Governor Ganjar Pranowo Leads in Latest Presidential Survey
Jakarta. Central Java Governor Ganjar Pranowo is slightly ahead of Defense Minister Prabowo Subianto in the latest presidential survey that indicates a potential three-horse race in the 2024 election.
The survey conducted by respected pollster Charta Politika shows Ganjar with 16.2 percent of the vote and Prabowo with 14.8 percent of the vote.
Jakarta Governor Anies Baswedan is trailing Prabowo by just 0.2 percentage point, according to the poll results published on Thursday.
“It’s getting clear that the main stage accommodates only three highest-rated figures: Ganjar, Prabowo and Anies,” Charta Politika Executive Director Yunarto Wijaya said in a video conference.
Prabowo, the chairman the Great Indonesia Movement Party (Gerindra), has participated in the last two presidential elections and lost both to Joko “Jokowi” Widodo.
The pollster said the survey was carried out on July 12-20 involving 1,200 respondents countrywide and had a margin of error of 2.8 percent.
When voters were provided with the top ten of presidential hopefuls, Ganjar retains his lead with a bigger margin, while Anies overtakes Prabowo, the pollster said.
Under this scenario, the survey puts Ganjar at 20.6 percent of the vote, Anies gets 17.8 percent and Prabowo gets 17.5 percent.
Yunarto said he was convinced about having Ganjar on the top of the list, while Prabowo and Anies are still in statistical-tie territory.
“I’m accountable to the data putting Ganjar on the number one place, but the statistics on Anies and Prabowo remain within margin of error,” Yunarto added.
Seven other names are unable to reach 10 percent of the vote.
They include Tourism Minister Sandiaga Uno — Prabowo’s running mate in the last election – who gets 7.7 percent of the vote, West Java Governor Ridwan Kamil (7.2 percent), Democratic Party Chairman Agus Harimurti Yudhoyono (4.2 percent), Social Affairs Minister Tri Rismaharini (3.6 percent), State-Owned Enterprise Minister Erick Thohir (1.8 percent), House Speaker Puan Maharani (1.4 percent) and Chief Economic Minister Airlangga Hartarto (1 percent).
When the choices were narrowed further into five names, Ganjar leads with 23.3 percent of the vote, followed by Anies (19.8 percent), Prabowo (19.6 percent), Sandiaga (8.4 percent) and Ridwan (8.2 percent). Another 20.7 percent of voters declined to vote for either candidate.
Ganjar has a solid supporter base inside the PDI-P, with 44.7 percent of the vote among the party’s constituents, according to Charta Politika.
In this regard, he is superior to fellow party executive Risma who gets 7.7 percent and even Puan — the daughter of PDI-P Chairwoman Megawati Soekarnoputri – who gets a mere 4.8 percent.
He is also the most popular choice for voters in Central Java, neighboring Yogyakarta, East Java, Bali, East Nusa Tenggara and West Nusa Tenggara.
Anies is the preferable candidate among voters in Jakarta, Banten and most provinces on Sumatra Island.
Prabowo’s main supporter base remains West Java, the country’s biggest province by population.
Java Island and Bali are home to around 60 percent of the national population.
Ganjar was also rated the top in two previous public opinion polls by different pollsters last month.
By comparison, a survey by national newspaper Kompas published in May put Ganjar at third behind Prabowo and Anies with a massive 11.2-percentage point gap from the top.
Since 2004, Indonesian presidents have been elected by popular votes with a run-off if no candidate wins a simple majority in the first round.
BY :MARKUS JUNIANTO SIHALOHO, HERU ANDRIYANTO
Photo:(Beritasatu Photo/Ruth Semiono)
Source: https://bit.ly/3zbSR51
Survei Charta Politika: Turun, Kepuasan atas Kinerja Pemerintah Jadi 62,4%
Jakarta – Lembaga survei Charta Politika menggelar survei mengenai kinerja pemerintah, baik secara keseluruhan, dalam pemberantasan korupsi, maupun penanganan pandemi COVID-19. Hasilnya, 62,4 persen responden menyatakan puas atas kinerja pemerintah, tapi sebanyak 45,3 persen menilai pemberantasan korupsi buruk.
Survei dilakukan secara tatap muka dengan metode multistage random sampling pada periode 12-20 Juli 2021. Jumlah responden dalam survei ini sebanyak 1.200 dari seluruh wilayah Indonesia, dengan margin of error 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Responden dipilih secara acak dengan kriteria minimal 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih. Unit sampling primer survei ini adalah desa/kelurahan, dengan jumlah sampel masing-masing 10 orang di 120 desa/kelurahan yang tersebar di Indonesia.
“Ada di angka 62,4 persen sangat puas, 34,1 mengatakan tidak puas dan 3,5 persen tidak tahu atau tidak menjawab,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya saat memaparkan hasil survei secara daring, Kamis (12/8/2021).
Berdasarkan survei Charta Politika ini, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah tertinggi berada di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. Sedangkan tingkat kepuasan terendah berada di wilayah Maluku dan Papua, Kalimantan, serta Sumatera.
Yunarto menyebut tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah cenderung menurun, meskipun dalam survei Charta Politika kali ini tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah berada di atas 60 persen.
“Meskipun masih berada di atas 60 persen, terdapat kecenderungan penurunan tingkat kepuasan kinerja pemerintah dibandingkan dengan survei periode sebelumnya,” sebut Yunarto.
53% Responden Nilai Pemberantasan Korupsi Buruk
Charta Politika juga menyurvei penilaian responden terhadap penegakan hukum sampai aspek yang lebih spesifik, yakni pemberantasan korupsi. Untuk penegakan hukum, sebanyak 46,8 persen responden menilai baik dan 42,8 persen menilai buruk.
Untuk pemberantasan korupsi, sebanyak 45,3 persen responden menilai buruk, 42 persen menilai baik, 7,7 sangat buruk, 3 persen tidak tahu atau tidak menjawab dan 2 persen sangat baik.
Kendala Vaksinasi COVID-19: Ketidakjelasan Informasi
Selain itu, Charta Politika menyurvei penilaian terhadap penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah. Hasilnya, sebanyak 47,9 persen responden menilai penanganan pandemi baik, 39,8 persen buruk, 5,8 persen sangat buruk, 3,5 persen sangat baik, dan 3,1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
“Tingkat kepuasannya cenderung stabil, tapi menurun,” ucap Yunarto.
Perihal tingkat kepercayaan terhadap data COVID-19 dari pemerintah, sebesar 48,6 persen responden menyatakan cukup percaya, 37,1 persen tidak percaya, 6,2 persen tidak percaya sama sekali, 4,5 persen sangat percaya, dan 3,7 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Responden juga ditanya soal kendala dalam program vaksinasi Corona yang dijalankan pemerintah. Hasilnya, sebesar 29,4 persen responden menjawab kendala vaksinasi yakni ketidakjelasan informasi.
Berikut ini hasilnya:
Ketidakjelasan informasi mengenai vaksinasi: 29,4 persen
Masyarakat tidak percaya adanya COVID-19: 26,3 persen
Distribusi vaksin yang tidak merata: 17,3 persen
Fasilitas kesehatan yang masih sangat terbatas: 11,2 persen
Jumlah tenaga kesehatan terlalu sedikit: 7,5 persen
Tidak tahu/tidak menjawab: 8,3 persen.
Tim detikcom – detikNews
Sumber: https://bit.ly/2XCYcV5
Foto (istimewa)
Charta Politika Catat Kepuasan atas Kinerja Pemerintah Turun Jadi 62,4 Persen
TEMPO.CO, Jakarta – Lembaga survei Charta Politika menyatakan tingkat kepuasan responden terhadap kinerja pemerintah berada pada angka 62,4 persen. Sementara tingkat ketidakpuasan berada pada angka 34,1 persen.
“Kepuasan terhadap kinerja pemerintah berada pada angka 62,4 persen, jika dibandingkan hasil survei pada periode sebelunya terdapat penurunan terhadap kinerja pemerintah,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam keterangan tertulis, Kamis, 12 Agustus 2021.
Penilaian itu berdasarkan survei yang dilakukan pada 12 hingga 20 Juli 2021. Jumlah sampel sebanyak 1.200 responden dan margin of error +2.83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Yunarto berujar meskipun tingkat kepuasan masih berada di atas 60 persen, terdapat kecenderungan penurunan tingkat kepuasan kinerja pemerintah dibandingkan dengan survei periode sebelumnya.
Dari data yang dia jabarkan terlihat bahwa pada Juli 2020 tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sebesar 67 persen, pada Januari 2021 menjadi 64 persen, pada Februari 2021 menjadi 64,4 persen, dan pada Maret 2021 menjadi sebesar 65,3 persen.
Menurut Yunarto permasalahan yang dianggap paling pokok yang tengah dihadapi masyarakat adalah penanganan pandemi Covid-19, berikutnya ada harga kebutuhan pokok yang mahal dan permasalahan susah mencari lapangan kerja.
Kondisi ekonomi Indonesia dinilai buruk oleh masyarakat, meskipun optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi Indonesia kedepan tergolong tinggi. Kondisi penegakan hukum di Indonesia dinilai sangat buruk, dan mengalami penurunan
dibandingkan periode survei sebelumnya. “Penilaian terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini masih dinilai buruk oleh masyarakat,” ujarnya.
Adapun sampel dalam survei Charta Politika ini dipilih sepenuhnya secara acak atau probability sampling dengan menggunakan metoda penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling), dengan memperhatikan urban/rural dan proporsi antara jumlah sampel dengan jumlah pemilih di setiap Provinsi. Unit sampling primer survei (PSU) ini adalah desa/kelurahan dengan jumlah sampel masing-masing 10 orang di 120 desa/kelurahan yang tersebar di Indonesia.
HENDARTYO HANGGI
Reporter: Muhammad Hendartyo
Editor: Kukuh S. Wibowo
Foto: Tempo/Syafiul Hadi
Sumber: https://bit.ly/3gmB03S