Archive for category: Liputan Media

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya memprediksi Partai Nasdem bakal sangat rugi apabila memutuskan berkoalisi dengan Partai Demokrat saat ini.

Sebab, ketika Nasdem berkoalisi dengan Demokrat, partai pimpinan Surya Paloh ini, tidak akan lagi berada di pemerintahan.

Yunarto pun yakin Nasdem tidak berani mengambil keputusan dalam waktu dekat, mengingat pemerintah saat ini masih 2 tahun lebih berkuasa.

“Karena risikonya adalah (Nasdem) keluar dari barisan koalisi (pemerintah). Dan itu sebuah kerugian besar ketika sisa waktu 2 tahun lebih itu kemudian membuat Nasdem tidak lagi di barisan dari pemerintah,” ujar Yunarto saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/6/2022).

Yunarto mengatakan, Nasdem tidak akan membentuk koalisi menyambut Pemilu 2024, saat ini. Apalagi, membentuk koalisi dengan partai-partai yang dianggap sebagai oposisi seperti Demokrat.

“Ketika kemudian berani menyatakan diri bergabung dengan Demokrat sebagai partai oposisi, secara otomatis posisi Nasdem juga bisa terancam dalam barisan koalisi,” tuturnya.

Lebih lanjut, Yunarto mengatakan, Partai Nasdem menghadapi hambatan untuk berkoalisi dengan Demokrat karena belum adanya capres yang akan diusung pada Pemilu 2024.

Sementara bagi Demokrat, ketua umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah digadang-gadang masuk bursa capres maupun cawapres.

“Koalisi Nasdem dengan Demokrat ini kan enggak mencukupi. Harus butuh satu partai lagi untuk memenuhi ambang presidential threshold,” kata Yunarto

Wacana Nasdem dan Demokrat akan berkoalisi mencuat setelah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu dengan Ketum Nasdem Surya Paloh.

Yunarto melihat, pertemuan dua elite partai ini hanya sebatas komunikasi politik dan masih jauh untuk pembahasan pembentukan koalisi.

SBY dan Surya melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/6/2022).
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, pertemuan dua sahabat lama itu sebetulnya bersifat sangat privat.

Johnny yang turut dalam pertemuan tersebut mengatakan, SBY dan Paloh saling berbagi pendapat dan pandangan terkait situasi bangsa saat ini.

“(Paloh dan SBY) sharing pandangan dan telaahan atas perkembangan situasi politik nasional khususnya menjelang Pileg, Pilpres dan Pilkada Serentak 2024 yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab agar berjalan dengan baik dan sukses,” jelas Johnny.

Selain itu, membahas soal tanggung jawab bersama atas perjalanan bangsa di tengah tantangan global sebagai akibat pandemi Covid-19 dan perubahan geo strategis perang Rusia Ukraina.

Johnny juga mengatakan, keduanya saling menyambut hangat atas kondisi kesehatan masing-masing. Paloh dan SBY disebut saling melempar guyon yang menunjukkan kedekatan mereka berdua yang telah terbangun sebelum Pilpres 2004. Pertemuan kedua tokoh itu diakhiri dengan makan malam bersama di Nasdem Tower. “Makan malam dengan menu khusus,” ucap Johnny.

 

Penulis : Adhyasta Dirgantara
Editor : Bagus Santosa
Foto: KOMPAS.com / VITORIO MANTALEAN
Sumber berita: nasional.kompas.com

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar hanya bercanda soal kesediaannya bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu jika diusung sebagai calon presiden (capres).

Sebab, hingga kini elektabilitas Cak Imin, begitu sapaan akrab Muhaimim, masih terbilang rendah. Menurut Yunarto, Muhaimin sendiri juga menyadari itu.

“Sebelum modal politik elektabilitas cukup tinggi, saya pikir statement ini nggak bisa dianggap serius,” kata Yunarto kepada Kompas.com, Senin (23/5/2022).

Yunarto menilai, langgam politik Muhaimin memang senang bercanda. Ini terlihat dari banyak pernyataannya, termasuk soal usulan penundaan pemilu demi menyelamatkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Muhaimin sendiri, menurut Yunarto, sebenarnya menyadari bahwa dirinya tak punya cukup elektabilitas untuk menjadi calon presiden di 2024.
Dalam berbagai survei, elektabilitasnya hanya berkisar di angka 1 persen, setara dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Meski begitu, Yunarto mengaku paham mengapa Imin begitu percaya diri untuk melempar guyonan semacam ini. Hal itu tak lepas dari suara partainya yang cukup besar.

Pada Pemilu 2019 lalu, PKB berada di peringkat 5 dengan perolehan 13.570.970 atau 9,69 persen suara. Angka ini dikonversikan menjadi 58 kursi DPR RI.

“Ini harga yang mahal yang bisa ditawarkan memang buat koalisi lain untuk memenuhi presidential threshold,” ucap Yunarto.

Kendati demikian, Yunarto menegaskan bahwa suara partai yang besar tak cukup menjadi modal melangkah di panggung pilpres. Jika Muhaimin serius ingin dilirik sebagai capres di 2024, maka dia punya PR besar untuk mendongkrak elektabilitas dengan kilat.

“Bagaimana seorang ketua parpol bergabung dengan koalisi partai lain dan menempatkan dirinya harganya tinggi ya dia harus memiliki elektabilitas tinggi. Cak Imin belum memiliki modal itu, jadi menurut saya ini lebih ke arah joke (candaan) politik saja,” kata Yunarto.
Sebelumnya, Muhaimin menyatakan bahwa partainya siap bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Namun, Muhaimin memberikan satu syarat, yaitu dirinya harus diusung sebagai capres dalam koalisi tersebut.

“Saya siap bergabung asal capresnya saya,” kata Muhaimin dalam keterangannya, Minggu (22/5/2022).

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menyambut baik gagasan KIB. Menurutnya, koalisi itu sebagai ikhtiar untuk menyamakan kekuatan sehingga mulai mengkristal. Dia melanjutkan, PKB sangat terbuka untuk menjalin komunikasi dengan partai mana pun dalam menyongsong Pemilu 2024. “Kami terus menjalin komunikasi di DPR, tapi secara khusus belum. Kami terbuka,” jelasnya.

Penulis : Fitria Chusna Farisa
Editor : Fitria Chusna Farisa
Foto:DOK. Humas DPR RI
Sumber berita: Nasional.kompas.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rakernas Projo menyinggung soal dukungannya di Pilpres 2024 kepada figur yang hadir di rakernas tersebut. Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, turut menyampaikan analisinya mengenai sambutan Jokowi di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, itu.

“Saya lebih melihat ini awal mula bahwa bahasa simbol yang kuat, katakanlah ini arah dukungan ke arah Pak Ganjar. Saya tidak tahu apakah dipilihnya Magelang adalah simbol, masih belum bisa menjelaskan,” ujar Yunarto Wijaya dalam keterangan tertulisnya, Ahad (22/5/2022).

Menurutnya, pidato Jokowi yang menyebut, “mungkin yang kita dukung hadir di sini” mengarah ke Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Sebab, menurut Yunarto, hanya Ganjar yang masuk dalam radar survei teratas Calon Presiden (Capres) 2024 yang hadir dalam rakernas tersebut.

Lebih lanjut Yunarto menjelaskan, Ganjar memiliki rating popularitas dan elektabilitas paling tinggi di antara para figur yang disebut dalam lembaga survei kredibel. Ganjar juga kerap disebut sebagai penerus Jokowi sebagai presiden periode 2024-2029.

“Ganjar sudah ratingnya tertinggi dan ketika ditanya brand association dari Ganjar memang dia dianggap paling kuat menjadi penerus Jokowi dibandingkan dengan nama-nama lain,” kata dia.

Menurut Yunarto, figur yang didukung Jokowi akan memiliki keuntungan secara pemilih dan kekuatan partai. Itu dapat terjadi apabila Jokowi sampai akhir masa jabatanya memiliki rapor yang bagus di mata masyarakat.

Selain itu, Jokowi harus tepat dan cepat memgumumkan figur yang didukungnya. Jokowi juga harus menggaet dukungan kepada partai koalisnya agar calon yang diusungnya kelak dapat mendapatkan dukungan dari partai-partai pendukungnya tersebut.

“Kemungkinan besar kalau seperti itu, siapapun yang didukung oleh Jokowi punya kemungkinan besar juga untuk menang,\” jelas dia.

Jokowi dalam pidatonya juga menyampaikan kepada relawan untuk tidak tergesa-gesa dalam menentukan pilihan. Menurut Yunarto, hal tersebut dapag bermakna Jokowi ingin stabilitas politiknya tidak terganggu.

“Diartikan dua hal ya, presiden tidak ingin stabilitas politiknya terganggu. Kedua, kalau jagoan kita (Projo) akan maju, ikuti cara saya dan jangan tergesa-gesa,” kata dia.

Sebelumnya, Jokowi dalam Rakernas V Projod i Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, menyinggung soal dukungannya di Pilpres 2024 kepada figur yang hadir di rakernas. “Makanya, untuk urusan politik, ojo kesusu sik. Jangan tergesa-gesa. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini,” kata Jokowi, Sabtu (21/5/2022).

 

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Agus Yulianto
Foto: ANTARA/Biro Pers dan Media Setpres
Sumber: Republika.co.id

Jakarta, CNN Indonesia — PDIP memuncaki tingkat elektabilitas partai politik dalam survei yang dirilis Charta Politika Indonesia, Senin (26/4).

Berdasarkan survei yang dilakukan 10-17 April 2022, PDIP itu unggul dengan elektabilitas mencapai 24,7 persen. Sedangkan, PKB menyalib posisi Golkar di posisi ketiga dengan elektabilitas mencapai 9,8 persen, di bawah Gerindra di posisi kedua dengan 11,9 persen.

Hasil itu terungkap lewat pertanyaan tertutup, “Seandainya pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR RI dilaksanakan hari ini dan diikuti oleh partai politik di bawah ini, partai apa yang Ibu/Bapak pilih?”.

Kemudian di bawah Golkar ada PKS di posisi kelima dengan 7,7 persen, Demokrat 7,0 persen, Nasdem 5,1 persen, PPP 2,0 persen, dan PQN 1,5 persen.

“Secara umum pilihan publik terhadap partai politik secara berurutan adalah: PDIP, Gerindra, PKB, dan Golkar sebagai 4 partai politik dengan pilihan tertinggi.

Sementara PKS dan Demokrat berada pada urutan berikutnya, relatif berimbang,” ucap Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya dalam paparannya.

Survei Charta Politika dilakukan selama sepekan pada 10-17 April. Melibatkan 1.220 responden dengan metode penarikan sampel acak bertingkat atau multistage random sampling. Margin of error sekitar 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam survei dua lembaga lain yakni Populi Center dan Trust Indonesia Research & Consulting beberapa waktu lalu PDIP juga berada di atas.

Populi Center dalam survei yang hasilnya dirilis 24 April 2022 menunjukkan PDIP posisi puncak dengan 19,3 persen. Disusul Gerindra di tempat kedua dengan 11,6 persen dan Golkar di tempat ketiga (11,3 persen).

Lalu disusul oleh PKB (6,8 persen), Demokrat (6,7 persen) dan PKS (5,1 persen).

Sementara itu, survei Trust yang dirilis 31 Januari 2022, elektabilitas PDIP tertinggi yakni 21,8 persen. Kemudian disusul Gerindra dengan 17,3 persen dan Partai Golkar sebesar 10,6 persen.

Sedangkan, hasil popularitas partai politik tertinggi diperoleh oleh Partai Golkar dengan 93,9 persen menggungguli PDIP yang hanya meraih 92,3 persen.

 

thr/kid
Ilustrasi surat suara untuk pemilu. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Sumber: CNNIndonesia.com

 

TEMPO.CO, Jakarta – Survei Charta Politika menyebut tingkat kepercayaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menurun sepanjang 2022. Pada awal Januari, tingkat kepercayaan menyentuh angka 84,9 persen, lalu menurun pada Februari 2022 menjadi 81,0 persen, dan terakhir di angka 75,8 persen di bulan April 2022.

“Dilihat dari sisi tren, hampir semua lembaga negara mengalami penurunan pada survei April ini. Penurunan terbesar kecenderungannya terjadi di lembaga Presiden,” ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya dalam webinar Senin, 25 April 2022.

Dalam survei kali ini, Charta Politika melakukan survei terhadap 1.220 responden dengan margin of error 2,83 persen. Survei dilakukan dengan metode random sampling selama sepekan, yakni pada 10-17 April 2022 di setiap provinsi seluruh Indonesia.

Dari hasil survei tentang tingkat kepercayaan terhadap lembaga tinggi negara, institusi TNI berada di nomor urut satu dengan 85,2 persen, nomor dua Presiden dengan angka 75,8 persen, Polri 70,7 persen, dan KPK 69,9 persen.

“Untuk Polri ini pola baru (berada di urutan ketiga). Biasanya Polri ini di zaman ketika kita bicara KPK masa lalu, saat kepercayaan kepada KPK masih tinggi, biasanya Polri di bawah KPK,” kata Yunarto.

Sementara untuk tiga institusi nomor buncit ada DPR RI, DPD RI, dan MPR RI. Yunarto menyebut lembaga legislatif kerap menjadi langganan institusi paling tak dipercaya masyarakat di setiap survei lembaga kredibel. Adapun penurunan kepercayaan pada Presiden Jokowi terjadi sepanjang 2022 ini.

 

Reporter: M Julnis Firmansyah
Editor: Kukuh S. Wibowo
Sumber: Tempo.co
Foto: ANTARA/Rosa Panggabean