Archive for month: October, 2022

JAKARTA – Ganjar Pranowo berada di puncak elektabilitas sebagai calon presiden (capres) 2024 berdasarkan hasil survei Charta Politika Indonesia bertajuk “Preferensi Sosial dan Politik” di Sumatera Utara dan Kalimantan Timur. Ganjar mengungguli Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.

Di Sumatera Utara, Ganjar berada di urutan pertama dengan mengantongi 26,8 persen dukungan responden. Di posisi kedua ada mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mencapai 24,3 persen. Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, 22,9 persen.

”Pada simulasi 10 nama, Ganjar Pranowo mendapatkan elektabilitas tertinggi, unggul tipis di atas Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Kemudian, nama-nama lainnya berada di bawah 6 persen, dan responden yang tidak menjawab atau tidak tahu sebesar 8,6 persen,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, Jumat (21/10/22).

Elektabilitas Ganjar kembali unggul di Kalimantan Timur dibandingkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto yang berada di urutan kedua dan ketiga. Ganjar memperoleh elektabilitas tertinggi dengan raihan 26,6 persen pada simulasi 10 nama capres.

Elektabilitas Anies Baswedan berada di posisi kedua sebanyak 25,3 persen dan Prabowo Subianto 23,8 persen. Sedangkan, nama-nama lainnya hanya memperoleh angka di bawah 4 persen.

”Sementara, kita lihat di Kalimantan Timur, Ganjar kembali mendapatkan elektabilitas tertinggi. Unggul tipis di atas Anies Baswedan dan Prabowo Subianto,” terang Yunarto.
Sekadar informasi, survei di Sumatera Utara dilakukan pada tanggal 20 – 27 September 2022 dengan jumlah sampel sebanyak 800 responden dengan margin of error 3,46 persen. Lalu, di Kalimantan Timur, survei dengan kriteria yang sama dilakukan pada 28 September – 4 Oktober 2022, dengan jumlah sampel 800 responden dan margin of error 3,46 persen.

Kriteria responden berusia minimal 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih yang diwawancara tatap muka atau face to face interview. Sampel dipilih dengan metode sampling multistage random sampling.p

Puguh Hariyanto
Foto: SINDOnews
Sumber: https://bit.ly/3TN4I3l

Solo – Nama Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menempati urutan teratas dalam survei elektabilitas pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Tengah (Jateng) 2024 versi Charta Politika.

Survei yang dilakukan pada 20-27 September 2022 itu, menempatkan Gibran di urutan pertama dengan perolehan 37,7 persen. Sementara di urutan kedua ada Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen dengan 17,5 persen, dan mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dengan 7,7 persen.

“Mosok? Saya belum lihat surveinya, kalau tertinggi biasanya incumbent,” kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, Jumat (14/10/2022).

Gibran menanggapi santai survei tersebut. Sebab, dia menilai Pemilu masih lama, sehingga ia ingin fokus pada pekerjaannya sebagai Wali Kota Solo.

Hasil survei tersebut cukup tinggi, mengingat Gibran merasa tidak melakukan kampanye untuk maju sebagai Calon Gubernur Jateng.

“Aku ra tau (aku tidak pernah) kampanye di Jateng. Biasa-biasa wae (biasa-biasa saja). Tunggu sukmben wae (besuk saja),” ucapnya.

Terlebih, belum ada pembicaraan dengan partai politik (Parpol) untuk dirinya tetap di Solo atau maju sebagai Gubernur di Jateng atau DKI Jakarta. “Belum ada arahan (Parpol). Jik suwe (masih lama),” ujar Politisi PDIP Solo itu.

Saat ditanya, lebih tertarik memimpin Jateng atau DKI Jakarta, Gibran menyerahkan semuanya kepada masyarakat. Sebab, nilai surveinya di Jateng baru memperoleh 37,7 persen.

Sementara dalam survei terbaru Pilgub DKI Jakarta versi Political Statistics (Polstat), Gibran berada di urutan ke-3 dengan perolehan 10,5 persen.

“Ini bukan masalah tertarik tidak tertarik, tapi warga gelem ora (mau tidak). Ya kan cuma 37 persen. Sisane? Sisane ra gelem,” ucapnya.

Putra Sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menerangkan, dia tidak memikirkan hasil survei yang dilakukan. Hingga saat ini, dia menegaskan masih belum memutuskan kelanjutan karir politiknya di Pemilu 2024

“Waktunya masih panjang, saya belum memutuskan apa-apa. Survei ya kayak gitu, ra mikir survei,” pungkasnya.

 

Agil Trisetiawan Putra – detikJateng
Foto: Agil Trisetiawan Putra/detikJateng.
Sumber: https://bit.ly/3MCSnML

JAKARTA, investor.id – Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan, pelaksanaan pemilu presiden (Pilpres) 2024 akan lebih kompleks dibandingkan Pilpres sebelumnya. Pasalnya, tidak ada lagi calon presiden incumbent, sehingga masuk di fase open election.

“Secara mindset, secara terminologi politik, situasinya akan jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Kita masuk dalam fase yang disebut open election, situasi ketika incumbent tidak bisa maju kembali,” kata Yunarto dalam acara Investor Daily Summit 2022 sesi diskusi bertajuk “Understanding Indonesia’s Social Politic Landscape: Impact on Economic Growth and Investment Climate”, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (11/10/2022).

Sebelumnya di Pilpres 2019, Joko Widodo (Jokowi) yang berstatus incumbent bisa maju kembali dalam pemilihan presiden, sehingga sebetulnya sudah terbaca siapa yang akan memenangkan Pilpres.

“Kalau 2019 Pak Jokowi bisa maju kembali, orang tahu yang namanya incumbent itu kampanye gratisan 5 tahun, berat melawan incumbent, sehingga kemudian sudah bisa terbaca apa yang akan terjadi dalam pemilu. Nah, libido yang tertahan di 2019, sekarang ini meledak. Jadi, seperti ada balas dendam, semua merasa ada haknya dan merasa punya peluang untuk jadi capres dan cawapres,” kata Yunarto.

Dalam open election, lanjut Yunarto, semua berjalan dengan sangat cepat dan konflik sangat mungkin bisa terjadi. Ia juga melihat polarisasi masih akan terjadi pada Pilpres 2024 karena memang polarisasi secara sosiologis tidak bisa terelakan. Di negara maju seperti Amerika Serikat pun, polarisasi juga masih terjadi akibat akses dari Pemilu.

“Polarisasi sulit untuk bisa kita anggap selesai di 2024, dengan pola yang itu-itu saja dan kubu yang itu-itu saja,” kata Yunarto.

Menurut Yunarto, yang kemudian menjadi masalah adalah ketika ada elit politik atau partai yang menggunakan perbedaan ini secara sosiologis untuk membakar ujaran-ujaran kebencian.

“Itulah yang harus kita tolak sebagai sebuah perilaku politik. Kita pernah melihat bagaimana sejarah politik Indonesia beberapa tahun terakhir di Pemilu 2014, Pemilu 2019 dan Pilkada 2017, itu bukan hanya menyisakan pertarungan di level elit atau relawan, tetapi tersisa menjadi sebuah pertentangan yang sifatnya horizontal di antara masyarakat,” ujarnya.

Yunarto mengatakan, karena polarisasi tidak bisa terelakan, seharusnya polarisasi atau perbedaan bisa dibuat menjadi lebih produktif, sehingga perdebatannya bukan pada hal-hal dasar terkait isu SARA.

“Perbedaan itu tidak bisa dihilangkan, dia pasti ada dalam dialektika sejarah manusia, bahkan di negara maju. Tetapi ketika belum menjadi capres pun sudah bertamunya ke kelompok yang jelas bahkan pernah terkena tindak pidana kriminal karena itu, bagaimana kita bisa berharap kesepakatan kita untuk kemudian membuat polarisasi itu lebih produktif. Polarisasi ada, tetapi bagaimana tugas kita membuat perbedaan itu menjadi produktif,” kata Yunarto.

 

Herman (redaksi@investor.id)
Editor: Lona Olavia (olavia.lona@gmail.com)
Foto: Investor.id
Sumber: https://bit.ly/3fOBjHl (Investor.id)