Charta Politika Ungkap 2 Penyebab Kepuasan pada Pemerintahan Jokowi Naik
TEMPO.CO, Jakarta – Lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei terbaru terhadap kinerja pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin. Survei ini memperoleh hasil bahwa 68,4 persen masyarakat masih menyatakan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin.
“Kepuasan publik dari tren survei mengalami kenaikan cukup tajam,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam paparan hasil survei, Senin, 13 Juni 2022.
Sebab pada Januari ke April, kepuasan pada pemerintahan Jokowi turun dari 71,7 persen menjadi 62,9 persen. Lalu kemudian tingkat kepuasan berbalik arah dan naik menjadi 68,4 persen. “Selama masih di atas 60 persen, saya pikir masih dikatakan angka yang cukup baik,” kata.
Dari 1.200 responden yang disurvei, sebanyak 55,6 persen menyatakan cukup puas dan 12,8 persen sangat puas. Sebaliknya, 27 persen kurang puas dan 3 persen tak puas sama sekali.
Jika dirinci per wilayah, Yunarto menyebut kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi ini bersumber dari tiga wilayah utama. Wilayah pertama yaitu Jawa Tengah dan Yogyakarta.
Wilayah kedua yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Lalu wilayah ketiga yaitu Jawa Timur. Di Bali, NTB, dan NTT misalnya, responden yang menyatakan sangat puas mencapai angka tertinggi yaitu 35 persen. “Hipotesanya mungkin karena geliat pariwisata naik kembali,” kata Yunarto.
Yunarto menyebut wilayah-wilayah ini juga masih menjadi lokasi basis masa tradisional dari Jokowi. Yunarto pun menyebut kepuasan ini bisa terjadi karena dua faktor.
Faktor pertama karena memang kepuasan datang dari pelaku pemilih tradisional. Faktor kedua karena rasa dukungan dari pemilih Jokowi di Pemilu 2019 lalu. Sebab, kata dia, orang yang sudah mendukung cenderung lebih mudah puas ketimbang yang tak mendukung saat pemilu.
Survei digelar selama 25 Mei sampai 2 Juni 2022. Survei ini menggunakan wawancara tatap muka terhadap responden berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Survei menggunakan metode multistage random sampling dan margin of error 2,83 persen.
Sebelumnya, berbagai survei kepuasan publik atas Jokowi juga dilakukan sejumlah lembaga. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan pada 10-17 Mei 2022 menunjukkan 73,9 persen responden puas dengan pemerintahan Jokowi.
Sebaliknya, kepuasan pada kinerja Jokowi pada survei Indikator Politik pada 5 sampai 10 Mei 2022 justru turun 6 persen ke angka 58,1 persen. Salah satu alasannya karena masalah harga kebutuhan pokok meningkat.
Reporter: Fajar Pebrianto
Editor: Eko Ari Wibowo
Sumber foto: TEMPO/Subekti.
Sumber berita: Nasional.tempo.co
Survei Charta Politika: Penilaian Terhadap Pemberantasan Korupsi Turun
Charta Politik merilis survei nasional dengan tajuk ‘Membaca Situasi Politik dan Konstelasi Elektoral Pascarakernas Projo’ pada Senin (13/6).
Dalam survei ini turut dibahas terkait penilaian masyarakat terhadap pemberantasan korupsi hingga penegakan hukum dan demokrasi.
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, menuturkan, penilaian masyarakat terhadap pemberantasan korupsi mengalami penurunan.
“Penilaian publik terhadap kondisi hukum dan pemberantasan korupsi, meskipun dinilai baik oleh kurang dari 60% responden,” kata Yunarto dalam paparan virtual.
“Akan tetapi, jumlah ini relatif lebih banyak dibandingkan yang menyatakan kedua kondisi tersebut sebagai buruk,” lanjut dia.
Charta Politika memaparkan, dari Februari hingga April 2022, jumlah masyarakat yang menilai pemberantasan korupsi memburuk naik meski tidak terlalu signifikan.
Sementara terkait penegakan hukum, dari survei ini terlihat masih stagnan atau tidak mengalami kenaikan yang berarti.
“Dalam hukum tidak jauh berbeda. Kalau diuji di Februari, April dan Juni angkanya di situ-situ saja sekitar 52-53,1 persen,” kata Yunarto.
“Bisa dilihat dari dua sisi apakah kerjanya situ-situ saja atau publik tidak berkonsentrasi di bidang ini. Secara lebih spesifik sub sektor di pemberantasan korupsi, sama linear, stagnan. Saya lihat tidak ada penurunan dan kenaikan yang berarti,” ucap dia.
Lebih lanjut terhadap kebebasan demokrasi, Yunarto mengatakan mengalami kenaikan. Mayoritas menilai kebebasan demokrasi di Indonesia saat ini sudah cukup baik.
“Salah satu menjadi perhatian di praktik demokrasi, ada hal yang menarik ketika di hukum terjadi stagnasi tapi politik ada kenaikan,” ucap Yunarto.
“Terjadi kenaikan cukup tajam 65,1 persen sebelumnya 59,4 persen. Hipotesanya adalah sepinya pemberitaan isu 3 periode atau perpanjangan periode dan berimplikasi langsung terhadap isu praktik demokrasi yang dianggap dua bulan terakhir cukup naik,” tutup Yunarto.
Survei ini digelar pada 25 Mei-2 Juni. Jumlah sampel yang berpartisipasi sebanyak 1.200 dengan kriteria responden minimal 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih.
Sampling dilakukan dengan metode multistage random sampling, dengan metode wawancara tatap muka, dan margin of error sebesar 2,83%.
Penulis: Fadjar Hadi
Editor: Ananda Teresia
Foto Ilustrasi:Nugroho Sejati/kumparan
Foto Ilustrasi:Muhammad Fadli Rizal/kumparan
Sumber Berita: Kumparan.com
Survei Charta Politika: 63,1 Persen Responden Setuju Reshuffle Kabinet Jokowi
TEMPO.CO, Jakarta – Lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei sebanyak 63,1 persen responden setuju jika Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri. Hal ini berkaitan dengan kinerja pemerintah pusat dan para menteri.
Di sisi lain, kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi dalam survei ini naik menjadi 68,4 persen. Sehingga, reshuffle dinilai bisa jadi kian mendongkrak kepuasan terhadap Jokowi.
“Dengan catatan reshuffle didasarkan kebutuhan kinerja,” kata Direktur Eksekutif Yunarto Wijaya dalam paparan hasil survei, Senin, 13 Juni 2022.
Sebelumnya survei ini, kepuasan terhadap pemerintah Jokowi naik dari 62,7 persen pada April menjadi 68,4 persen pada Juni ini. Akan tetapi, survei menemukan kepuasan pada menteri lebih rendah yaitu 53,5 persen.
“Ada sesuatu yang salah ketika gap-nya sangat besar,” kata Yunarto. Sementara, 38,8 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja menteri.
Sebelumnya, isu reshuffle kabinet mencuat sejak Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dengan koalisi pemerintah pada Agustus 2021. Namun hingga kini, Jokowi belum melakukan reshuffle dan PAN belum mendapat kursi di kabinet.
“Kita tahu selama setahun pemberitaan soal reshuffle terus menguat, tapi sampai sekarang hanya jadi gosip politik,” kata Yunarto.
Lalu baru-baru ini, muncul lagi isu reshuffle 15 Juni. Menteri Sekretaris Negara Pratikno enggan menjawab soal isu ini, sekali tidak membenarkan dan tidak juga membantah. “Sekarang tanggal berapa? Ya nanti kalau sudah ada jadwal, bocorin dikit-dikit,” kata Pratikno.
Jokowi juga masih ogah berbicara banyak soal rencana reshuffle. “Belum, belum,” ujar Jokowi pada 8 Juni 2022.
Survei digelar selama 25 Mei sampai 2 Juni 2022 terhadap 1.200 responden. Survei Charta Politika ini menggunakan wawancara tatap muka terhadap responden berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Survei menggunakan metode multistage random sampling dan margin of error 2,83 persen.
Reporter: Fajar Pebrianto
Editor: Eko Ari Wibowo
Sumber berita: Nasional.tempo.co
Sumber foto: empo/Rezki Alvionitasari.