Capres Alternatif: Siapa Kandidat Kuat Selain Prabowo, Ganjar, dan Anies?

TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah survei menunjukkan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menduduki elektabilitas tiga teratas sebagai calon presiden atau capres potensial menuju pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Namun, selain tiga tokoh tersebut, hasil sigi sejumlah lembaga survei juga memotret calon-calon potensial lainnya.

Survei Charta Politika pada 20-24 Maret 2021, dalam simulasi 12 nama, elektabilitas Prabowo, Ganjar, dan Anies menjadi tiga teratas. Prabowo Subianto 19,6 persen, Ganjar Pranowo 16 persen, dan Anies Baswedan 12,6 persen. Di bawahnya ada Sandiaga Uno dengan 9,3 persen, dan Ridwan Kamil 8,1 persen.

“Lima besar tokoh dengan elektabilitas tertinggi ini, tiga sosok calon kepala daerah dan dua sosok menteri. Mereka sekaligus figur-figur yang akan diuji kapasitasnya baik sebagai kepala daerah maupun menteri,” ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, akhir Maret 2021.

Selain lima nama tersebut, kata Yunarto, ada calon-calon kuda hitam yang cukup menonjol. Di antaranya Menteri Sosial Tri Rismaharini (5,3 persen), Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (4,8 persen), dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md (3,8 persen). “Tiga nama ini muncul, melonjak cukup tajam,” ujarnya.

Kemudian di bawah mereka ada Erick Thohir 2,1 persen, Moeldoko 1,3 persen, Puan Maharani 1,2 persen dan Gatot Nurmantyo 0,6 persen. Sisanya, 15,2 persen tidak tahu/tidak jawab. Survei melibatkan 1.200 responden melalui wawancara telepon. Metode yang digunakan yakni stratified dengan pengacakan sistematis. Charta Politika mengklaim margin of error survei 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Sekitar dua bulan sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei pada 25-31 Januari 2021. LSI melakukan simulasi tertutup dengan 10 nama, Pada simulasi tertutup 10 nama, hasilnya Prabowo Subianto paling unggul dengan 26 persen, kemudian Ganjar Pranowo 15,4 persen, dan Anies Baswedan 13,3 persen.

Selanjutnya, ada Sandiaga Salahudin Uno 10,4 persen, Ridwan Kamil 7,5 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 6,2 persen, Khofifah Indar Parawansa 4,4 persen, Gatot Nurmantyo 2,6 persen, Puan Maharani 1,1 persen, dan Budi Gunawan 0,6 persen. Adapun yang belum menjawab 12,6 persen. Survei LSI melibatkan 1.200 responden dengan metode multistage random sampling, margin of error 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Teranyar, Indikator Politik Indonesia merilis survei pada Mei lalu. Survei dilakukan menggunakan metode simple random sampling yang dilakukan terhadap 1.200 orang pada 13-17 April 2021. Indikator mengklaim survei ini dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 2,9 persen.

Indikator melakukan simulasi semi terbuka dengan 17 nama. Hasilnya, Ganjar Pranowo menempati posisi teratas dengan 15,7 persen, Anies Baswedan 14,6 persen dan Prabowo Subianto 11,1 persen.

Di bawah tiga besar itu, capres 2024 potensial lainnya; Ridwan Kamil 10 persen, Sandiaga Salahuddin Uno 8,1 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 6,4 persen, Puan Maharani 2,9 persen, Khofifah Indar Parawansa 2,8 persen, Airlangga Hartarto 1 persen, Gatot Nurmantyo 0,9 persen, Mahfud Md 0,6 persen, Erick Thohir 0,6 persen, Tito Karnavian 0,5 persen, Ma’ruf Amin 0,3 persen, Bambang Soesatyo 0,2 persen, Muhaimin Iskandar 0,1 persen, Budi Gunawan 0,0 persen. Sisanya, sekitar 24,1 persen masih belum menjawab.

 

DEWI NURITA

Sumber: Tempo.Co
Sumber foto: Tempo/Rezki Alvionitasari.

Survei Charta Politika: TNI dan Presiden Jadi Lembaga Paling Dipercaya

Jakarta, Beritasatu.com – TNI dan Presiden menjadi lembaga tinggi negara yang paling dipercaya masyarakat. Hal itu terungkap dalam temuan survei nasional terkait kepercayaan terhadap lembaga tinggi negara yang dilakukan Charta Politika Indonesia.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan, ada 7,2 persen masyarakat yang sangat percaya dan 77,1 persen cukup percaya pada TNI. Kemudian presiden ada di urutan kedua dengan persentase 5,9 persen masyarakat sangat percaya dan 77,3 persennya cukup percaya.

“Presiden dan TNI dinilai responden sebagai lembaga tinggi negara yang paling dipercaya,” ujar Yunarto melalui keterangan tertulis, Selasa (30/3/2021).

Posisi ketiga ada Polri yang menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat dengan 5,5 persen sangat percaya dan 65,3 persen cukup percaya. Kemudian disusul KPK di posisi keempat dengan persentase 6,4 persen masyarakat cukup percaya.

“KPK 66,1 persen masyarakat cukup percaya,” kata Yunarto.

Sementara itu, MPR 2,6 persen sangat dipercaya, Kejaksaan Agung 2,3 persen sangat dipercaya dan DPR 1,6 persen sangat dipercaya.

Metode survei yang digunakan metode sampling pengacakan sistematis sebanyak 1.200 responden. Toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan pada 20-24 Maret 2021. Responden merupakan warga negara Indonesia yang berusia di atas 17 tahun.

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Isu Reshuffle Menguat, Risma-Sandiaga Uno Dinilai Berpotensi Kuat Masuk Kabinet

Jakarta – Isu santer reshuffle semakin mengemuka usai Presiden Jokowi melakukan rapat tertutup bersama Wapres Ma’ruf Amin. Siapa saja nama-nama yang akan masuk kabinet Jokowi?
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya mengamati kemungkinan sejumlah opsi yang mungkin terjadi dalam reshuffle kali ini. Ia menilai kursi Menteri Sosial (Mensos) dan Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) tentunya akan diisi oleh wajah baru.

“Pertama sudah pasti pos yang absolut sudah diganti. Pos dari Menteri KKP dengan pos dari Mensos. Pertanyaannya adalah yang menarik apakah akan berasal dari partai yang sama atau tidak,” ujar Yunarto saat dihubungi, Senin (21/12/2020).

Yunarto menyebut potensi reshuffle dapat menimpa kementerian lain, seperti Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Agama, hingga Menteri Pariwisata. Sebab, ia menyebut menteri tersebut cenderung dianggap kontroversial oleh publik.

“Nah posisi menteri-menteri lain kan sering dianggap kontroversial kan seperti, atau dianggap cukup lemah ya seperti menteri perdagangan, lalu kemudian menteri kesehatan, ya itu, atau menteri agama. Nah itu menteri-menteri yang menurut saya cukup rentan untuk bisa saja dilakukan reshuffle,” kata Yunarto.

“Tapi tetap dugaan saya ada di wilayah itu, Mendag atau Menteri apa lagi tadi, Menteri Pariwisata misalnya. Dan menteri, apa tadi, Menkes. Nah itu yang mungkin,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Yunarto menduga akan muncul penambahan kursi wakil menteri. Ia menilai hal itu akan dapat terjadi di ranah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Saya duga akan ada penambahan wamen juga di pos tertentu sebagai bentuk penguatan. Contoh misalnya di menteri pendidikan banyak kritik tapi di sisi lain orang melihat potensi Nadiem juga cukup bagus tapi butuh waktu lebih lama dan butuh backup dari orang yang dianggap lebih senior atau berlatar belakang politik kuat ya,” tuturnya.

Sementara untuk posisi Menteri KP, Yunarto menilai akan sangat masuk akal jika Wamenhan Wahyu Sakti Trenggono mengisi posisi itu. Terlebih, Trenggono juga dianggap memiliki kedekatan dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Jadi prediksi Mas Trenggono yang banyak disebutkan namanya belakangan akan menjadi Menteri KKP sangat masuk akal untuk ditempatkan di situ karena selain dia bisa dianggap profesional, tapi di sisi lain juga memiliki kedekatan dengan Prabowo. Jadi mungkin saja ada restu juga dari prabowo untuk menggantikan kader Gerindra di situ,” katanya.

Lebih lanjut Sandiaga Uno juga disebut bisa masuk ke kabinet Jokowi menempati posisi Menteri Pariwisata. Sebab, Sandiaga Uno berasal dari Partai Gerindra serta dinilai memiliki modal politik yang kuat.

“Kader pengganti Gerindra saya pikir suka atau tidak, yang populer, punya latar belakang pengusaha atau profesional seperti saya bilang, kekuatan modal politik punya, Sandiaga Uno sebetulnya. Entah dia bisa ditempatkan di pos ekonomi misalnya pos ya g membutuhkan apa ya kreativitas dan kemampuan manajerial baik seperti Menparekraf misalnya,” ujar Yunarto.

Selain itu, Yunarto melihat Wamen BUMN Budi G Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo memiliki kinerja baik. Menurutnya, ada potensi salah satu dari mereka bisa menempati kursi menteri.

“Lalu saya menduga nama besar Tiko dan Budi Sadikin membuat salah satunya bisa menempati pos menteri. Tapi saya nggak tahu. Yang beredar menkes, seperti kita tahu ya,” tuturnya.

Kemudian, nama Mendag ke-28 RI, Lutfi dan Kadin Rosan Roeslani disebut berpotensi masuk menjadi Menteri Perdagangan. Terlebih, kedua nama itu juga sudah dikenal baik oleh publik.

“Ada nama-nama besar seperti Rosan atau Lutfi misalnya, yang kita kemarin sempat membantu Jokowi tapi nama besarnya sebagai Kadin gitu kan dan sebagai pengusaha cukup dikenal baik termasuk oleh jaringan politik,” ujarnya.

Dihubungi secara terpisah, pengamat politik dari UIN, Adi Prayitno menilai Jokowi akan me-reshuffle menteri lain selain Mensos dan Menteri KP. Khususnya menteri yang berkaitan langsung dengan penanganan serta dampak pandemi COVID-19.

“Kalau prediksi umum kan mereka adalah menteri-menteri yang berkait langsung dengan penanganan dan dampak Corona, kesehatan, tim ekonomi, terus pendidikan, sama ketenagakerjaan. Empat kementerian ini yang sering mendapat sorotan perbincangan,” ungkap Adi.

Adi bahkan menduga Jokowi berpotensi melakukan reshuffle terhadap menteri yang berasal dari kalangan profesional. Menurutnya, hal ini dilakukan guna mengurangi konflik internal di antara para parpol koalisi.

“Saya sih menduga, kalau mau cari aman, terutama tentang stabilitas politik. Yang mesti di-reshuffle adalah menteri yang tidak punya backup politik atau mereka yang tidak mempunyai afiliasi dari parpol tertentu. Jadi itu yang paling aman dan paling nyaman lah untuk dilakukan reshuffle. Untuk kurangi konflik internal,” tuturnya.

 

 

Rahel Narda Chaterine – detikNews

Foto: Kabinet Indonesia Maju (BPMI Setpres)

UPH Undang Profesional Milenial Di Career Talk

 

UPH menggelar Career Talk dengan tema ‘Are You Ready for the Disruptive Era?’ dengan menghadirkan para narasumber berpengalaman dari berbagai bidang seperti pendidikan, politik, hingga entertainment, Kampus UPH, Karawaci, Senin 27 Januari 2020. Para pembicara diantaranya Direktur PT Astra Int. Tbk. Paulus Bambang W.S. , Executive Director Charta Politika Indonesia & Co Founder of Asumsi.co Yunarto Wijaya, CEO of Kitong Bisa Foundation & Staff Ahli Presiden Jokowi Billy Mambrasar, TV Host, Mc, Entrprenuer Choky Sitohang, dan Professor dari IPMI International Business School Prof.Roy Sambel bersama dengan Direktur Kemahasiswaan UPH Andry Panjaitan.

 

 

BeritaSatu Photo / Emral Firdiansyah

Tantangan Nyata Erick bukan Utak Atik Direksi tapi Jiwasraya

PENGAMAT Politik Yunarto Wijaya menyebut tantangan paling nyata dan menentukan keberhasilan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN adalah penyelesaian kasus Jiwasraya.

Penyelesaian kasus ini akan memperlihatkan kemampuan Erick dalam melakukan manajemen risiko dan itu menentukan langkah-langkah besar lain di BUMN berikutnya.

“Tantangan nyata @erickthohir yang langsung berurusan dengan org banyak adalah kasus jiwasraya, bakal keliatan kemampuan dia utk melakukan manajemen resiko. This is more challenging than just kotak kotik komisaris dan direksi,” kata Yunarto melalui akun twitternya @yunartowijaya, Selasa (10/12).

Yunarto berharap Erick tidak berupaya mencari pembenaran atau alasan untuk tidak menyelesaikannya.

“Masalah mismanajemen atau apa pun itu yang mungkin saja terjadi sekian lama di waktu-waktu lalu bukan berarti masalah tidak diselesaikan,” kata Yunarto.

Diketahui, masalah keuangan Jiwasraya bermula ketika perseroan menunda pembayaran klaim produk saving plan yang dijual melalui tujuh bank mitra (bancassurance) senilai Rp802 miliar per Oktober 2018. Di tengah penyelesaian kasus Jiwasraya, Kementerian BUMN justru melaporkan indikasi kecurangan dalam tubuh Jiwasraya ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pasalnya, Kementerian BUMN mengetahui sejumlah aset perusahaan yang diinvestasikan secara tidak hati-hati (prudent). Selain itu, Jiwasraya juga sempat mengeluarkan produk asuransi yang menawarkan imbal hasil (return) cukup tinggi kepada nasabah.

Hal inilah yang membuat Jiwasraya mengalami tekanan likuiditas beberapa waktu terakhir sehingga terpaksa menunda pembayaran klaim kepada nasabahnya. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mensinyalir investasi Jiwasraya banyak ditaruh di saham-saham gorengan.

Erick sudah berjanji untuk menyelesaikan kasus ini.

“Harus cari jalan,” kata Erick saat ditanyai presenter Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa beberapa waktu lalu.(OL-5)

 

Thomas Harming Suwarta 
Foto: MI/Ramdani

Diberhentikan sebagai Kapolri, Tito Karnavian Calon Mendagri

Jakarta – Diberhentikan dari posisi Kapolri, Jenderal Tito Karnavian disebut-sebut akan masuk kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Tito diprediksi akan mengemban tugas sebagai menteri dalam negeri (mendagri).

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya memberikan analisis soal posisi Tito. Ini melihat background Tito sebagai jenderal akademisi.

“Kalau kita lihat sosok Tito pertama dia PhD, jenderal akademis, dan seorang pemikir dan paling penting pengalaman dia 3 tahun 4 bulan apa sih yang paling terlihat? Tidak ada Kapolri yang menghadapi peristiwa politik sebesar yang dihadapi Tito Karnavian,” ungkap Yunarto saat dihubungi, Selasa (22/10/2019).

“Mulai dari pilkada serentak, Pilkada DKI yang membawa isu sangat sensitif di wilayah keamanan, dan terakhir di Pemilu 2019. Belum lagi isu terkait netralitas dari Polri,” imbuhnya.

Dari pengalaman yang dimiliki Tito, Yunarto menilai pos kementerian yang paling cocok untuk eks Kapolda Metro Jaya itu adalah memimpin Kemendagri. Apalagi Tito sangat expert menghadapi persoalan keamanan yang memang menjadi salah satu sektor Kemendagri yang perlu diurus.

“Dengan pengalaman Pak Tito sebagai kapolda, menghadapi pilkada, saya meyakini beliau sangat mengerti mengenai karakter dari potensi konflik dalam pemilu, aspek legal dalam pilkada dan pemilu, bagaimana koordinasi dan komunikasi dengan kepala daerah,” sebut Yunarto.

 

Elza Astari Retaduari – detikNews
Foto: Andhika Prasetia/detikcom

Yunarto: Masuknya Prabowo Cerminan Gaya Kepemimpinan Jokowi

Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengingatkan Presiden Joko Widodo akan bahaya memudarnya loyalitas partai koalisi dengan mengakomodasi pemimpin oposisi, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, sebagai menteri kabinet. Menurut Yunarto, partai koalisi memaklumi dengan keterpaksaan kehadiran Gerindra ke dalam kabinet.

“Dalam konteks bagi-bagi kekuasaan, tentu partai koalisi kecewa, apalagi mereka telah berjuang, tetapi pada akhirnya jatah kursinya berkurang atau tidak dapat sama sekali,” ujar Yunarto di Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Yunarto menilai masuk Gerindra ke koalisi jelas mempengaruh soliditas dan loyalitas partai koalisi terhadap Jokowi. Hal ini, kata dia, sudah tampak dari pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyatakan akan menjadi oposisi jika tidak ada partai yang menjadi oposisi.

“Pernyataan Pak Surya Paloh tentunya bentuk penolakan terhadap masuk Gerindra ke koalisi. Partai koalisi lain juga mungkin kecewa dan tidak nyaman dengan kehadiran Gerindra, tetapi mereka memaklumi dengan keterpaksaan,” ungkap dia.

Menurut Yunarto, apa yang terjadi saat ini menunjukan gaya politik Jokowi yang bersifat akomodatif dan tidak menginginkan adanya konflik. Gaya politik akomodatif ini bisa menjadi aset sekaligus menjadi beban bagi Jokowi.

“Menjadi beban jika kabinet hanya jadi tempat untuk menampung orang dari partai oposisi tanpa memperhatikan kapasitas, kualitas dan integritas dari orang-orang yang menjadi menteri. Menjadi aset jika orang-orang yang menjadi menteri merupakan orang yang berkualitas, punya kapasitas dan integritas,” jelas dia.

Pekerjaan rumah terbesar Jokowi dalam lima tahun mendatang, lanjut dia, adalah memastikan soliditas dan loyalitas partai koalisi. Menurut dia, salah satu caranya adalah menunjukan kinerja yang baik.

“Para menterinya harus bekerja sesuai dengan target dengan kerja-kerja yang terukur, realistis dan berdampak pada kepentingan masyarakat. Jika kinerja Jokowi dan para menterinya bagus, maka kepuasan publik akan tinggi terhadap Jokowi. Kalau kepuasan publik tinggi, tentu partai juga akan loyal dan takut keluar koalisi karena kepuasan publik yang tinggi terhadap Jokowi akan berdampak positif secara elektoral terhadap partai,” pungkas Yunarto.

 

 

Sumber: Suara Pembaruan
https://www.beritasatu.com/politik/581207/yunarto-masuknya-prabowo-cerminan-gaya-kepemimpinan-jokowi

Foto: Beritasatu Photo / Carlos KY Paath

Menyoal Kepemimpinan Jokowi

Sering kita mendengar celetukan bernada sinis yang menyebut SBY itu pemimpin politik yang lamban, namun tak jarang pula kita mendengar decak kekaguman yang dengan gamblang mengatakan SBY adalah pemimpin politik yang matang dalam mengambil keputusan. Pola senada kerap kita dengar manakala orang membicarakan para Presiden Indonesia lainnya, dari mulai Soekarno hingga Jokowi.

Lebih daripada itu, kita juga kerap membaca berbagai ulasan yang melakukan pengandaian. Contohnya, “Kalau presidennya saat ini Gus Dur, kelompok minoritas akan dilindungi penuh oleh negara” atau “Kalau saja Jokowi yang jadi presiden sejak 2004 lalu, kesenjangan infrastruktur antarwilayah tak separah saat ini.”

Dan, tak sedikit dari kita, termasuk saya, sering tergoda untuk mengaitkan personalitas pemimpin politik dengan potensi keberhasilan kepemimpinannya. Pernyataan-pernyataan seperti “Kita butuh presiden yang tegas agar Indonesia kembali berjaya” atau “Kita butuh pemimpin yang kuat agar stabilitas terjaga” terdengar akrab di telinga kita, bukan?

Pokok pesan dari ilustrasi di atas adalah, pertama, kita mudah larut dalam simplifikasi dalam menilai kepemimpinan seorang presiden. Untuk sebagian ini bersumber dari preferensi yang terbentuk, dan untuk sebagian lagi karena peran media yang getol melakukan personalisasi nilai politik.

Celakanya, preferensi tersebut bersifat labil. Tak sedikit yang kini mengidolakan atau sekurang-kurangnya mengagumi Jokowi dulunya juga bersikap yang sama terhadap SBY. Persis sebaliknya, ada pula yang awalnya antusias dengan kemunculan Jokowi tetiba merasa rindu pada kepemimpinan ala SBY yang memberi impresi kuat pada keteraturan atau juga kepada Gus Dur yang memberi impresi siap bersikap frontal terhadap para ‘penumpang gelap’ reformasi.

Kedua, personalitas dan gaya kepemimpinan seorang presiden sering kali dibekukan. Dalam hal ini, misalnya, Jokowi kerap diidentikkan dengan pemimpin yang tak tegas atau SBY lekat dengan asosiasi figur yang sabar.

Namun, dalam momen-momen tertentu, Jokowi nyatanya bisa unjuk diri sebagai seorang pemimpin yang (bisa) tegas, pun SBY bisa menunjukkan kegeramannya secara terbuka. Adanya pergeseran sikap sering mengagetkan dan berujung pada satu dari dua kemungkinan berikut ini: menilainya sebagai pencitraan atau menganggapnya sebagai moment of truth: watak asli yang terungkap.

Ketiga, simplifikasi dan pembekuan karakter merupakan konsekuensi logis dari pengabaian terhadap konteks. Studi-studi kepemimpinan politik kontemporer telah menegaskan pentingnya untuk mempertimbangkan konteks. Ini bukan berarti personalitas tak penting. Saya lebih memahami adanya interaksi antara keduanya. Dan, atas dasar inilah saya hendak mendiskusikan kepemimpinan politik Jokowi sebagai presiden.

Lintasan Politik

Konteks yang saya maksud di sini mencakup dua hal: Posisi Jokowi dalam arus utama gagasan politik dan pembangunan, serta posisinya dalam kekuatan politik. Dari sisi gagasan utama politik, Jokowi menawarkan pembaruan. Ia hendak merekonstruksi (politik) pembangunan sekurangnya melalui tiga gagasan.

Pertama, ia mengusung gagasan pembangunan untuk semua, utamanya memberi atensi khusus pada kelompok masyarakat dan atau wilayah yang selama ini relatif terabaikan. Dan, belakangan ini terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik dan pembiayaan lebih untuk pendidikan (KIP) dan kesehatan (KIS). Kedua, ia berkomitmen mereformasi birokrasi. Belakangan, terlihat fokusnya pada kemudahan pada berinvestasi dan berusaha. Ketiga, ia menggaungkan janji lama tentang kedaulatan ekonomi, politik, dan pembangunan kepribadian bangsa (berdikari).

Gagasan tersebut dianggap sebagai sebuah ‘kebaruan’. Ia diterima publik karena mendobrak ‘kesepakatan diam-diam’ di kalangan elite politik bahwa gagasan-gagasan tersebut tak mungkin dilakukan, setidaknya untuk saat ini.
Bagi Jokowi, pemerataan tidak harus menunggu kekuatan ekonomi mencukupi lebih dahulu. Sebaliknya, ia beragumen, pemerataan (infrastruktur fisik) merupakan jalan membangun kekuatan ekonomi.

Bagi Jokowi, birokrasi tak boleh lagi menyandera publik, ia harus benar-benar jadi pelayan publik. Dan, Jokowi menilai pergaulan antarbangsa harus bertumpu pada identitas nasional yang kuat.

Terkait posisinya dalam kekuatan politik di periode pertama, Jokowi adalah bagian dari kelompok politik yang selama 10 tahun terakhir ini menjadi oposisi. Lebih penting dari itu, pemerintahannya merupakan memiliki kekuatan minoritas di ranah legislatif pada awal kekuasaannya.

Dan, sebagai outsider dalam banyak segi, Jokowi tak bisa mengontrol partai yang menyalonkan dirinya (PDIP) dan relasinya dengan partai pendukung masih berupaya menemukan relasi yang tepat. Ini ada kaitannya dengan posisinya yang bukan ketua partai dan sekaligus ini menjadi pembeda dengan tiga presiden sebelumnya (SBY, Megawati, dan Gus Dur).

Sebagai bonus sekaligus beban, Jokowi memiliki pendamping yang sangat lincah bermanuver dan sekaligus memiliki modal sosial politik yang kuat: Jusuf Kalla. Karakter Kalla yang agresif konon menjadi salah satu alasan SBY memilih cawapres lain pada periode keduanya.

Ketika pemerintahan baru seumur jagung, Jokowi dihadapkan rangkaian ‘pukulan ganda’: Keharusan menaikkan harga BBM, kemelut yang mendera KPK, keriuhan di legislatif, ekonomi global yang mengalami pelambatan. Ketiga hal ini juga pernah dialami SBY.

Bedanya, Jokowi tak berkesempatan ikut menikmati dukungan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kala itu, harga-harga komoditas unggulan ekspor (seperti sawit, batubara, coklat, dan lainnya) sedang mengalami masa peak-nya di pasar internasional.

Situasi yang paling membedakan dengan pengalaman-pengalaman presiden sebelumnya setidaknya terkait pada tiga hal berikut ini. Pertama, intensitas politik identitas yang begitu tinggi dan pada saat yang bersamaan Jokowi dibingkai sebagai sosok nasionalis abangan. Ini situasi yang bahkan tak dirasakan Megawati ketika menjadi presiden.

Kedua, peran media dan media sosial yang begitu besar terutama dalam mereduksi secara gila-gilaan berbagai persoalan, sehingga terkesan selalu ada solusi mudah untuk tiap persoalan yang dihadapi pemerintah. Ketiga, disrupsi teknologi yang muncul belakangan mengubah lanskap persaingan usaha di dalam negeri, termasuk mulai menguatnya kecenderungan otomotisasi di sektor manufaktur.

Manuver Kepemimpinan

Dihadapkan pada situasi seperti yang diuraikan di atas, di satu sisi, Jokowi menunjukkan kemampuannya beradaptasi dan bersikap fleksibel. Tidak seperti Gus Dur yang semakin nge-gas ketika diserang lawan dan teman-teman politiknya, Jokowi pada beberapa aspek mengambil sikap seperti SBY.

Jokowi mengembangkan politik akomodatif. Meski tak selalu efektif, Jokowi benar-benar memaanfaatkan apa yang disebut Chaisty dkk (2012) dengan istilah “perangkat eksekutif”. Dus, dari mulai mendistribusikan kursi menteri, menyediakan anggaran kementrian, menggelontorkan pork barrel, melakukan pertukaran kebijakan dengan partai koalisi maupun oposisi, hingga pemberian pengaruh dilakoninya.

Namun di sisi lain, Jokowi juga melakukan perubahan gaya berpolitik dengan semangat ‘membongkar’. Representasi terbaiknya terlihat pada pembubaran Petral, divestasi saham Freeport, dan pengalihan operasi ke Pertamina untuk setiap kilang minyak yang sudah habis masa kontrak karyanya dengan korporasi minyak asing. Meski demikian, Jokowi sering kali belum dianggap berhasil dalam hal reforma agraria dan mengakhiri diskriminasi beribadah.

Terkait dengan hal tersebut, di satu sisi, Jokowi tampil sebagai figur yang bersedia mendengar masukan dari berbagai pihak dan siap mengakomodasi kepentingan mereka. Ini tak jarang membuat kebijakan yang sudah dirilis segera ditunda atau dibatalkan. Contoh terbaru soal penundaan soal pengenaan pajak pada penjualan daring. Namun, harus pula ditegaskan, Jokowi dapat dikatakan relatif mandiri dalam pengambilan keputusan.

Dan, hal itu ada kaitannya dengan sikapnya yang bisa juga, sebut saja, kukuh pada pendirian, jika tak mau disebut keras kepala. Ini, umpamanya, pada pendiriannya yang meyakini bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur fisik harus diprioritaskan, meski ada biaya dan risiko politik yang ditanggungnya juga tinggi.

Dan, implikasi praktisnya, Jokowi semakin berorientasi pada output alih-alih pada proses yang ditandai adanya konsultasi dan persuasi dengan para pihak yang terkena dampak. Tak heran jika kemudian sebagian kalangan menjulukinya sebagai pemicu bangkitnya era new-developmentalism.

Kesan ini semakin diperkuat karena Jokowi dinilai oleh sebagian kalangan cenderung konservatif pada isu-isu demokrasi, kebebasan dan hukum. Ini bisa dilihat dari mulai soal keberpihakan pada KPK, mangkraknya penyelesaian beberapa kasus HAM masa lalu, kasus Novel Baswedan, isu ‘kriminalisasi’ berbasis UU ITE, RUU KUHP hingga sikap beberapa kementeriannya yang dianggap gemar mengunakan instrumen blokir dan sensor.

Di isu-isu ini, Jokowi menunjukkan posisinya tak banyak beda dengan arus utama politik para elite politik yang sudah lama mentas di panggung nasional. Menariknya, pada isu terbaru seperti menghidupkan kembali GBHN yang didukung banyak elite lama termasuk Megawati sekalipun, Jokowi secara lantang menyatakan posisinya di sisi publik yang menentang ide tersebut.

Sering kali orang juga melihat kebijakan dan pendekatan kepemimpinan jokowi dalam dua wajah output yang berbeda. Sebagai contoh, pertama, Jokowi amat bergairah mendorong berbagai program populis (KIP, KIS, PKH, dan juga berbagai program afirmasi untuk pondok pesantren dan belakangan KIP kuliah, Kartu Prakerja, Kartu Sembako sebagai contoh yang paling visual, dan populer). Namun, di sisi lain, Jokowi seperti terlihat ‘gelagapan’ dalam menyikapi kurang dana yang dialami BPJS.

Kedua, Jokowi bukanlah tipikal pemimpin dengan daya paksa tinggi dan intimidatif. Ia memimpin dengan memberi contoh dengan harapan anak buahnya mengikutinya. Konsekuensinya, sebagian dari bawahannya seringkali memanfaatkan hal ini sebagai ruang gerak untuk bekerja diluar arahan dan komitmen yang disepakati.

Di level atas, kita beberapa kali disuguhi moment kegaduhan internal di kabinet. Di level paling awam, bagaimana kita bisa melihat perilaku pengawalan mobil sebagian menteri di jalanan yang sering kali malah terasa lebih mengganggu dibanding ketika rombongan RI-1 yang sedang melintas.

Keinginan dan Realita

Dari sisi pemasaran politik, gaya kepemimpinan Jokowi di atas tak ayal memantulkan citra yang ambigu dan sekaligus susah diletakkan pada satu kategori tertentu. Di satu sisi, ia hadir sebagai pembaru, tetapi di sisi lain, ia tampil bak elite politik lainnya.

Di satu sisi, Jokowi mendekati kategori apa yang disebut Kaplan dan Kaiser (2006) dengan istilah field general, yakni pemimpin yang punya determinan tinggi pada pencapaian kinerja, tetapi di sisi lain, ia terkesan mendekati kategori one of troops, yakni pemimpin yang mengutamakan kerja sama, memampukan pihak lain dan tak memaksakan kehendak.

Yang sudah pasti, sejauh ini, Jokowi bukanlah pemimpin yang pandai membangun motivasi melalui kata-kata. Jokowi punya hasrat yang kuat mengembangkan kolaborasi tetapi ia berhadapan dengan berbagai penghalang dari mulai ego sektoral hingga persaingan politik.

Jokowi juga menginginkan partisipasi yang luas dalam proses pembangunan, tetapi ia berhadapan dengan tuntutan pencapaian output, mengejar legacy, dan lagi-lagi juga dihadang resistensi di internal birokrasi. Dan, ini memperburuk lagi dengan ulah para pemujanya yang gemar melakukan konfrontasi dan ingin mengeksklusi pihak lain.

Dalam lima tahun ke depan, pergeseran gaya kepemimpinan Jokowi masih mungkin terjadi. Sebab, ia mengenali kemampuan dan keterbatasannya dan juga harapan yang diamanatkan pada dirinya. Yang juga sudah jelas, Jokowi tak berupaya ingin menyenangkan semua orang dan ia menyadari ada risiko yang harus ditanggungnya dengan pilihannya itu.

 

 

Oleh: Yunarto Wijaya

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia

 

Foto: Basith Subastian/kumparan

Charta Politika Meraih Penghargaan Sebagai Lembaga Survei Terpercaya

Yogyakarta, 19 juli 2019 – Kegigihan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yang bermanfaat bagi kemajuan serta kesejahteraan bangsa di Indonesia, berhasil membawa Charta Politika Indonesia  meraih penghargaan “Indonesian Business, Professional and Education Award 2019” kategori “The Most Trusted Survey Institution With Service Excellent of The Year”.

“Penghargaan ‘Indonesian Business, Professional and Education Award’ berupaya menumbuhkan motivasi, perubahan, serta harapan bagi masa depan Indonesia yang sejahtera, maju dan beradab, setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia”, kata Ketua Penyelenggara Laksamana Madya (Purn.) TNI H. Gunadi, MDA.

Peraih penghargaan dari pelbagai kategori diberikan oleh Sembilan Bersama Media berdasarkan rekomendasi dari Kementerian RI, LSM dan swasta dengan harapan semakin meningkatkan kinerja dan kreativitas pribadi, kemajuan institusi serta perusahaan.

“Metodologi dan pengukur penilaian dilandaskan pada beberapa kriteria seperti kualitas, inovasi, performa, akuntabilitas, kepedulian dan lain-lain. Sebagai kelengkapan data, Tim Research Majalah Indonesian Inspire! melakukan riset dengan responden pemilik telepon rumah (fixed phone) di Jabodetabek dan beberapa kota besar lainnya”, ungkap Founder ‘Sembilan Bersama Media’ Laksamana Madya (Purn.) TNI H. Gunadi, MDA di The Karaton Ballroom, Royal Ambarrukmo Hotel – Yogyakarta, Jumat (19/7).

Muslimin selaku Direktur Riset Charta Politika Indonesia, yang mewakili Charta Politika untuk menerima penghargaan tersebut, berharap penghargaan ini bisa menjadi spirit baru bagi  Charta Politika Indonesia untuk terus memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, dan mempersembahkan hasil-hasil riset maupun survei yang kredibel, ilmiah, objektif dan terpercaya sebagai acuan bagi lembaga-lembaga pemerintahan, institusi demokrasi dan perusahaan untuk meningkatkan performa dan kinerjanya.

Ia mengatakan, pihak Charta merasa terhormat dengan penghargaan ini. Charta sendiri memang sudah sejak lama dipercaya memberikan acuan bagi lembaga-lembaga pemerintahan, institusi demokrasi dan perusahaan dalam upaya meningkatkan performa kinerjanya, sesuai hasil rekomendasi riset yang diberikan.]

Ia menegaskan, Charta Politika Indonesia komitemen untuk terus menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas sebagai lembaga riset dan konsultan politik yang mengedepankan validitas data, akurasi informasi dan analisis politik yang kompeten dalam memetakan, memahami, dan memprediksi proses politik.

“Kami akan terus berkomitmen dan menjaga kepercayaan ini, sebagai jembatan dalam mendekatkan aspirasi publik dengan pihak pemerintah baik pusat maupun daerah, dalam rangka mendukung kebijakan yang berorientasi bagi kemajuan Indonesia,” tandasnya.

Dok. Charta Politika Indonesia.

Yunarto Wijaya: Pidato Jokowi tegaskan akan berani ambil kebijakan

“Dengan diksi yang digunakan, menurut saya masa konsolidasi sudah selesai, sekarang bicara mengenai bekerja dengan sikap yang lebih tanpa beban”

Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai pidato Presiden terpilih Joko Widodo bertajuk Visi Indonesia menegaskan Jokowi akan berani ambil kebijakan di periode kedua.

Yunarto juga mengapresiasi dibacakannya Ikrar Bangsa Indonesia dalam rangkaian acara Visi Indonesia oleh Ketua Dewan Pengarah Visi Indonesia, Andi Gani Nena Wea.

“Dengan diksi yang digunakan, menurut saya masa konsolidasi sudah selesai, sekarang bicara mengenai bekerja dengan sikap yang lebih tanpa beban,” kata Yunarto di Jakarta, Senin.

Hal itu menurut dia terlihat dari penggunaan diksi yang disampaikan Jokowi dalam pidatonya tersebut yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Minggu (14/7).

Menurut dia, penegasan sikap Presiden Jokowi ditunjukan pada penggunaan kalimat atau diksi yang diucapkannya.

Yunarto mencontohkan, beberapa kali dalam pidatonya tersebut, Jokowi menggunakan kata “hajar”, “hapus” dan “hilangkan”.

Dia menilai pidato Jokowi tersebut menunjukkan penegasan atas pernyataan kerja tanpa beban yang selama ini dijalaninya.

“Presiden Jokowi akan mengambil sikap lebih berani dan sikap lebih tegas dalam periode keduanya,” ujarnya.

Yunarto menjelaskan dalam pidatonya, Jokowi secara gamblang menujukan pesannya kepada seluruh elemen masyarakat yang menunjukkan visinya bukan lagi berkompromi melainkan untuk bekerja dan akan berani mengambil tindakan tegas.

Selain itu, dia juga mengapresiasi adanya Ikrar Bangsa Indonesia dalam rangkaian acara Visi Indonesia, yang menunjukan adanya bentuk persatuan.

“Ikrar Bangsa Indonesia menekankan Persatuan Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika menjadi perekat utama bangsa Indonesia,” tuturnya.

Ikrar Bangsa Indonesia dibacakan langsung Ketua Dewan Pengarah Visi Indonesia, Andi Gani Nena Wea

Saat membacakan Ikrar Bangsa Indonesia yang diikuti seluruh hadirin, Andi Gani mengenakan pakaian adat Nagekeo dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dan didampingi pimpinan-pimpinan relawan yang mengenakan baju adat dari seluruh wilayah Indonesia.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
Foto dok Antara 2019