Capres Alternatif: Siapa Kandidat Kuat Selain Prabowo, Ganjar, dan Anies?

TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah survei menunjukkan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menduduki elektabilitas tiga teratas sebagai calon presiden atau capres potensial menuju pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Namun, selain tiga tokoh tersebut, hasil sigi sejumlah lembaga survei juga memotret calon-calon potensial lainnya.

Survei Charta Politika pada 20-24 Maret 2021, dalam simulasi 12 nama, elektabilitas Prabowo, Ganjar, dan Anies menjadi tiga teratas. Prabowo Subianto 19,6 persen, Ganjar Pranowo 16 persen, dan Anies Baswedan 12,6 persen. Di bawahnya ada Sandiaga Uno dengan 9,3 persen, dan Ridwan Kamil 8,1 persen.

“Lima besar tokoh dengan elektabilitas tertinggi ini, tiga sosok calon kepala daerah dan dua sosok menteri. Mereka sekaligus figur-figur yang akan diuji kapasitasnya baik sebagai kepala daerah maupun menteri,” ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, akhir Maret 2021.

Selain lima nama tersebut, kata Yunarto, ada calon-calon kuda hitam yang cukup menonjol. Di antaranya Menteri Sosial Tri Rismaharini (5,3 persen), Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (4,8 persen), dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md (3,8 persen). “Tiga nama ini muncul, melonjak cukup tajam,” ujarnya.

Kemudian di bawah mereka ada Erick Thohir 2,1 persen, Moeldoko 1,3 persen, Puan Maharani 1,2 persen dan Gatot Nurmantyo 0,6 persen. Sisanya, 15,2 persen tidak tahu/tidak jawab. Survei melibatkan 1.200 responden melalui wawancara telepon. Metode yang digunakan yakni stratified dengan pengacakan sistematis. Charta Politika mengklaim margin of error survei 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Sekitar dua bulan sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei pada 25-31 Januari 2021. LSI melakukan simulasi tertutup dengan 10 nama, Pada simulasi tertutup 10 nama, hasilnya Prabowo Subianto paling unggul dengan 26 persen, kemudian Ganjar Pranowo 15,4 persen, dan Anies Baswedan 13,3 persen.

Selanjutnya, ada Sandiaga Salahudin Uno 10,4 persen, Ridwan Kamil 7,5 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 6,2 persen, Khofifah Indar Parawansa 4,4 persen, Gatot Nurmantyo 2,6 persen, Puan Maharani 1,1 persen, dan Budi Gunawan 0,6 persen. Adapun yang belum menjawab 12,6 persen. Survei LSI melibatkan 1.200 responden dengan metode multistage random sampling, margin of error 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Teranyar, Indikator Politik Indonesia merilis survei pada Mei lalu. Survei dilakukan menggunakan metode simple random sampling yang dilakukan terhadap 1.200 orang pada 13-17 April 2021. Indikator mengklaim survei ini dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 2,9 persen.

Indikator melakukan simulasi semi terbuka dengan 17 nama. Hasilnya, Ganjar Pranowo menempati posisi teratas dengan 15,7 persen, Anies Baswedan 14,6 persen dan Prabowo Subianto 11,1 persen.

Di bawah tiga besar itu, capres 2024 potensial lainnya; Ridwan Kamil 10 persen, Sandiaga Salahuddin Uno 8,1 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 6,4 persen, Puan Maharani 2,9 persen, Khofifah Indar Parawansa 2,8 persen, Airlangga Hartarto 1 persen, Gatot Nurmantyo 0,9 persen, Mahfud Md 0,6 persen, Erick Thohir 0,6 persen, Tito Karnavian 0,5 persen, Ma’ruf Amin 0,3 persen, Bambang Soesatyo 0,2 persen, Muhaimin Iskandar 0,1 persen, Budi Gunawan 0,0 persen. Sisanya, sekitar 24,1 persen masih belum menjawab.

DEWI NURITA

Sumber: Tempo.Co
Sumber foto: Tempo/Rezki Alvionitasari.

Restorasi Bumi dan Geliat Politik Hijau

Awal tahun 2021, banjir serentak menerjang Jakarta hingga Kalimantan Selatan. Banyak pula daerah di Jawa Barat sampai Jawa Timur terendam banjir. Akhir maret, NTT dan NTB juga disapu banjir bandang. Kerugian materiil, korban nyawa, kerusakan fasilitas publik hingga lumpuhnya denyut nadi ekonomi sangat terasa akibat banjir.

Dalam konteks ini, kita mesti hijrah paradigmatik, dari sekadar mindset ‘bencana alam’ semata menuju haluan politik ekologis. Banjir merupakan konsekuensi logis dari perilaku manusia yang tidak ramah terhadap alam. Maka alam pun ‘marah’ pada manusia.

Ketika daya resapan air menipis, pembalakan liar (illegal logging) dan semarak deforestasi, banjir tinggal menunggu waktu. Bukan hanya banjir, tapi juga resesi ekologis-klimatologis dalam skala masif. Polusi udara dan suhu panas bumi kian menyengat. Penumpukan sampah di laut dan sungai hingga kabut asap yang tak terkontrol.

Tanah longsor dan kekeringan pun memasuki stadium berat. Itulah imbas dari eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang melewati ambang batas. Semua itu adalah implikasi dari kebijakan pembangunan yang meminggirkan keselamatan ekosistem dan hilangnya sense of crisis.

Kuncinya memang restore our earth (pulihkan bumi kita). Itulah relevansi tema Hari Bumi (Earth Day) tahun ini yang diperingati pada setiap tanggal 22 April. Hari Bumi pertama kali berkumandang sejak 1970 sebagai tonggak gerakan lingkungan modern. Restorasi bumi yang bersahutan dengan geliat politik hijau menjadi topik hangat belakangan ini.

Parpol dan Isu Lingkungan

Dalam senjakala bumi terkini, dibutuhkan kesadaran publik dan advokasi ekologis melalui formulasi kebijakan membumi sebagai tapak berpijak. Bukan hanya tanggung jawab negara, tapi juga masyarakat sipil. Bahkan partai politik (parpol) harus didesak keberpihakannya pada penguatan agenda lingkungan hidup, pro bumi (planetary obligation).

Sejumlah parpol mulai bergeliat memerhatikan urgensi politik hijau. Sekurang-kurangnya, PDI-Perjuangan melalui Gerakan Penghijauan dan Gerakan Membersihkan Sungai yang wajib dilakukan oleh seluruh anggota partai. PKB juga membingkai narasi lingkungan dengan meneguhkan diri sebagai ‘partai hijau’.

Belakangan Partai Gelora Indonesia tergerak menjadikan isu lingkungan sebagai agenda perjuangan. Tentu saja kita berharap bukan hanya sekadar berhenti sebatas jargon belaka, namun perlu follow-up dan konkretisasi agenda.

Di sisi lain, lahir pula parpol yang secara spesifik mengusung agenda politik lingkungan hidup. Itulah partai hijau. Connelly dan Smith (2003) menyebutnya environmental politics atau green politics. Tanah gembur demokrasi di Indonesia sangat memungkinkan tumbuhnya partai hijau, meski tantangan elektoralnya sangat besar.

Setiap parpol sebenarnya memiliki platform politik lingkungan, setidaknya termuat dalam dokumen visi-misinya. Tapi manajemen lingkungan yang lebih progresif, fokus dan jangka panjang belum menjadi arus utama. Program lingkungan sekadar terselip di bidang ekonomi dalam visi-misi partai, galibnya tercermin pada ungkapan membangun perekonomian berwawasan lingkungan dan seterusnya.

Keminusan itulah yang barangkali ingin dijawab kemudian diisi oleh partai hijau. Manifesto utama yang diangkat adalah transformasi isu pokok lingkungan hidup dalam birokrasi dan pemerintahan.

Dalam sejarah perjalanan pemilu pasca orde baru, pernah hadir partai beraroma lingkungan di Indonesia. Ada “Partai Hijau” yang bermunculan pada tahun 1998 dan 2012, ditopang oleh Walhi dan Sarekat Hijau Indonesia. Saat ini, partai hijau tampil lagi. Lalu bagaimana prospeknya?

Prospek Partai Hijau

Partai Hijau Indonesia (PHI) yang didirikan sejak 5 Juni 2012 gagal menjadi parpol peserta pemilu 2014, mengingat syarat yang ekstra-ketat. Belum lagi dana kerja-kerja politik teramat mahal. Kini, PHI hadir kembali mencoba berikhtiar untuk mengikuti palagan elektoral 2024. Kongres perdana secara virtual telah digelar di Jakarta pada tanggal 7 Maret lalu.

Sebuah ijtihad politik yang patut diapresiasi. Perjuangan politik bukan hanya sekadar mengibarkan bendera LSM, tapi mengubah dari dalam lewat parpol. Indonesia yang bersih, adil dan lestari yang diusung Partai Hijau tentu atraktif. PHI dengan penuh gairah akan menegakkan prinsip-prinsip politik hijau, seperti kearifan ekologis, keadilan sosial, demokrasi partisipatoris, tanpa kekerasan, keberlanjutan dan penghargaan terhadap keberagaman.

Momentum krisis lingkungan, langit yang memerah dan perubahan iklim dapat menjadi lampu hijau kebangkitan politik hijau. Tapi problemnya, daya kognisi pemilih yang belum memadai dan sengkarut persoalan ekonomi menyebabkan atensi terhadap lingkungan terabaikan.

Namun demikian, manakala pola sosialisasi secara kontinyu disertai pendekatan yang tepat sasaran, maka urgensi isu lingkungan akan menembus jendela otak pemilih. Syaratnya produk politik itu dikemas secara canggih dan terkoneksi dengan aspek sosial yang meliputi pemberdayaan komunitas lokal pengelola SDA, masyarakat hutan adat dan sejenisnya.

Berkaca dari Luar Negeri

Mari sejenak kita tengok kiprah green politics di luar negeri. Sebut saja Partai Hijau Jerman yang sudah tampil sejak 1980-an. Pada pemilu 2019, partai itu mampu mendulang 20 persen suara. Puncaknya, blok partai-partai Hijau di Prancis, Inggris dan negara-negara lain merayakan capaian elektoral dalam pemilu 2019 yang menjadi simpul kekuatan politik strategis di Parlemen Eropa. Sebuah perolehan besar dalam suasana perubahan iklim yang menuai sorotan.

Sedangkan Partai The Australian Greens di Australia turut mengisi kursi parlemen di negeri kangguru itu sejak 1996. Fenomena itu kontras dengan konstelasi politik Amerika Serikat, di mana kandidat presiden dari Partai Hijau hanya meraup 1-3 persen suara. Kisah sukses Partai Hijau tersebut, bisakah diduplikasi di Indonesia?

Pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh publik, seberapa signifikan narasi lingkungan menarik perhatian pemilih. Salah satu branding isu yang dapat diarus-utamakan dalam kampanye politik adalah linkage antara ekonomi dengan lingkungan hidup. Parpol bermazhab green politics mesti merumuskan solusi secara komprehensif apa dan bagaimana strategi menyeimbangkan kelestarian alam dengan kebutuhan ekonomi.

Namun demikian, partai-partai yang memenangkan pemilu di banyak negara bermain pada ‘produk’ ekonomi yang lebih populis. Meskipun dampaknya bisa memanaskan tungku republik, malah jualan politik identitas terhitung cukup menggoda dari segi magnet elektoral. Pandangan Doyle dan McEachern (2008) juga menopang asumsi umum bahwa parpol konvensional dan pemerintah dianggap lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi.

Tantangan kian bertambah di tengah angka ambang batas parlemen yang tinggi. Parpol baru yang bertarung pada pemilu 2019 pun tersingkir, termasuk partai kecil lainnya, gagal menembus ambang batas 4 persen. Pada akhirnya, gerakan politik Partai Hijau tetap menarik kita ikuti perkembangannya ke depan, sejauh mana daya tahan idealisme di tengah struktur sosial politik Indonesia yang berbau kartelisasi oligarkis.

Meski begitu, jika benar-benar berhasil mengikuti Pemilu 2024, maka kehadiran Partai Hijau, setidaknya–memperkaya menu politik bagi masyarakat. Selanjutnya tergantung publik (pemilih). Dan biarkan sejarah yang menjawab. Ketika kesadaran kolektif politik lingkungan hidup mengkristal, maka bukan sesuatu yang mustahil geliat politik hijau turut menyegarkan suhu udara politik di Tanah Air.

Mawardin Sidik

Peneliti Charta Politika Indonesia

Sumber: Kumparan
Sumber foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Fragmentasi Politik dan Risiko Elektoral

Jakarta – Kemelut Partai Demokrat memasuki babak baru. Kepengurusan versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM. Namun aksi saling gugat antara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan kubu Moeldoko bakal berlanjut.
Haru biru partai biru belum sepenuhnya berakhir, kini sayup-sayup terdengar wacana KLB Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Nyaris semua parpol mengalami konflik serupa, seperti Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan sebagainya. Hanya saja, kadar dan kedok serta manifestasinya yang berbeda.

Meskipun konflik telah inheren dalam dinamika kepartaian sejak lama, namun mitigasi risiko mesti dipikirkan agar efek sampingnya tidak terlampaui destruktif. Korelasi antara konflik internal partai politik (parpol) dengan resiko elektoral layak ditimbang.

Terus Berulang

Salah satu faktor yang memicu terus berulangnya konflik parpol adalah residu dari suksesi kepemimpinan partai yang menyisakan ‘luka’. Idealnya ketua umum definitif perlu memastikan soliditas internal terjaga pasca kontestasi. Jika tidak, maka akan timbul turbulensi dan kontra dari unsur yang merasa teralienasi di parpol.

Di sisi lain, kita kerap mendengar kritikan dari internal terhadap gaya kepemimpinan parpol dengan dalih macam-macam. Dari soal kinerja pimpinan partai (elektoral) hingga kegerahan atas praktik familisme politik, oligarki, dan labeling serupa.

Intinya, sudah lazim suatu organ kekuasaan sarat dengan intrik dan pertarungan kepentingan. Hal itu sejalan dengan pendekatan Lasswellian: who gets what, when, how (siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana caranya).

Sulit dipungkiri, geliat aspirasi dan kompleksitas kepentingan berbagai faksi di organ parpol sangat variatif dan dinamis. Inilah tantangan bagi pemimpin parpol guna menjaga keseimbangan orkestra demokrasi internal sesuai corak kepartaian.

Fragmentasi

Tarik-menarik kepentingan di parpol yang konfliktual galibnya berujung fragmentasi politik. Wujudnya tercermin pada organ parpol induk, kemudian mengalami perpecahan menjadi sel-sel politik yang bersifat otonom.

Fenomena fragmentasi politik adalah implikasi dari pelembagaan demokrasi dan manajemen konflik partai yang masih rapuh. Tak sedikit fragmentasi internal partai bermuara pada keluarnya figur ikonik beserta gerbongnya hingga menelurkan parpol baru.

Fragmentasi politik suatu parpol kemungkinan bisa bersifat prospektif sekaligus retrospektif dari segi nalar elektoral. Partai induk dan partai sempalan sama-sama tumbuh berkembang, atau kedua-duanya tersingkir. Bisa juga satunya berkembang dan lainnya hilang dan terlempar.

Berkaca dari Sejarah

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) masa Orde Baru terjadi gesekan antara kubu Soerjadi dengan Megawati Soekarnoputri. Rezim Orba pun lengser, lahirlah PDI Perjuangan yang merupakan transformasi dari PDI Pro-Mega. Pemilu 1999, PDI Perjuangan meraih suara fantastis sebesar 33,74%. Dalam perjalanan politiknya, PDI Perjuangan bukan berarti tanpa ketegangan.

Sejumlah elite partai banteng yang berselisih paham, lalu membuat partai baru. Yakni Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) pimpinan Eros Djarot, Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) pimpinan Laksamana Sukardi dan Roy BB Janis. Namun PNBK dan PDP gagal menembus ambang batas parlemen. Pada pemilu 2004, suara PDI Perjuangan sempat menurun, hanya 18,5% persen. Tapi kini, PDI Perjuangan kembali menjadi jawara.

Partai Golkar juga demikian. Beberapa elite Golkar keluar pasca kontestasi internal dan berselisih jalan. Edi Sudrajat mencetus Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Tutut Soeharto mendeklarasikan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Prabowo Subianto mendirikan Partai Gerindra, Wiranto merintis Partai Hanura, Surya Paloh membentuk Partai NasDem dan Tommy Soeharto menginisiasi Partai Berkarya.

PKPB, PKP (kini PKPI) tidak seberuntung parpol baru seperti Gerindra dengan raihan suara 4,46 persen, juga Hanura sebesar 3,77 persen pada pemilu 2009. Pun NasDem, meraup suara 6,72% walaupun kontestan baru pada Pemilu 2014.

Survival Partai Golkar relatif stabil meskipun sempat dirundung gejolak lagi antara kubu Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono, untungnya berakhir rekonsiliasi. Pada Pemilu 2004, Golkar mendulang suara 21,58 persen, tapi pada pemilu-pemilu berikutnya menurun.

Mimpi buruk bagi Partai Berkarya, gagal pada Pemilu 2019. Kini Berkarya mengalami perpecahan antara kubu Tommy dengan Muchdi PR. Hanura juga pernah diterpa konflik internal antara kubu Oesman Sapta dengan Daryatmo. Pemilu 2019 menjadi titik nadir bagi Hanura, tersingkir dari Senayan.

Ketika musim reformasi bersemi, PPP pun mengalami keretakan, lahirlah Partai Bintang Reformasi (PBR) walau tidak berumur panjang. Guncangan PPP terjadi lagi saat kisruh antara kubu Romahurmuziy dengan Djan Faridz, namun berakhir islah. Pekerjaan besar bagi PPP agar bangkit di tengah suaranya yang terus anjlok.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga terbelah, hingga terbentuk Partai Gelora Indonesia pimpinan Anis Matta, mantan Presiden PKS. Sementara PBB terus terjun bebas. Kalau dulu PBB didera konflik internal antara Yusril Ihza Mahendra dengan kubu Hartono Mardjono, kini bergulir Partai Masyumi ‘Reborn’, maka jalan PBB menduduki parlemen kian terjal.

Konflik internal parpol pun menerjang PAN. Walhasil, tumbuh Partai Matahari Bangsa (PMB) pimpinan Imam Addaruqutni, kendati akhirnya terbenam. Kisah lama terbitnya ‘dua matahari’ kembali berulang dengan kemunculan Partai Ummat besutan Amien Rais sebagai imbas dari gonjang ganjing PAN.

Demikian pula PKB, terjadi disharmoni antara kubu Muhaimin Iskandar dengan Gus Dur maupun PKB Gus Dur versus Matori Abdul Jalil. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) pimpinan H. Choirul Anam adalah produk dari disintegrasi internal PKB. Pemilu 2009, suara PKB menurun, hanya 4,94 persen suara ketimbang pemilu sebelumnya di atas angka 10 persen. PKNU pun berakhir layu. PKB kembali bangkit pada pemilu berikutnya.

Jauh sebelum konflik Partai Demokrat belakangan ini, dulu sempat berselisih jalan di internal partai. Sys NS kemudian membentuk Partai NKRI, dan Ventje Rumangkang menggawangi Partai Barisan Nasional. Demokrat adalah kisah tentang kelahiran, kebangkitan, kejayaan lalu kemerosotan. Sekalipun pemain baru pada pemilu 2004, Demokrat meraih suara 7,45 persen, meroket pada pemilu 2009 sebesar 26,4 persen. Pemilu 2014, suara Demokrat turun drastis, 10,19 persen, lalu terjun ke angka 7,77 persen pada Pemilu 2019.

Sebagai catatan, elektabilitas parpol dipengaruhi oleh multi-faktorial. Hal ini tak lepas dari kepemimpinan dan ketokohan yang atraktif, jaringan yang mengakar, kinerja partai, kapabilitas kader, modal yang besar, diferensiasi platform dan program disertai strategi komunikasi politik yang canggih. Namun serpihan fakta tergerusnya suara parpol akibat fragmentasi politik internal adalah preseden politik dan alarm elektoral yang tak bisa diremehkan.

Dengan demikian, parpol perlu memperkuat pelembagaan demokrasi, revitalisasi ideologi, kaderisasi dan manajemen konflik partai. Dialektika internal tetap dirawat, namun lokusnya digeser ke dalam kontestasi gagasan programatik dan pendewasaan politik. Ketika parpol konsisten mengartikulasikan kepentingan publik, maka berkah elektoral menjadi keniscayaan.

Mawardin Sidik

Peneliti Charta Politika Indonesia

Sumber: detik(dot)com
Sumber foto: Ari Saputra