Zumi Zola Unggul dalam Hitung Cepat Charta Politika
Sebanyak 264 daerah (dari 269 daerah yang sebelumnya dijadwalkan menggelar Pilkada serentak) sudah melaksanakan Pilkada secara serentak pada 9 Desember 2015. Jutaan masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam Pilkada serentak yang meliputi 8 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub), 222 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup), serta 34 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tersebut (Pilwakot). Diantara 9 provinsi yang menggelar Pilkada, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi.
Dalam Pilkada kali ini, Charta Politika berpartisipasi dengan melakukan perhitungan cepat (quick count) di Pemilihan Gubernur Jambi periode 2016-2021. Ada dua pasangan calon yang maju dalam Pilgub Jambi yaitu pasangan Hasan Basri Agus – Edi Purwanto yang mendapatkan nomor urut 1 (satu) dan pasangan Zumi Zola – Fachrori Umar yang mendapatkan nomor urut 2 (dua).
Pemungutan suara Pilgub Jambi dilakukan di 7.067 TPS (tempat pemungutan suara) dengan 2.445.305 DPT (daftar pemilih tetap) yang sudah ditetapkan KPU. Dari 7.067 TPS tersebut, Charta Politika memilih 300 TPS sampling yang dipilih secara acak dengan metode Stratified Cluster Sampling dan margin of error (moe +/-) sekitar 2 persen serta tingkat kepercayaan 99%.
Di setiap TPS sampling, ada Charta Politika menugaskan satu kontributor untuk mencatat hasil pemilihan dan mengirimkannya ke data center. Satu kontributor hanya ditugaskan di satu TPS yang sudah ditetapkan untuk mereka. Tidak lama setelah waktu penghitungan suara yang serentak dilakukan pada 13.00 WIB, data hasil penghitungan suara di 300 TPS sampel masuk ke data center. Dari 100% data yang masuk, diketahui bahwa partisipasi pemulih di Pilgub Jambi sebesar 65,7%.
Parpol Jadi Alat Tokoh Tertentu, Tokoh Muda Diperlukan untuk Bersaing
Demokratisasi diduga belum sepenuhnya berjalan di internal partai politik. Hal ini membuat kaderisasi di pucuk utama pimpinan partai politik berjalan lamban sehingga membuat sejumlah partai dipimpin tokoh senior.
“Demokratisasi hanya terjadi di level pemilu, tetapi tidak di level kepartaian. Partai politik hanya didirikan untuk menjadi mesin politik tokoh tertentu guna memenuhi ambisi politiknya,” kata Yunarto Wijaya dari Charta Politika, Minggu (17/5).
Berdasarkan catatan Kompas, dari 12 pimpinan partai yang mendapat kursi di DPR, delapan berusia di atas 60 tahun. Sebagian dari ketua umum partai itu juga telah berkali-kali memimpin partainya.
Menurut Yunarto, kepemilikan saham mayoritas oleh tokoh tertentu terhadap suatu partai menghambat kader lain maju ke level pucuk pimpinan. Kondisi ini akhirnya akan mengganggu perekrutan kader di partai itu. “Sampai kapan ini terjadi? Partai-partai model ini akan berevolusi dengan sendirinya ketika usia politik dari pemimpin itu sudah habis atau ketika UU kepartaian membatasi masa jabatan seseorang/keluarga untuk memegang level pucuk pimpinan,” katanya.
Secara terpisah, Ikrar Nusa Bhakti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menuturkan, partai yang dikuasai oleh golongan tua akan berpengaruh terhadap daya tarik partai bagi pemilih yang didominasi golongan muda. Semakin tua pemimpin partai, akan semakin jauh dari konstituennya. Golongan tua juga cenderung konservatif dan tidak produktif untuk melahirkan inovasi.
Partai Demokrat
Terkait dengan terpilihnya kembali Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres partai itu yang digelar pekan lalu, Ikrar berharap, Partai Demokrat perlu lebih memberdayakan kader muda.
“Tempatkan kader-kader muda sebagai eksekutif partai dan biarkan mereka berkembang. Jika Partai Demokrat terus bergantung pada SBY, akan sulit bersaing pada pilkada atau pemilu mendatang,” ucap Ikrar.
Ikrar mencontohkan keberhasilan PDI Perjuangan yang berhasil memenangi Pemilu 2014 dengan melahirkan kader-kader muda di daerah. Sekalipun Megawati sudah memimpin PDI Perjuangan sejak partai itu masih bernama PDI, partai itu juga mampu melahirkan kader potensial, seperti Presiden Joko Widodo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Kinerja mereka di daerah dianggap sebagai salah satu faktor pendongkrak suara PDI Perjuangan.
Pengamat Populi Center, Nico Harjanto, mengatakan, terpilihnya kembali SBY sebagai Ketua Umum Demokrat menunjukkan minimnya kader muda yang bisa diterima di internal partai itu. Di sisi lain, Demokrat masih sangat membutuhkan SBY.
Dalam kongres Partai Demokrat tahun 2010, Anas Urbaningrum yang saat itu berumur 41 tahun berhasil memenangi pemilihan sebagai ketua umum. Namun, Anas lalu menyatakan berhenti karena menjadi tersangka kasus korupsi. Dalam kongres 2015, Marzuki Alie dan Gede Pasek Suardika menyatakan keinginannya menjadi ketua umum. Namun, mereka batal maju dalam pencalonan. (FAJ/B07)/KOMPAS cetak
Yunarto Wijaya: Masih Berkutat Seputar Pendiri Partai Adalah Ciri Partai
Ketika semua partai mengklaim bahwa mereka adalah pilar demokrasi, menurut direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya pada kenyataannya pada setiap kongres kebanyakan partai termasuk Demokrat, masih banyak yang berkutat seputar para pendiri partai saja bahkan satu sosok, ini adalah ciri partai tradisional, Kamis (23/4/2015).