Archive for category: Liputan Media

Jakarta – Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menilai usulan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memiliki alasan yang kuat. Yunarto mengutarakan sejumlah catatan kritis terkait usulan tersebut.
Yunarto menyoroti alasan di balik usulan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) terkait perpanjangan masa jabatan presiden yang berbeda. Dia lantas mempertanyakan bagaimana alasan yang masih berbeda-beda itu justru digunakan untuk membuka satu kotak pandora: pembatasan masa kekuasaan yang dijamin konstitusi.

“Belum ada alasan yang kuat di antara ketum ini, kesatuan alasan untuk kemudian membuka kotak pandora bernama pembatasan masa kekuasaan, yang sangat esensial dalam demokrasi,” kata Yunarto Wijaya kepada wartawan, Jumat (25/2/2022).

“Bayangkan, sederhana saja, Zulhas dan Cak Imin sudah menggunakan alasan yang berbeda. Satu perang Ukraina dengan Rusia, lalu yang satu lebih menekankan terkait pandemi. Lalu bagaimana mungkin alasan yang juga masih berbeda-beda digunakan untuk sesuatu yang paling esensial dari demokrasi, yaitu pembatasan masa kekuasaan dan harus mengamandemen konstitusi,” lanjutnya.

Seperti diketahui, aspirasi perpanjangan masa jabatan presiden kembali mencuat setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memberi usul agar Pemilu 2024 ditunda 1-2 tahun. Alasannya, Pemilu 2024 berpotensi mengganggu momentum perbaikan ekonomi Indonesia.

Lulusan S2 manajemen Universitas Indonesia itu heran terhadap alasan pemulihan ekonomi tersebut. Dia menyebut semua negara di dunia pun tengah berjuang memulihkan ekonominya, tetapi tak ada yang melakukan perpanjangan kekuasaan.

Menurutnya, penundaan pemilu setidaknya lantaran permasalahan teknis yang diundur hanya hitungan bulan, bukan untuk memperpanjang masa jabatan kekuasaan.

“Pertanyaan yang harus ditanya juga adalah, ketika alasan pandemi yang digunakan, misalnya, atau pemulihan ekonomi yang masih berjalan pada masa pandemi, negara lain kan di dunia juga mengalami ini. Semua negara mengalami situasi pandemi dan juga sedang melakukan proses pemulihan ekonomi, tapi tidak ada satu pun negara yang setahu saya melakukan perpanjangan kekuasaan,” katanya.

“Penundaan pemilu hanya dilakukan dalam hitungan teknis. Hitungan bulan, tanggal, tapi bukan dalam konteks perpanjangan kekuasaan,” imbuhnya.

Dia menyebut berbagai hasil survei menunjukkan mayoritas responden memilih menolak penundaan pemilu. Lantas, dia mempertanyakan suara siapa yang diklaim para ketum partai itu.

“Semua lembaga survei mengatakan masih lebih banyak yang menolak untuk penundaan pemilu. Kan jadi pertanyaan, lalu suara siapakah yang diklaim para ketum partai. Kalau hanya didasarkan pada subjektivitas mereka ya pada akhirnya tuduhan mengenai oligarki ini kan seperti menjadi benar, gitu, kan,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menduga usulan perpanjangan masa jabatan presiden tersebut membawa kepentingan segelintir elite politik untuk memperpanjang kekuasaannya, baik di bangku-bangku kementerian maupun di Senayan. Sebab, ujarnya, apabila pilpres ditunda, akan mempengaruhi jadwal pileg.

“Dan jangan-jangan kemudian akan muncul tuduhan bahwa mereka punya kepentingan juga untuk memperpanjang kekuasaannya. Memperpanjang kekuasaan sebagai menterikah atau misalnya memperpanjang kekuasaan anggota-anggota DPR sebagai bagian dari partai,” katanya.

“Karena kan kita tahu pilpres yang ditunda ini akan menjadi pileg yang ditunda yang menguntungkan mereka juga,” sambung dia.

Yunarto kemudian menyinggung pernyataan Jokowi yang selama ini menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, selama Jokowi belum mengeluarkan pernyataan baru, tak salah jika masyarakat melihat bahwa elite yang mengusulkan itu dinilai menjerumuskan Jokowi.

“Catatan kritis keempat, yang bisa kita pegang kan adalah statement Pak Jokowi terakhir terkait isu ini jelas menolak dan mengatakan yang mengutarakan isu ini menjerumuskan dirinya. Selama belum ada statement baru Pak Jokowi, ya, jangan salahkan juga kalau kemudian sebagian masyarakat mengatakan bahwa yang mengutarakan kalimat ini orang yang menjerumuskan Jokowi juga,” katanya.

 

Firda Cynthia Anggrainy – detikNews
Sumber foto: Ari Saputra/detikcom
Sumber berita: https://bit.ly/35sRkxM

Jakarta, CNN Indonesia — Nama Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka kembali masuk dalam bursa calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut Gibran dan Menteri Sosial Tri Rismaharini berpeluang diajukan sebagai salah salah kandidat dari partai berlambang kepala banteng itu.

Hasto menilai keduanya memiliki potensi kuat lantaran memiliki rekam jejak yang baik sebagai pemimpin di daerah masing-masing. Terkait dengan Gibran, Hasto menyebut ia harus membuktikan keberhasilannya sebagai wali kota Solo.

“Saya di Solo aja. Ngrampungi gawean sik (menyelesaikan pekerjaan dulu). Isih okeh (masih banyak pekerjaan),” katanya usai mendampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Terminal Tirtonadi, Sabtu (8/1).

Selain PDIP, nama Gibran juga muncul dalam survei elektabilitas yang digelar Charta Politika Indonesia. Putra Presiden Joko Widodo itu menempati posisi teratas dengan elektabilitas mencapai 34,8 persen. Jauh meninggalkan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimun yang hanya dipilih oleh 9,3 responden.

Menanggapi survei tesebut, Gibran mengaku tidak pernah melihat survei yang kerap digelar sejumlah lembaga menjelang pemilihan kepala daerah atau presiden.

“Survei opo? saya nggak pernah lihat survei,” katanya.

Ia kembali menegaskan dirinya belum berpikiran untuk menapakkan karir politiknya ke jenjang yang lebih tinggi.

“Kita fokus kerjaan di Solo dulu kita rampungkan sampai tuntas, sampai selesai,” katanya.

Gibran juga enggan menjawab saat ditanya apakah akan melanjutkan jabatan Wali Kota Solo hingga dua periode.

“Mau satu periode, dua periode, itu yang menentukan warga. Yang milih warga,” katanya.

(syd/ain)
Foto: CNN Indonesia/ Rosyid
Sumber: https://bit.ly/3f25iI6

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Selain merilis elektabilitas sejumlah tokoh nasional, Charta Politika Indonesia juga memaparkan hasil survei mengenai elektabilitas sejumlah partai politik.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, mengatakan elektabilitas tertinggi masih dipimpin oleh PDIP.

“PDIP masih paling tinggi 24,9 persen, Gerinda 13,9 persen, dan Golkar 9,4 persen menjadi pilihan teratas responden,” kata Yunarto dalam rilis survei, Senin (20/12/2021).

Berikut ini hasil survei mengenai elektabilitas partai:

1. PDIP 24,9%

2. Gerindra 13,9%

3. Golkar 9,4%

4. PKB 9,4%

5. PKS 6,5%

6. Demokrat 6%

7. NasDem 4,3%

8. PAN 1,8%

9. PPP 0,8%

10. Perindo 0,8%

11. PSI 07%

12. Hanura 04%

13. Partai Ummat 0,3%

14. PBB 0,3%

15. Gelora 0,2%

16. Partai Berkarya 0,1%

17. Partai Garuda 0,1%

Diketahui, survei Charta Politika digelar pada 29 November – 6 Desember 2021 menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden.

Adapun Margin of Error (MoE) survei sebesar ± 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Penulis: Reza Deni
Editor: Arif Fajar Nasucha
Foto:Tribun News
Sumber: https://bit.ly/3H6H1wR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Charta Politika Indonesia melakukan simulasi terhadap tiga pasangan calon presiden dalam survei nasional terbarunya. Diketahui Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, tertinggi di sejumlah simulasi.

Pada simulasi pertama, Charta Politika memasangkan sejumlah nama yang sering muncul di pemberitaan. Hasilnya Ganjar Pranowo-Ridwan Kamil unggul 34,8 persen.

“Peringkat pertama ada Ganjar Pranowo dengan Ridwan Kamil dengan 34,8 persen. Di peringkat kedua, Anies Baswedan dengan AHY dengan 26 persen, dan Prabowo denga Puan Maharani dengan 19,2 persen, tidak tahu tidak jawab masih 20 persen,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya secara daring, Senin (20/12).

Pada simulasi kedua, Ganjar dicoba dipasangkan dengan Erick Thohir, Anies Baswedan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Prabowo Subianto dengan Puan Maharani. Hasilnya Ganjar-Erick unggul.

“Masih sama polanya, jadi terangkat nama Ganjar Pranowo, Ganjar dengan Erick Thohir dengan 33,9 persen, Anies -AHY dengan 26,2 persen, dan Prabowo Puan di angka 20, 3 persen dan undecided voters di angka 19,6 persen,” ucapnya.

Pada simulasi ketiga, Ganjar kembali unggul jika disandingkan dengan Sandiaga Uno dengan 36,3 persen. Anies Baswedan dan Airlangga Hartarto di urutan kedua dengan 24,8 persen, dan Prabowo-Puan 18,7 persen.

“Terakhir kita buat simulasi agak berbeda nama yang baru muncul, bisa disebut sbeagai kuda hitam dan ada sebagian di militer, Ganjar Pranowo dengan Andika Perkasa, lalu melawan Anies kita simulasikan berbeda dengan Cak Imin, Prabowo Puan dengan angka paling tinggi Ganjar Pranowo – Andika dengan 33,2 persen, Anies-Cak Imin 23 persen, dan Prabowo Puan dengan 20,8 persen, dan undecide voters 23,1 persen,” jelasnya.

Untuk diketahui survei dilakukan pada periode 29 November – 6 Desember 2021. Survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka dengan multistage random sampling. Sebanyak 1200 responden dilibatkan dalam survei kali ini. Sedangkan margin of error survei tersebut 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

 

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Bayu Hermawan
Foto: Humas Pemprov Jateng
Sumber: https://bit.ly/3J4uD25

Jakarta – Charta Politika Indonesia merilis survei tingkat kepercayaan terhadap lembaga tinggi negara. Hasilnya, kepercayaan kepada Presiden paling tinggi, diikuti TNI dan Polri.

Survei ini dilakukan selama 29 November-6 Desember 2021. Total responden sebanyak 1.200 usia 17 tahun ke atas atau memenuhi syarat pemilihan. Survei ini dilakukan metode wawancara tatap muka dan margin of error sekitar +-2,83% pada tingkat kepercayaan 95%.

Pada survei ini disajikan pertanyaan kepada responden sebagai berikut:

Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara di antara lembaga tinggi negara di bawah ini, apakah Bapak/Ibu/Saudara sangat percaya, cukup percaya, tidak percaya, atau tidak percaya sama sekali?

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan kepercayaan tertinggi adalah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nomor dua, diikuti TNI.

“Nomor satu paling tinggi itu di Presiden, jadi kalau mau dijumlahkan 77,8. Sekitar 74,6 persen tingkat kepercayaan yang kedua, ini selalu adu balap salip-menyalip antara Presiden dan TNI pasca reformasi, TNI di tingkat kedua 76,3 persen,” kata Yunarto dalam rilis survei secara virtual, Senin (20/12/2021).

Posisi ketiga adalah institusi Polri. Yunarto menyebut pada posisi keempat adalah kepercayaan terhadap KPK.

“Ketiga ada Polri dengan angka 66,8 persen. Dan kemudian diikuti, agak bersaing dengan KPK, tapi ini pola yang saya pikir cukup menarik,” katanya.

Yunarto menyebut, sebelum revisi UU KPK, biasanya tingkap kepercayaan kepada KPK ada di posisi 3 besar. Akan tetapi, kata Yunarto, kepercayaan kepada KPK kini disalip oleh Polri.

“Kalau kita lakukan survei ini beberapa tahun yang lalu, terutama sebelum revisi UU KPK, biasanya KPK ini selalu nomor 2 atau nomor 3, bersaing dengan TNI dan kalau kita lihat sekarang, bahkan di beberapa lembaga survei lain dan beberapa temuan memang Polri berhasil menyalip KPK,” ucap dia.

Yunarto tidak bisa memastikan apakah turunnya kepercayaan responden kepada KPK apakah adanya revisi UU KPK dan beberapa peristiwa yang terjadi di KPK akhir-akhir ini. Namun demikian, kata Yunarto, kepercayaan kepada KPK belakangan ini semakin menurun dan disalip Polri.

“Saya pikir ini menarik kalau kita membahas secara khusus apakah ada kaitannya dengan UU KPK, apakah ada kaitannya dengan misalnya beberapa peristiwa yang terjadi belakangan termasuk adanya Dewas KPK. Tetapi yang jelas bahwa belakangan KPK memang semakin menurun, bahkan disalip oleh Polri,” tutur dia.

DPR-DPD Paling Buncit

Yunarto kemudian menyoroti kepercayaan responden kepada parlemen. Dia mengatakan kepercayaan DPR dan DPD seharusnya tak berada di posisi paling bawah karena mewakili rakyat ataupun daerah.

“Catatan paling penting adalah ketika dua lembaga dalam triaspolitika yang harusnya kita harapkan menjadi wakil rakyat dalam kunci pengawasan ternyata di bawah posisi paling buncit, baik yang mewakili daerah atau yang mewakili rakyat, DPR dalam hal ini,” ujar Yunarto.

Berikut tingkat kepercayaan pada lembaga tinggi negara:
1. Presiden: 6,8% sangat percaya, 77,8 cukup percaya, 7,1 kurang percaya
2. TNI: 7,4% sangat percaya, 76,3% cukup percaya, 4,11% kurang percaya
3. Polri: 5,8% sangat percaya, 66,8% cukup percaya, 17,6% kurang percaya
4. KPK: 6% sangat percaya, 54,3% cukup percaya, 18,4% kurang percaya
5. MK: 2,8 sangat percaya, 59,3% cukup percaya, 16,6% kurang percaya
6. Kejagung: 2,7% sangat percaya, 58,6% cukup percaya, 12,9% kurang percaya
7. MA: 2% sangat percaya, 58,3% cukup percaya, 19,4% kurang percaya
8. MPR: 1,8% sangat percaya, 56,8% cukup percaya, 12,8% kurang percaya
9. DPR: 1,3% sangat percaya, 56,3% cukup percaya, 6,7% kurang percaya
10. DPD: 2,3% sangat percaya, 56,1% cukup percaya, 20,2% kurang percaya

 

Lisye Sri Rahayu – detikNews
Foto: Ari Saputra/detikcom
Sumber: https://bit.ly/3mgKpxa