Survei Charta Politika: Kepuasan terhadap Pemerintah Stabil
Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga survei Charta Politika merilis temuan survei yang menyatakan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah cenderung stabil, walaupun ada sedikit penurunan.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya memaparkan, ketika publik (responden) ditanya dengan pertanyaan umum, seberapa puas terhadap kinerja pemerintah, sebanyak 62,4 persen menjawab puas, 34,1 persen yang menjawab tidak puas, dan 3,5 tidak tau dan tidak menjawab.
“Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas publik masih puas terhadap kinerja pemerintah, walaupun ada penurunan sedikit dibanding survei sebelumnya. Tapi secara umum masih stabil,” ujar Yunarto saat pemaparan hasil survei secara virtual, Kamis (12/8/2021).
Survei Charta Politika ini digelar pada 12 – 20 Juli 2021. Terdapat 1.200 responden yang diwawancarai secara tatap muka dengan metode multistage random sampling dan margin of error plus minus 2,8 persen
.
Yunarto menjelaskan, tingkat kepuasan dan ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah juga terbelah berdasarkan wilayah. Kepuasan tertinggi ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT. Sedangkan ketidakpuasan terbesar ada di Maluku dan Papua.
Dalam survei ini, jelas Yunarto, juga tergambarkan variabel permasalahan paling pokok yang dihadapi masyarakat saat ini adalah penanganan Covid-19. Hal ini tergambarkan dari hasil temuan, ketika publik ditanya apa persoalan yang paling mempengaruhi penilaian terhadap pemerintah.
Ternyata jawaban tertinggi adalah penanganan pandemi Covid-19 (31,5 persen), baru kemudian harga kebutuhan pokok (22,1 persen), dan susahnya lapangan pekerjaan (11,9 persen).
Yunarto menjelaskan hal di atas menggambarkan adanya pergeseran. Dulu sebelum pandemi variabel paling besar adalah soal bias ekonomi. Ini terkait kebutuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok.
“Ternyata sekarang bergeser dimana variabel penanganan pandemi dianggap yang paling penting. Maka semakin tinggi kepuasan dalam penanganan pandemi akan semakin tinggi pula kepuasan publik secara jeneral terhadap pemerintah,” beber Yunarto.
Terkait kondisi ekonomi, Yunarto menyebut mayoritas publik (65,9 persen) yang mengatakan kondisi ekonomi buruk. Sedangkan 31,7 persen mengatakan baik.
Namun ketika ditanya bagaimana optimisme terhadap perbaikan ekonomi ke depan, sebanyak 60,5 persen mengatakan optimistis terhadap perbaikan ekonomi satu tahun kedepan. Sedangkan 29,0 persen tidak optimistis, dan 10, 5 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
“Ini artinya trust publik masih baik terhadap kondisi perbaikan ekonomi maupun terhadap pemerintah. Ini sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah, kalau optimisme besar ini tak diikuti perbaikan akan menimbulkan masalah,” jelasnya.
Secara sektoral, bagaimana penegakan hukum Indonesia? Yunarto menjelaskan bahwa 49,5 persen menilai baik dan 47,3 persen buruk.
Adapun sektor pemberantasan korupsi penilaian buruknya jauh lebih tinggi, yakni 53,0 persen menyatakan buruk dan sangat buruk, sedangkan 44,0 persen menyatakan baik dan sangat baik.
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FFS
(Foto: Istimewa)
Sumber: https://bit.ly/2UDqttx
Charta Politika: Masih Banyak Publik Tak Percaya Data yang Disampaikan Pemerintah Terkait Covid-19
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lembaga Survei Nasional Charta Politika Indonesia, mengeluarkan hasil survei yang dilakukan terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap data yang disampaikan Pemerintah dalam hal ini satgas Covid-19 perihal update kasus Covid-19.
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan, berdasarkan temuan pihaknya melalui survei itu menunjukkan kalau kepercayaan masyarakat masih tergolong rendah.
Hal itu dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang tidak percaya dengan segala informasi yang disampaikan pemerintah soal Covid-19.
“Iya jadi baik itu, terkait informasi penambahan kasus aktif, kasus positif Covid-19 hingga kesembuhan dan angka kematian karena Covid-19 ini masih banyak masyarakat yang tidak percaya,” kata Yunarto saat menyampaikan hasil surveinya secara daring, Kamis (12/8/2021).
Yunarto menjabarkan terkait dengan persentase temuan pihaknya atas hal itu, di mana sebanyak 53,1 persen masyarakat sudah percaya dan 43,3 persen yang tidak percaya dengan informasi dari pemerintah tersebut dengan 3,7 persen tidak menjawab.
Terkait angka persentase masyarakat yang percaya tersebut kata Yunarto sebanyak 4,5 persen masyarakat sangat percaya dan 48,6 persen yang cukup percaya.
“Sedangkan yang kurang percaya 37,1 persen dan tidak percaya sama sekali 6,2 persen,” tuturnya.
Kendati angka masyarakat yang percaya dengan informasi pemerintah masih lebih tinggi dibanding yang tidak percaya, namun kata dia angka tersebut masih belum dapat menjamin masyarakat bisa percaya.
“Kalau berdasarkan hasil dari kami, jika angkanya kurang dari 60 persen maka itu belum memastikan masyarakat percaya, jadi ini masih ada gap (kendala) yang harus dijelaskan kepada pemerintah,” tuturnya.
Sejalan dengan temuan tersebut berdampak pada penilaian masyarakat terhadap penanganan pemerintah terhadap pandemi Covid-19 ini.
Di mana kata dia, penilaian tersebut juga relatif masih tergolong rendah. Rinciannya sebanyak 51,4 persen responden yang menyatakan kalau penanganan pemerintah sudah baik.
Sementara kata dia masih ada 45,6 persen masyarakat yang menilai penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah kurang baik.
“Berkaitan dengan penanganan pandemi, penilaian publik relatif tergolong rendah, berada di bawah 60 persen,” imbuhnya
Sebagai informasi, survei Charta Politika Indonesia ini dilakukan pada 12 hingga 20 Juli 2021 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.
Jumlah sampel yang dilibatkan sebanyak 1200 responden, yang tersebar di 34 Provinsi.
Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error kurang lebih 2.83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Pada survei ini juga menyajikan tren dari data hasil survei yang diperoleh pada survei lapangan periode sebelumnya yakni tanggal 20-27 Februari 2020, serta data hasil survei menggunakan telepon yang dilakukan pada periode 1-8 Mei 2020, 6-13 Juni 2020, 6-12 Juli 2020, 26-29 Januari 2021, 24-28 Februari 2021, dan 20-24 Maret 2021.
Itu dipaparkan guna melihat dinamika perubahan persepsi publik selama masa pandemi Covid-19.
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Johnson Simanjuntak
Foto: Tangkapan layar (tribunnews)
Sumber: https://bit.ly/3yaNYIj
Rilis Survei Nasional: Evaluasi Kebijakan & Peta Politik Masa Pandemi
Press Release
Survei Nasional Charta Politika Indonesia
Jakarta, 12 Agustus 2021
Evaluasi Kebijakan & Peta Politik Masa Pandemi
Survei dilakukan pada tanggal 12 – 20 Juli 2021 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 1200 responden, yang tersebar di 34 Provinsi. Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ±(2.83%) pada tingkat kepercayaan 95%.
Pada survei ini juga menyajikan tren dari data hasil survei yang diperoleh pada survei lapangan periode 20-27 Februari 2020, serta data hasil survei menggunakan telepon yang dilakukan pada periode 1-8 Mei 2020, 6-13 Juni 2020, 6-12 Juli 2020, 26-29 Januari 2021, 24-28 Februari 2021, dan 20-24 Maret 2021 untuk melihat dinamika perubahan persepsi publik selama masa pandemi Covid-19.
Klik link untuk mengunduh: