Cak Imin-Zulhas Dinilai Tak Punya Alasan Kuat Usul Perpanjang Jabatan Jokowi

Jakarta – Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menilai usulan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memiliki alasan yang kuat. Yunarto mengutarakan sejumlah catatan kritis terkait usulan tersebut.
Yunarto menyoroti alasan di balik usulan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) terkait perpanjangan masa jabatan presiden yang berbeda. Dia lantas mempertanyakan bagaimana alasan yang masih berbeda-beda itu justru digunakan untuk membuka satu kotak pandora: pembatasan masa kekuasaan yang dijamin konstitusi.

“Belum ada alasan yang kuat di antara ketum ini, kesatuan alasan untuk kemudian membuka kotak pandora bernama pembatasan masa kekuasaan, yang sangat esensial dalam demokrasi,” kata Yunarto Wijaya kepada wartawan, Jumat (25/2/2022).

“Bayangkan, sederhana saja, Zulhas dan Cak Imin sudah menggunakan alasan yang berbeda. Satu perang Ukraina dengan Rusia, lalu yang satu lebih menekankan terkait pandemi. Lalu bagaimana mungkin alasan yang juga masih berbeda-beda digunakan untuk sesuatu yang paling esensial dari demokrasi, yaitu pembatasan masa kekuasaan dan harus mengamandemen konstitusi,” lanjutnya.

Seperti diketahui, aspirasi perpanjangan masa jabatan presiden kembali mencuat setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memberi usul agar Pemilu 2024 ditunda 1-2 tahun. Alasannya, Pemilu 2024 berpotensi mengganggu momentum perbaikan ekonomi Indonesia.

Lulusan S2 manajemen Universitas Indonesia itu heran terhadap alasan pemulihan ekonomi tersebut. Dia menyebut semua negara di dunia pun tengah berjuang memulihkan ekonominya, tetapi tak ada yang melakukan perpanjangan kekuasaan.

Menurutnya, penundaan pemilu setidaknya lantaran permasalahan teknis yang diundur hanya hitungan bulan, bukan untuk memperpanjang masa jabatan kekuasaan.

“Pertanyaan yang harus ditanya juga adalah, ketika alasan pandemi yang digunakan, misalnya, atau pemulihan ekonomi yang masih berjalan pada masa pandemi, negara lain kan di dunia juga mengalami ini. Semua negara mengalami situasi pandemi dan juga sedang melakukan proses pemulihan ekonomi, tapi tidak ada satu pun negara yang setahu saya melakukan perpanjangan kekuasaan,” katanya.

“Penundaan pemilu hanya dilakukan dalam hitungan teknis. Hitungan bulan, tanggal, tapi bukan dalam konteks perpanjangan kekuasaan,” imbuhnya.

Dia menyebut berbagai hasil survei menunjukkan mayoritas responden memilih menolak penundaan pemilu. Lantas, dia mempertanyakan suara siapa yang diklaim para ketum partai itu.

“Semua lembaga survei mengatakan masih lebih banyak yang menolak untuk penundaan pemilu. Kan jadi pertanyaan, lalu suara siapakah yang diklaim para ketum partai. Kalau hanya didasarkan pada subjektivitas mereka ya pada akhirnya tuduhan mengenai oligarki ini kan seperti menjadi benar, gitu, kan,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menduga usulan perpanjangan masa jabatan presiden tersebut membawa kepentingan segelintir elite politik untuk memperpanjang kekuasaannya, baik di bangku-bangku kementerian maupun di Senayan. Sebab, ujarnya, apabila pilpres ditunda, akan mempengaruhi jadwal pileg.

“Dan jangan-jangan kemudian akan muncul tuduhan bahwa mereka punya kepentingan juga untuk memperpanjang kekuasaannya. Memperpanjang kekuasaan sebagai menterikah atau misalnya memperpanjang kekuasaan anggota-anggota DPR sebagai bagian dari partai,” katanya.

“Karena kan kita tahu pilpres yang ditunda ini akan menjadi pileg yang ditunda yang menguntungkan mereka juga,” sambung dia.

Yunarto kemudian menyinggung pernyataan Jokowi yang selama ini menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, selama Jokowi belum mengeluarkan pernyataan baru, tak salah jika masyarakat melihat bahwa elite yang mengusulkan itu dinilai menjerumuskan Jokowi.

“Catatan kritis keempat, yang bisa kita pegang kan adalah statement Pak Jokowi terakhir terkait isu ini jelas menolak dan mengatakan yang mengutarakan isu ini menjerumuskan dirinya. Selama belum ada statement baru Pak Jokowi, ya, jangan salahkan juga kalau kemudian sebagian masyarakat mengatakan bahwa yang mengutarakan kalimat ini orang yang menjerumuskan Jokowi juga,” katanya.

 

Firda Cynthia Anggrainy – detikNews
Sumber foto: Ari Saputra/detikcom
Sumber berita: https://bit.ly/35sRkxM

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.