Pilpres 2024 Bakal Lebih Kompleks, Ini Alasannya
JAKARTA, investor.id – Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan, pelaksanaan pemilu presiden (Pilpres) 2024 akan lebih kompleks dibandingkan Pilpres sebelumnya. Pasalnya, tidak ada lagi calon presiden incumbent, sehingga masuk di fase open election.
“Secara mindset, secara terminologi politik, situasinya akan jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Kita masuk dalam fase yang disebut open election, situasi ketika incumbent tidak bisa maju kembali,” kata Yunarto dalam acara Investor Daily Summit 2022 sesi diskusi bertajuk “Understanding Indonesia’s Social Politic Landscape: Impact on Economic Growth and Investment Climate”, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (11/10/2022).
Sebelumnya di Pilpres 2019, Joko Widodo (Jokowi) yang berstatus incumbent bisa maju kembali dalam pemilihan presiden, sehingga sebetulnya sudah terbaca siapa yang akan memenangkan Pilpres.
“Kalau 2019 Pak Jokowi bisa maju kembali, orang tahu yang namanya incumbent itu kampanye gratisan 5 tahun, berat melawan incumbent, sehingga kemudian sudah bisa terbaca apa yang akan terjadi dalam pemilu. Nah, libido yang tertahan di 2019, sekarang ini meledak. Jadi, seperti ada balas dendam, semua merasa ada haknya dan merasa punya peluang untuk jadi capres dan cawapres,” kata Yunarto.
Dalam open election, lanjut Yunarto, semua berjalan dengan sangat cepat dan konflik sangat mungkin bisa terjadi. Ia juga melihat polarisasi masih akan terjadi pada Pilpres 2024 karena memang polarisasi secara sosiologis tidak bisa terelakan. Di negara maju seperti Amerika Serikat pun, polarisasi juga masih terjadi akibat akses dari Pemilu.
“Polarisasi sulit untuk bisa kita anggap selesai di 2024, dengan pola yang itu-itu saja dan kubu yang itu-itu saja,” kata Yunarto.
Menurut Yunarto, yang kemudian menjadi masalah adalah ketika ada elit politik atau partai yang menggunakan perbedaan ini secara sosiologis untuk membakar ujaran-ujaran kebencian.
“Itulah yang harus kita tolak sebagai sebuah perilaku politik. Kita pernah melihat bagaimana sejarah politik Indonesia beberapa tahun terakhir di Pemilu 2014, Pemilu 2019 dan Pilkada 2017, itu bukan hanya menyisakan pertarungan di level elit atau relawan, tetapi tersisa menjadi sebuah pertentangan yang sifatnya horizontal di antara masyarakat,” ujarnya.
Yunarto mengatakan, karena polarisasi tidak bisa terelakan, seharusnya polarisasi atau perbedaan bisa dibuat menjadi lebih produktif, sehingga perdebatannya bukan pada hal-hal dasar terkait isu SARA.
“Perbedaan itu tidak bisa dihilangkan, dia pasti ada dalam dialektika sejarah manusia, bahkan di negara maju. Tetapi ketika belum menjadi capres pun sudah bertamunya ke kelompok yang jelas bahkan pernah terkena tindak pidana kriminal karena itu, bagaimana kita bisa berharap kesepakatan kita untuk kemudian membuat polarisasi itu lebih produktif. Polarisasi ada, tetapi bagaimana tugas kita membuat perbedaan itu menjadi produktif,” kata Yunarto.
Herman (redaksi@investor.id)
Editor: Lona Olavia (olavia.lona@gmail.com)
Foto: Investor.id
Sumber: https://bit.ly/3fOBjHl (Investor.id)
Yunarto Wijaya: PDIP Sulit Dapatkan Koalisi Jika Usung Puan Maharani
Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyatakan PDI Perjuangan (PDIP) akan sulit mendapatkan koalisi jika mengusung Puan Maharani pada Pilpres 2024.
“Ketika yang diusung adalah Mbak Puan kecenderungan buat PDI Perjuangan mendapatkan koalisi dari partai lain lebih sulit. Karena basis utama dari keinginan partai untuk mendukung capres itu adalah ketika peluang menangnya besar,” ujar Yunarto Wijaya ditemui usai acara BNI Investor Daily Summit 2022 di JCC, Jakarta Pusat, Selasa (11/10/2022).
Yunarto mengaku dirinya tidak dapat membayangkan ada koalisi lain yang ingin bergabung dengan calon presiden yang memiliki angka elektabilitas hanya dua hingga tiga persen saja. Namun, situasinya akan berbeda jika Partai PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.
“Peluang menangnya besar dan di situlah menurut saya potensi dari partai-partai lain untuk bergabung juga akan lebih besar,” jelas Yunarto.
“Sepertinya memang bisa terlihat ya ketika PDI Perjuangan hanya koalisi tunggal tanpa didukung oleh partai lain pun, walaupun mereka adalah partai pemenang pemilu, sulit untuk bisa menang. Karena kita tahu pemilu kita membutuhkan angka 50% plus satu untuk mendapatkan kemenangan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Yunarto Wijaya juga berbicara perihal nama-nama calon presiden yang sudah diusung beberapa partai seperti Partai Nasdem dengan Anies Baswedan, Partai Golkar dengan Airlangga Hartarto beserta peluangnya. Dia menjelaskan berdasarkan survei sepanjang setahun terakhir hanya ada tiga nama yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan yang mengungguli nama-nama lain.
“Mereka sudah di atas 20%, nama lain di bawah 10 persen. Artinya terlihat sekali arus besar pemilih menginginkan tiga nama ini. Pak Prabowo dikarenakan modal investasi yang maju dua kali dalam pilpres, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menurut saya dianggap mewakili dua kubu yang bertarung selama ini,” jelas Yunarto Wijaya.
Selain itu ditambah juga dengan personal branding mereka yang cukup kuat di mata anak muda. Jika pilihannya dipersempit, kata Yunarto Wijaya, maka peluang ruang gerak lebih besar ada di Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk meningkatkan elektabilitas.
Oleh : Gabriella Putrinda / JAS
Foto:YouTube BPMI Setpres
Sumber: https://bit.ly/3Vj0HVX (BeritaSatu)
Charta Politika: Ganjar Pranowo Bisa Menjadi Magnet Elektoral PDI Perjuangan di Pemilu 2024
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dapat meningkatkan elektoral PDI Perjuangan pada Pemilu 2024 mendatang.
Yunarto menjelaskan dalam survei Charta Politika terbaru, elektabilitas Ganjar dalam semua simulasi berada di atas angka 20 persen.
“Artinya Ganjar berpotensi menjadi dongkrak dan magnet elektoral dari PDI Perjuangan ketika dua variabel orang dengan survei tertinggi dan partai dengan survei tertinggi ini kemudian menjadi satu variabel,” kata Yunarto dalam Rilis Survei Charta Politika: Kondisi Sosial Politik dan Peta Elektoral Pasca Kenaikan Harga BBM di kanal Youtube Charta Politika Indonesia, Kamis (22/9/2022).
Di lain sisi, Yunarto mengungkapkan keuntungan elektoral tidak akan didapat jika PDIP mengusung Ketua DPR RI Puan Maharani menjadi capres.
Yunarto menyebut elektabilitas Puan masih berada di angka 2 persen, sehingga berpotensi menjadi beban elektoral PDIP pada Pemilu 2024.
“Mba Puan ada di angka sekitar 2 persen, artinya sosok capres ini yang seharusnya logikanya dalam Pemilu serentak bisa menjadi dongkrak elektoral, ini berpotensi menjadi beban elektoral,” jelas Yunarto.
Dalam survei Charta Politika, PDIP meraih elektabilitas dengan perolehan 21,4 persen.
Meski begitu, Yunarto mengatakan partai tidak hanya menggunakan hasil survei sebagai pertimbangan dalam memilih capres yang akan diusung.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Wahyu Aji
Foto: Pemprov Jateng
Sumber:https://bit.ly/3DOsg3d