Survei Charta Politika soal Parpol: PDIP Teratas, PKB Salip Golkar

Jakarta, CNN Indonesia — PDIP memuncaki tingkat elektabilitas partai politik dalam survei yang dirilis Charta Politika Indonesia, Senin (26/4).

Berdasarkan survei yang dilakukan 10-17 April 2022, PDIP itu unggul dengan elektabilitas mencapai 24,7 persen. Sedangkan, PKB menyalib posisi Golkar di posisi ketiga dengan elektabilitas mencapai 9,8 persen, di bawah Gerindra di posisi kedua dengan 11,9 persen.

Hasil itu terungkap lewat pertanyaan tertutup, “Seandainya pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR RI dilaksanakan hari ini dan diikuti oleh partai politik di bawah ini, partai apa yang Ibu/Bapak pilih?”.

Kemudian di bawah Golkar ada PKS di posisi kelima dengan 7,7 persen, Demokrat 7,0 persen, Nasdem 5,1 persen, PPP 2,0 persen, dan PQN 1,5 persen.

“Secara umum pilihan publik terhadap partai politik secara berurutan adalah: PDIP, Gerindra, PKB, dan Golkar sebagai 4 partai politik dengan pilihan tertinggi.

Sementara PKS dan Demokrat berada pada urutan berikutnya, relatif berimbang,” ucap Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya dalam paparannya.

Survei Charta Politika dilakukan selama sepekan pada 10-17 April. Melibatkan 1.220 responden dengan metode penarikan sampel acak bertingkat atau multistage random sampling. Margin of error sekitar 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam survei dua lembaga lain yakni Populi Center dan Trust Indonesia Research & Consulting beberapa waktu lalu PDIP juga berada di atas.

Populi Center dalam survei yang hasilnya dirilis 24 April 2022 menunjukkan PDIP posisi puncak dengan 19,3 persen. Disusul Gerindra di tempat kedua dengan 11,6 persen dan Golkar di tempat ketiga (11,3 persen).

Lalu disusul oleh PKB (6,8 persen), Demokrat (6,7 persen) dan PKS (5,1 persen).

Sementara itu, survei Trust yang dirilis 31 Januari 2022, elektabilitas PDIP tertinggi yakni 21,8 persen. Kemudian disusul Gerindra dengan 17,3 persen dan Partai Golkar sebesar 10,6 persen.

Sedangkan, hasil popularitas partai politik tertinggi diperoleh oleh Partai Golkar dengan 93,9 persen menggungguli PDIP yang hanya meraih 92,3 persen.

 

thr/kid
Ilustrasi surat suara untuk pemilu. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Sumber: CNNIndonesia.com

 

Charta Politika Rilis Elektabilitas Capres Terbaru : Ganjar Pranowo Unggul

LEMBAGA survei Charta Politika Indonesia merilis hasil survei nasional terkait dengan calon presiden (Capres) 2024 dengan elektabilitas tertinggi. Dalam survei tersebut, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menang telak mengalahkan sembilan calon lainnya.

“Ganjar Pranowo menjadi pilihan tertinggi publik sebagai calon presiden,” tutur Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/4/2022).

Yunarto mengemukakan dalam survei itu pihaknya melakukan simulasi atas elektabilitas sejumlah bakal calon presiden.

Yunarto menyatakan para responden diberi pertanyaan, seperti ‘Jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan Bapak/Ibu/Saudara pilih sebagai Presiden di antara nama-nama berikut ini?’

Dengan pertanyaan itu, kata Yunarto, Ganjar berada diposisi paling atas dengan 29,2 %, Prabowo Subianto dibawahnya dengan 23 %, Anies Baswedan dengan 22,2 %, Sandiaga Uno dengan 4,9 %, Ridwan Kamil dengan 4,8 %.

Kemudian Agus Harimurti 3,4 %, Khofifah Indar Parawansa dengan 3,3 %, Puan Maharani dengan 1,8 %, Erick Thohir dengan 1,5 %, dan Airlangga Hartanto dengan 0,7 %. Sementara sebanyak 7,0 % menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

“Pada simulasi 10 nama, Ganjar Pranowo 29.2 % mendapatkan elektabilitas tertinggi,” tegas Yunarto.

Survei preferensi sosial dan politik masyarakat ini di gelar pada periode 10 – 17 April 2022.

Adapun jumlah sampel sebanyak 1220 responden, margin of error kurang lebih 2,83 %, dengan tingkat kepercayaan 95%. Sementara unit sampling primer survei (PSU) ini adalah desa/kelurahan dengan jumlah sampel masing- masing 10 orang di 122 desa/kelurahan yang tersebar di Indonesia.

Adapun sampel dipilih sepenuhnya secara acak (probability sampling) dengan menggunakan metoda penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling), dengan memperhatikan urban/rural dan proporsi antara jumlah sampel dengan jumlah pemilih di setiap provinsi. (OL-13)

 

Sumber: mediaindonesia.com | Politik dan Hukum

 

Survei Charta Politika: Kepercayaan pada Jokowi Terus Menurun Sepanjang 2022

TEMPO.CO, Jakarta – Survei Charta Politika menyebut tingkat kepercayaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menurun sepanjang 2022. Pada awal Januari, tingkat kepercayaan menyentuh angka 84,9 persen, lalu menurun pada Februari 2022 menjadi 81,0 persen, dan terakhir di angka 75,8 persen di bulan April 2022.

“Dilihat dari sisi tren, hampir semua lembaga negara mengalami penurunan pada survei April ini. Penurunan terbesar kecenderungannya terjadi di lembaga Presiden,” ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya dalam webinar Senin, 25 April 2022.

Dalam survei kali ini, Charta Politika melakukan survei terhadap 1.220 responden dengan margin of error 2,83 persen. Survei dilakukan dengan metode random sampling selama sepekan, yakni pada 10-17 April 2022 di setiap provinsi seluruh Indonesia.

Dari hasil survei tentang tingkat kepercayaan terhadap lembaga tinggi negara, institusi TNI berada di nomor urut satu dengan 85,2 persen, nomor dua Presiden dengan angka 75,8 persen, Polri 70,7 persen, dan KPK 69,9 persen.

“Untuk Polri ini pola baru (berada di urutan ketiga). Biasanya Polri ini di zaman ketika kita bicara KPK masa lalu, saat kepercayaan kepada KPK masih tinggi, biasanya Polri di bawah KPK,” kata Yunarto.

Sementara untuk tiga institusi nomor buncit ada DPR RI, DPD RI, dan MPR RI. Yunarto menyebut lembaga legislatif kerap menjadi langganan institusi paling tak dipercaya masyarakat di setiap survei lembaga kredibel. Adapun penurunan kepercayaan pada Presiden Jokowi terjadi sepanjang 2022 ini.

 

Reporter: M Julnis Firmansyah
Editor: Kukuh S. Wibowo
Sumber: Tempo.co
Foto: ANTARA/Rosa Panggabean

Survei: Gibran Calon Terkuat Gantikan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo

Jakarta, CNN Indonesia — Survei Charta Politika menyebut Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon terkuat pengganti Ganjar Pranowo di kursi Gubernur Jawa Tengah.

Elektabilitas Gibran mengungguli sejumlah politisi senior lokal maupun nasional. Bahkan, ia unggul jauh dari Wakil Gubernur Jawa tengah Taj Yasin Maimoen.

“Dalam simulasi calon Gubernur Jawa Tengah, nama Gibran Rakabuming Raka menduduki peringkat pertama dengan 28,5 persen masyarakat yang memilih namanya,” kata Direktur Eksekuktif Charta Politika Yunarto Wijaya melalui keterangan tertulis, Kamis (14/4).

Taj Yasin hanya menempati urutan kedua. Anak mendiang ulama Maimoen Zoebair itu hanya memiliki elektabilitas 11,3 persen.

Posisi ketiga ditempati Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang memiliki elektabilitas 6 persen. Selain itu, ada nama-nama seperti mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo (3,7 persen) dan mantan Menteri ESDM Sudirman Said (3,6 persen).

Meski demikian, responden yang belum menentukan pilihan atau tidak menjawab masih mendominadsi. Sebanyak 37 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab pilihan calon gubernur.

Charta Politika melakukan survei ini pada 14-19 Februari 2022. Sebanyak 1.090 orang responden dipilih menggunakan metode multistage random sampling.

Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka. Ambang batas kesalahan survei ini berada di angka +/- 2.97 persen.

(dhf/gil)
CNNIndonesia
Foto: Dok. Istimewa

 

Survei Charta: Ganjar Ungguli Prabowo dan Anies di Jateng-NTT

Jakarta – Lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei terkait elektabilitas calon presiden. Hasilnya, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo unggul di Jateng dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ganjar memperoleh angka elektabilitas tertinggi di Jateng dengan 70%. Disusul Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Untuk elektabilitas calon Presiden, nama Ganjar Pranowo unggul jauh dari nama-nama lainnya, perolehan angka yang cukup tinggi dengan 70%. Sementara nama lainnya seperti Prabowo Subianto 9%, Anies R Baswedan 7%, masih berada di bawah 10%,” demikian petikan rilis Survei Charta Politika dikutip Kamis (14/4/2022).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan di NTT, Ganjar memperoleh total dukungan hampir 28%. Sementara elektabilitas Prabowo dan Anies menyusul di belakang.

“Untuk simulasi calon presiden di Nusa Tenggara Timur, Ganjar mendapat dukungan lebih tinggi dengan 27,6% dibandingkan dengan nama lainnya seperti Prabowo Subianto 21,5 % dan Anies R Baswedan 9,6%,” paparnya.

Di sisi lain, elektabilitas Prabowo unnggul di Kalimantan Timur, disusul Ganjar di posisi kedua dan Anies di posisi ketiga.

“Prabowo Subianto menjadi yang paling tinggi dipilih masyarakat dengan 29,3%, sementara di urutan kedua ada nama Ganjar Pranowo dengan 19,9% unggul tipis dari Anies Baswedan yang dipilih oleh sebanyak 18%,” pungkasnya.

Sebagai informasi, survei capres di NTT dan Kaltim dilaksanakan pada 4 sampai 12 Maret 2022 dengan total 1.600 responden melalui wawancara tatap muka. Margin of error survei ini antara 2,97% hingga 3,4%.

Sementara di Jateng, survei dilakukan pada 14 sampai 19 Februari 2022 dengan 1.090 responden melalui wawancara tatap muka. Margin of error survei ini berkisar 2,97%.

Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling. Para responden diberi pertanyaan ‘Jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan Bapak/Ibu/Saudara pilih sebagai Presiden’.

 

Atta Kharisma – detikJateng
Foto: Dok. detikcom
Sumber: Detik.com

Survei Charta Politika: Mayoritas Warga Jateng Setuju Pemilu 2024

Jakarta, Beritasatu.com – Charta Politika Indonesia menyampaikan rilis survei bertajuk Laporan Survei Jawa Tengah: Survei Preferensi Sosial dan Politik Masyarakat Tahun 2022. Salah satu temuan yang diungkapkan dalam rilis tersebut yakni mayoritas warga Jawa Tengah (Jateng) setuju Pemilu 2024.

Saat survei, para responden ditanya soal setuju atau tidaknya mereka dengan pelaksanaan pemilihan umum legislatif, presiden-wakil presiden, serta kepala daerah secara serentak pada tahun 2024. Diungkapkan, ada 73,1% responden di Jateng yang setuju terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.

Awalnya, para responden ditanya soal pengetahuan mereka mengenai Pemilu 2024. Dipaparkan, ada 56% responden masyarakat yang mengetahui pelaksanaan Pemilu 2024, sementara 44% lainnya tidak mengetahui.

Mereka yang mengetahui Pemilu 2024 lalu ditanya soal kesetujuan mereka terhadap pelaksanaan Pemilu 2024. Dari pertanyaan tersebut, diperoleh angka responden sebanyak 73,1%. Sementara itu, ada 24,6% responden yang menyatakan tidak setuju terhadap pelaksanaan Pemilu 2024, sedangkan 2,3% responden tidak tahu/tidak menjawab.

“Pada masyarakat yang mengetahui pelaksanaan Pemilu pada 2024 mendatang, mayoritas menyatakan setuju dengan pelaksanaan perhelatan tersebut,” tertulis dalam paparan rilis survei dari Charta Politika, dikutip Kamis (14/4/2022).

Diketahui, survei tersebut dilakukan pada 14-19 Februari 2022. Survei menggunakan multistage random sampling dengan jumlah sampel di Provinsi Jateng sebesar 1.090 Responden. Survei dilaksanakan melalui wawancara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat, dan margin of error +/- 2,97%.

 

Sumber: Beritasatu.com
Oleh : Muhammad Aulia / FFS
Foto: Antara

Survei Charta Politika: Gibran Rakabuming Calon Gubernur Jawa Tengah Terkuat

TEMPO.CO, Jakarta – Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menempati posisi pertama dalam survei Charta Politika soal elektabilitas calon Gubernur Jawa Tengah. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang belum menentukan pilihannya.

Gibran mengalahkan nama-nama lainnya untuk menjadi pengganti Ganjar Pranowo yang tak lagi dapat mencalonkan diri karena telah menjabat selama dua periode. Dalam rilis yang diterima Tempo, Gibran mendapatkan elektabilitas sebesar 28,5 persen. Dia bahkan mengalahkan Wakil Gubernur Jawa Tengah saat ini, Taj Yasin Maimoen, yang hanya memiliki elektabilitas 11,3 persen. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi berada di posisi ketiga.

“Dalam simulasi calon Gubernur Jawa Tengah, nama Gibran Rakabuming Rakamenduduki peringkat pertama dengan 28,5 persen masyarakat yang memilih namanya. Sementara nama selanjutnya adalah Taj Yasin Maimoen yang merupakan Wakil Gubernur Jawa Tengah saat ini dengan 11,3 persen. Sementara di urutan ketiga ada Hendrar Prihadi (Hendi) dengan 6 persen,” tulis rilis tersebut.

Hasil lengkap elektabilitas calon Gubernur Jawa Tengah versi Charta Politika:

1. Gibran Rakabuming Raka – 28,5 persen
2. Taj Yasin Mamimoen – 11,3 persen
3. Hendrar Prihadi (Hendi) – 6 persen
4. FX Hadi Rudyatmo – 3,7 persen
5. Sudirman Said – 3,6 persen
6. Achmad Husein – 3,4 persen
7. Rustriningsih – 2,2 persen
8. Komjen Condro Kirono – 1,7 persen
9. Lainnya – 2,7 persen
10. Tidak Tahu / Tidak Menjawab – 37 persen

 

Reporter: Fajar Pebrianto
Editor: Febriyan
Foto: ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

PDIP Dinilai Jadi Kunci Poros Koalisi pada Pemilu 2024

Setelah ada pernyataan tegas dari Jokowi untuk menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tepat waktu, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menilai partai politik akan mengalihkan fokusnya untuk mempersiapkan strategi pemenangan.

Meski telah banyak spekulasi pasangan capres-cawapres yang beredar, Yunarto menilai bahwa koalisi masih belum dapat diterka jika waktunya masih dua tahun menjelang pemilu.

Bahkan, koalisi yang sudah terbentuk di pemerintahan saat ini, juga tidak memberikan jaminan bahwa mereka akan kembali sejalan pada Pemilu 2024 mendatang. Jika melihat kebiasaan sebelumnya, koalisi baru akan terbentuk saat masa injury time, menjelang penutupan pendaftaran pasangan capres-cawapres.

“Jadi menurut saya, pola apapun masih mungkin terbentuk,” ujar Yunarto Wijaya kepada Katadata.co.id pada Selasa (12/4).

Untuk menentukan posisi capres dan cawapres, biasanya akan ditentukan melalui tawar-menawar mahar di belakang panggung dan logika berbagi kekuasaan yang dijanjikan. Oleh karena itu, saat ini masih cukup jauh jika membahas mengenai peta koalisi partai politik.

Namun jika berbicara soal poros koalisi, Yunarto melihat peluangnya terbuka berdasarkan tiga calon terkuat dari hasil survei. Selain itu, juga bergantung kepada cara partai memainkan keunggulannya.

“Menurut saya, penentu utamanya, game changer-nya ada di PDIP,” ucapnya. Menurutnya PDIP kerap mempromosikan Ketua DPR Puan Maharani, tetapi di sisi lain memiliki Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang kerap berada di tiga teratas dalam beberapa survei capres.

Yunarto menilai, jika PDIP sudah memutuskan capres yang akan diusung, maka pola koalisi akan mulai terlihat.

Mengenai nama capres, berbagai survei menyebutkan ada tiga nama yang menempati peringkat teratas selain Ganjar Pranowo adalah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan; dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Dalam survei terbaru dari Saiful Mujani Research Consulting (SMRC), Ganjar memperoleh elektabilitas tertinggi dengan 18,1%, kemudian Prabowo pada 17,6%, dan Anies mencapai 14,4%.

Meski sudah ada ketegasan dari Presiden Jokowi mengenai isu penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode, Yunarto tetap mengingatkan bahwa wacana tersebut bukan berarti sepenuhnya mereda. Sebab, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) belum memberikan pernyataan resmi secara institusional.

Sebagai lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki otoritas untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) untuk mengakomodir wacana penundaan pemilu, maupun presiden menjadi tiga periode.

“Bahkan ketika presiden tidak setuju pun, mereka tetap bisa mengamandemen karena otoritasnya ada di tangan mereka,” ujarnya.
Termasuk setelah Fraksi PDIP menarik diri dari usulan amandemen UUD 1945, menurut Yunarto tetap tidak cukup memberikan jaminan untuk membatalkan wacana penundaan pemilu dan penambahan periode jabatan presiden ke depannya.

Hal itu disebabkan dinamika dalam politik yang kerap kali terjadi. Oleh sebab itu, Yunarto berharap MPR berani memberikan sikap resmi secara kelembagaan dengan menyatakan secara tegas menolak wacana tersebut. Bukan hanya perwakilan fraksi atau daerah.

“Bikin saja konferensi pers semua fraksi ditambah DPD. Saya pikir selesai sudah isu ini,” katanya.

Dalam sepekan lalu, sudah dua kali Jokowi memberikan pernyataan untuk menolak isu penundaan pemilu dan penambahan periode jabatan presiden. Pertama, teguran kepada menterinya untuk berhenti membahas wacana tersebut. Kedua, ketika meminta menteri memberi tahu masyarakat bahwa pelaksanaan pemilu tetap sesuai jadwal, yaitu 14 Februari 2024.

Selain itu, ditambah lagi dengan pelantikan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Jadi dari sisi komunikasi, menurut Yunarto sikap dari Jokowi sudah cukup tegas. Namun perlu juga memperhatikan konsistensi sikap dari presiden, serta bagaimana para menteri menerjemahkan perintahnya.
“Kalau masih ada yang berbicara seperti itu, ketahuan bermanuver seperti itu, kalau tidak dicopot atau minimal diberikan teguran, artinya tidak ada action yang konkrit,” ujar Yunarto.

Walaupun tidak ada jaminan, Yunarto melihat masyarakat juga dapat mulai memindahkan fokusnya, seperti mengevaluasi kinerja pemerintah, atau membahas harga bahan bakar minyak (BBM) yang baru-baru ini meningkat. Bisa juga membahas sosok calon presiden (capres) yang akan datang. “Dan fokus kita tentang pemilu pun sudah jelas, tanpa Jokowi,” katanya.

Reporter: Ashri Fadilla
Editor: Aryo Widhy Wicaksono
Foto: Ajeng Dinar Ulfina | KATADATA

Jokowi Dinilai Harus Konsisten, Copot Menteri yang Tetap Dorong 3 Periode

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyebut pernyataan Jokowi soal penolakan rencana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan sudah cukup jelas.

Dalam sepekan, Jokowi sudah dua kali memberikan pernyataan terkait penolakan perpanjangan jabatan. Pertama kepada para menteri dan jajarannya, dan yang kedua, lewat pengumuman sebelum rapat persiapan pemilu 2024. Sehingga, menurut Yunarto, dari sisi komunikasi, pernyataan Jokowi sekarang sudah cukup tegas.

“Dari statement (soal tolak penundaan pemilu) sudah clear, bahasa simboliknya ada rapat persiapan pemilu 2024, dan pelantikan anggota KPU dan Bawaslu,” tuturnya kepada kumparan, Senin (11/4).

Jokowi pun diminta konsisten dengan memberikan sanksi tegas kepada menteri dan jajarannya di Kabinet Indonesia Maju yang masih mendorong 3 periode jabatan presiden.

“Tapi untuk membuktikan bahwa Jokowi konsisten, harus tegas menegur dan mencopot menteri-menteri yang dorong 3 periode,” tegasnya.

Yunarto menambahkan, pengawasan juga harus ditujukan kepada para pemangku kebijakan di lembaga legislatif. Yaitu, MPR, DPR dan DPD sebagai otoritas yang dapat melakukan amandemen UUD 1945.

“Karena tanpa persetujuan Jokowi pun mereka bisa saja melakukan itu, yang harus diingat kalau perpanjangan itu terjadi, yang menikmati tidak hanya presiden dan kabinet tapi anggota DPR dan DPD juga akan menikmati,” tuturnya.

“Sehingga sudah benar para massa demonstrasi bergerak pindah dari Istana ke DPR karena di sana bola panas bergulir. Apakah statement Jokowi bisa diteruskan DPR dan DPD untuk memastikan tidak ada lagi wacana ini,” tandasnya.

 

Sumber: kumparanNEWS
Foto : Muhammad Fadli Rizal/kumparan

E-Voting di Pemilu 2024, Yunarto Wijaya: Bisakah Lebih Mudah dan Murah?

MENTERI Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Jhonny G Plate mengusulkan pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan secara e-voting. Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, mengatakan usulan itu bisa terpenuhi asalkan KPU telah melalui beberapa prasyarat.

Yang pertama, kata Yunarto, e-voting pemilu 2024 harus dipastikan tidak melanggar hukum prinsip pemilu. Artinya, kerahasiaan data jharus dijaga.

“Jangan sampai membuat adanya potensi kecurangan menjadi lebih terjadi dan apakah perangkat infrastruktur nya sudah siap atau tidak?,” ungkap Yunarto kepada Media Indonesia, Minggu (27/3),

Kemudian, Yunarto menegaskan dengan adanya e-voting jangan sampai partisipasi masyarakat menurun lantaran ketidaksiapan infrastruktur dan sistim e-voting.

“Terakhir, harus dipastikan juga e-voting ini tujuan awalnya untuk membuat pemilu lebih mudah dan murah. Apakah bisa dipastikan bisa lebih murah dan mudah? Niatnya bisa mengecilkan logistik, apakah bisa?,” tegasnya.

“Jika 3 syarat ini blm terpenuhi, artinya belum saatnya kita melakukan pemilu e-voting,” tambahnya.

Yunarto pun membeberkan sejauh ini belum ada pihak yang melakukan riset terkait e-voting pada pemilu di Indonesia. Soal internet di Tanah Air sendiri yang belum merata, tentu bakal jadi kendala.

“Saya berharap ide ini ketika digulirkan disertai riset dan simulasi dan hitung-hitungan yang menjelaskan bahwa ini akan memudahkan dan lebih mudah,” harapnya.

Yunarto pun mengusulkan agar sistim e-voting ini segera dibuatkan payung hukum yang kuat. Sejauh ini, kata Yunarto, baru ada penjelasaan mengenai sirekap atau penghitungan oleh elektronik bukan pemilihan secara elektronik.

(OL-6)
sumber : Mediaindonesia.com
foto : MI/TOSIANI