Surya Paloh, Nasdem, dan Keindonesiaan

LINTASAN perjalanan politik seolah berulang. Pada 2004 lalu, Surya Paloh jadi salah satu peserta konvensi Golkar untuk memilih capres yang akan diusung partai itu. Pada 2020 lalu, Surya Paloh kembali muncul terkait konvensi pencapresan. Bedanya, kali ini ia memilih hanya menjadi sutradara sekaligus inisiator dari konvensi capres Partai NasDem yang dipimpinnya.

Pilihan SP (inisial populer yang paling sering dipakai para politikus terhadapnya walau saya sendiri memanggilnya dengan sebutan ‘Bang Surya’) menggelar konvensi untuk sebagian kalangan membersitkan pertanyaan. Logika sederhananya seperti ini: buat apa capek-capek mendirikan partai politik tatkala ada peluang dicalonkan secara mudah malah justru diberikan kepada orang lain. Terlebih, temuan sejumlah survei menunjukkan hingga saat ini belum ada kandidat yang punya peluang tinggi untuk memenangi Pilpres 2024.

Namun, sungguh keliru jika berkesimpulan SP bukanlah sosok yang tak punya ambisi politik. Keikutsertaannya pada konvensi Golkar dan kemudian upayanya membesarkan NasDem menunjukkan dia bukan politisi tanpa ambisi. Namun, seperti diakuinya sendiri, ambisi personal menjadi presiden atau wapres sudah berakhir untuk dirinya. Dengan kata lain, dia kini sedang menggendong ambisi politik yang berbeda. Pilihan sikap politik SP ini sangat mungkin membersitkan spekulasi dan juga prasangka. Menilik jejak politiknya, SP memang sosok yang (mungkin) mudah disalahpahami.

Mudah disalahpahami

Di satu sisi, misalnya, SP secara terbuka menunjukkan kegusarannya terhadap para aktor politik yang menjadikan agama dan etnis sebagai komoditas politik. SP karenanya dengan mudah dilabeli sebagai politikus dari kubu ‘NKRI harga mati’.

Kubu ini kerap diasosiasikan sebagai pihak yang mempromosikan gagasan ‘netral agama’ dan bahkan ada yang melabeli sebagai ‘islamofobia’. Namun, niscaya orang akan kecele jika beranggapan demikian.  Pasalnya, SP dalam berbagai kesempatan justru secara terbuka menunjukkan sosok keislamannya dan juga darah Aceh-nya. Bagi SP, nasionalisme dan agama merupakan dua hal yang bisa berjalan beriringan.

Terkait dengan itu, ia juga termasuk sosok yang mengedepankan inklusivitas dalam kehidupan bermasyarakat. Semua elemen bangsa ingin dirangkulnya. Namun, pada saat yang sama, SP terbilang menarik demarkasi yang tegas terhadap elemen-elemen yang mendukung gerakan radikalisme, terorisme, dan atau yang menolak Pancasila. Kombinasi sikap ini terkadang menimbulkan persepsi bahwa ia lebih memberi ruang kepada kelompok-kelompok minoritas.

Begitupun dalam bersikap. SP sepertinya memisahkan sikap politik dan pertemanan. Dia tak pernah melihat kubu yang berlawanan sebagai musuh, tapi hanya sebagai pesaing atau lawan politik. Karena itu, dia merasa tak ada salahnya menjalin komunikasi dengan kubu politik di luar koalisi, termasuk pada individu-individu yang dianggap tak sejalan dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Sikap ini tak ayal membuat berbagai tudingan terlontar dan jelas tak kompatibel dengan situasi politik saat ini
yang terpolarisasi.

Kepribadian penuh warna ini pula yang kemudian bisa menjelaskan posisi NasDem dalam kancah perpolitikan nasional. Di satu sisi, NasDem, seperti halnya Gerindra dan Demokrat, dapat diklasifikasi sebagai partai personalistik dan personal. Mengacu pada Gunther dan Diamond (2003), partai personalistik ialah partai yang sengaja didirikan untuk memenuhi ambisi politik pendirinya. Callise (2005) mendeskripsikan partai personal sebagai partai yang bertumpu pada kharisma pendirinya yang sekaligus memfasiltasi penyediaan sumber daya secara patronistik.

Namun, NasDem tak sepenuhnya memenuhi kriteria ini. Pasalnya, tidak seperti Demokrat yang asosiasinya hanya melekat pada SBY ataupun Gerindra dengan Prabowo, asosiasi NasDem dengan SP kuat,terutama secara internal, tetapi tidak menggubah partai ini layaknnya menjadi sebuah komunitas
‘Surya Paloh Fans Club’. Daya tarik NasDem secara elektoral dalam perjalanannya justru ‘terdesentralisasi’ ke aktor-aktor lokal di tiap daerah.

Jika PD dan Gerindra secara efektif digunakan SBY dan Prabowo untuk meraih kursi presiden/wakil presiden, NasDem setidaknya dalam dua kali pemilu cenderung menyorongkan kandidat di luar partai (baca: Jokowi). Spekulasi berkembang, bisa jadi SP mengukur diri, bersikap realistis. Karakter pengusahanya dalam hal ini lebih berpengaruh ketimbang libido politiknya sebagai politikus.

Apa pun alasannya, pada titik inilah SP berhasil menempatkan dirinya lebih dari sekadar politikus senior atau ketua umum partai. Ia telah menjadi seoorang sutradara politik yang bertugas menghasilkan sebuah skenario cerita yang baik buat bangsa ini. Tentu saja dimulai dengan memilih bintang-bintang  yang mumpuni untuk membuat cerita betul-betul menjadi indah. Sama seperti ketika seorang Megawati pada 2014, memilih untuk tidak maju di Pilpres dan memajukan kadernya yang memang memiliki peluang lebih besar untuk menang.

Dalam kajian analisis latar belakang SP NasDem bisa juga dikategorikan sebagai partai enterpreneur (enterpreuner party). Salah satu contoh ‘terbaik’ dari tipe ini ialah forza-nya Berlusconi (secara kebetulan juga dikenal sebagai pengusaha media di Italia).

Partai entrepreneur ciri-cirinya sebagai berikut. Pertama, tak memandang penting ideologi dan karenanya bersifat fleksibel terhadap isu dan kebijakan.

Kedua, struktur organisasi yang hierarki dan tersentralisasi. Ketiga, menempatkan pemilih sebagai konsumen dan pengutamaan penggunaan profesional dalam melaksanakan kampanye politik. Keempat, tidak berakar pada gerakan sosial dan tak punya basis di akar rumput. Kelima, figur pemimpin menjadi penting untuk menarik atensi media dan dukungan dari pemilih. Selain itu, keenam, figur-figurnya juga tak berasal dari anggota parlemen dari partai lain (Hlousek dkk, 2010).

Namun, NasDem juga tak sepenuhnya bisa dikategorikan sebagai partai enterprenur secara paripurna. Setidaknya karena tiga hal. Pertama, NasDem sedikit banyak memboyong konstituen dan elite Golkar yang mana SP sebelumnya bergabung. Kedua, meski figuritas SP penting, seperti yang disebut, daya tarik partai ini juga bertumpu pada aktor-aktor di tingkat lokal. Ketiga, NasDem punya restorasi Indonesia sebagai platform politiknya.

Faktor restorasi Indonesia menjadikan NasDem bisa membuat diferensiasi karena punya issue ownership. Akan tetapi,sebagai konsekuensi, publik kerap salah ekspektasi terhadap restorasi Indonesia. Di satu sisi, restorasi menawarkan perubahan. Politik tanpa mahar dan kemudian
konvensi capres menjadi dua penanda penting yang menunjukkan sisi progresif NasDem. Namun, saat bersamaan, Restorasi juga menyorongkan perubahan dalam pengertian membuka diri berpaling ke belakang. Selain pentingnya memulihkan soal keadaban, restorasi dihadapkan pada tantangan menjawab hal-hal aktual yang prinsipiel, termasuk mengenai dibukanya ruang bagi kemungkinan kembalinya presiden dapat lebih dari dua periode.

Tantangan ke depan

Terlepas dari itu, SP dengan NasDem-nya telah memberi warna perpolitikan Indonesia dan berpotensi menjadi pilihan alternatif manakala pemilih jenuh atau ingin menunjukkan rasa marah sesaat pada partai-partai yang selama ini jadi preferensi utama mereka.

Persoalannya, secara internal, SP perlu mencermati kesenjangan antara retorika restorasi dan perilaku politik para aktivis partainya yang terdiri atas banyak elemen dan berada dalam situasi politik yang sangat pragmatis. Mengikuti Hammel dan Svasand (1993), sebagai partai entrepreneur, NasDem telah melewati tahapan pertama yang ditandai keberhasilannya membangun pesan sebagai elemen pembeda (restorasi Indonesia) dan membangun identifikasi pemilih dengan Nasdem.

Namun, saat bersamaan, lika-liku dinamika politik sangat memungkinkan para aktivis partai melakukan berbagai manuver. Secara keorganisasian, secara alamiah muncul dua pengelompokan, yakni kader-kader di parlemen dan aktivis partai yang tak ada di parlemen. Keduanya sangat mungkin berselisih pendapat dan atau punya pilihan taktis-strategis yang berbeda.

Kini, NasDem memasuki tahapan kedua yang ditandai oleh penataan organisasi dan berkepentingan untuk terus melentingkan tingkat elektoralnya. Pada fase kedua ini dibutuhkan gaya kepemimpinan yang berbedaa. SP harus mampu membangun konsensus, tetapi sekaligus membangun mekanisme kontrol. Ini mengandaikan SP harus lebih terlibat. Sementara itu, faktualnya, Paloh selama ini cenderung memberi ruang delegasi yang besar pada elite partai lainnya.

Hal itu menjadi kian penting karena SP punya ambisi besar: berkontribusi untuk mengembalikan kejayaan Indonesia meski dengan itu harus mengorbankan kepentingan dan bahkan mungkin masa depan NasDem. Sementara itu, logika kepartaian telah menumbuhkan aspirasi aktivis politik yang lebih ke berorientasi ke dalam: bagaimana NasDem bertahan, berkuasa, dan bisa terus menjadi wadah penyalur aspirasi dan kepentingan mereka.

Yang sudah pasti, absennya ambisi personal dan posisi elektoral NasDem sebagai partai menengah (menuju papan atas) tak pelak menempatkan Paloh sebagai King Maker yang berpengaruh. Di titik inilah ujian berikutnya menanti. Jika berambisi mengembalikan kejayaan Indonesia dan memulihkan keadaban berbangsa, SP butuh wadah yang kuat.

Agar bisa jadi tumpuan, NasDem butuh modal politik dan keuangan yang sangat mungkin harus dicapai dengan sikap yang lebih pragmatis dan (mungkin) bertentangan dengan keadaban itu sendiri. Bisakah SP dan NasDem lolos dari ujian ini? Waktu yang akan menjawabnya.

Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke 70 untuk Bang Surya. Semoga diberi umur panjang dan kekuatan untuk terus berkhidmat merestorasi Indonesia. Sampai kepada impian, bahwa setiap anak-anak di Indonesia dari Sabang sampai Merauke punya kesempatan sama untuk bercita-cita menjadi guru, dokter, insinyur, bahkan menjadi seorang presiden. Tuhan memberkati!

Yunarto Wijaya
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia

Kolom Opini Media Indonesian Hal 6 Jumat, 16 Juli 2021

Partai Baru, Matematika dan Mati-matian Politik

SUHU politik nasional kembali menghangat dengan aneka manuver elite dan partai politik (parpol) dalam menyongsong Pemilu 2024. Partai-partai baru pun bermunculan memenuhi lapak demokrasi. Di sisi lain, pandemi Covid-19 semakin mengganas.

Kontestasi elektoral masa mendatang akan dijepit oleh korona sekaligus gelombang krisis. Tentu kehadiran parpol baru belakangan ini cukup mengejutkan. Dalam situasi normal saja, betapa sulitnya menjaga stamina politik bagi parpol baru. Apalagi dalam suasana new normal, tentu mereka akan dihadapkan beban berlipat ganda.

Kompleksitas situasi ini penting digambarkan sebagai peringatan dini bahwa peta jalan menuju kontestasi Pemilu 2024 dipenuhi ketidakpastian. Jika merujuk pada matematika sebagai ilmu pasti, sederet data politik kuantitatif terkini bisa menjadi panduan bagi pemain baru untuk mengelola ketidakpastian itu, setidaknya meminimalkan risiko.

Faktor Pemicu

Sampai akhir Juni 2021, tercatat lebih dari sepuluh partai baru bermunculan. Ada parpol yang sudah berstatus badan hukum, ada juga yang belum memperoleh pengesahan, mungkin juga sedang mengurus legalitasnya dari Kementerian Hukum dan HAM.

Partai-partai baru tersebut adalah Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Partai Ummat, Partai Masyumi, Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas), Partai Usaha Kecil Menengah (UKM), Partai Indonesia Terang (PIT), Partai Hijau Indonesia, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Kita juga disuguhi kemunculan Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 1945, Partai Indonesia Damai (PID), Partai Demokrasi Rakyat Indonesia Sejahtera (PDRIS), Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), Partai Nusantara, dan Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai).

Banyak faktor yang menyebabkan parpol baru berkecambah setiap menjelang pemilu. Ada partai baru yang didirikan sebagai implikasi dari konflik internal yang membelit partai lamanya. Lalu, sejumlah partai baru yang menggunakan simbol agama, nasionalis, dan ”campuran” nasionalis-religius sebagai refleksi keberagaman masyarakat Indonesia tak henti mencoba peruntungan.

Kedatangan partai baru terkadang dipengaruhi oleh romantisme terhadap kekuatan politik tertentu yang berkibar pada zaman Orde Lama maupun Orde Baru. Kembang kempis parpol baru tak pernah sepi pula dari sekadar gaya-gayaan dan kegenitan politisi musiman. Praktisnya, parpol adalah wadah kanalisasi hasrat kuasa elite untuk bergulat di gelanggang demokrasi melalui pemilu.

Semakin Kompetitif

Berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, parpol baru yang diperbolehkan mengikuti pemilu haruslah memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, 75 persen kabupaten/kota, dan kepengurusan 50 persen kecamatan. Sulit dimungkiri, persyaratan untuk lolos verifikasi faktual di KPU agar menjadi peserta Pemilu 2024 bukanlah perkara gampang.

Di tengah persepsi publik terhadap parpol yang bernada minor, parpol dituntut untuk membangun infrastruktur kepengurusan di tingkat pusat dan daerah. Semuanya membutuhkan jaringan massa yang mengakar, dana yang memadai untuk operasional partai, dan ketokohan yang kuat untuk merebut perhatian audiens.

Jika parpol baru telah memenuhi syarat-syarat administratif sebagai kontestan, pekerjaan rumah selanjutnya, seberapa besar peluangnya untuk menaklukkan ambang batas parlemen 4 persen. Paling mungkin, parpol baru membidik suara swing voters (pemilih mengambang) dan undecided voters (pemilih yang belum menentukan pilihan). Juga menggerus basis konstituen partai lama.

Namun, tak mudah juga mengubah pemilih. Lagi pula, partai-partai lama akan terus bergerak merawat konstituen agar tidak terjadi migrasi suara ke kutub lain. Karena itu, selain tokoh atraktif yang punya magnet elektoral, partai baru mesti mengemas diferensiasi dan distingsi program, gairah organisasi, dan jejaring aktor yang menawarkan kebaruan.

Becermin pada hasil Pemilu 2019, tidak ada satu pun parpol baru yang lolos ke Senayan. Partai Perindo hanya mampu meraup 2,67 persen suara; Partai Berkarya memperoleh 2,09 persen; PSI meraih 1,89 persen; dan Partai Garuda hanya 0,50 persen. Bahkan, parpol lama seperti Partai Hanura terdepak dari DPR pada Pemilu 2019. Nasib serupa juga dialami PBB sejak Pemilu 2009 hingga 2019, gagal menembus ambang batas parlemen. Demikian pula PKPI, belum sekali pun lolos ke Senayan dari Pemilu 1999 hingga 2019.

Pelajaran Berharga

Parpol baru tetap berpeluang untuk meraih dukungan publik. Kalau kita menggeser jarum sejarah partai baru di kepemiluan, Partai Nasdem sukses menduduki kursi Senayan dengan 6,7 persen suara pada Pemilu 2014. Mundur ke belakang lagi, pada Pemilu 2009, parpol baru seperti Gerindra berhasil mendapatkan 4,5 persen suara, termasuk Hanura. Tapi, ironisnya Hanura gagal mempertahankan kursi Senayan pada Pemilu 2019.

Jauh melintasi waktu, Partai Demokrat ibarat ”bayi ajaib” pada Pemilu 2004, sukses mendulang 7,4 persen suara. Pada Pemilu 1999, terdapat tiga parpol baru yang bertengger pada posisi moncer, yakni PDIP (33,74 persen), PKB (12,61 persen), dan PAN (7,12 persen).

Potret keberhasilan sejumlah parpol baru mewartakan signifikansi variabel tokoh. Misalkan Nasdem yang mengandalkan Surya Paloh dan Gerindra yang identik dengan Prabowo Subianto. Pun Demokrat yang diasosiasikan dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Hanura yang bertumpu pada Wiranto. Begitu pula PDIP dengan karisma Megawati Soekarnoputri, PKB berkat ketokohan Gus Dur, dan PAN lewat pengaruh Amien Rais.

Di negara-negara lain, ada beberapa kisah sukses parpol baru yang patut dipelajari. Di Prancis, misalnya, kemenangan Partai La Republique en Marche (LREM) berhasil menyabet kursi di parlemen pada Pemilu 2017. Bahkan, pimpinan LREM Emmanuel Macron meraih posisi sebagai presiden Prancis.

Aktivis politik Indonesia juga dapat menyerap energi keberhasilan Partai Demosisto di Hongkong yang dipelopori generasi milenial seperti Joshua Wong dan Nathan Law. Partai yang kesohor dengan ”Gerakan Payung” itu mengikuti Pemilu 2016 dan mampu unjuk gigi sebagai simpul kekuatan politik militan di Parlemen Hongkong.

Mampukah parpol baru di tanah air memodifikasi dan mengadaptasikan jejak kemenangan LREM dan Demosisto sesuai dengan konteks politik elektoral di Indonesia? Namun, melihat matematika elektoral kekinian, parpol baru tidak boleh setengah hati bertarung, tapi harus mati-matian politik.

Mawardin Sidik

Peneliti Charta Politika Indonesia

Sumber: Jawa Pos
Sumber foto: Jawa Pos

Ruang Seleksi Kepemimpinan 2024

Dalam beberapa pekan terakhir terjadi eskalasi penyebutan nama para kandidat Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Pemantiknya adalah rilis survei dan juga opini para pengamat maupun politisi. Eskalasi dari survei berasal dari ramainya rilis hasil survei baik dari lembaga survei yang namanya sudah dikenal maupun yang baru belakangan muncul. Atensi publik dan media tak jauh dari soal tingkat keterkenalan dan elektabilitas kandidat secara perorangan.

Di sisi lain, pengamat dan politisi juga mulai melempar wacana mengenai format pasangan. Yang menarik, ada dua kategori kandidat yang ternyata masih sering disebut bahkan kadang ditonjolkan: ketua umum parpol dan politisi kawakan, yaitu politisi yang pada 2024 nanti sudah berusia minimal 70 tahun.

Membatasi Seleksi

Di satu sisi, pemunculan nama-nama ketua umum (ketum) parpol itu merupakan hal lumrah. Normatifnya, setiap parpol niscaya memajukan kader terbaiknya. Dan, asumsi yang digunakan: posisi ketum adalah penghargaan yang diberikan kepada kader terbaik partai.

Kecenderungan seperti ini lebih terasa lagi terjadi di parpol yang bertipe partai figur. Pemunculan nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Prabowo Subianto, contohnya. Partai Demokrat dan Partai Gerindra merupakan contoh partai figur yang personal, personalistik dan juga personalis.

Partai personal adalah partai yang bertumpu pada karisma pendirinya yang sekaligus memfasiltasi penyediaan sumber daya secara patronistik (Calisse, 2015). Mirip dengan itu, partai personalistik adalah partai yang sengaja didirikan untuk memenuhi ambisi politik pendirinya (Gunther dan Diamond, 2003). Partai personalis adalah yang ditandai pemusatan pada pemimpin partai, sekaligus dengan kapasitas organisasi kepartaian yang minimum atau dilemahkan (Kostadinova dan Levitt, 2014).

Pemunculan nama Muhaimin Iskandar atau Puan Maharani dan juga Megawati konsekuensi logis ketika partai massa bertransformasi jadi partai personalis. Mengikuti Kostadinova dan Levitt, dalam konteks kepemimpinan, PKB adalah partai personalis yang tak bertumpu pada karisma pemimpin, tetapi lebih keterampilan politik Muhaimin dalam menancapkan pengaruhnya di PKB.

Sebaliknya, PDI Perjuangan (PDI-P) menjadi partai personalis karena kombinasi karisma dan keterampilan politik Megawati mendominasi struktur partai. Tapi, pemunculan nama ketum tak melulu berasal dari partai figur. Nama Airlangga Hartarto, umpamanya, harus dibaca sebagai strategi politik secara kelembagaan. Mengikuti tipologi Kostadinova dan Levitt, Golkar merupakan partai yang terinstitusionalisasi. Kekuatan utamanya pada kapasitas organisasi, bukan daya tarik ketua partai.

Terlepas dari tipe partai, pemunculan beberapa nama ketum parpol memiliki motif yang cenderung berkelidan. Kebutuhan meningkatkan awareness (Muhaimin, Airlangga, Puan) ataupun melentingkan elektabilitas (Prabowo, AHY) bertemu dengan kebutuhan membangun daya tawar politik maupun mengonsolidasikan partai. Pada saat yang sama, pemunculan politisi kawakan sesuatu yang di luar ekspektasi banyak kalangan.

Sebelumnya, ada semacam asa Pilpres 2019 akan jadi ajang terakhir bagi politisi generasi baby boomer (kelahiran 1946 hingga 1964). Harapan ini berpotensi kandas. Setidaknya, karena dua hal. Pertama, politisi dari silent generation (lahir sebelum 1946) rupanya masih bisa berkontestasi dan punya kans untuk menang. Keterpilihan Biden (lahir 1942) ataupun Ma’ruf Amin (lahir 1943) seakan jadi justifikasi usia lanjut tak selalu jadi penghambat dari sisi elektoral.

Kedua, dalam konteks Indonesia, penyebutan nama para politisi kawakan menjadi lebih menggema ketika dikaitkan dengan wacana presiden boleh tiga periode. Jika wacana ini bisa lolos di MPR-DPR, tak hanya Joko Widodo (Jokowi) yang berpeluang. Susilo Bambang Yudhoyono/SBY (lahir 1949) disebut-sebut akan jadi lawan paling sepadan dengan Jokowi.

Tak hanya itu, Jusuf Kalla (lahir 1942) juga dinilai punya peluang besar menjadi wapres untuk ketiga kalinya.

Diapungkannya kembali pasangan Megawati-Prabowo yang pernah berpasangan di Pilpres 2009 menunjukkan politisi kawakan masih diperhitungkan punya kans memenangi kontestasi. Terlebih, faktualnya, politisi kawakan punya posisi sangat strategis dalam menentukan kandidat yang kelak akan diusung partai mereka. Megawati dan Prabowo adalah ketum parpol, SBY ketua dewan pembina di Partai Demokrat. Bahkan, meski tak punya posisi strategis, Kalla diyakini masih punya pengaruh dalam skala tertentu di Golkar.

Namun, di sisi lain, pewacanaan ketum dan politisi kawakan secara dini dan masif juga dapat dimaknai sebagai upaya membatasi proses seleksi calon pemimpin di 2024. Dalam hal ini, proses seleksi hendak dibatasi pada satu calon saja, setidaknya di tingkat internal tiap partai. Ini bagian dari politik simbol untuk mengingatkan kader partai itu untuk tak melakukan manuver. Juga jadi pesan politik pada kandidat di luar partai bahwa kesempatan mereka diusung hanya maksimal sebagai pendamping.

Selain pewacanaan, upaya membatasi proses seleksi juga dilakukan dengan cara mendorong agar Pilpres 2024 nanti hanya diikuti dua pasang kandidat sebagaimana Pilpres 2014 dan 2019. Salah satu caranya dengan tetap mempertahankan ambang batas presiden (presidential threshold) yang ada saat ini. Beriringan dengan itu, ada upaya mendorong terbentuknya koalisi sejak dini dengan alasan klasik seperti mewujudkan koalisi permanen, mengefisienkan pemilu dan mendorong terbentuknya pemerintahan yang kuat.

Memilih kalah

Meski begitu, peluang bukan sama sekali tertutup bagi kandidat non-ketum parpol. Sejumlah partai menengah dan kecil belum bersikap atau membuka pintu bagi calon dari internal atau eksternal partai. Nasdem malah mengambil langkah berani ‘mencuri panggung’ dengan gagasan konvensi. Meski bukan ide baru, gagasan ini secara telak antitesis dari upaya membatasi proses seleksi itu. Adalah tantangan buat Nasdem untuk membuktikan konvensi yang akan dijalankannya tak berakhir anti-klimaks seperti pernah terjadi pada Demokrat.

Yang tak kalah penting, pilpres masih sekitar dua tahun lebih. Politisi yang sekadar kader biasa atau yang tak berpartai (kepala daerah, pemuka agama, selebritas hingga unsur TNI/Polri) masih punya peluang diusung. Politik Indonesia cukup dinamis, segala kemungkinan masih cukup terbuka. Asumsinya, pada saatnya parpol akan bersikap rasional. Pada akhirnya, mereka akan melihat tren elektabilitas. Kandidat yang berpotensi menang akan didukung.

Problemnya, asumsi itu bisa saja terlanggar. Setidaknya, ada tiga faktor yang bisa jadi penyebabnya. Pertama, parpol percaya kalkulasinya sendiri. Dalam hal ini, parpol tetap mendukung ketum partainya sendiri yang tren elektabilitasnya rendah atau stagnan. Mereka berkeyakinan hasil survei masih bisa berbalik seiring proses kampanye. Kalkulasi ini bukan sekadar ilusi. Setidaknya, Pilpres 2014 dan 2019 menunjukkan peluang mengejar kandidat yang semula diprediksi bisa menang dengan margin besar nyaris bisa dilakukan.

Contoh keberhasilan kuda hitam memenangi kontestasi politik cukup banyak. Ini umpamanya dilakukan Donald Trump ketika mengalahkan Hillary Clinton di pilpres AS 2016 lalu. Dalam konteks pilkada, hal serupa pernah dilakukan pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2008, Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko pada Pilkada Jawa Tengah 2013, Jokowi-Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2012 atau juga Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilgub DKI Jakarta 2017, untuk menyebut beberapa contoh.

Kedua, parpol secara sadar memilih strategi ‘bunuh diri elektoral’. Maksudnya, parpol sengaja tetap mengusung ketum partai meski sudah berkalkulasi akan kalah. Yang dikejar adalah efek ekor jas (Coat-Tail Effect) dari pencalonan itu. Dalam hal ini, pilpres hanyalah agenda tambahan untuk mendukung agenda utama: pemilu legislatif (pileg). Ini bisa jadi pilihan menarik karena meyakini koalisi permanen tak akan terwujud sebagaimana terjadi di pilpres 2019 lalu. Kesempatan meraih posisi menteri di kabinet tetap akan terbuka, terlebih jika meraih kursi yang signifikan di DPR.

Masih terkait itu, ketiga, ada upaya pengendalian risiko. (Ketum) partai berupaya mencegah kerugian lebih besar. Dalam hal ini, parpol bersikeras mencalonkan ketumnya sendiri daripada mengusung kader partainya yang secara elektoral lebih besar peluangnya untuk menang. Pilihan ini dilakukan karena elite parpol memprediksi adanya potensi kerusakan reputasi organisasi yang fatal jika kader itu justru memenangi pilpres. Sebab, kader itu diduga bisa atau terpaksa membuat kebijakan-kebijakan yang berlawanan dengan garis politik parpol. Selain itu, ketum sangat mungkin punya prediksi bahwa kader biasa itu bisa saja kemudian terdorong mengambil alih kepemimpinan partai setelah terpilih menjadi presiden atau wakil presiden.

Harus berkoalisi

Timbul pertanyaan, apakah sikap parpol untuk tak realistis tadi bisa dieksekusi? Jika ambang batas presiden tak diturunkan, hanya PDI-P yang bisa. Mereka bisa mencalonkan diri secara mandiri karena jumlah kursi di DPR lebih dari batasan minimal 20 persen, persisnya 22,26 persen. Artinya, partai-partai figur lain yang bersikeras ngotot mencalonkan ketumnya sendiri harus berkoalisi. Perkoalisian akan membuka pintu bagi calon dari kalangan bukan ketum, baik sebagai capres atau cawapres.

Tak hanya itu, kemungkinan adanya lebih dari dua pasangan kandidat masih cukup terbuka. Ini artinya lebih besar lagi peluang bagi kandidat non-ketum parpol untuk ‘manggung’. Seperti ini ilustrasinya. Katakanlah PDI-P dan Gerindra berkoalisi (36 persen), minimal masih ada dua slot pasangan tersedia.

Misal saja ada koalisi, sebut saja Anak Bangsa (Nasdem, PKS dan PPP yang totalnya sekitar 22 persen kursi di DPR) dan koalisi demokrasi (Demokrat, PKB dan PAN, sekitar 27 persen). Masih ada Golkar yang bisa bergabung dengan salah satu dari tiga koalisi tersebut atau membelah dua koalisi terakhir.

Alternatif lain, tetapi jauh lebih sulit, adalah Golkar memastikan dukungan dari parpol non parlemen. Golkar bisa melakukan ini jika memiliki kandidat yang kompetitif, selain tetap memajukan Airlangga Hartanto sebagai cawapres, misalnya. Dus, ini akan menjadi ruang bagi kandidat non-ketum untuk tampil dalam pentas Pilpres 2024 nanti.

Seturut uraian di atas, upaya menyempitkan jalur bagi tampilnya kandidat non-elite (baca: ketum parpol) akan berhadapan dengan realitas politik (persyaratan pencalonan). Pada saat yang sama, kandidat-kandidat non-ketum justru makin giat bermanuver untuk melentingkan elektabilitasnya. Ini jelas menimbulkan gangguan psikologis politik bagi para ketum parpol.

Tidak jaminan

Pesan utama tulisan ini sederhana saja: peluang kompetisi politik harus lebih terbuka. Ketum parpol dan yang bukan ketum parpol seyogianya memiliki kesempatan yang relatif sama untuk dicalonkan. Dalam sistem presidensial, parpol normanya akan mencari kandidat terbaik dan tentunya yang paling mungkin untuk menang. Ini berbeda dengan sistem parlementer di mana ketua partailah yang diajukan sebagai kandidat menjadi perdana menteri.

Meski demikian, harus diakui, tak ada jaminan kita akan mendapatkan kandidat terbaik, sungguhpun peluang pencalonan menjadi lebih terbuka. Seperti diingatkan Pakulski (2013), di era pemusatan kepada pemimpin, kontestasinya lebih terarah pada citra ketimbang kebijakan atau ideologi. Ini tak lepas dari peran besar media massa. Kandidat yang memiliki keterkenalan dan elektabilitas tinggi tidak menjamin memiliki kompetensi yang tinggi juga.

Lebih pada itu, Pakulski juga mengingatkan kemungkinan terjadinya apa yang ia sebut sebagai kevakuman kepemimpinan. Ini bukan karena tak ada pemimpin yang tersedia untuk dipilih melainkan tak adanya calon-calon pemimpin yang berkualitas.

Dalam situasi seperti ini, panggung politik hanya akan diisi oleh para calon pemimpin medioker. Tipe pemimpin seperti ini, kata Pakulski, cenderung oportunis, demagog dan menghamba pada kemenangan ketimbang kesetiaan pada (ideologi) partai. Ini jelas menimbulkan kerapuhan bagi demokrasi.

Akhirnya setiap kekuasaan selalu punya virusnya sendiri. Salah satunya apa yang disebut Musella (2018) dengan istilah hukum besi kepemimpinan. Intinya, ketika memegang tampuk kekuasaan, figur yang demokratis dan berkualitas pun tak tertutup kemungkinan untuk terus tergoda mempertahankan kekuasaannya atau memperluas kekuasaannya. Yang terakhir ini dapat saja terjadi pada kandidat non-ketum. Setelah terpilih, mereka dengan satu atau lain alasan, dapat saja tergoda untuk merebut kepemimpinan partai yang mengusungnya. Ini jelas akan mengganggu jalannya pemerintahan.

Kita tentu berharap akan mendapatkan pemimpin terbaik pada 2024 nanti. Tapi, juga perlu menyiapkan diri untuk mendapatkan pemimpin dengan kualitas medioker saja. Karena itu, pekerjaan rumah kita yang utama adalah penguatan kelembagaan demokrasi. Kita perlu, umpamanya, memastikan check and balances berjalan, demokratisasi internal di parpol terlembagakan dan juga terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Yunarto Wijaya
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia

Kompas, 23 Juni 2021