Press Release & Materi Rilis Surnas Charta Politika Indonesia Survei dilakukan pada tanggal 10 – 17 April 2022, melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 1220 responden, yang tersebar di 34 Provinsi. Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ±(2.83%) pada tingkat […]
Partai-partai baru tumbuh subur menjelang Pemilu 2024. Rupanya, partai politik (parpol) baru berbasis agama masih juga dimekarkan oleh sejumlah politikus. Seberapa besar kans partai bernuansa agama di tengah kedigdayaan elektoral partai nasionalis-sekuler? Lalu, bagaimana idealnya wujud moralitas partai agama dalam teleologis berbangsa? Hakan Yavuz (2009) memandang parpol agama sebagai partai yang dibentuk oleh ide-ide keagamaan […]
Jakarta, CNN Indonesia — Survei Charta Politika menyebut Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon terkuat pengganti Ganjar Pranowo di kursi Gubernur Jawa Tengah. Elektabilitas Gibran mengungguli sejumlah politisi senior lokal maupun nasional. Bahkan, ia unggul jauh dari Wakil Gubernur Jawa tengah Taj Yasin Maimoen. “Dalam simulasi calon Gubernur Jawa Tengah, nama Gibran Rakabuming […]
Jakarta – Lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei terkait elektabilitas calon presiden. Hasilnya, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo unggul di Jateng dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Ganjar memperoleh angka elektabilitas tertinggi di Jateng dengan 70%. Disusul Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. “Untuk elektabilitas calon Presiden, nama Ganjar Pranowo […]
Jakarta, Beritasatu.com – Charta Politika Indonesia menyampaikan rilis survei bertajuk Laporan Survei Jawa Tengah: Survei Preferensi Sosial dan Politik Masyarakat Tahun 2022. Salah satu temuan yang diungkapkan dalam rilis tersebut yakni mayoritas warga Jawa Tengah (Jateng) setuju Pemilu 2024. Saat survei, para responden ditanya soal setuju atau tidaknya mereka dengan pelaksanaan pemilihan umum legislatif, presiden-wakil […]
TEMPO.CO, Jakarta – Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menempati posisi pertama dalam survei Charta Politika soal elektabilitas calon Gubernur Jawa Tengah. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang belum menentukan pilihannya. Gibran mengalahkan nama-nama lainnya untuk menjadi pengganti Ganjar Pranowo yang tak lagi dapat mencalonkan diri karena telah menjabat selama dua periode. Dalam rilis yang […]
Rilis Survei Charta Politika Indonesia kali ini mencoba membaca perilaku dan pilihan masyarakat terkait : 1. Kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi 2. Pengetahuan Pelaksanaan Pemilu 2024 3. Elektabilitas pemilihan Gubernur, Presiden dan Partai Politik. Survei di Provinsi Jawa Tengah dilakukan pada tanggal 14 – 19 Februari 2022, Provinsi Kalimantan Timur dan […]
Setelah ada pernyataan tegas dari Jokowi untuk menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tepat waktu, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menilai partai politik akan mengalihkan fokusnya untuk mempersiapkan strategi pemenangan. Meski telah banyak spekulasi pasangan capres-cawapres yang beredar, Yunarto menilai bahwa koalisi masih belum dapat diterka jika waktunya masih dua tahun menjelang pemilu. Bahkan, […]
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyebut pernyataan Jokowi soal penolakan rencana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan sudah cukup jelas. Dalam sepekan, Jokowi sudah dua kali memberikan pernyataan terkait penolakan perpanjangan jabatan. Pertama kepada para menteri dan jajarannya, dan yang kedua, lewat pengumuman sebelum rapat persiapan pemilu 2024. Sehingga, menurut Yunarto, dari sisi […]
MENTERI Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Jhonny G Plate mengusulkan pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan secara e-voting. Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, mengatakan usulan itu bisa terpenuhi asalkan KPU telah melalui beberapa prasyarat. Yang pertama, kata Yunarto, e-voting pemilu 2024 harus dipastikan tidak melanggar hukum prinsip pemilu. Artinya, kerahasiaan data jharus dijaga. “Jangan sampai […]