Profil Yunarto Wijaya, dari Usaha Restoran hingga Jadi Direktur Charta Politika
Liputan6.com, Jakarta Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya saat ini menjadi topik hangat. Pasalnya, namanya disebut menjadi salah satu target sasaran pembunuhan oleh satu kelompok, yang diperintahkan langsung dari purnawirawan jenderal bintang dua Kivlan Zen.
Hal ini terungkap dari salah satu keterangan tersangka berinisial IR, yang telah diperlihatkan oleh pihak Polri kepada awak media di Media Center Kemenko Polhukam, Jakarta, pada Selasa (11/6/2019).
Namun setelah tertangkapnya IR, kini Yunarto Wijaya mengaku tidak dendam dengan para perencana dan eksekutor yang akan membunuhnya.
“Sudah tak ada dendam lagi dari saya & keluarga baik buat yg jadi perencana ataupun eksekutor…” ucap Yunarto melalui akun twitternya, @yunartowijaya.
Lalu seperti apa sih sosok Yunarto Wijaya Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia itu? Berikut fakta lengkap sosok Yunarto Wijaya, yang Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Rabu (12/6/2019).
Lulusan Terbaik Hubungan Internasional Universitas Parahyangan Bandung
Yunarto Wijaya yang memiliki panggilan akrab dengan panggilan Mas Toto ini lahir di Jakarta, (27/6/1981) yang kini telah berumur 37 tahun. Mas Toto adalah Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, yang pada masa kuliahnya menjadi lulusan terbaik Jurusan Hubungan Internasional di FISIP Universitas Katolik Parahyangan Bandung, pada tahun 2004.
Semasa kuliahnya, Yunarto Wijaya dikenal aktif terlibat dalam serangkaian kegiatan kemahasiswaan, baik internal kampus, maupun yang bersifat eksternal. Tidah hanya pada jenjang sarjana, pada tahun 2007, Yunarto Wijaya melanjutkan studinya di Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan lulus pada tahun 2009.
Awal Karier Sebagai Enterpreneur
Awal kariernya pun bukan dimulai dari dunia yang bersinggungan dengan politik, namun dimulai dengan menjadi enterpreneur melalui usaha restoran pribadi, di daerah Kelapa Gading, Jakarta Timur, sekitar 2003.
Usaha restoran ini telah dirintisnya saat masa kuliah. Setelah lulus dari kuliah, bisnis kuliner yang dijalaninya semakin berkembang. Namun hal ini tidak dirasa cukup, sehingga pada 2007 Yunarto memutuskan untuk bergabung dengan Citibank Indonesia sebagai seorang professional Banker.
Tak lama setelah bekerja sebagai seorang Banker, Yunarto ditawari oleh mantan Dosennya di Universitas Katolik Parahyangan untuk bergabung dengan Charta Politika, disinilah karier Yunarto Wijaya mulai dibangun hingga akhirnya menjadi Direktur Eksekutif Charta Politika.
Kiprah Singkat Charta Politika Indonesia
Lembaga survey Charta Politika Indonesia pasti dalam setiap kontestasi politik selalu hadir dalam setiap Quick Count dan mengawal informasi perkembangan perolehan suara cepat agar masyarakat Indonesia segera mengetahui kisi-kisi hasil perolehan suara.
Bukan hanya dalam tingkat nasional saja, namun juga dalam sekup regional yaitu dalam pemilihan Gubernur DKI 2017 lalu dan beberapa tahun kebelakang mengawal kontestasi pemilihan umum di Republik Indonesia.
Tidak hanya survey saja, namun Charta Politika juga memberikan layanan sekolah politik, strategi pemenangan, media maupun penelitian.
Charta Politika Sempat Laporkan 5 Akun yang Tuduh Akali Survei Pilpres 2019
Dalam kiprahnya, ternyata Charta Politika tidak hanya melewati jalan yang mulus saja. Charta Politika sempat mendapat fitnah di media sosial yang membuat lembaga survey ini melaporkan akun-akun tersebut ke pihak berwenang.
Lembaga survei Charta Politika melaporkan lima akun media sosial ke polisi lantaran menuding pihaknya telah melakukan rekayasa alias mengakali survei Pilpres 2019 lewat percakapan pesan singkat atau chat palsu.
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya menyampaikan, pihaknya datang ke Bareskrim Polri untuk sekaligus merampungkan laporan yang sudah dibuat sebelumnya terkait chat palsu yang disebarkan sejumlah akun media sosial.
“Akun Instagram maupun di Facebook maupun di Twitter dan penyebaran lewat Whatsapp ya yang sebenarnya sudah terjadi tiga hari sebelum pemilu,” tutur Yunarto di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (23/4/2019).
Menurut Yunirto, laporan itu sudah dibuat sejak 14 April 2019. Namun usai Pemilu 2019 pada 17 April, persoalan dugaan fitnah itu malah semakin ramai dan membesar.
