Charta Politika: Kepuasan Publik ke Pemerintah Menurun
Lembaga survei Charta Politika mengungkap bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah kian menurun.
Dalam temuan survei terbaru Charta Politika, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah berada pada angka 63,5 persen, sementara tingkat ketidakpuasan berada pada angka 34,3 persen. Jika dilihat dari tren, terdapat penurunan tingkat kepuasan kinerja Pemerintah dibandingkan survei pada bulan Juni.
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya atau Toto mengatakan, angka kepuasan tersebut memang masih tergolong rapor biru, namun penurunannya sudah menyalakan lampu kuning bagi pemerintah.
“Memang terjadi penurunan dan menurut saya juga lampu kuning bagi pemerintah. Artinya ada beberapa hal yang harus tersosialisasi dengan baik sesuai dengan argumentasi yang diberikan pemerintah. Namun di sisi lain memang masih bisa dikatakan rapor biru,” kata Toto dalam rilis temuan hasil survei secara daring, Kamis (22/9/2022).
Angka penurunan: Dalam temuan survei di Juli lalu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah berada di angka 68,4 persen. Hal ini berarti tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah menurun 4,9 persen.
Tidak puas: Hal itu berbanding terbalik dengan tingkat ketidakpuasan publik terhadap pemerintah yang justru mengalami kenaikan dari Juli lalu.
Charta Politika merekam tingkat ketidakpuasan publik terhadap pemerintah pada Juni lalu masih berada di angka 30 persen. Sementara kini sudah menyentuh angka 34,3 persen, naik 4,3 persen.
Ada bias: Survei Charta Politika juga merekam daerah yang memiliki jumlah pemilih Presiden Joko Widodo atau Jokowi rendah, menunjukkan tingkat kepuasan yang rendah pula. Bahkan penurunan angka kepuasan terhadap pemerintah di daerah-daerah tersebut juga cukup tinggi, ketimbang daerah lain dengan komposisi jumlah pemilih Jokowi yang besar.
“Artinya saya ingin katakan, kita harus melihat ini secara lebih objektif. Pertanyaan terkait dengan kepuasan publik itu memang tidak sepenuhnya itu didasarkan pada pandangan rasional dari responden yang mewakili masyarakat yang menilai keseharian mereka lalu mereka terjemahkan menjadi bahasa kepuasan terhadap pemerintah,” ujarnya.
Toto menyebut, ada aspek subjektivitas bias partisan yang mempengaruhi hasil survei tersebut.
Survei Charta Politika dilakukan pada tanggal 6 – 13 September 2022, melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 1.220 responden, yang tersebar di 34 Provinsi. Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error kurang lebih 2,82 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Yopi Makdori — Asumsi.co
Foto : Antara/IST
Sumber : https://bit.ly/3QYYyLH
Survei Charta Politika: Elektabilitas Ganjar Kuasai Jawa, Ungguli Prabowo-Anies
Lembaga Survei Charta Politika Indonesia merilis survei terbaru terkait elektabilitas Capres 2024. Dalam simulasi 3 nama, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tetap jauh di atas Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan, dalam simulasi tersebut, elektabilitas Ganjar berada di angka 37,5 persen. Sementara di bawahnya Prabowo Subianto mendapat 30,5 persen dan terakhir Anies Baswedan 25,2 persen.
“Sampai dengan periode survei dilakukan, Ganjar Pranowo menjadi pilihan tertinggi publik sebagai calon presiden,” kata Yunarto dalam rilis survei, Kamis (22/9/2022).
Selain simulasi 3 nama, nama Ganjar juga berada di urutan teratas dalam simulasi 10 nama. Elektabilitas Ganjar terpaut jauh di angka 31,3 persen, disusul Prabowo dengan perolehan 24,4 persen dan Anies 20,6 persen.
“Sementara pada simulasi 27 nama, Ganjar Pranowo juga teratas dengan 28,5 persen dan Prabowo 23,4 persen, disusul Anies di belakangnya dengan 19,6 persen, lalu tokoh-tokoh lainnya,” kata Yunarto.
Yunarto menjelaskan, tingginya elektabilitas Ganjar tak lepas dari banyaknya dukungan masyarakat terhadap Gubernur Jawa Tengah dua periode itu di 4 zona wilayah berbeda se-Indonesia. Sementara di wilayah Jawa, khususnya Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur, mayoritas suara di pegang Ganjar.
“Dari responden Jateng dan DIY sebanyak 67 persennya mendukung Ganjar menjadi presiden apabila pemilihan dilakukan hari ini. Kemudian di Jawa Timur 25,8 persen, lalu di Bali, NTB, dan NTT 53,3 persen, dan juga di Maluku serta Papua dengan 30 persen dukungan,” imbuhnya.
Dalam hasil survei ini, Yunarto menyatakan bahwa pengetahuan publik terhadap Pemilu 2024 terbilang tinggi. Berdasarkan survei, sebanyak 75 persen dari total responden mengetahui perhelatan demokrasi tersebut.
Survei ini dilakukan secara tatap muka pada 6-13 September 2022. Para responden merupakan WNI yang sudah memiliki hak pilih dalam pemilu, yakni berusia minimal 17 tahun.
Responden dipilih melalui metode multistage random sampling sebanyak total 1220 responden. Margin of erorr survei ini sebesar 2,82 persen dengan quality control dari 20 persen responden.
Tim Kumparan
Foto 1 : Kumparan dan Antara
Foto 2 : Muhammad Fadli Rizal/kumparan
Foto 3 : Dok. Humas PDIP
Sumber : https://bit.ly/3QYXpUp
Nasdem-Demokrat-PKS Tak Kunjung Umumkan Koalisi, Diprediksi karena Kedekatan Surya Paloh-Jokowi
JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menduga, Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak kunjung meresmikan koalisi mereka karena posisi Nasdem yang kompleks.
Nasdem hingga kini masih menjadi bagian dari partai pro pemerintah. Sementara, Demokrat dan PKS sejak lama menjadi oposisi pemerintahan Presiden Jokowi.
Secara etika, sulit bagi Nasdem berkoalisi untuk Pemilu 2024 dengan partai yang kini berada di luar pemerintahan.
“Ada konsekuensi politik yang harus diperhitungkan. Apakah ketika kemudian bergabung dengan partai-partai oposisi, katakanlah PKS dan Demokrat, etikanya kan dia harusnya keluar dari koalisi,” kata Yunarto kepada Kompas.com, Selasa (20/9/2022).
“Pertanyaannya, apakah Nasdem sudah siap?” tuturnya.
Tak hanya itu, kata Yunarto, sejak lama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh punya kedekatan personal dengan Presiden Jokowi.
Situasi ini dinilai kian menyulitkan Nasdem untuk mengumumkan koalisi mereka bersama partai opisisi.
“Kita tahu hubungan personal antara SBY dengan Jokowi juga dari Pemilu 2014 sudah sangat dekat. Bukan hanya dalam konteks politik, bahkan sering disebut sebagai adik kakak kalau menurut istilah Surya Paloh,” ujar Yunarto.
Oleh karenanya, Yunarto menilai, pernyataan-pernyataan menyerang pemerintah yang kerap dilontarkan Demokrat dan PKS menjadi beban tersendiri bagi Nasdem.
Di satu sisi, Nasdem tengah menjajaki kedua partai itu. Di saat bersamaan, partai besutan Surya Paloh tersebut masih menjadi bagian dari pemerintah itu sendiri.
Bagi Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan, tak ada beban jika mereka mengkritik pemerintah.
Sebaliknya, sentilan-sentilan keduanya ke pemerintah bisa merugikan dan membuat Nasdem serba salah.
“Ketika yang diserang adalah pemerintah, artinya kan bagian di antaranya adalah koalisi partai, termasuk Nasdem. Itu yang menurut saya menyulitkan Nasdem,” ucap Yunarto.
Namun begitu, lanjut Yunarto, dinamika ini tetap tak menutup kemungkinan ketiga partai untuk berkoalisi pada pemilu nanti.
Sebagaimana diketahui, Nasdem, Demokrat, dan PKS sejak lama saling melakukan penjajakan untuk kepentingan Pemilu 2024.
Baru-baru ini, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, rencana pembentukan koalisi partainya dengan PKS dan Demokrat semakin menguat.
Bahkan, dia menyebut, persentase keberhasilannya bisa dikatakan berada di angka 80 persen.
“Bisa jadi (80 persen) kalau kesepakatan beberapa hal terpenuhi. Di sana lah kemudian seni diplomasinya ya tentu ada beberapa hal yang terus menerus dibicarakan,” kata Willy ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2022).
Penulis : Fitria Chusna Farisa
Editor : Fitria Chusna Farisa
Foto : HARYANTI PUSPA SARI
Sumber : https://bit.ly/3BDjORJ