Satu ketidakpastian telah berakhir setelah tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Sebelumnya, beberapa alternatif kombinasi pasangan telah diwacanakan untuk bersaing dengan petahana. Tak dimung-kiri, munculnya nama Agus Harimurti Yudhoyono dan Anies Baswedan merupakan kejutan.
Penunjukan Agus sebagai calon gubernur memang mencengangkan banyak kalangan. Meski sudah menduga Agus bakal diorbitkan di jalur politik, hampir tak ada yang memprediksi Agus bakal diterjunkan pada momen pilkada DKI. Pemilihan Sylviana Murni sebagai calon wakil gubernur lebih mudah dipahami karena diasumsikan dapat menjadi semacam “Joe Biden”- nya Barack Obama dan sekaligus merangkul segmen Betawi dan perempuan. Penetapan Anies sebagai cagub yang diusung Partai Gerindra dan PKS merupakan kejutan berganda. Bukan hanya publik yang dibuat terenyak, melainkan besar kemungkinan juga dua kandidat lain yang sudah dideklarasikan sebelumnya, Agus dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebelumnya, Gerindra-PKS diduga kuat masih berkalkulasi menemukan cawagub yang punya daya dorong elektoral untuk mendampingi Sandiaga Uno.
Ketidakpastian baru
Kejutan ini pada gilirannya menghadirkan ketidakpastian baru. Pertama, ketakpastian terkait motif pencalonan. Timbul berbagai analisis yang mengalkulasi alasan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendorong putra sulungnya langsung berkompetisi di pilkada yang disebut-sebut bakal sangat ketat dan keras dan dengan waktu persiapan yang begitu pendek. Terlebih, dari hasil survei yang pernah diketahui publik, tingkat elektabilitas Agus masih rendah. Hal sama berlaku pada Anies yang rekam jejak politiknya pernah berseberangan dengan Prabowo Subianto/Gerindra dan juga klaim julukan oleh sebagian pihak sebagai “Islam liberal” yang dinilai tak selaras dengan pendukung PKS.
Meski demikian, secara positif, rasa penasaran publik ini sebenarnya merupakan sebuah peluang bagi kedua kandidat untuk membangun cerita yang menggugah pemilih. Melalui narasi yang tepat, publik akan terdorong untuk mempelajari dan mempertimbangkannya sebagai kandidat yang layak untuk dipilih. Sebaliknya, jika dibiarkan tak terjawab, akan mudah diisi berbagai spekulasi yang bisa berdampak negatif terhadap citra kandidat dan pada akhirnya memberi pengaruh pada tingkat elektabilitasnya. Salah satunya pemaknaan bahwa pilkada DKI proksi pertarungan SBY dengan Prabowo dan juga Megawati, bahkan Joko Widodo.
Kedua, ketidakpastian soal konteks kompetisi. Hadirnya 3A (Agus, Ahok, dan Anies) sebagai cagub di Jakarta memberikan kelegaan tersendiri. Profil ketiganya diyakini akan mengikis kekhawatiran munculnya pilkada yang terpolarisasi berdasarkan sentimen agama. Meski demikian, situasi persaingan sebelumnya sudah cukup mengeras.
Jika menilik preferensi politik Anies, bisa dipastikan dia akan emoh memainkan isu sentimen agama. Namun, hal ini belum tentu berlaku di kalangan tim sukses ataupun pendukungnya, terutama yang mengidentifikasikan diri dengan partai politik pengusungnya. Apalagi, dibandingkan dengan Agus-Sylviana, pasangan Anies-Sandiaga lebih diprediksi mendulang dukungan dari kalangan politisi dan ormas yang selama ini mengedepankan agenda sentimen agama untuk berkompetisi dengan Ahok. Dengan kata lain, aura sentimen agama masih mungkin berlanjut.
Soal yang sama juga berlaku pada Agus ataupun Ahok. Meski masih sporadis dan bukan pesan yang resmi, sudah ditemui pesan-pesan yang memosisikan Agus sebagai representasi Islam yang sejuk. Hal ini tentu dimaksudkan sebagai pembeda dengan pasangan Anies-Uno. Pada kasus Ahok, juga muncul pesan-pesan bernada agama, baik dari kalangan yang seiman dengan Ahok ataupun dari kalangan pemilih Muslim yang mendukungnya.
Jika pilkada hanya berkutat pada isu-isu sektarian, risikonya diskursus yang jauh lebih penting, yakni mengenai kebijakan dalam menata dan membangun Jakarta niscaya akan terpinggirkan. Ini pada gilirannya akan menghadirkan ketidakpastian baru lainnya: nasib penataan dan pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan di Jakarta. Yang sudah dapat dipastikan, kehadiran tiga pasangan calon ini memberikan pilihan yang lebih berwarna bagi pemilih ketimbang jika kompetisi berlangsung secara head to head antara petahana dan penantang.
Menilai kandidat
Sebagai petahana, Ahok dapat diibaratkan buku yang sudah jadi. Pemilih niscaya memiliki kepastian lebih tinggi. Berdasarkan rekam jejaknya, baik kebijakan maupun perilaku, pemilih dapat memproyeksikan Jakarta seperti apa yang mewujud dan pemimpin seperti apa yang akan mereka temui lima tahun ke depan. Ahok dapat saja percaya diri karena sudah banyak menghadirkan kebaruan dan penataan di Jakarta. Namun, ia perlu mewaspadai potensi menyusutnya suara yang mungkin terjadi karena posisinya sebagai petahana.
Naurin, Soroka, dan Markwat (2015) dalam studinya tentang janji politik partai yang berkuasa di Swedia, umpamanya, menemukan bahwa pemilih lebih menganggap penting informasi mengenai pelanggaran atas janji politik. Pengabaian atas janji politik akan menurunkan nilai petahana sebagai pemerintah. Lebih daripada itu, sungguhpun telah menuaikan janji politik, ada kemungkinan justru tak disukai karena pemilih memilih preferensi kebijakan yang berbeda. Dengan kata lain, petahana menghadapi situasi net loss. Isunya kemudian, di segmen pemilih mana efek ini paling mungkin terjadi dan sebaliknya pada segmen mana efek net loss tak terjadi. Yang terakhir ini lebih berlaku pada pemilih die hard Ahok atau pemilih yang tak melihat ada harapan yang lebih menjanjikan dari dua penantang Ahok.
Anies dapat diibaratkan sebagai sebuah buku setengah jadi. Ia punya rekam jejak sebagai pejabat pemerintahan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Posisi ini selaras dengan kiprah sebelumnya sebagai penggagas gerakan Indonesia Mengajar yang menginspirasi sejumlah kalangan. Sayangnya, kiprahnya selaku menteri terhenti di tengah jalan karena adanya perombakan kedua Kabinet Kerja Jokowi- Kalla beberapa bulan lalu. Karena itu, pemilih dihadapkan pada ketidakpastian terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diusungnya meski ia sudah mulai melontarkan sejumlah gagasan mengenai Jakarta lima tahun ke depan. Terlebih, belajar dari pengalaman berpemilu, pemilih makin menyadari potensi adanya kesenjangan antara janji politik dan realisasinya ketika seorang kandidat memerintah.
Untungnya, pemilih punya petunjuk lain: personalitas kandidat. Personalitas menjadi sumber penilaian untuk mengevaluasi kredibilitas kandidat. Jika pemilih merasa tak pasti terhadap informasi mengenai personalitas kandidat, hal ini akan mengurangi penilaian terhadap kandidat secara keseluruhan (Glaslow dan Alvarez, 2000). Dalam hal ini, Anies mempunyai modal yang cukup karena publik sudah sering menyaksikan manuver Anies dalam berbagai ranah sosial ataupun politik.
Tantangan terbesarnya, apakah personalitas yang kelak ditonjolkannya itu dianggap paling relevan atau paling penting di mata pemilih. Tantangan lain, membangun keyakinan bahwa personalitas dirinya cukup sesuai dengan kepribadian pemilih terutama di kalangan simpatisan partai pengusungnya. Seperti dinyatakan Caprara dan Zimbardo (2004), pemilih cenderung memilih kandidat yang mirip karakternya dengan dirinya meski ada moderasi berdasarkan identifikasi diri pemilih terhadap parpol.
Berbeda dengan dua kandidat lainnya, Agus dapat diibaratkan buku yang baru dibuat. Kiprah Agus di ruang publik sangat terbatas, terlebih karena karier politiknya di TNI juga sangat sedikit yang bersentuhan dengan publik. Dengan kata lain, ketidakpastian terhadap Agus sangat tinggi. Namun, hal ini dimoderasi dengan fakta lain. Pemilih dimudahkan membangun asosiasi mengenai Agus karena adanya profil SBY. Terlepas dari pro-kontra penilaian atas dirinya, publik tetap mengapresiasi SBY sebagai presiden yang relatif berprestasi dan juga penampilan dirinya yang selalu elegan di depan publik. Meski demikian, Agus harus melihat kelebihan ini sebagai keuntungan komparatif saja. Ini adalah modal awal dan ia butuh narasi lain agar hadir sebagai diri sendiri. Otentitas ini perlu dilengkapi dengan berbagai tawaran baru, baik dari sisi kebijakan pembangunan ataupun personalitas.
Dinamis
Dengan konteks kandidat seperti ini, siapakah yang lebih berpeluang? Kompetisi politik di Jakarta sepertinya akan lebih terbuka. Hasil survei sebelum masa pendaftaran pasangan calon tak bisa lagi dijadikan patokan utama. Kehadiran tiga pasangan ini membuat konteks persaingan yang baru dan pada gilirannya mendorong pemilih untuk mengevaluasi ulang preferensinya. Pergeseran pemilih masih akan berlangsung. Misalnya dari segmen pemilih yang mengedepankan sentimen agama. Kehadiran Agus niscaya membuat pilihan menjadi lebih tidak mudah dibandingkan seandainya yang akan berkompetisi hanya Anies vs Ahok saja.
Begitu juga di segmen lain. Kehadiran Anies, umpamanya, merupakan daya tarik tersendiri bagi pemilih Jokowi-Ahok pada 2012 yang kini tak nyaman dengan Ahok. Sebaliknya, Ahok dapat menarik pemilih yang enggan mempertaruhkan kepastian yang sudah ada karena dua kandidat yang dimunculkan secara mengejutkan ini justru dinilai menghadirkan ketidakpastian yang lebih tinggi bagi kepentingan dirinya dan atau bagi Jakarta.
Dinamika lain juga dimungkinkan dari kalangan pemilih simpatisan parpol pengusung, terutama pada kasus Ahok dan Anies. Simpatisan parpol yang tak sreg dengan pilihan parpolnya sangat mungkin memilih bergolput-ria atau malah menyeberang mendukung kandidat lain. Dalam kasus Agus, tiga partai pengusung yang tak terpresentasikan pada pasangan yang diusung besar kemungkinan punya ikatan lebih longgar alias lebih mudah berpindah hati mendukung kandidat lain.
Dalam waktu yang tersisa, ketiga kandidat dipastikan akan berlomba-lomba menampilkan sisi terbaik dirinya dan juga gagasan-gagasannya. Pemilih yang sudah menetapkan pilihan akan lebih sulit diubah pendiriannya. Redlawsk (2004) melalui studi eksperimentalnya menyimpulkan, dibutuhkan aliran informasi yang cukup banyak agar pemilih mengubah penilaian awalnya terhadap kandidat. Hanya saja, perubahan itu makin sulit terjadi jika pemilih telah termotivasi untuk mengabaikan/menghindari informasi yang negatif tentang kandidat tersebut dan atau ia menilai kandidat yang dipilihnya merupakan kandidat yang bagus.
Pada situasi seperti itu, pemilih yang belum menetapkan pilihannya menjadi segmen penting yang harus diraih secara cermat. Karena itu, sangat penting bagi kandidat untuk menghindari terjadinya “kecelakaan” dalam tindakan ataupun dalam ucapan, termasuk yang berasal dari kalangan pendukung lingkaran intinya.
YUNARTO WIJAYA
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia
