Survei Charta Politika: 40,3 Persen Responden Belum Tahu Pemilu Digelar 2024
TEMPO.CO, Jakarta – Hasil sigi lembaga survei Charta Politika menunjukkan 40,3 persen dari total 1.200 responden mengaku belum tahu pemilihan umum digelar serentak pada 2024. Dari total 1.200 responden yang diwawancarai, sebanyak 59,7 persen di antaranya atau sebanyak 716 orang memang menyatakan telah mengetahui informasi bahwa pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan kepala daerah akan digelar pada tahun yang sama.
“Namun, sebanyak 484 responden lainnya mengaku belum mengetahui informasi tersebut,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya saat acara peluncuran hasil survei secara virtual di Jakarta, Senin, 20 Desember 2021.
Oleh karena itu Yunarto Wijaya mendorong penyelenggara pemilu untuk menyebarkan informasi terkait dengan pemilu lebih luas kepada masyarakat. “Ini PR (pekerjaan rumah) bagi KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) penyelenggara pemilu,” ujar Yunarto.
Yunarto menuturkan 81,7 persen responden setuju pemilu digelar serentak pada 2024. Namun, 17,3 persen responden lainnya tidak setuju. Menurut Yunarto tingginya jumlah responden yang setuju Pemilu 2024 berbanding terbalik dengan hasil survei menjelang pilkada serentak 2020.
“Ini mungkin berpengaruh pada psikologi orang ketika sekarang merasa Covid-19 sudah mereda, situasi pertemuan online sudah bisa dilakukan, dan tidak berbahaya lagi untuk kumpul pada masa Covid-19, termasuk diselenggarakan pemilu serentak terbesar sepanjang sejarah di Indonesia,” kata dia.
Charta Politika juga menghimpun persepsi publik mengenai wacana menunda pemilu sampai 2027 karena alasan pandemi Covid-19. Mayoritas responden, yaitu 47,6 persen dari 1.200 orang yang diwawancara, tidak setuju pemilu ditunda pada 2027. Namun, ada 20,4 persen responden atau sebanyak 245 orang setuju dengan wacana itu.
Isu pemilu lainnya yang ditanyakan Charta Politika kepada responden perihal wacana perpanjangan masa jabatan presiden sampai tiga periode. Hasil survei memperlihatkan 46,2 persen responden mengetahui wacana perpanjangan itu, sementara 36,4 persen tidak tahu.
Charta Politika mendalami persepsi para responden terkait dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Hasilnya sebanyak 57,9 persen responden tidak setuju terhadap wacana itu, sedangkan 19,8 persen menyatakan setuju.
Reporter: Antara
Editor: Kukuh S. Wibowo
Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Sumber: https://bit.ly/3q8EMlE
Charta Politika: Elektabilitas PDIP Masih Tertinggi, Diikuti Gerindra dan Golkar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Selain merilis elektabilitas sejumlah tokoh nasional, Charta Politika Indonesia juga memaparkan hasil survei mengenai elektabilitas sejumlah partai politik.
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, mengatakan elektabilitas tertinggi masih dipimpin oleh PDIP.
“PDIP masih paling tinggi 24,9 persen, Gerinda 13,9 persen, dan Golkar 9,4 persen menjadi pilihan teratas responden,” kata Yunarto dalam rilis survei, Senin (20/12/2021).
Berikut ini hasil survei mengenai elektabilitas partai:
1. PDIP 24,9%
2. Gerindra 13,9%
3. Golkar 9,4%
4. PKB 9,4%
5. PKS 6,5%
6. Demokrat 6%
7. NasDem 4,3%
8. PAN 1,8%
9. PPP 0,8%
10. Perindo 0,8%
11. PSI 07%
12. Hanura 04%
13. Partai Ummat 0,3%
14. PBB 0,3%
15. Gelora 0,2%
16. Partai Berkarya 0,1%
17. Partai Garuda 0,1%
Diketahui, survei Charta Politika digelar pada 29 November – 6 Desember 2021 menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden.
Adapun Margin of Error (MoE) survei sebesar ± 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Penulis: Reza Deni
Editor: Arif Fajar Nasucha
Foto:Tribun News
Sumber: https://bit.ly/3H6H1wR
Survei Charta Politika Indonesia, Elektabilitas PDIP Capai 24,9%
Jakarta, Beritasatu.com – Survei Charta Politika Indonesia merilis elektabilitas PDI Perjuangan (PDIP) mencapai 24,9 persen. Partai Gerinda dan Partai Golkar menyusul di belakang PDIP.
“Pada pertanyaan tertutup, PDI Perjuangan di tempat pertama dengan 24,9 persen, lalu Gerindra dengan 13,9 persen dan Golkar dengan 9,4 persen. Ini menjadi pilihan teratas responden,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, Senin (20/12/2021).
Elektabilitas PDIP mengalami peningkatan dibandingkan survei Charta Politika Indonesia periode sebelumnya. Pada Januari 2021, elektabilitas PDIP mencapai 21,5 persen, menjadi 22,2 persen pada Februari 2021, pada Maret 2021 sebesar 20,7 persen, dan 22,8 persen pada Juli 2021.
Elektabilitas Gerindra menurun setelah sempat mencapai 17,5 persen pada Juli. Elektabilitas Golkar mengalami peningkatan, yakni pada Januari mencapai 7,3 persen, dan sempat turun ke 6,6 persen pada Juli 2021.
Untuk elektabilitas parpol lainnya, urutan keempat PKB dengan 8,3 persen, diikuti oleh PKS dengan 6,5 persen, dan Partai Demokrat dengan 6 persen. Lalu, Nasdem dengan 4,3 persen, PAN dengan 1,8 persen, dan PPP dengan 1,4 persen.
Partai yang meraih elektabilitas di bawah 1 persen ada Perindo (0,8 persen), PSI (0,7 persen), Hanura (0,4 persen), Ummat (0,3 persen), PBB (0,3 persen), PBB (0,3 persen), Gelora (0,2 persen), Berkarya (0,1 persen), dan Garuda (0,1 persen).
Survei dilaksanakan dengan wawancara tatap muka pada 29 November-6 Desember 2021. Total responden survei 1.200 orang dari 34 provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan multistage random sampling. Margin of error plus minus 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR
Foto : Antara
Sumber : https://bit.ly/3yG48LD