Archive for category: Liputan Media

Jakarta – Lembaga survei Charta Politika menggelar survei mengenai kinerja pemerintah, baik secara keseluruhan, dalam pemberantasan korupsi, maupun penanganan pandemi COVID-19. Hasilnya, 62,4 persen responden menyatakan puas atas kinerja pemerintah, tapi sebanyak 45,3 persen menilai pemberantasan korupsi buruk.
Survei dilakukan secara tatap muka dengan metode multistage random sampling pada periode 12-20 Juli 2021. Jumlah responden dalam survei ini sebanyak 1.200 dari seluruh wilayah Indonesia, dengan margin of error 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Responden dipilih secara acak dengan kriteria minimal 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih. Unit sampling primer survei ini adalah desa/kelurahan, dengan jumlah sampel masing-masing 10 orang di 120 desa/kelurahan yang tersebar di Indonesia.

“Ada di angka 62,4 persen sangat puas, 34,1 mengatakan tidak puas dan 3,5 persen tidak tahu atau tidak menjawab,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya saat memaparkan hasil survei secara daring, Kamis (12/8/2021).

Berdasarkan survei Charta Politika ini, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah tertinggi berada di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. Sedangkan tingkat kepuasan terendah berada di wilayah Maluku dan Papua, Kalimantan, serta Sumatera.

Yunarto menyebut tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah cenderung menurun, meskipun dalam survei Charta Politika kali ini tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah berada di atas 60 persen.

“Meskipun masih berada di atas 60 persen, terdapat kecenderungan penurunan tingkat kepuasan kinerja pemerintah dibandingkan dengan survei periode sebelumnya,” sebut Yunarto.

53% Responden Nilai Pemberantasan Korupsi Buruk

Charta Politika juga menyurvei penilaian responden terhadap penegakan hukum sampai aspek yang lebih spesifik, yakni pemberantasan korupsi. Untuk penegakan hukum, sebanyak 46,8 persen responden menilai baik dan 42,8 persen menilai buruk.

Untuk pemberantasan korupsi, sebanyak 45,3 persen responden menilai buruk, 42 persen menilai baik, 7,7 sangat buruk, 3 persen tidak tahu atau tidak menjawab dan 2 persen sangat baik.

Kendala Vaksinasi COVID-19: Ketidakjelasan Informasi

Selain itu, Charta Politika menyurvei penilaian terhadap penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah. Hasilnya, sebanyak 47,9 persen responden menilai penanganan pandemi baik, 39,8 persen buruk, 5,8 persen sangat buruk, 3,5 persen sangat baik, dan 3,1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

“Tingkat kepuasannya cenderung stabil, tapi menurun,” ucap Yunarto.
Perihal tingkat kepercayaan terhadap data COVID-19 dari pemerintah, sebesar 48,6 persen responden menyatakan cukup percaya, 37,1 persen tidak percaya, 6,2 persen tidak percaya sama sekali, 4,5 persen sangat percaya, dan 3,7 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Responden juga ditanya soal kendala dalam program vaksinasi Corona yang dijalankan pemerintah. Hasilnya, sebesar 29,4 persen responden menjawab kendala vaksinasi yakni ketidakjelasan informasi.

Berikut ini hasilnya:

Ketidakjelasan informasi mengenai vaksinasi: 29,4 persen
Masyarakat tidak percaya adanya COVID-19: 26,3 persen
Distribusi vaksin yang tidak merata: 17,3 persen
Fasilitas kesehatan yang masih sangat terbatas: 11,2 persen
Jumlah tenaga kesehatan terlalu sedikit: 7,5 persen
Tidak tahu/tidak menjawab: 8,3 persen.

Tim detikcom – detikNews
Sumber: https://bit.ly/2XCYcV5
Foto (istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga survei Charta Politika merilis temuan survei yang menyatakan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah cenderung stabil, walaupun ada sedikit penurunan.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya memaparkan, ketika publik (responden) ditanya dengan pertanyaan umum, seberapa puas terhadap kinerja pemerintah, sebanyak 62,4 persen menjawab puas, 34,1 persen yang menjawab tidak puas, dan 3,5 tidak tau dan tidak menjawab.

“Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas publik masih puas terhadap kinerja pemerintah, walaupun ada penurunan sedikit dibanding survei sebelumnya. Tapi secara umum masih stabil,” ujar Yunarto saat pemaparan hasil survei secara virtual, Kamis (12/8/2021).

Survei Charta Politika ini digelar pada 12 – 20 Juli 2021. Terdapat 1.200 responden yang diwawancarai secara tatap muka dengan metode multistage random sampling dan margin of error plus minus 2,8 persen
.
Yunarto menjelaskan, tingkat kepuasan dan ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah juga terbelah berdasarkan wilayah. Kepuasan tertinggi ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT. Sedangkan ketidakpuasan terbesar ada di Maluku dan Papua.

Dalam survei ini, jelas Yunarto, juga tergambarkan variabel permasalahan paling pokok yang dihadapi masyarakat saat ini adalah penanganan Covid-19. Hal ini tergambarkan dari hasil temuan, ketika publik ditanya apa persoalan yang paling mempengaruhi penilaian terhadap pemerintah.

Ternyata jawaban tertinggi adalah penanganan pandemi Covid-19 (31,5 persen), baru kemudian harga kebutuhan pokok (22,1 persen), dan susahnya lapangan pekerjaan (11,9 persen).

Yunarto menjelaskan hal di atas menggambarkan adanya pergeseran. Dulu sebelum pandemi variabel paling besar adalah soal bias ekonomi. Ini terkait kebutuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok.

“Ternyata sekarang bergeser dimana variabel penanganan pandemi dianggap yang paling penting. Maka semakin tinggi kepuasan dalam penanganan pandemi akan semakin tinggi pula kepuasan publik secara jeneral terhadap pemerintah,” beber Yunarto.

Terkait kondisi ekonomi, Yunarto menyebut mayoritas publik (65,9 persen) yang mengatakan kondisi ekonomi buruk. Sedangkan 31,7 persen mengatakan baik.

Namun ketika ditanya bagaimana optimisme terhadap perbaikan ekonomi ke depan, sebanyak 60,5 persen mengatakan optimistis terhadap perbaikan ekonomi satu tahun kedepan. Sedangkan 29,0 persen tidak optimistis, dan 10, 5 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

“Ini artinya trust publik masih baik terhadap kondisi perbaikan ekonomi maupun terhadap pemerintah. Ini sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah, kalau optimisme besar ini tak diikuti perbaikan akan menimbulkan masalah,” jelasnya.

Secara sektoral, bagaimana penegakan hukum Indonesia? Yunarto menjelaskan bahwa 49,5 persen menilai baik dan 47,3 persen buruk.

Adapun sektor pemberantasan korupsi penilaian buruknya jauh lebih tinggi, yakni 53,0 persen menyatakan buruk dan sangat buruk, sedangkan 44,0 persen menyatakan baik dan sangat baik.

Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FFS
(Foto: Istimewa)
Sumber: https://bit.ly/2UDqttx

TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah survei menunjukkan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menduduki elektabilitas tiga teratas sebagai calon presiden atau capres potensial menuju pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Namun, selain tiga tokoh tersebut, hasil sigi sejumlah lembaga survei juga memotret calon-calon potensial lainnya.

Survei Charta Politika pada 20-24 Maret 2021, dalam simulasi 12 nama, elektabilitas Prabowo, Ganjar, dan Anies menjadi tiga teratas. Prabowo Subianto 19,6 persen, Ganjar Pranowo 16 persen, dan Anies Baswedan 12,6 persen. Di bawahnya ada Sandiaga Uno dengan 9,3 persen, dan Ridwan Kamil 8,1 persen.

“Lima besar tokoh dengan elektabilitas tertinggi ini, tiga sosok calon kepala daerah dan dua sosok menteri. Mereka sekaligus figur-figur yang akan diuji kapasitasnya baik sebagai kepala daerah maupun menteri,” ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, akhir Maret 2021.

Selain lima nama tersebut, kata Yunarto, ada calon-calon kuda hitam yang cukup menonjol. Di antaranya Menteri Sosial Tri Rismaharini (5,3 persen), Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (4,8 persen), dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md (3,8 persen). “Tiga nama ini muncul, melonjak cukup tajam,” ujarnya.

Kemudian di bawah mereka ada Erick Thohir 2,1 persen, Moeldoko 1,3 persen, Puan Maharani 1,2 persen dan Gatot Nurmantyo 0,6 persen. Sisanya, 15,2 persen tidak tahu/tidak jawab. Survei melibatkan 1.200 responden melalui wawancara telepon. Metode yang digunakan yakni stratified dengan pengacakan sistematis. Charta Politika mengklaim margin of error survei 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Sekitar dua bulan sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei pada 25-31 Januari 2021. LSI melakukan simulasi tertutup dengan 10 nama, Pada simulasi tertutup 10 nama, hasilnya Prabowo Subianto paling unggul dengan 26 persen, kemudian Ganjar Pranowo 15,4 persen, dan Anies Baswedan 13,3 persen.

Selanjutnya, ada Sandiaga Salahudin Uno 10,4 persen, Ridwan Kamil 7,5 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 6,2 persen, Khofifah Indar Parawansa 4,4 persen, Gatot Nurmantyo 2,6 persen, Puan Maharani 1,1 persen, dan Budi Gunawan 0,6 persen. Adapun yang belum menjawab 12,6 persen. Survei LSI melibatkan 1.200 responden dengan metode multistage random sampling, margin of error 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Teranyar, Indikator Politik Indonesia merilis survei pada Mei lalu. Survei dilakukan menggunakan metode simple random sampling yang dilakukan terhadap 1.200 orang pada 13-17 April 2021. Indikator mengklaim survei ini dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 2,9 persen.

Indikator melakukan simulasi semi terbuka dengan 17 nama. Hasilnya, Ganjar Pranowo menempati posisi teratas dengan 15,7 persen, Anies Baswedan 14,6 persen dan Prabowo Subianto 11,1 persen.

Di bawah tiga besar itu, capres 2024 potensial lainnya; Ridwan Kamil 10 persen, Sandiaga Salahuddin Uno 8,1 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 6,4 persen, Puan Maharani 2,9 persen, Khofifah Indar Parawansa 2,8 persen, Airlangga Hartarto 1 persen, Gatot Nurmantyo 0,9 persen, Mahfud Md 0,6 persen, Erick Thohir 0,6 persen, Tito Karnavian 0,5 persen, Ma’ruf Amin 0,3 persen, Bambang Soesatyo 0,2 persen, Muhaimin Iskandar 0,1 persen, Budi Gunawan 0,0 persen. Sisanya, sekitar 24,1 persen masih belum menjawab.

DEWI NURITA

Sumber: Tempo.Co
Sumber foto: Tempo/Rezki Alvionitasari.

Jakarta – Isu santer reshuffle semakin mengemuka usai Presiden Jokowi melakukan rapat tertutup bersama Wapres Ma’ruf Amin. Siapa saja nama-nama yang akan masuk kabinet Jokowi?
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya mengamati kemungkinan sejumlah opsi yang mungkin terjadi dalam reshuffle kali ini. Ia menilai kursi Menteri Sosial (Mensos) dan Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) tentunya akan diisi oleh wajah baru.

“Pertama sudah pasti pos yang absolut sudah diganti. Pos dari Menteri KKP dengan pos dari Mensos. Pertanyaannya adalah yang menarik apakah akan berasal dari partai yang sama atau tidak,” ujar Yunarto saat dihubungi, Senin (21/12/2020).

Yunarto menyebut potensi reshuffle dapat menimpa kementerian lain, seperti Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Agama, hingga Menteri Pariwisata. Sebab, ia menyebut menteri tersebut cenderung dianggap kontroversial oleh publik.

“Nah posisi menteri-menteri lain kan sering dianggap kontroversial kan seperti, atau dianggap cukup lemah ya seperti menteri perdagangan, lalu kemudian menteri kesehatan, ya itu, atau menteri agama. Nah itu menteri-menteri yang menurut saya cukup rentan untuk bisa saja dilakukan reshuffle,” kata Yunarto.

“Tapi tetap dugaan saya ada di wilayah itu, Mendag atau Menteri apa lagi tadi, Menteri Pariwisata misalnya. Dan menteri, apa tadi, Menkes. Nah itu yang mungkin,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Yunarto menduga akan muncul penambahan kursi wakil menteri. Ia menilai hal itu akan dapat terjadi di ranah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Saya duga akan ada penambahan wamen juga di pos tertentu sebagai bentuk penguatan. Contoh misalnya di menteri pendidikan banyak kritik tapi di sisi lain orang melihat potensi Nadiem juga cukup bagus tapi butuh waktu lebih lama dan butuh backup dari orang yang dianggap lebih senior atau berlatar belakang politik kuat ya,” tuturnya.

Sementara untuk posisi Menteri KP, Yunarto menilai akan sangat masuk akal jika Wamenhan Wahyu Sakti Trenggono mengisi posisi itu. Terlebih, Trenggono juga dianggap memiliki kedekatan dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Jadi prediksi Mas Trenggono yang banyak disebutkan namanya belakangan akan menjadi Menteri KKP sangat masuk akal untuk ditempatkan di situ karena selain dia bisa dianggap profesional, tapi di sisi lain juga memiliki kedekatan dengan Prabowo. Jadi mungkin saja ada restu juga dari prabowo untuk menggantikan kader Gerindra di situ,” katanya.

Lebih lanjut Sandiaga Uno juga disebut bisa masuk ke kabinet Jokowi menempati posisi Menteri Pariwisata. Sebab, Sandiaga Uno berasal dari Partai Gerindra serta dinilai memiliki modal politik yang kuat.

“Kader pengganti Gerindra saya pikir suka atau tidak, yang populer, punya latar belakang pengusaha atau profesional seperti saya bilang, kekuatan modal politik punya, Sandiaga Uno sebetulnya. Entah dia bisa ditempatkan di pos ekonomi misalnya pos ya g membutuhkan apa ya kreativitas dan kemampuan manajerial baik seperti Menparekraf misalnya,” ujar Yunarto.

Selain itu, Yunarto melihat Wamen BUMN Budi G Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo memiliki kinerja baik. Menurutnya, ada potensi salah satu dari mereka bisa menempati kursi menteri.

“Lalu saya menduga nama besar Tiko dan Budi Sadikin membuat salah satunya bisa menempati pos menteri. Tapi saya nggak tahu. Yang beredar menkes, seperti kita tahu ya,” tuturnya.

Kemudian, nama Mendag ke-28 RI, Lutfi dan Kadin Rosan Roeslani disebut berpotensi masuk menjadi Menteri Perdagangan. Terlebih, kedua nama itu juga sudah dikenal baik oleh publik.

“Ada nama-nama besar seperti Rosan atau Lutfi misalnya, yang kita kemarin sempat membantu Jokowi tapi nama besarnya sebagai Kadin gitu kan dan sebagai pengusaha cukup dikenal baik termasuk oleh jaringan politik,” ujarnya.

Dihubungi secara terpisah, pengamat politik dari UIN, Adi Prayitno menilai Jokowi akan me-reshuffle menteri lain selain Mensos dan Menteri KP. Khususnya menteri yang berkaitan langsung dengan penanganan serta dampak pandemi COVID-19.

“Kalau prediksi umum kan mereka adalah menteri-menteri yang berkait langsung dengan penanganan dan dampak Corona, kesehatan, tim ekonomi, terus pendidikan, sama ketenagakerjaan. Empat kementerian ini yang sering mendapat sorotan perbincangan,” ungkap Adi.

Adi bahkan menduga Jokowi berpotensi melakukan reshuffle terhadap menteri yang berasal dari kalangan profesional. Menurutnya, hal ini dilakukan guna mengurangi konflik internal di antara para parpol koalisi.

“Saya sih menduga, kalau mau cari aman, terutama tentang stabilitas politik. Yang mesti di-reshuffle adalah menteri yang tidak punya backup politik atau mereka yang tidak mempunyai afiliasi dari parpol tertentu. Jadi itu yang paling aman dan paling nyaman lah untuk dilakukan reshuffle. Untuk kurangi konflik internal,” tuturnya.

Rahel Narda Chaterine – detikNews

Foto: Kabinet Indonesia Maju (BPMI Setpres)