dengan aktor yang sama, sempat menghangatkan kembali wacana pembentukan Poros Tengah Jilid II, tapi berakhir kandas.

Peta politik seketika berubah kala itu. Konfigurasi elite parpol Islam bertabrakan afiliasi dalam arena kandidasi pilpres 2014 maupun pesta demokrasi 2019. Sulit dipungkiri, konteks politik mutakhir berbeda dengan euforia awal reformasi yang masih kental dengan semarak politik aliran. Lagi pula, menurut ilmuwan politik Deliar Noer, bahwa mayoritas muslim adalah realitas sosiologis yang belum tentu bisa diwujudkan menjadi mayoritas politik.

Dikotomi partai Islam dan nasionalis sudah mentok. Kasak-kusuk teranyar, sebagian partai Islam malah menolak wacana poros Islam. Politik berkarakter ideologi galibnya terbonsaikan oleh pragmatisme kekuasaan. Parpol di Indonesia, mengacu pada Diamond dan Gunther (2001), kebanyakan berkategori electoralist party. Tujuannya ingin memenangkan pemilu.

Dalam percaturan alot dukung-mendukung capres dan cawapres, sangat relevan meminjam analogi Deng Xiaoping: tak masalah kucing itu berwarna hitam atau putih selama dia bisa menangkap tikus. Jika dimodifikasi, bunyinya “tak masalah kandidat itu berwarna Islam atau nasionalis selama dia bisa memenangkan pemilu dan pilpres”.

Catatan kritisnya, preseden politik partai-partai Islam selama ini yang terkesan ‘setengah hati’ berkoalisi akan dibayangi skeptisisme menyoal manuver elite ke depan. Bukan hanya sekadar minus tokoh simpul pemersatu, tapi juga gap psikologis secara ideologi politik di antara mereka.

Melampaui paras poros Islam, sejatinya yang mendesak adalah apa program yang ditawarkan oleh aktor politik Islam untuk memajukan negeri nan elok ini. Jadi, bukan sekadar soal label atau cover, tapi mengandung ruh dan substansi.

Jalan tengah

Sulit dihindari, manakala tesis politik berbasis agama dikencangkan, tentu memancing timbulnya antitesa dari poros kontra yang secara diametral berhadap-hadapan. Polarisasi pun tak terhindarkan. Aksi dan reaksi seperti itu malah menyeret akrobat politik elite ke dalam kubangan kontestasi simbol religi yang sensitif. Jika dosisnya berlebihan, maka arus bawah akan terbelah.

Fungsi pendidikan politik yang melekat pada parpol seyogyanya berorientasi pengayaan diskursus yang rasional menuju substansialisasi demokrasi. Politisi berlomba-lomba menawarkan program ril guna menyelesaikan hajat hidup publik secara konkret.Pakem pertautan yang selama ini mentradisi, yakni irisan nasionalis-religius, kombinasi ‘hijau’ dan ‘merah’ masih ideal dilirik sebagai jalan tengah.

Dalam konteks kekinian, pemilih rasional, khususnya generasi milenial, isu primordial agama bukanlah parameter utama. Publik justru melirik aspek ekonomi, kinerja partai dan kompetensi figur sebagai acuan dalam menentukan pilihan.

Fakta lain, banyak politisi yang lahir dari rahim organisasi Islam terlibat dalam partai-partai nasionalis seperti PDI-P, Golkar, Gerindra dan sebagainya. Dengan kata lain, kantong suara muslim pun tersedot di partai nasionalis sekuler. Apalagi komposisi kepengurusan diduduki pula oleh kader NU, Muhammadiyah, jaringan pesantren dan lain-lain.

Walhasil, partai nasionalis pun mengibarkan sayap organisasi Islam untuk meraup ceruk suara muslim. Karena itu, bagi elite dan aktivis parpol Islam akan lebih cantik manakala pasar elektoral diperluas jangkauannya. Saat bersamaan, pemimpin parpol Islam semestinya memperjuangkan agenda publik yang lintas agama, suku dan antargolongan.

Alam demokrasi memang menyediakan ruang yang lapang bagi bergulirnya ekspresi politik, tapi persatuan dan kesatuan bangsa yang plural ini mesti dijunjung tinggi. Jika benar cara kelolanya, maka sangat mungkin membawa kemaslahatan bangsa. Jika salah cara pegangnya, menyimpang dari etika politik, maka ketegangan yang memanas akan kembali membakar tungku republik.

Semoga refleksi ini menjadi bahan renungan bagi kita semua.

 

Mawardin

Peneliti Charta Politika Indonesia

Sumber: Kumparan
Sumber foto: anny Kusumawardhani/kumparan