Archive for category: Liputan Media

Presiden Prabowo diprediksi akan melanjutkan ”reshuffle” kabinet untuk mengisi dua kursi kosong. Perombakan disebut demi peningkatan kinerja pemerintahan.

JAKARTA, KOMPAS — Publik diminta menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait pengisian dua kursi menteri yang kosong. Diperkirakan, pengisian itu akan dibarengi dengan reshuffle kabinet demi peningkatan kinerja pemerintahan sesuai harapan masyarakat.

Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet pada Senin (8/9/2025) di Istana Negara, Jakarta. Seharusnya ada lima menteri yang dirombak dan penambahan satu menteri beserta wakil menteri. Namun, saat pelantikan, hanya tiga menteri yang diumumkan. Posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) serta Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) belum diumumkan.

Presiden Prabowo seusai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Margaguna, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025), tidak membantah ketika ditanya mengenai rencana pelantikan Menpora serta Menko Polkam yang masih kosong setelah ia memberhentikan Dito Ariotedjo dan Budi Gunawan. Akan tetapi, ia tidak berkomentar banyak.

Presiden meminta publik untuk menunggu keputusan yang bakal dia ambil. Apalagi saat ditanya Presiden sedang meninjau Sekolah Rakyat, bidang yang tak berhubungan langsung dengan perombakan kabinet. ”Ya, nanti tunggu tolong waktunya, biar kalian ada semangat. Sekolah Rakyat, Sekolah Rakyat, nanya Menko Polkam,” kata Presiden sambil berkelakar.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham tidak ingin berspekulasi siapa yang akan ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Menpora. Namun, ia berharap posisi itu bisa diisi kembali oleh kader terbaik Golkar.

”Tantangan bagi Golkar untuk membuktikan bahwa Golkar memiliki kader terbaik, tetapi bila tidak, ya ini memang tergantung pada Presiden. Ini bukan jatah-jatahan, ya,” ucap Idrus di Jakarta, Kamis (11/9/2025).

 

 

Golkar, lanjut Idrus, meyakini Presiden Prabowo mempunyai pandangan yang mengedepankan aspek profesionalitas dalam menentukan sosok yang akan duduk di kabinetnya.

 

 

Semua keputusan kembali lagi kepada Presiden. Golkar, lanjut Idrus, meyakini Presiden Prabowo mempunyai pandangan yang mengedepankan aspek profesionalitas dalam menentukan sosok yang akan duduk di kabinetnya. Bahkan, untuk meningkatkan kinerja kabinet ke depan, menurut Idrus, bukan tidak mungkin pengisian kursi Menpora dan Menko Polkam nanti dibarengi dengan perombakan beberapa kursi menteri.

”Saya yakini, beliau pasti memberikan respons terhadap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat ini tentu tidak mungkin tidak dapat dilaksanakan sekaligus. Pasti bertahap. Nah termasuk misalkan merespons bagaimana adanya usulan tentang kinerja kabinet, ini sudah dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal ada lima, ya ada lima orang, pada tahap kedua nanti ada evaluasi terus-menerus. Karena kenapa? Karena Pak Prabowo telah berjanji apabila menyangkut kepentingan rakyat apa pun harus kita lakukan,” katanya.

 

 

Oleh karena itu pula, menteri-menteri muncul dari mana pun, mulai dari partai politik atau bukan partai politik. Semua diorientasikan bahwa reshuffle dalam rangka peningkatan kinerja ke depan sesuai dengan harapan masyarakat, serta untuk membantu rakyat memenuhi kepentingan rakyat.

”Sehingga dengan demikian, masalah asas profesionalitas dalam rangka untuk meningkatkan kinerja kabinet ke depan itu juga menjadi pertimbangan utama. Kami punya keyakinan bahwa Presiden Prabowo sangat aspiratif, bahkan sensitif memperhatikan aspirasi rakyat. Dalam rangka memperhatikan aspirasi rakyat itu partai Golkar punya keyakinan bahwa Pak Prabowo akan melakukan langkah-langkah yang tegas demi kepentingan rakyat,” ujar Idrus.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut, pihaknya menyerahkan komposisi reshuffle sepenuhnya kepada Presiden Prabowo. Demokrat, lanjutnya, juga masih menunggu siapa yang akan mengganti posisi yang kosong.

”Tentu kami tunggu saja karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Oleh karena itu, dalam rangka memperbaiki kinerja, kami tentu mendukung langkah-langkah Presiden yang ingin menjadikan Indonesia lebih baik,” tuturnya.

 

 

Menurut Herman, Partai Demokrat belum sempat mendiskusikan terkait usulan untuk mengisi pos kementerian yang kosong tersebut. Namun, dia menekankan Presiden lebih memahami kebutuhannya dan sesuai dengan berbagai program yang dicanangkan.

”Sampai kemarin sibuk untuk persiapan ulang tahun Partai Demokrat. Kami juga menampung berbagai aspirasi, kemudian setelah itu doa bersama. Artinya, kami juga dengan keputusan yang sangat mendadak oleh Presiden, tidak pernah mendiskusikan itu,” kata Herman.

”Dan untuk memberikan kenyamanan kepada Presiden, tentu kami serahkan sepenuhnya kepada beliau,” lanjutnya.

 

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya

berpendapat, ’reshuffle’ kabinet kali ini tidak didasari

pertimbangan yang matang dan dilakukan terburu–

buru.

 

Pertimbangan tidak matang

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya berpendapat, reshuffle kabinet kali ini tidak didasari pertimbangan yang matang dan dilakukan terburu-buru. Hal ini terlihat dari pos Menko Polkam dan Menpora yang masih belum terisi hingga saat ini.

 

”Terlihat sekali secara teknis masih belum ada nama pengganti, menunjukkan ada ketetapan. Terburu-buru di situ, dan itu tentu saja berdampak. Menteri itu jabatan politik, sekaligus berpengaruh langsung pada sektor dari kementerian tersebut,” papar Yunarto saat dihubungi terpisah.

Pergantian yang terburu-buru, lanjutnya, juga bisa dilihat dari posisi yang terdampak reshuffle berkaitan dengan aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu terakhir. Meski demikian, Yunarto mempertanyakan pos yang diganti karena dinilai kurang tepat sasaran.

”Ya, suka atau tidak, ada kaitannya dengan konflik politik kemarin. Demonstrasi terhadap DPR hingga kemarahan terhadap polisi. Namun, yang membuat saya bingung, kenapa nama-nama tersebut yang diganti. Budi Gunawan misalnya, kenapa tidak Kapolrinya yang diganti?” ujarnya.

Terlepas dari kondisi tersebut, Yunarto menekankan kekosongan posisi menteri ini harus segera diisi dalam hitungan hari, terutama Menko Polkam. Apalagi, Sjafrie Sjamsoeddin saat ini selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, juga menjabat sebagai ad interim Menko Polkam. Kedua posisi itu sama-sama penting.

 

 

”Sebagai ad interim pun tetap memiliki keterbatasan dari sisi kewenangan ataupun teknis pelaksanaan. Pak Sjafrie juga memiliki tanggung jawab yang besar, empat jabatan sekaligus, termasuk Dewan Pertahanan Nasional dan Ketua Satgas Tambang dan Sawit,” paparnya.

Yunarto pun memberikan catatan kritis kepada pemerintah. Pergantian komposisi kabinet ini, lanjutnya, apakah akan menjawab kritik dari masyarakat. Apalagi, masih terbuka kemungkinan untuk melakukan pergantian posisi pembantu Presiden Prabowo ini.

”Menurut saya, ada loophole di situ. Sebetulnya, masalah utama itu bukan personel, tetapi juga evaluasi terhadap kebijakan itu sendiri, yang memang sedang tidak baik-baik saja,” kata Yunarto.

 

 

 

Kerabat Kerja

Penulis:Nikolaus Harbowo, Machradin Wahyudi Ritonga, Kurnia Yunita Rahayu, Nina Susilo | Editor:Madina Nusrat | Penyelaras Bahasa:Teguh Candra

JAKARTA, KOMPAS — Perjumpaan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri memunculkan isu soal bergabungnya PDI-P ke koalisi partai politik pendukung pemerintahan Prabowo. Kolaborasi kedua belah pihak untuk memperkuat pemerintahan dimungkinkan. Namun, partai berlambang banteng itu disebut akan tetap berada di luar koalisi.

Pertemuan Prabowo dan Megawati berlangsung di kediaman pribadi Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025) malam. Keduanya berbincang secara empat mata selama lebih kurang 1,5 jam.

”Kami tidak secara langsung mendengar apa yang dibicarakan oleh kedua pemimpin tersebut. Tetapi, dari beberapa hal pembicaraan itu, kami dapatkan bahwa pembicaraan itu pertama dimaksudkan untuk bersilaturahmi di momen Lebaran ini,” kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Ahmad Muzani di kompleks Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Meskipun tujuan utamanya bersilaturahmi, perbincangan ihwal situasi politik terkini antara kedua tokoh tidak terelakkan. Pasalnya, Prabowo dan Megawati sama-sama menduduki jabatan ketua umum partai. Ditambah lagi, PDI-P yang dipimpin Megawati menjadi satu-satunya partai yang sejauh ini berada di luar koalisi pemerintahan.

”Ibu Megawati mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI-P sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi koalisi,” ujar Muzani merespons pertanyaan soal bergabungnya PDI-P ke koalisi pemerintah.

Meski PDI-P tetap memutuskan di luar koalisi, Presiden Prabowo, menurut Muzani, melihat pertemuan dengan Megawati sebagai sesuatu yang positif bagi kehidupan bangsa dan negara, termasuk bagi pemerintahan yang dipimpinnya. Prabowo pun disebut bersyukur atas tetap adanya dukungan dari Megawati dan PDI-P meski partai pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 itu memutuskan untuk tetap berada di luar pemerintahan.

”Tentu saja (dukungan) ini bagian dari upaya untuk memperkokoh posisi pemerintahan,” ujarnya.

Selain itu, menurut Ketua MPR ini, silaturahmi sesama pemimpin akan ditanggapi positif oleh masyarakat. Ia beranggapan rakyat menginginkan agar para pemimpinnya bersatu. Momen Lebaran menjadi waktu yang tepat.

 

Dalam masa-masa sulit, lanjut Muzani, persatuan sesama pemimpin menjadi penting. Situasi tak gampang telah berkali-kali dihadapi negeri ini. Akan tetapi, berkali-kali pula segenap anak bangsa bebas dari perpecahan karena mengutamakan kebersamaan dan kerukunan.

”Karena itu, diharapkan ini bisa menjadi bagian dari upaya yang menguatkan persatuan, kebersamaan, kerukunan, dan kegotongroyongan di antara kita,” kata Muzani.

Pertemuan dadakan

Sementara itu, politisi PDI-P, Muhammad Guntur Romli, menyampaikan, pertemuan antara Megawati dan Prabowo banyak membicarakan hal-hal pribadi. Itu terjadi mengingat keduanya adalah kawan baik yang sudah lama bersahabat.

Tak dimungkiri, lanjut Guntur, pertemuan terjadi begitu mendadak. Hanya, perencanaannya telah berlangsung sejak lama. Kesibukan kedua sosok pemimpin itulah yang membuat pertemuan tak kunjung terlaksana.

”Ibu Megawati dalam banyak kesempatan sering mengatakan, beliau merasa tidak punya hambatan untuk terus melakukan komunikasi dan silaturahmi dengan Presiden Prabowo meski posisi politik PDI-P saat ini masih berada di luar pemerintahan,” katanya.

Sepanjang pertemuan, Megawati dan Prabowo berdiskusi soal sejumlah masalah global, seperti perang dagang AS dan China, konflik Israel dengan negara-negara Arab, perang Rusia-Ukraina, ketegangan di Laut China Selatan, dan pemanasan global. Isu-isu itu juga bisa berdampak langsung bagi seluruh masyarakat.

 

Sebagai sesama pemimpin partai politik, ujar Guntur, kedua sosok itu juga membahas persoalan-persoalan strategis nasional.

Secara khusus, pembahasannya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan kesejahteraan dalam bingkai negara hukum Pancasila.

”Terakhir, Presiden Prabowo dan Ibu Megawati berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi, terutama jika menyangkut kepentingan-kepentingan strategis nasional dan internasional yang akan berdampak pada nasib rakyat dan masa depan bangsa serta negara Indonesia,” katanya.

Sehubungan dengan perjumpaannya dengan Megawati, Prabowo urung memberikan respons. Pertanyaan ihwal isi pertemuan dilayangkan wartawan seusai ia menghadiri acara bertajuk Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional yang diadakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Selasa (8/4/2025) kemarin.

”Oke, maaf lahir batin,” ucap Presiden sembari melambaikan tangan kepada wartawan ketika ditanyai persoalan itu.

 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, pertemuan antara Prabowo dan Megawati memang tinggal menunggu waktu. Itu karena sejarah hubungan politik antara kedua belah pihak yang panjang dan tanpa konflik. Jika ketegangan antara PDI-P dan Gerindra terjadi pada Pilpres 2024, hal itu tak terjadi di antara Prabowo dan Megawati.

Berlangsungnya pertemuan secara tertutup, lanjut Yunarto, mengindikasikan agenda itu memang terjadi secara mendadak. Boleh jadi, kemungkinan substansi pertemuan juga urung diperbincangkan sebelumnya.

”Pertemuan tertutup dan cenderung ditutupi oleh para elite politik ini juga mengindikasikan bahwa isu yang dibahas secara politik adalah isu yang sensitif, sulit untuk langsung dibuka di hadapan publik,” ujar Yunarto.

 

 

Penulis: Nino Citra Anugrahanto
Editor: A. Ponco Anggoro
Penyelaras Bahasa: Nanik Dwiastuti

 

 

Jakarta – Lembaga survei Charta Politika mencatat penurunan partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024. Charta Politika menyebut partisipasi pemilih Pilkada 2024 hanya 58%, sementara Pilkada DKI 2017 berada di atas 70%.

“Kalau dari kami mencatat, tingkat partisipasi yang menurun di DKI Jakarta. Di mana kemarin itu di tahun 2017 ada sekitar 72% orang memilih. Ada peningkatanlah pada saat itu, tapi pertarungan hari ini itu menurun di 58,14%,” kata peneliti Charta Politika, Dadang Nurjaman, di Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

Dadang menilai partisipasi warga menurun karena masyarakat jenuh. Dia juga menduga sosok calon berpengaruh terhadap keinginan masyarakat untuk memilih.

“Atau mungkin bisa jadi karena isu-isu beberapa yang muncul seperti mencoblos, tidak mencoblos, atau kemudian mencoblos semua gitu kan, dan daripada datang kemudian mencoblos semua mungkin saja orang itu lebih pada tidak datang ke TPS,” tuturnya.

Dia juga menilai tidak adanya sosok mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi salah satu penyebab menurunnya jumlah pemilih. Dia menduga banyak pendukung Anies atau ‘anak abah’ yang ogah ke TPS.

“Karena faktor mungkin saja di pengaruh oleh faktor dukungan partai yang tidak ke salah satu tokoh misalnya seperti itu, kayak Anies, misalnya karena faktor itu. Anak abah nih nggak ikut semua gitu kan. Kan bisa jadi seperti itu,” ujarnya.

Berikut hasil quick count Charta Politika di Pilkada Jakarta berdasarkan data masuk 99,25%:

1. Ridwan Kamil-Suswono 39,32%
2. Dharma Pongrekun-Kun Wardhana 10,6%
3. Pramono Anung-Rano Karno 50,08%.

 

 

 

Adrial akbar – detikNews
Foto : Ilustrasi Pilkada (Foto: Freepik/freepik)
Sumber : News.detik.com/pilkada

Jakarta – Lembaga Charta Politika mengumumkan hasil final hitung cepat atau quick count 4 pilkada di Pulau Jawa. Keempat hasil hitung cepat itu di Pilkada Banten, Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Hasil quick count Charta Politika diungkapkan oleh peneliti senior Charta Politika, Dadang Nurjaman, Rabu (27/11/2024). Dadang mengatakan hasil hitungan cepat ini merupakan keputusan akhir, sebab hasil akhirnya diputuskan oleh KPU.

“Ini perlu menunggu, kemenangan mutlaknya itu adalah hasil dari penghitungan KPU,” ujar Dadang.

Hasil hitungan cepat Charta ini juga belum mengumpulkan data masuk secara keseluruhan lengkap. KPU paling lambat akan mengumumkan hasil putusan akhir pilkada pada 16 Desember 2024.

Pilkada Banten, suara masuk 93,67%:
Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi 41,61%
Andra Soni-Dimyati Natakusumah 58,39%

Pilkada Jakarta, suara masuk 99,25%:
Ridwan Kamil-Suswono 39,32%
Dharma Pongrekun-Kun Wardhana 10,6%
Pramono Anung-Rano Karno 50,08%

Pilkada Jateng, suara masuk 97,33%:
Andika Perkasa-Hendrar Prihadi 42,05%
Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen 57,95%

Pilkada Jatim, suara masuk 93,33%:
Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim 8,24%
Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak 57,15%
Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta 34,6%

 

(rfs/imk)
Foto : Pradita Utama/detikcom
Sumber : News.detik.com/pilkada

JAKARTA, KOMPAS.TV – Lembaga survei Charta Politika dan Indikator Politik Indonesia selesai melakukan hitung cepat atau quick count untuk pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur (Cagub-Cawagub) di Pilkada Jakarta 2024, Rabu (27/11/2024).

Hasil quick count dengan presentase suara yang masuk 100 persen pada kedua lembaga tersebut tidak jauh berbeda.

Berdasarkan hasil akhir hitung cepat Charta Politika pada pukul 19.52 WIB, pasangan Cagub-Cawagub nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono meraih suara mencapai 39,25 persen.

Kemudian untuk pasangan Cagub-Cawagub nomor 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapatkan 10,60 persen. Dan pasangan Cagub-Cawagub nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno memperoleh 50,15 persen.

Sementara dari hasil akhir quick count Indikator pada pukul 19.12 WIB, pasangan RK-Suswono memperoleh 39,53 persen suara. Sedangkan pasangan Dharma-Kun meraih 10,61 persen.

Lalu untuk pasangan Pramono-Rano, mendapatkan suara 49,87 persen.

Perlu dicatat, perolehan suara dari dua lembaga survei tersebut bukan merupakan hasil penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umujm (KPU), melainkan hasil dari hitung cepat.

Hasil resmi Pilkada Jakarta 2024, nantinya akan menunggu penghitungan suara secara manual oleh KPU.

Tim Litbang Kompas menerjunkan personel di 1.600 lokasi TPS yang tersebar di empat provinsi. Keempat wilayah itu, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur

Hitung cepat merupakan bagian dari metode survei untuk memprediksi hasil dari sebuah pemilihan umum.

Prosesnya dilakukan dengan menghitung persentase hasil pemilu di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang dipilih secara acak dengan metode statistik.

Setelah data dihimpun dan diolah, informasi hasil pemilu secara keseluruhan dapat diketahui beberapa jam setelah waktu pemilihan ditutup.

Quick count Pilkada 2024 Litbang Kompas menerapkan metodologi sampling yang ketat agar dapat merepresentasikan karakteristik pemilih di setiap provinsi.

Di setiap provinsi akan dipilih 400 sampel TPS menggunakan metode acak sistematik berdasarkan data daftar pemilih tetap yang dikeluarkan KPU daerah setiap provinsi.

Pada hari pemungutan suara, para pewawancara yang bertugas di TPS-TPS terpilih akan mencatat hasil penghitungan suara di TPS tersebut dan segera melaporkannya ke pusat data melalui aplikasi.

Data yang masuk akan langsung diproses di pusat data yang berada di Jakarta dan disampaikan kepada publik dengan cepat dan akurat.