Politik Elektoral Jelang Pemilu 2024

/1 Comment/in

LEMBAGA riset Charta Politika Indonesia mempublikasikan hasil survei nasional pada 13 Juni 2022. Survei dilaksanakan pada 25 Mei – 2 Juni 2022. Dalam jarak waktu yang tidak terlampau jauh, organisasi massa relawan Pro Jokowi (Projo) menyelenggarakan rapat kerja nasional (rakernas) pada 21 Mei 2022.

Dalam survei Charta Politika itu, jumlah sampel 1.200 responden berdasarkan multistage random sampling. Responden diwawancara tatap muka di 34 provinsi. Margin of error (batas kesalahan) lebih kurang 2,83 persen. Teknik penelitian ini perlu diutarakan kembali, lantaran apriori yang merebak seputar produk pengetahuan ini (tradisi empirisme ilmu politik).

Dalam rilis Charta Politika bertajuk “Membaca Isu Politik dan Dinamika Elektoral Pasca Rakernas Projo” dikemukakan banyak temuan. Di antaranya soal penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan, kondisi ekonomi, hukum, pemberantasan korupsi, praktik demokrasi, kepemiluan, dan isu-isu kontemporer lainnya.

Parpol yang “aman” dan tokoh berelektabilitas moncer  

Namun, tema yang paling memancing perbincangan publik ialah politik elektoral menjelang Pemilu 2024. Partai politik mana yang tergolong “aman” secara ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) empat persen? Partai mana yang “belum/tidak aman”? Siapa pula tokoh-tokoh yang memiliki elektabilitas moncer sebagai kandidat capres (calon presiden) 2024?

Temuan riset itu tentu bukan sesuatu yang final, hanya berlaku saat pengumpulan data survei dilakukan. Namun, proyeksi politik masa depan tak bisa dilepaskan dari kejadian masa kini, dan kejadian masa lalu. Maka, tersajilah data-data dan informasi sebagai bahan dasar yang terolah untuk memprediksi dinamika kontestasi politik. Peta politik elektoral (electoral) itu setidaknya dapat ditilik dari konfigurasi kekuatan parpol dan sosok capres.

Dalam survei terbaru Charta Politika itu, terdapat tiga partai papan atas manakala Pemilu 2024 diadakan pada saat survei dilaksanakan. Tolok ukurnya dilihat dari perolehan suara di atas 10 persen. Ketiga partai tersebut, yaitu PDI-P, Partai Gerindra, dan Partai Golkar.

PDI-P tetap konsisten sebagai parpol dengan elektabilitas tertinggi, yaitu sebesar 24,1 persen. Saat yang sama, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (kader PDI-P), masih bertengger di posisi teratas dalam pelbagai simulasi survei elektabilitas capres. Urutan kedua disusul Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto (ketua umum Partai Gerindra), lalu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Ketiga nama ini selalu masuk tiga besar dalam pelbagai survei.

Salah satu momen atraktif yang menyita atensi pengamat ialah kehadiran Ganjar dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di acara Rakernas Projo ke-V di Jawa Tengah (Jateng). Jokowi pada kesempatan itu mengatakan, “Ojo kesusu sik. Jangan tergesa-gesa. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini.”

Tafsir pun berkembang, ungkapan itu dianggap sebagai endorsement halus Jokowi untuk Ganjar. Di sisi lain, PDI-P juga punya kader biologis-ideologis, Puan Maharani, putri dari Megawati Soekarnoputri (ketua umum PDI-P). Puan Maharani, bukan semata trah Soekarno, darah biru – darah merah, tapi juga berpengalaman di ranah eksekutif (mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) maupun legislatif (kini Ketua DPR).

Sayangnya, elektabilitas Puan masih jauh di bawah Ganjar. Skenario duet Prabowo – Puan juga terasa musykil, mengingat “banteng” adalah sang juara pertama. Dalam tataran pilihan parpol, Gerindra diprediksi akan menempati posisi nomor dua pada 2024 dengan elektabilitas 13,8 persen.

Jika kadar elektabilitas Prabowo Subianto melesat sebagai capres, maka perolehan suara Gerindra akan terdongkrak. Peringkat ketiga akan digaet Partai Golkar dengan elektabilitas 11,3 persen. Pada survei Charta Politika sebelumnya, April 2022, elektabilitas Golkar berada di angka 9,2 persen. Saat itu posisi Golkar di urutan keempat, dan saling menyalip dengan PKB (9,8), dan kini suara Golkar naik.

Sementara itu, elektabilitas PKB justru agak melandai sedikit. Data survei Charta Politika pada pertengahan April 2022, elektabilitas PKB berada di angka 9,8 persen, lalu turun menjadi 8,3 persen dalam survei Charta Politika mutakhir.

Partai Demokrat dan PKS saling berebut posisi kelima. Survei teranyar menunjukkan elektabilitas Demokrat 7,2 persen, dan PKS 7,0 persen. Kedua partai ini berbalapan dengan selisih elektabilitas di angka nol koma.

Sedangkan Partai NasDem berada di urutan ketujuh dengan elektabilitas 5,3 persen. Manuver Surya Paloh dengan partainya, terkait siapa tokoh-tokoh yang diusung sebagai capres pada Pemilu 2024, akan menentukan prospek elektoral NasDem. Rakernas yang digelar NasDem pada 16 Juni 2022 mulai membuka tabir. Aspirasi elite NasDem wilayah terkait rekomendasi capres, hasilnya Anies 32 DPW dan Ganjar 29 DPW.

“Saya orang PDI Perjuangan”, ujar Ganjar santai menanggapi namanya masuk bursa capres NasDem. Figur Anies tampaknya tengah bergema kuat di NasDem.

Di panggung politik lain, PKS juga diasosiasikan dengan Anies Baswedan. Dalam nalar elektoral, manakala performa Anies melambung naik, PKS tentu berharap menuai berkah elektoralnya. Siasat politik PKS bersama PKB melalui ijtihad “Koalisi Semut Merah”, dan Demokrat memengaruhi eksistensi partai-partai tersebut dalam blantika politik nasional.

Begitu pula tarian politik Golkar, PAN, dan PPP lewat proyek “Koalisi Indonesia Bersatu” turut mewarnai lanskap politik ke depan, sembari menunggu siapa gerangan capres/cawapresnya.

Merebut pasar elektoral  

Selain Megawati, Jokowi, Surya Paloh, “King Maker” lainnya juga disebut-sebut akan turun gunung: SBY, Jusuf Kalla, dan para sekondan. Lonceng peringatan untuk PAN dan PPP, mengingat posisinya belum aman untuk lolos PT. Tingkat elektabilitasnya masih di bawah angka empat persen, sebagaimana terpotret dalam dua survei terakhir Charta Politika (2022). Kedua partai itu mesti memformulasikan “cetak biru” dan agenda aksi penyelamatan partai.

Bagaimana nasib partai nonparlemen? Perindo masih memimpin perolehan suara partai nonparlemen, maupun parpol baru. Namun, kerja keras dan cerdas untuk mendulang dukungan publik perlu dilipatgandakan lagi.

Untuk partai-partai baru, pasar elektoral yang meliputi suara swing voters (pemilih mengambang), dan undecided voters (pemilih yang belum menentukan pilihan) masih cukup terbuka. Itu perkara yang rumit, tapi patut dicoba. Cipta kondisi untuk menggalang dukungan publik mesti ditopang oleh tokoh yang influensial.

Ketegangan konfliktual intrapartai, kasus rasuah, dan perbuatan tercela yang memantik kutukan publik mesti dimitigasi. Saat yang sama, organisasi partai memperkuat infrastruktur dan suprastruktur politik, reproduksi isu yang segar disertai program distingtif, kemudian dikomunikasikan secara kolosal guna menyedot perhatian audiens.

Dalam perhitungan kalender politik, Pemilu 2024 masih lama. Sebut saja ini semacam “early forecasting” mengenai cuaca politik. Keterpilihan parpol bisa saja berubah. Dalam konteks politik elektoral yang dinamis itu, parpol yang meraih elektabilitas “aman”, jangan terlena. Pun parpol dengan derajat elektabilitas “belum/tidak aman”, jangan terkejut.

Ada preseden parpol pada pemilu sebelumnya – semula terpajang di etalase survei dengan angka elektabilitas di bawah empat persen, akhirnya lolos Senayan. Tetapi, kasus ini jangan pula dijadikan “obat penenang”. Penjelasan ilmiahnya berkaitan dengan gejala volatilitas pemilih.

Dalam proses kandidasi pilpres, rute perjalanan juga masih panjang. Pemilu sejatinya bukan hanya perkara menang-kalah, bukan pula soal siapa yang berlaga, tapi apa ide-ide cemerlang untuk mengatasi kemelut bangsa. Para kandidat, parpol, pemilih, masyarakat sipil dan segenap pemangku kepentingan pemilu dapat terlibat aktif untuk membingkai kenduri demokrasi dengan kontestasi gagasan programatik, dan visi besar untuk memajukan Indonesia.

 

Mawardin
Peneliti Charta Politika Indonesia
Artikel ini dimuat di Kolom Kompas.com, 18 Juni 2022
Foto Ilustrasi: KOMPAS/HANDINING

Menakar Partai Nonparlemen

/0 Comments/in

SEJUMLAH partai politik (parpol) nonparlemen bertatap muka (9/6/2022), untuk membahas persiapan verifikasi partai calon peserta Pemilu 2024.

Kalau pertanyaan diajukan lebih dini: partai nonparlemen mana yang berpotensi menaklukkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) empat persen, dan partai mana pula yang terpental?

Berdasarkan hasil Pemilu 2019, perolehan suara parpol nonparlemen tertinggi diraih oleh Partai Perindo (3,7 juta), diikuti oleh Partai Berkarya (2,9 juta), PSI (2,6 juta), Partai Hanura (2,1 juta), PBB (1 juta), lalu Partai Garuda (700-an ribu), dan PKP (300-an ribu). Tujuh partai nonparlemen itu hanya memiliki kursi DPRD.

Kalau mengacu pada hasil riset Litbang Kompas (periode survei 17 – 30 Januari 2022), elektabilitas Perindo (2,5 persen) tetap memimpin partai nonparlemen.

Sementara potret buram dialami Partai Berkarya. Konflik internal antara kubu Tommy Soeharto versus kubu Muchdi PR turut menghambat konsolidasi organisasi partai tersebut.

Begitu pula PSI, elektabilitas partai milenial ini masih bertengger di urutan buncit, sekalipun tongkat estafet kepemimpinan telah berpindah dari Grace Natalie ke Giring Ganesha.

Dalam isu teranyar, PSI sedikit dirugikan dengan sikap partai yang mendukung wacana amandemen UUD 1945 agar Jokowi bisa maju lagi pada pilpres 2024.

Di garis kanan, PBB mewakili partai berasas Islam yang kian layu. Kehadiran Partai Ummat, Masyumi, Gelora, dan Pelita, berpotensi saling merebut ceruk elektoral yang relatif sama.

Apalagi partai-partai berbasis Islam yang mapan, akan tetap merawat dan memproteksi basis konstituennya agar tidak dibajak oleh partai lain.

Sementara itu, dua partai nonparlemen di posisi kedua terbawah, yakni Partai Garuda dan PKPI. Membanding keduanya, perolehan suara Partai Garuda lumayan lebih unggul sedikit dibanding PKP.

Padahal, PKP yang notabene digawangi para pensiunan jenderal itu berpengalaman menjadi peserta pemilu sejak 1999 hingga 2019.

Apa yang bisa kita potret dari kondisi internal dan eksternal partai-partai nonparlemen itu?

Secara garis besar, kunci utama terletak pada modal (capital) yang bercampur baur, dan saling menopang satu sama lain.

Mengutip Pierre Bourdieu (1986), modal yang seyogianya melekat erat di parpol, yaitu modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik.

Dana besar memang penting untuk operasional politik, tapi fakta (kasuistik) yang patut dicermati, ternyata “big money” tidak selalu berbanding lurus dengan terdongkraknya suara partai.

Siapa yang meragukan kekuatan logistik Hary Tanoesoedibjo (ketua umum Perindo), Tommy Soeharto (eks ketua umum Berkarya), Oesman Sapta Odang (ketua umum Hanura).

Dengan kata lain, terdapat tipe modal lain yang idealnya saling berkait kelindan. Selain aset keuangan, partai nonparlemen mesti mengemas tokoh sentralnya sebagai icon simbolik untuk menarik perhatian pemilih. Latar belakang figur partai menjadi jangkar elektoral.

Magnetnya terpantul pada atraksi personal, atribut kultural, reputasi, karisma, dan rekam jejaknya.

Profil pengurus inti dengan segala artikulasi politiknya ikut menentukan kredibilitas serta perwajahan partai.

Di sisi lain, partai tak perlu ragu memberikan “karpet merah” kepada caleg-caleg yang prospektif maupun mitra strategis gerakan.

Jaringan komunitas dan gerbong organisasi lintas warna dapat dikonversi menjadi modal sosial.

Tak hanya itu, rebranding partai merupakan elemen komplementer untuk menampilkan unsur diferensiasi, bahkan kebaruan.

Fakta sosiologis masyarakat Indonesia yang plural meniscayakan pilihan “ideologi” partai agar berwatak terbuka dan moderat.

Secara praktis, brand-identity diterjemahkan ke dalam gagasan programatik, agenda aksi, dan pemberdayaan komunitas.

Partai nonparlemen dapat memanfaatkan kecanggihan teknopolitik secara optimal untuk menyampaikan narasi kreatif di hadapan audiens yang beragam.

Di sinilah signifikansi pola komunikasi, teknik periklanan, dan strategi kampanye di tengah laga demokrasi digital. Partai akan semakin terekspos media ketika ia terlibat dalam berbagai isu-isu aktual.

Kalau partai hanya bersikap pasif, diam dan hanya bersemedi di menara gading, maka eksistensinya akan hilang dan terlupakan.

Manakala lonceng diskursus terus dibunyikan oleh lapisan komunikator (ide) parpol di ruang publik, walhasil partai akan diingat khalayak ramai. Substansinya, datanglah sebagai pembawa solusi, bukan penambah masalah.

Dari segi pasar elektoral, parpol nonparlemen berpeluang membidik suara swing voters (pemilih mengambang), dan undecided voters (pemilih yang belum menentukan pilihan).

Apalagi derajat kedekatan warga dengan partai yang diyakininya (party identification) di Indonesia tergolong rendah. Maka, parpol nonparlemen harus mengonstruksi diri sebagai pilihan alternatif.

Konteks pilihan alternatif itu bisa kita maknai secara operasional sebagai perkawinan antara bobot ketokohan, program unggulan, dan kinerja.

Pemilih yang berpaling dari partai-partai yang selama ini jadi preferensi mereka, lazim terjadi tatkala partai-partai lain menawarkan “produk” yang luar biasa (extra-ordinary).

Dinamika suara partai bisa saja bergeser dan bermigrasi dari satu kutub ke kutub lainnya. Perhelatan Pemilu 2024 masih cukup jauh.

Artinya, ruang dan waktu untuk menggenjot elektabilitas masih terbuka lebar, bukan hanya bagi partai nonparlemen, tapi juga partai-partai baru. Partai penghuni Senayan pun harus tetap waspada.

Permainan politik itu penuh dengan segudang kejutan. Ada satu tsunami politik yang sangat mematikan, yakni skandal korupsi.

Dus, pimpinan teras partai hendaknya memperkuat manajemen risiko agar kader-kadernya terhindar dari kasus rasuah. Selanjutnya, hindari ketegangan konfliktual, faksionalisme melebihi takaran, apalagi perpecahan intrapartai.
Peta elektoral skala nasional sangat mungkin berubah, tergantung peristiwa politik yang bergema di sekelilingnya.

Karena itu, parpol perlu menjaga militansi, loyalitas, dan soliditas kader. Juga melayani rakyat sebagai penentu partai mana yang lolos Senayan dan partai mana yang gagal lagi, dan tersimpan di laci sejarah.

Mawardin
Peneliti Charta Politika Indonesia
Artikel ini dimuat di Kolom Kompas.com, 14 Juni 2022
Foto Ilustrasi: KOMPAS/HANDINING

 

Survei Charta Politika: Ganjar Kuasai Lumbung Suara Jokowi, Anies Kikis Basis Prabowo

/0 Comments/in

JAKARTA, KOMPAS.com – Survei yang dilakukan Charta Politika mengungkap bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memiliki irisan dukungan untuk Pilpres 2024 dengan lumbung suara Presiden RI Joko Widodo pada 2019 lalu.

“Basis lumbung suara Ganjar jelas basis lumbung suara Pak Jokowi kemarin,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam jumpa pers, Senin (13/6/2022).

“Ada 4 daerah yang sudah menjadi basis Ganjar Pranowo, ada Jawa Tengah-DIY, Jawa Timur, Bali-NTB-NTT, serta Maluku dan Papua,” lanjutnya.

Dalam data hasil survei Charta Politika, basis suara Ganjar paling besar di Jawa Tengah-DIY yang mencapai 69,5 persen.

Di Bali-NTB-NTT, dukungan bagi Ganjar tembus 48,3 persen, sedangkan di Jawa Timur jumlahnya 35,3 persen.

Di Papua dan Maluku, dukungan untuk politikus PDI-P itu mencapai 32,5 persen.
Sementara itu, basis pendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 terkikis oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hal ini tak mengherankan karena sebelumnya Prabowo dan Anies memang berada dalam satu lingkaran politik.

Keadaan jadi kurang menguntungkan bagi Prabowo karena Anies kini berpotensi maju sebagai calon presiden 2024 sebagaimana Prabowo.

“Basis lumbung Pak Prabowo di 2019 sekarang diperebutkan Pak Prabowo sendiri dan Anies Baswedan,” kata Yunarto.

Prabowo masih unggul di Jawa Barat, Kalimantan, dan Sulawesi dengan tingkat dukungan masing-masing 33,3 persen, 40 persen, dan 37,6 persen.

Akan tetapi, di wilayah-wilayah itu, Anies menguntit di posisi kedua dengan tingkat dukungan 17,6 persen, 21,5 persen, dan 20 persen.

Anies bahkan berhasil memperoleh tingkat dukungan tertinggi ketimbang Prabowo dan Ganjar di Jakarta-Banten (38 persen) dan Sumatera (28,8 persen).

Di Jakarta-Banten, Prabowo ada di posisi kedua masih 22 persen. Begitu pula di Sumatera, Prabowo juga urutan kedua dengan 25,6 persen dukungan.

Sebagai informasi, survei Charta Politika dilakukan pada 25 Mei hingga 2 Juni 2022 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Jumlah sampel sebanyak 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi.

Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat atau multistage random sampling dengan margin of eror lebih kurang 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Jumlah sampel sebanyak 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi.

 

Penulis : Vitorio Mantalean
Editor : Dani Prabowo
Foto: KOMPAS.com/Devina Halim
Sumber berita: Nasional.kompas.com

Pasca-Rakernas Projo, Elektabilitas Ganjar Pranowo Melejit

/0 Comments/in

Jakarta, Beritasatu.com – Elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres 2024 melejit pascarapat kerja nasional (Rakernas) relawan Pro Jokowi (Projo) pada 21 Mei 2022 lalu. Elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Hal tersebut merupakan hasil terbaru survei Charta Politika yang dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 25 Mei-2 Juni 2022 terhadap 1.200 responden. Para responden dipilih dengan metode multistage random sampling dan merupakan warga negara yang sudah memiliki hak pilih. Margin of error plus minus 2,83%.

Survei dilakukan usai Rakernas V Projo yang diselenggarakan di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo dan Ganjar hadir dalam acara pada 21 Mei 2022.

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan, dalam simulasi 3 nama, Ganjar memperoleh elektabilitas tertinggi dengan 36,5%. Kemudian diikuti Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan 26,7% dan Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan sebesar 24,9%. Sedangkan yang tidak menjawab dan tidak tahu sebesar 11,9%.

“Hanya Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan dari 33,3% dari stagnasi dari survei bulan Desember ke bulan April dan kemudian naik ke 36,5%, pasca-Rakernas Projo,” kata Yunarto saat rilis hasil survei bertajuk “Membaca Situasi Politik dan Konstelasi Elektoral Pasca Rakernas Projo” secara virtual, Senin (13/6/2022).

Yunarto menjelaskan arti penting Rakernas Projo terhadap elektabilitas Ganjar. Pasalnya, saat ini Presiden Jokowi hadir dan seolah-olah memberikan sinyal dukungan kepada Ganjar.

“Saya tidak bisa (pastikan) disebabkan oleh Rakernas Projo, tetapi bisa dibuat hipotesa kalau dalam waktu yang bersamaan memang salah satu momen yang berpengaruh besar dan memberitakan mencapreskan Ganjar,” terang dia.

“Saya pikir ternyata berkolerasi linier dengan naiknya elektabilitas Ganjar, baik pada simulasi 10 nama dan 3 nama pada momen yang sama,” tutur Yunarto menambahkan.

Dalam simulasi 10 nama capres, Ganjar berada di peringkat pertama, dengan tingkat elektabilitas 31,2%. Lalu disusul Prabowo sebesar 23,4%dan Anies 20%.

Elektabilitas tokoh-tokoh lainnya terpaut jauh dengan ketiganya, yakni Gubenur Jawa Barat Ridwan Kamil sebesar 4,6%, Menparekraf Sandiaga Uno sebesar 3,6%, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 3,3% dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 2,9%.

Kemudian, Menteri BUMN Erick Thohir sebesar 2%, Ketua DPR Puan Maharani 1,8% dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 1,2%. Sedangkan yang tidak menjawab atau tidak tahu sebesar 6,1%.

“Jadi, Ganjar Pranowo menjadi nama yang paling tinggi mendapatkan elektabilitas dari publik. Diikuti berikutnya oleh Prabowo yang terlihat cukup ketat bersaing dengan Anies dalam simulasi pengujian yang dilakukan,” kata Yunarto.

 

Oleh : Yustinus Paat / WM
Sumber foto: Antara
Sumber: BeritaSatu.com

Charta Politika Ungkap 2 Penyebab Kepuasan pada Pemerintahan Jokowi Naik

/0 Comments/in

TEMPO.CO, Jakarta – Lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei terbaru terhadap kinerja pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin. Survei ini memperoleh hasil bahwa 68,4 persen masyarakat masih menyatakan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin.

“Kepuasan publik dari tren survei mengalami kenaikan cukup tajam,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam paparan hasil survei, Senin, 13 Juni 2022.

Sebab pada Januari ke April, kepuasan pada pemerintahan Jokowi turun dari 71,7 persen menjadi 62,9 persen. Lalu kemudian tingkat kepuasan berbalik arah dan naik menjadi 68,4 persen. “Selama masih di atas 60 persen, saya pikir masih dikatakan angka yang cukup baik,” kata.

Dari 1.200 responden yang disurvei, sebanyak 55,6 persen menyatakan cukup puas dan 12,8 persen sangat puas. Sebaliknya, 27 persen kurang puas dan 3 persen tak puas sama sekali.

Jika dirinci per wilayah, Yunarto menyebut kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi ini bersumber dari tiga wilayah utama. Wilayah pertama yaitu Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Wilayah kedua yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Lalu wilayah ketiga yaitu Jawa Timur. Di Bali, NTB, dan NTT misalnya, responden yang menyatakan sangat puas mencapai angka tertinggi yaitu 35 persen. “Hipotesanya mungkin karena geliat pariwisata naik kembali,” kata Yunarto.

Yunarto menyebut wilayah-wilayah ini juga masih menjadi lokasi basis masa tradisional dari Jokowi. Yunarto pun menyebut kepuasan ini bisa terjadi karena dua faktor.

Faktor pertama karena memang kepuasan datang dari pelaku pemilih tradisional. Faktor kedua karena rasa dukungan dari pemilih Jokowi di Pemilu 2019 lalu. Sebab, kata dia, orang yang sudah mendukung cenderung lebih mudah puas ketimbang yang tak mendukung saat pemilu.

Survei digelar selama 25 Mei sampai 2 Juni 2022. Survei ini menggunakan wawancara tatap muka terhadap responden berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Survei menggunakan metode multistage random sampling dan margin of error 2,83 persen.

Sebelumnya, berbagai survei kepuasan publik atas Jokowi juga dilakukan sejumlah lembaga. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan pada 10-17 Mei 2022 menunjukkan 73,9 persen responden puas dengan pemerintahan Jokowi.

Sebaliknya, kepuasan pada kinerja Jokowi pada survei Indikator Politik pada 5 sampai 10 Mei 2022 justru turun 6 persen ke angka 58,1 persen. Salah satu alasannya karena masalah harga kebutuhan pokok meningkat.

 

Reporter: Fajar Pebrianto
Editor: Eko Ari Wibowo
Sumber foto: TEMPO/Subekti.
Sumber berita: Nasional.tempo.co

 

Survei Charta Politika: Penilaian Terhadap Pemberantasan Korupsi Turun

/0 Comments/in

Charta Politik merilis survei nasional dengan tajuk ‘Membaca Situasi Politik dan Konstelasi Elektoral Pascarakernas Projo’ pada Senin (13/6).

Dalam survei ini turut dibahas terkait penilaian masyarakat terhadap pemberantasan korupsi hingga penegakan hukum dan demokrasi.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, menuturkan, penilaian masyarakat terhadap pemberantasan korupsi mengalami penurunan.

“Penilaian publik terhadap kondisi hukum dan pemberantasan korupsi, meskipun dinilai baik oleh kurang dari 60% responden,” kata Yunarto dalam paparan virtual.
“Akan tetapi, jumlah ini relatif lebih banyak dibandingkan yang menyatakan kedua kondisi tersebut sebagai buruk,” lanjut dia.

Charta Politika memaparkan, dari Februari hingga April 2022, jumlah masyarakat yang menilai pemberantasan korupsi memburuk naik meski tidak terlalu signifikan.

Sementara terkait penegakan hukum, dari survei ini terlihat masih stagnan atau tidak mengalami kenaikan yang berarti.

“Dalam hukum tidak jauh berbeda. Kalau diuji di Februari, April dan Juni angkanya di situ-situ saja sekitar 52-53,1 persen,” kata Yunarto.

“Bisa dilihat dari dua sisi apakah kerjanya situ-situ saja atau publik tidak berkonsentrasi di bidang ini. Secara lebih spesifik sub sektor di pemberantasan korupsi, sama linear, stagnan. Saya lihat tidak ada penurunan dan kenaikan yang berarti,” ucap dia.

Lebih lanjut terhadap kebebasan demokrasi, Yunarto mengatakan mengalami kenaikan. Mayoritas menilai kebebasan demokrasi di Indonesia saat ini sudah cukup baik.

“Salah satu menjadi perhatian di praktik demokrasi, ada hal yang menarik ketika di hukum terjadi stagnasi tapi politik ada kenaikan,” ucap Yunarto.

“Terjadi kenaikan cukup tajam 65,1 persen sebelumnya 59,4 persen. Hipotesanya adalah sepinya pemberitaan isu 3 periode atau perpanjangan periode dan berimplikasi langsung terhadap isu praktik demokrasi yang dianggap dua bulan terakhir cukup naik,” tutup Yunarto.

Survei ini digelar pada 25 Mei-2 Juni. Jumlah sampel yang berpartisipasi sebanyak 1.200 dengan kriteria responden minimal 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih.

Sampling dilakukan dengan metode multistage random sampling, dengan metode wawancara tatap muka, dan margin of error sebesar 2,83%.

Penulis: Fadjar Hadi
Editor: Ananda Teresia
Foto Ilustrasi:Nugroho Sejati/kumparan
Foto Ilustrasi:Muhammad Fadli Rizal/kumparan
Sumber Berita: Kumparan.com

Survei Charta Politika: 63,1 Persen Responden Setuju Reshuffle Kabinet Jokowi

/0 Comments/in

TEMPO.CO, Jakarta – Lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei sebanyak 63,1 persen responden setuju jika Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri. Hal ini berkaitan dengan kinerja pemerintah pusat dan para menteri.

Di sisi lain, kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi dalam survei ini naik menjadi 68,4 persen. Sehingga, reshuffle dinilai bisa jadi kian mendongkrak kepuasan terhadap Jokowi.

“Dengan catatan reshuffle didasarkan kebutuhan kinerja,” kata Direktur Eksekutif Yunarto Wijaya dalam paparan hasil survei, Senin, 13 Juni 2022.

Sebelumnya survei ini, kepuasan terhadap pemerintah Jokowi naik dari 62,7 persen pada April menjadi 68,4 persen pada Juni ini. Akan tetapi, survei menemukan kepuasan pada menteri lebih rendah yaitu 53,5 persen.

“Ada sesuatu yang salah ketika gap-nya sangat besar,” kata Yunarto. Sementara, 38,8 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja menteri.

Sebelumnya, isu reshuffle kabinet mencuat sejak Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dengan koalisi pemerintah pada Agustus 2021. Namun hingga kini, Jokowi belum melakukan reshuffle dan PAN belum mendapat kursi di kabinet.

“Kita tahu selama setahun pemberitaan soal reshuffle terus menguat, tapi sampai sekarang hanya jadi gosip politik,” kata Yunarto.

Lalu baru-baru ini, muncul lagi isu reshuffle 15 Juni. Menteri Sekretaris Negara Pratikno enggan menjawab soal isu ini, sekali tidak membenarkan dan tidak juga membantah. “Sekarang tanggal berapa? Ya nanti kalau sudah ada jadwal, bocorin dikit-dikit,” kata Pratikno.

Jokowi juga masih ogah berbicara banyak soal rencana reshuffle. “Belum, belum,” ujar Jokowi pada 8 Juni 2022.

Survei digelar selama 25 Mei sampai 2 Juni 2022 terhadap 1.200 responden. Survei Charta Politika ini menggunakan wawancara tatap muka terhadap responden berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Survei menggunakan metode multistage random sampling dan margin of error 2,83 persen.

 

Reporter: Fajar Pebrianto
Editor: Eko Ari Wibowo
Sumber berita: Nasional.tempo.co
Sumber foto: empo/Rezki Alvionitasari.

Charta Politika: Elektabilitas Ganjar Melesat Usai Rakernas Projo yang Dihadiri Jokowi

/0 Comments/in

Liputan6.com, Jakarta – Lembaga survei Charta Politika Indonesia merilis hasil survei nasional terkait figur calon presiden (Capres) 2024 dengan elektabilitas tertinggi pasca Rakernas Projo. Dalam survei tersebut, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo semakin melesat naik dan unggul jauh atas nama lainnya.

Dalam simulasi 3 nama, Ganjar meraih elektabilitas tertinggi dengan 36,5 persen. Kemudian diikuti Menhan Prabowo Subianto dengan 26,7 persen dan Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan sebesar 24,9 persen. Sedangkan yang tidak menjawab dan tidak tahu sebesar 11,9 persen.

“Kalau kita melihat hanya Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan dari 33,3 persen dari stagnasi dari survei bulan desmber ke bulan April dan kemudian naik ke 36,5 persen, pasca Rakernas Projo,” tutur Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam rilis virtualnya, Senin (13/6/2022).

Yunarto menyebut naiknya elektabilitas Ganjar ada efek pasca Rakernas relawan Pro Jokowi (Projo). Dalam Rakernas itu, diketahui, Presiden Joko Widodo hadir dan seakan-akan memberi sinyal dukungan kepada Ganjar Pranowo.

“Saya tidak bisa (pastikan) disebabkan oleh rakernas Projo, tapi bisa dibuat hipotesa kalau dalam waktu yang bersamaan memang salah satu momen yang berpengaruh besar dan memberitakan mencapreskan Ganjar,” kata Yunarto.

“Dan pertama kalinya presiden Jokowi berbicara mengenai 2024 dan ditafsirkan oleh sebagian pihal adalah dukungan kepada Ganjar Pranowo walaupun secara implisit, saya pikir ternyata berkolerasi linier dengan naiknya elektabilitas Ganjar, baik pada simulasi 10 nama dan 3 nama pada momen yang sama,” lanjutnya.

Sementara itu,, Ganjar juga menjadi yang teratas dalam simulasi 10 nama. Elektabilitas Ganjar mendapatkan 31,2 persen, kemudian Prabowo sebesar 23,4 persen, Anies sebesar 20 persen, Gubenur Jawa Barat Ridwan Kamil sebesar 4,6 persen, Menparekraf Sandiaga Uno sebesar 3,6 persen.

Lalu, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Y, sebesar 3,3 persen, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebesar 2,9 persen, Menteri BUMN Erick Thohir sebesar 2 persen, Ketua DPR Puan Maharani sebesar 1,8 persen dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebesar 1,2 persen. Sedangkan yang tidak menjawab atau tidak tahu sebesar 6,1 persen,” ujar Yunarto.

“Pada beberapa tokoh yang diuji sebagai bakal calon presiden, Ganjar Pranowo menjadi nama yang paling tinggi mendapatkan elektabilitas dari publik. Diikuti berikutnya oleh Prabowo yang terlihat cukup ketat bersaing dengan Anies dalam simulasi pengujian yang dilakukan,” jelasnya.

Survei Charta Politika ini dilakukan pada 23 Mei-2 Juni 202 dengan metode wawancara tatap muka. Penentuan sampel pada survei dilakukan dengan metode multistage random sampling, terhadap 1.200 responden dengan margin of error sebesar 2,83% dan quality control 20 persen dari total sampel.

Survei dilakukan usai Rapat Kerja Nasional V Pro Jokowi (Projo) yang diselenggarakan di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Presiden Jokowi dan Ganjar hadir dalam acara tersebut, Sabtu (21/5/2022) lalu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi bicara soal permasalahan bangsa, kemudian meminta relawannya untuk bersabar, dan Jokowi mengatakan Ojo kesusu sik, (Jangan buru-buru dulu), dalam konteks menentukan sikap untuk Pilpres 2024.

Meskipun, kata Jokowi, calon yang akan didukung mungkin ada di rakernas tersebut.

“Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini (rakernas Projo,” ucap Jokowi kala itu.

Dalam hasil survei Charta sebelumnya, bulan April 2022, Ganjar mendapatkan elektabilitas sebesar 29,2 persen. Sekarang mencapai 36,5 persen.

Elektabilitas menunjukan Ganjar semakin melesat. Sejumlah lembaga survei juga merilis elektabilitas Ganjar sebagai yang tertinggi dan elektabilitasnya terus naik.

Sumber berita:Liputan6.com
Foto: Istimewa

Survei Bursa Capres, Elektabilitas Ganjar Tertinggi

/0 Comments/in

Jakarta: Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mendapat dukungan paling besar sebagai calon presiden (capres) di survei Charta Politika. Tingkat keterpilihan mencapai 36,5 persen.

“Dalam simulasi tiga nama, Ganjar Pranowo mendapatkan elektabilitas tertinggi dengan 36,5 persen,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam rilis survei yang dilakukan secara virtual, Senin, 13 Juni 2022.

Sedangkan diperingkat kedua ditempati Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra itu mendapat dukungan 26,7 persen.

Peringkat ketiga ditempati Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu memperoleh dukungan 24,9 persen.

Yunarto menyampaikan elektabilitas Ganjar mengalami peningkatan cukup pesat dalam beberapa waktu terakhir. Terutama, usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Projo.

“Saya bisa mengatakan pada momen Rakernas Projo, Mas Ganjar Pranowo angkanya (elektabilitas) ada di atas 30 persen,” ujar dia.

Survei dilakukan pada 25 Mei sampai 2 Juni 2022. Jumlah responden 1.200 orang dengan pemilihan sampel menggunakan metode multistage random sampling.

Adapun margin of error survei tersebut sebesar 2,83 persen. Sedangkan tingkat kepercayaan survei tersebut 95 persen.

Anggi Tondi Martaon
Sumber berita: medcom.id
Sumber foto: Medcom.id/Theo

Rilis Survei Nasional Membaca Situasi Politik dan Konstelasi Elektoral Pasca Rakernas Projo

/0 Comments/in

Survei dilakukan pada tanggal 25 Mei – 2 Juni 2022, melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 1200 responden, yang tersebar di 34 Provinsi.

Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ±(2.83%) pada tingkat kepercayaan 95%.

Klik tautan untuk mengunduh:
202206_Press Realese Survei Charta

20220613_Rilis Surnas_Charta_Juni