Yunarto Wijaya: Quick Count yang Harusnya Jadi Alat Bantu, Malah Dianggap Buat Pemilu Jadi Ambigu
TRIBUNWOW.COM – Direktur Lembaga Survei Charta Politika Yunarto Wijaya, menantang semua pihak yang mengungkapkan data soal perolehan suara sementara calon presiden dan calon wakil presiden, untuk membuka semua data yang mereka keluarkan.
Meski tidak menyebut pihak tertentu, Yunarto secara tegas meminta agar semua data tentang hasil perolehan suara sementara dibuka transparansinya pada publik.
Hal tersebut diungkapkan oleh Yunarto dalam ekspose data quick count pemilu bersama dengan sejumlah lembaga survei lain.
Dikutip dari channel YouTube metrotvnews, Sabtu (20/4/2019), Yunarto awalnya menjelaskan bahwa banyak pihak yang mencoba menggiring opini publik tentang hasil quick count yang dikeluarkan oleh lembaga survei.
“Pertama bahwa ada pihak yang sudah menyimpulkan bahwaquick count pasti salah, quick count berusaha menggiring opini bahkan ada yang mengatakan bahwa quick count nanti akan disamakan atau KPU akan menyama-nyamakan hasilnya denganquick count,” terang Yunarto.
Untuk itu, Yunarto mewakili lembaga survei yang lainnya, mengaku perlu membuka semua data berkaitan dengan hasil quick count yang dikeluarkan oleh lembaganya.
“Jadi ini bukan lagi tentang sekedar kredibilitas lembaga masing-masing, kita merasa kita perlu membuka data kita seterang-terangnya supaya ini bisa membantu juga proses real count yang sedang dilakukan oleh KPU,” papar Yunarto
“Tidak kemudian diintervensi, dibentuk opininya, dikaitkan dengan opini quick count yang kami lakukan, kami tidak bisa menjaga proses real count nya tetapi minimal kami bisa membuka proses yang kami lakukan sehingga tuduhan-tuduhan itu bisa tidak muncul lagi,” tambahnya.
Terkait semua opini soal data perolehan sementara tersebut, Yunarto dengan tegas menantang semua pihak yang pernah membeberkan kemenangan soal hasil pilpres, membuka semua data ke hadapan publik.
“Kami sangat berharap semua pihak lain yang sudah berani menyebutkan angka di hadapan publik di media, bahwa ada angka 62%, 52%, 55% siapapun itu, kami juga mengimbau untuk melakukan keterbukaan informasi seperti yang kami lakukan,” tegas Yunarto.
Yunarto Charta: PSI Partai Masa Depan
jpnn.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengapresiasi sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pasalnya partai yang dipimpin Grace Natalie itu telah mengumumkan mereka tidak lolos ke DPR berdasarkan hasil quick count beberapa lembaga survei.
“Kontras sekali melihat bagaimana anak anak muda di psi merespon kekalahan mereka dibandingkan dengan respon dari mereka yang selama ini mengklaim memiliki akal sehat,” katanya, Kamis (18/4).
Meskipun belum lolos di DPR pada Pemilu 2019, dia mengungkapkan, PSI bisa saja menjadi partai masa depan. Ini terlihat dari sikap politik dan kreatifitas PSI pada masa kampanye.
“Partai ini adalah partai masa depan, diakhiri dengan sikap ksatria yang sangat berbeda dengan apa yg ditunjukan oleh kubu yang kalah di pilpres, berarti mereka memiliki mental untuk bisa tampil lagi di Pemilu berikutnya,” ujarnya.
Yunarto menyarankan, salah satu yang bisa dilakukan untuk memperkuat positioning dengan memberdayakan kader di daerah. Pasalnya PSI mendapatkan kesempatan untuk masuk di DPRD, salah satunya Jakarta.
“Bagaimana kiprah temen temen PSI yang lolos di DPRD konsisten bekerja sesuai dengan yang mereka teriakan selama ini. Kalau itu berhasil, mereka berkesempatan menjadi kejutan di 2024,” tutupnya.
Sebelumnya, calon Presiden Prabowo Subianto mendeklarasikan kemenangannya di Pilpres 2019. Dia tidak didampingi oleh calon wakil presidennya, yakni Sandiaga Uno.
“Bahwa berdasarkan real count kita, kita sudah berada di posisi 60 persen. Ini adalah hasil real count,” tutur Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (17/4).
sumber: https://www.jpnn.com/news/yunarto-charta-psi-partai-masa-depan
Direktur Eksekutif Charta Politika laporkan lima akun medsos ke polisi
Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya melaporkan beberapa akun media sosial yang menyebut dirinya memanipulasi hitung cepat yang dikeluarkan oleh lembaganya ke Bareskrim Polri.
Menurut Yunarto, akun-akun itu menyebarkan hoaks berupa gambar tangkapan layar aplikasi pesan WhatsApp yang berisi percakapan antara dirinya dengan seseorang yang disebut jenderal.
“Chat palsu saya dengan jenderal siapa saya tidak tahu, karena tidak ada namanya, seperti sudah diamankan sesuatu seperti itulah,” kata Yunarto di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa.
Yunarto mengatakan, pihaknya pernah mendapat serangan hoaks serupa pada sebelum Pemilu 2019. Namun saat itu pihaknya dituduh memanipulasi survei popularitas pasangan capres-cawapres.
Sementara saat ini, dengan gambar yang sama, Yunarto dituduh melakukan manipulasi “quick count” yang dikeluarkan lembaga yang dipimpinnya.
Yunarto menyebutkan beberapa akun medsos yang turut menyebarkan gambar tersebut juga memberikan kata-kata bernada ancaman terhadap dirinya.
“Ancaman terornya macam-macam, dilaknatlah, mau diserang sniperlah. Tapi saya bukan melaporkan soal teror ini, tapi melaporkan hoaks sebelum Pemilu yang semakin menjadi-jadi setelah ‘quick count’ keluar,” katanya.
Beberapa akun medsos yang dilaporkannya ke polisi adalah akun Twitter @silvy_Riau02, @sofia_ardani, @sarah ahmad, @rif_opposite serta akun Facebook Ahmad Mukti Tomo.
Laporan Yunarto teregister dengan nomor LP/B/0382/IV/2019/Bareskrim tanggal 14 April 2019.
Dalam laporan tersebut, para pelapor dikenakan Pasal Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 Ayat (3) jo 45 Ayat (3) Pencemaran Nama Baik, UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 310 KUHP, Fitnah UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Pasal 311 KUHP.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019
Dok foto: Asep Firmansyah