Rilis Survei Nasional Evaluasi Kebijakan, Aktivitas Masyarakat, dan Peta Politik Triwulan I 2021

Metode Survei

  1. Berkaitan dengan situasi pandemi Covid-19, kegiatan survei saat ini dilakukan melalui wawancara telepon.
  2. Sampel sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung
    yang pernah dilakukan oleh Charta Politika Indonesia pada rentang dua tahun terakhir hingga Februari 2020.
  3. Sebanyak 195.638 responden terdistribusi secara acak dalam rentang 2 tahun terakhir, terdapat sekitar 75%
    memiliki nomor telepon.
  4. Jumlah sampel yang dipilih secara acak untuk ditelepon adalah sebanyak 7.500 data, dan yang berhasil
    diwawancara adalah sebanyak 1.200 responden.
  5. Menggunakan asumsi simple random sampling, jumlah responden 1.200 memiliki toleransi kesalahan (margin
    of error – MoE) sebesar +2,83% pada tingkat kepercayaan (level of confidence) 95%.
  6. Laporan survei kali ini juga menyajikan beberapa data hasil survei menggunakan telepon yang dilakukan
    Charta Politika Indonesia pada periode 26 – 29 Januari 2021 dan 24 – 28 Februari 2021, masing-masing
    menggunakan 1.200 responden dengan metode simple random sampling (MoE +2,83%) pada tingkat
    kepercayaan 95%, untuk melihat dinamika perubahan persepsi publik pada triwulan I 2021.

Materi Rilis dapat diunduh di: 20210328_Materi Rilis Surnas Charta Poltika__

Konflik Partai Politik dalam Lintasan Sejarah

Konflik partai politik di Indonesia merupakan fenomena klasik sejak orde lama dan orde baru. Pada era reformasi sekarang, kemelut parpol pun masih dipertontonkan oleh sekelompok elite. Kasus paling mutakhir adalah Partai Demokrat, terjebak dalam arus konfliktual yang menambah daftar panjang gonjang ganjing parpol di Tanah Air.

Agak jauh ke belakang, nasib serupa dialami Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Termasuk parpol-parpol baru yang bersemai pasca Pemilu 1999. Dari kisruh intra partai, melahirkan faksionalisasi hingga pendirian partai baru. Ada yang masih eksis, tapi ada pula partai baru yang redup bahkan lenyap.

Pada masa pergerakan dan orde lama, tak sedikit partai mengalami konflik internal. Sarekat Islam (SI) berpecah ke dalam dua blok: SI merah dan SI putih. SI merah belakangan menjadi PKI. SI putih bermetamorfosa menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Baik PKI maupun PSII penuh pasang surut akibat faksionalisme yang eksis di dalamnya.

Begitu juga PNI, terpecah beberapa faksi, lalu lahirlah Partai Indonesia (Partindo) dan PNI-Baru. Partai Sosialis pun mengalami pengeroposan internal. Ada Partai Sosialis Indonesia (PSI) pimpinan Sutan Syahrir dan Front Demokrasi Rakyat (FDR) versi Amir Syarifuddin. Partai Masyumi juga terbelah pasca keluarnya NU.

Ketika rezim Orba berkuasa, goncangan internal pun mendera PPP dan PDI. Intervensi penguasa Orba dalam suksesi kepemimpinan parpol juga menuai sorotan. PPP dibelah, yakni kubu Mintaredja dengan Djaelani Naro. PDI dipecah, antara kubu Soerjadi dengan kubu Megawati Soekarnoputri. Reformasi pun datang, tapi kisah lama konflik internal parpol masih berulang.

Konflik internal PPP pada fase selanjutnya melahirkan Partai Bintang Reformasi (PBR) di bawah kepemimpinan Zainuddin MZ, kemudian Bursah Zarnubi. Belakangan PPP juga pernah dirundung kisruh antara kubu Romahurmuziy dengan Djan Faridz.

Konflik internal PDI Perjuangan pimpinan Megawati Soekarnoputri melahirkan Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) pimpinan Eros Djarot, Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) versi Laksamana Sukardi dan versi Roy BB Janis.

Partai Golkar pun tak luput dari konflik internal. Adapun Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Nasdem dan Partai Berkarya sesungguhnya turunan dari gejolak internal Golkar. Belakangan Partai Golkar sempat bersengketa kepengurusan antara kubu Aburizal Bakrie dengan kubu Agung Laksono.

Partai Berkarya terhitung masih anyar, terjadi dualisme pula, antara kubu Tommy Soeharto dengan kubu Muchdi PR. Sebelumnya menimpa Partai Hanura, yang diketuai Oesman Sapta berhadapan dengan versi Daryatmo.

Konflik internal PAN pernah melahirkan Partai Ummat yang didirikan oleh Amien Rais sebagai reaksi bernada protes terhadap kepemimpinan Zulkifli Hasan. Sebelumnya Partai Matahari Bangsa (PMB) sempat terbit sebagai efek dari konflik PAN.

PKB juga mengalami gesekan antara Muhaimin Iskandar dengan Gus Dur. Juga PKB Gus Dur versus Matori Abdul Jalil. Dari perselisihan intra partai itu, sempat muncul Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Bahkan Partai Demokrat, jauh sebelum prahara saat ini, sempat lahir Partai NKRI yang diprakarsai oleh mantan petinggi Demokrat, yakni Sys NS.

Soliditas PKS yang selama ini kuat pun terbelah, hingga lahir Partai Gelora Indonesia yang didirikan oleh mantan petinggi PKS, yakni Anis Matta dan Fahri Hamzah. PBB yang disebut sebagai pewaris Masyumi pimpinan Yusril Ihza Mahendra kian merosot lantaran bergulir Partai Masyumi ‘Reborn’.

Manajemen Partai

Dalam lintasan sejarah sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa konflik parpol baik internal maupun eksternal memiliki motif dan pola yang berangkat dari silang pendapat maupun pendapatan (sumber daya ekonomi-politik). Konflik internal kerap terjadi karena perbedaan perspektif tokoh-tokoh partai dalam menafsir isu strategis maupun kebijakan tertentu.

Jelang momen pilpres, perbedaan sikap di antara elite partai mengenai capres/cawapres yang diusung, bisa memicu pertikaian internal. Yang paling rawan adalah benturan antar pemuka partai yang tergiring dalam tarik ulur kepentingan pasca pemilihan pucuk pimpinan parpol.

Sementara itu, konflik eksternal berkaitan dengan fragmentasi sikap elite dalam konteks pola relasi partai dengan penguasa. Perbedaan-perbedaan yang timbul dari aktor utama partai dalam merespon dinamika internal dan eksternal, umumnya menimbulkan keretakan, hingga sebagian kelompok menelurkan partai sempalan.

Lemahnya ideologi sebagai perekat anggota partai menjadi penyebab mendasar terjadinya konflik parpol. Sebagian besar parpol cenderung menggiring loyalitas anggotanya berbasis figur-sentris, bukan politik nilai dan ideologi. Itulah yang disebut oleh Thomas Carothers (2006) mengenai partai di Indonesia yang sangat leader-centric.

Faktor lain adalah problem tata kelola partai. Sulit disangkal, manajemen kepemimpinan partai saat ini sebagian mengarah pada privatisasi partai disertai watak oligarkis. Mengacu pada Jeffrey A. Winters (2011), oligarki terbagi dua dimensi.

Pertama, oligarki memiliki dasar kekuasaan – kekayaan material – yang sangat susah untuk dipecah dan diseimbangkan. Kedua, oligarki memiliki jangkauan kekuasaan yang luas dan sistemik, meskipun dirinya berposisi minoritas dalam suatu komunitas.

Dalam konteks inilah, parpol membutuhkan figur yang berkomitmen memperkuat kelembagaan partai, berbasis profesional-teknokratik, bukan kultus individu. Manajemen partai perlu menghadirkan prinsip-prinsip meritokrasi, moralitas politik, keterbukaan dan cita rasa inklusif.

Partai-partai politik harus dikembalikan esensinya sebagai institusi publik dan jangkar konsolidasi demokrasi. Saat yang sama, parpol mesti mengarus-utamakan ideologi, platform perjuangan, kaderisasi dan khususnya rekrutmen politik yang bersifat meritokratik.

Bila politik dilakoni tanpa internalisasi ideologi bagi anggota partai, maka hasrat kuasa lah yang dominan. Padahal ideologi adalah landasan perjuangan bagi para kader yang diterjemahkan ke dalam visi-misi, agenda programatik dan strategi partai dalam mewujudkan cita-citanya.

Lagi-lagi real-politik tidak sesederhana itu. Ungkapan klasik Harold Lasswell “who gets what and how” masih berlaku. Ideologi sebagai perekat organisasi politik belum sepenuhnya melekat pada aktor politik. Yang berkecambah justru aliansi leviathan, saling memangsa satu sama lain.

Resolusi Konflik

Dalam kasus Partai Demokrat, resolusi konflik parpol kian kompleks lantaran figur di luar partai, Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) didaulat menjadi ketua umum lewat Kongres Luar Biasa (KLB). Pasca KLB, kini Partai Demokrat terbelah menjadi dua kepengurusan, yakni kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kubu Moeldoko.

Idealnya, langkah resolusi konflik parpol dilakukan melalui mekanisme internal sesuai UU Parpol, dibawa ke Mahkamah Partai. Sesepuh pendiri partai yang berintegritas bersama tokoh independen yang diterima semua pihak bisa menjadi mediator resolusi konflik dengan skema “win-win solution”.

Bila tak ada titik kompromi, kedua kubu beradu kekuatan hukum di pengadilan. Tentu saja proses ini melelahkan, sebab tak tertutup kemungkinan upaya yuridis berlanjut ke Mahkamah Agung lewat kasasi sebagai palagan terakhir.

Jalan tengah selanjutnya bagi Partai Demokrat adalah mengadakan rekonsiliasi, berdamai dan kompromi. Itu pun menyaratkan sikap lapang dada dan posisi setara dari kedua kubu, lalu menegosiasikan titik temu kepentingan multi-pihak.

Perlu kedewasaan berdemokrasi untuk menyelesaikan konflik internal partai. Publik juga membutuhkan pendidikan politik dari elite parpol. Sebagai pembelajaran, memperbaiki pola komunikasi di lingkup elite maupun antar elite dengan massa adalah kunci.

Mawardin

Peneliti Charta Politika Indonesia

Sumber foto: Dok Charta Politika

Menyoal Gender dalam Politik

Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah bagi demokrasi di Tanah Air. Baik kekerasan secara tidak langsung, lebih lagi kekerasan yang melibatkan fisik, selain berdampak kepada kondisi mental dan kerugian lainnya, praktek politik yang demikian tentu saja akan semakin menurunkan kualitas demokrasi kita.

Terkait erat dengan persoalan gender di dalam politik, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 menjadi ruang yang perlu dievaluasi bersama. Pada proses pilkada yang lalu, tidak sedikit kaum perempuan yang mendapatkan perlakuan minor. Terlepas apakah itu adalah bagian dari strategi politik, komoditisasi perempuan yang abai terhadap nilai, akan menjadi pembenaran bagi kecenderungan praktek-praktek serupa berikutnya.

Di tengah upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan pemerintahan, kesadaran gender rupanya belum inheren dalam laku politik.  Doktrin dan nalar patriarki masih menyisakan pondasi kuat di dalam politik kontestasi. Memperkuat politik maskulin dan bapakisme, hingga menggeser ruang dan kedudukan perempuan ke titik terpinggir subordinasi.

Kesenjangan gender dalam kontestasi politik mengakibatkan asa demokrasi berkesetaraan mengalami tantangan serius. Ada beberapa kasus kekerasan berbasis gender yang perlu mendapat perhatian dalam konteks politik praktis. Di antaranya isu pelecehan seksual terhadap kandidat perempuan dalam Pilkada Serentak 2020.

Kekerasan berbasis gender

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut adanya beberapa praktek diskriminasi terhadap perempuan pada Pilkada 2020. Pertama, pada Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Kota Ternate, disebutkan oleh ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) dari salah satu partai politik bahwa Kota Ternate harus dipimpin oleh seorang laki-laki. Kedua, Tangerang Selatan, pelecehan dilakukan terhadap salah satu pasangan calon melalui penyebaran foto pribadi secara tidak pantas.

Selain laporan KontraS, isu gender juga terjadi di Pilkada Bima, yaitu dalam bentuk ungkapan seksis yang menautkan status janda kepada salah satu Calon Bupati. Kasus serupa juga terjadi pada Pilwalkot Depok dalam bentuk pelecehan seksual secara verbal yang dialami oleh calon Wakil Walikota perempuan, yang justru pelaku pelecehan berasal dari rival politiknya.

Dari beberapa contoh kasus di atas, tergambar bahwa kekerasan berbasis gender bisa berupa pendiskreditan terhadap perempuan. Dibangun citra perempuan tidak mampu menjadi pemimpin. Itulah budaya patriarki ‘rules of the father’ yang bekerja di wilayah politik melalui penempatan dominasi laki-laki secara hegemonik.

Sebagai komoditas politik, perempuan distigmatisasi sebagai objek seksual. Pelabelan negatif diarahkan kepada rata-rata politisi perempuan berstatus janda. Komoditas diproduksi, kemudian dilakukan bully. Maka tidak heran jika kemudian muncul pelecehan seksual terhadap calon kepala daerah atau politisi perempuan dalam segala kontennya terutama di media sosial.

Perlakuan diskriminasi dan pelecehan ternyata tidak hanya dilakukan oleh lawan politik yang tengah berkontestasi. Bahkan tidak sedikit warga sosial media (netizen) yang juga melakukan body shaming, berkomentar miring tentang wujud atau bentuk fisik dengan tujuan mempermalukan. Pada wilayah terutama di media sosial, bahasa menjadi instrumen untuk hegemoni terhadap wacana, dengan menjadikan perempuan sebagai objek untuk dikomodifikasi.

Praktik diskriminasi terhadap perempuan sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan. Semarak ungkapan seksis membuat demokrasi tidak berciri substantif. Mestinya aktor politik fokus pada kontestasi gagasan programatik, menunjukkan performa positif, bukan melempar guyonan yang berbau pelecehan.

Di dalam kntestasi politik, mengerahkan seluruh sumber daya dan strategi adalah wajar. Namun jika dijalankan dengan cara yang menjadikan kaum perempuan sebagai korban diskriminasi dan pelecehan seksual, tentu setiap politisi siapapun dia, harus berfikir lebih keras lagi untuk menggunakan cara dan strategi yang lebih beradab.

Politik sensitif gender

Strategi politik dengan menjadikan sisi seksualitas dan kelemahan perempuan sebagai komoditas tentu perlu dihindari. Pengetahuan dan kesadaran terhadap kesetaraan gender perlu diperkuat di masyarakat. Penting bagi peserta dan penyelenggara pemilu untuk memperhatikan isu-isu politik yang melibatkan gender.

Keadilan terhadap perempuan telah tertuang di dalam konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW). Sebagai wujud pengakuan terhadap perempuan di seluruh dunia, tanggal 8 Maret ditetapkan sebagai Hari Perempuan Internasional (International Woman’s Day).

Demokrasi dan politik kita dengan segala gagasan berikut prakteknya harus mulai memposisikan perempuan pada kedudukannya yang terhormat dan mulia. Kita tidak boleh lagi hanya berharap kepada peingkatan partisipasi perempuan baik di dalam politik maupun jabatan publik, kita harus dudukkan eksistensi kaum perempuan dengan segala kelebihan dan kekurangannya sebagai bagian dari pertimbangan-pertimbangan pembangunan nasional; politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

Anne Phillips (1999) dalam “Engendering Democracy” berpandangan bahwa perlu dilakukan genderisasi terhadap ruang pribadi, ruang domestik dan ranah publik secara bersamaan. Hari ini, alam demokrasi memberikan ruang bagi siapa pun untuk tampil, laki-laki ataupun perempuan. Pengarusutamaan gender harus diimbangi dengan perilaku kelembagaan dan sosial di seluruh aspek dan tingkatan struktur sosial-politik di Indonesia. Siapapun sebagai warga negara Indonesia dan memenuhi syarat, bisa dan berhak menjabat sebagai bupati, walikota, gubernur, anggota legislatif, menteri, bahkan presiden.

Partisipasi dalam ruang demokrasi perlu menghadirkan paradigma politik yang berwawasan gender, menjamin kesetaraan bagi semua warga negara tanpa ketimpangan yang diskriminatif. Setiap partai politik harus mendukung kader perempuannya untuk berkader dan menjalankan tanggung jawab politik, sekaligus melindungi mereka dari kecenderungan komodifikasi politik yang melibatkan kehormatan perempuan.

Lebih dari itu, segenap stakeholders politik mesti dilibatkan, termasuk insan pers agar mengedepankan jurnalisme yang berperspektif gender. Begitu juga keterlibatan ormas dan civitas akademika diharapkan menjadi agen pencerahan tentang nilai-nilai kesetaraan, dan tentu saja dukungan pemerintah agar mewujudkan kebijakan yang berkeadilan gender.

Mawardin

Peneliti Charta Politika Indonesia

Sumber foto: infopublik.id