Archive for month: September, 2025

Presiden Prabowo diprediksi akan melanjutkan ”reshuffle” kabinet untuk mengisi dua kursi kosong. Perombakan disebut demi peningkatan kinerja pemerintahan.

JAKARTA, KOMPAS — Publik diminta menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait pengisian dua kursi menteri yang kosong. Diperkirakan, pengisian itu akan dibarengi dengan reshuffle kabinet demi peningkatan kinerja pemerintahan sesuai harapan masyarakat.

Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet pada Senin (8/9/2025) di Istana Negara, Jakarta. Seharusnya ada lima menteri yang dirombak dan penambahan satu menteri beserta wakil menteri. Namun, saat pelantikan, hanya tiga menteri yang diumumkan. Posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) serta Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) belum diumumkan.

Presiden Prabowo seusai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Margaguna, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025), tidak membantah ketika ditanya mengenai rencana pelantikan Menpora serta Menko Polkam yang masih kosong setelah ia memberhentikan Dito Ariotedjo dan Budi Gunawan. Akan tetapi, ia tidak berkomentar banyak.

Presiden meminta publik untuk menunggu keputusan yang bakal dia ambil. Apalagi saat ditanya Presiden sedang meninjau Sekolah Rakyat, bidang yang tak berhubungan langsung dengan perombakan kabinet. ”Ya, nanti tunggu tolong waktunya, biar kalian ada semangat. Sekolah Rakyat, Sekolah Rakyat, nanya Menko Polkam,” kata Presiden sambil berkelakar.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham tidak ingin berspekulasi siapa yang akan ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Menpora. Namun, ia berharap posisi itu bisa diisi kembali oleh kader terbaik Golkar.

”Tantangan bagi Golkar untuk membuktikan bahwa Golkar memiliki kader terbaik, tetapi bila tidak, ya ini memang tergantung pada Presiden. Ini bukan jatah-jatahan, ya,” ucap Idrus di Jakarta, Kamis (11/9/2025).

 

 

Golkar, lanjut Idrus, meyakini Presiden Prabowo mempunyai pandangan yang mengedepankan aspek profesionalitas dalam menentukan sosok yang akan duduk di kabinetnya.

 

 

Semua keputusan kembali lagi kepada Presiden. Golkar, lanjut Idrus, meyakini Presiden Prabowo mempunyai pandangan yang mengedepankan aspek profesionalitas dalam menentukan sosok yang akan duduk di kabinetnya. Bahkan, untuk meningkatkan kinerja kabinet ke depan, menurut Idrus, bukan tidak mungkin pengisian kursi Menpora dan Menko Polkam nanti dibarengi dengan perombakan beberapa kursi menteri.

”Saya yakini, beliau pasti memberikan respons terhadap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat ini tentu tidak mungkin tidak dapat dilaksanakan sekaligus. Pasti bertahap. Nah termasuk misalkan merespons bagaimana adanya usulan tentang kinerja kabinet, ini sudah dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal ada lima, ya ada lima orang, pada tahap kedua nanti ada evaluasi terus-menerus. Karena kenapa? Karena Pak Prabowo telah berjanji apabila menyangkut kepentingan rakyat apa pun harus kita lakukan,” katanya.

 

 

Oleh karena itu pula, menteri-menteri muncul dari mana pun, mulai dari partai politik atau bukan partai politik. Semua diorientasikan bahwa reshuffle dalam rangka peningkatan kinerja ke depan sesuai dengan harapan masyarakat, serta untuk membantu rakyat memenuhi kepentingan rakyat.

”Sehingga dengan demikian, masalah asas profesionalitas dalam rangka untuk meningkatkan kinerja kabinet ke depan itu juga menjadi pertimbangan utama. Kami punya keyakinan bahwa Presiden Prabowo sangat aspiratif, bahkan sensitif memperhatikan aspirasi rakyat. Dalam rangka memperhatikan aspirasi rakyat itu partai Golkar punya keyakinan bahwa Pak Prabowo akan melakukan langkah-langkah yang tegas demi kepentingan rakyat,” ujar Idrus.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut, pihaknya menyerahkan komposisi reshuffle sepenuhnya kepada Presiden Prabowo. Demokrat, lanjutnya, juga masih menunggu siapa yang akan mengganti posisi yang kosong.

”Tentu kami tunggu saja karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Oleh karena itu, dalam rangka memperbaiki kinerja, kami tentu mendukung langkah-langkah Presiden yang ingin menjadikan Indonesia lebih baik,” tuturnya.

 

 

Menurut Herman, Partai Demokrat belum sempat mendiskusikan terkait usulan untuk mengisi pos kementerian yang kosong tersebut. Namun, dia menekankan Presiden lebih memahami kebutuhannya dan sesuai dengan berbagai program yang dicanangkan.

”Sampai kemarin sibuk untuk persiapan ulang tahun Partai Demokrat. Kami juga menampung berbagai aspirasi, kemudian setelah itu doa bersama. Artinya, kami juga dengan keputusan yang sangat mendadak oleh Presiden, tidak pernah mendiskusikan itu,” kata Herman.

”Dan untuk memberikan kenyamanan kepada Presiden, tentu kami serahkan sepenuhnya kepada beliau,” lanjutnya.

 

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya

berpendapat, ’reshuffle’ kabinet kali ini tidak didasari

pertimbangan yang matang dan dilakukan terburu–

buru.

 

Pertimbangan tidak matang

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya berpendapat, reshuffle kabinet kali ini tidak didasari pertimbangan yang matang dan dilakukan terburu-buru. Hal ini terlihat dari pos Menko Polkam dan Menpora yang masih belum terisi hingga saat ini.

 

”Terlihat sekali secara teknis masih belum ada nama pengganti, menunjukkan ada ketetapan. Terburu-buru di situ, dan itu tentu saja berdampak. Menteri itu jabatan politik, sekaligus berpengaruh langsung pada sektor dari kementerian tersebut,” papar Yunarto saat dihubungi terpisah.

Pergantian yang terburu-buru, lanjutnya, juga bisa dilihat dari posisi yang terdampak reshuffle berkaitan dengan aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu terakhir. Meski demikian, Yunarto mempertanyakan pos yang diganti karena dinilai kurang tepat sasaran.

”Ya, suka atau tidak, ada kaitannya dengan konflik politik kemarin. Demonstrasi terhadap DPR hingga kemarahan terhadap polisi. Namun, yang membuat saya bingung, kenapa nama-nama tersebut yang diganti. Budi Gunawan misalnya, kenapa tidak Kapolrinya yang diganti?” ujarnya.

Terlepas dari kondisi tersebut, Yunarto menekankan kekosongan posisi menteri ini harus segera diisi dalam hitungan hari, terutama Menko Polkam. Apalagi, Sjafrie Sjamsoeddin saat ini selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, juga menjabat sebagai ad interim Menko Polkam. Kedua posisi itu sama-sama penting.

 

 

”Sebagai ad interim pun tetap memiliki keterbatasan dari sisi kewenangan ataupun teknis pelaksanaan. Pak Sjafrie juga memiliki tanggung jawab yang besar, empat jabatan sekaligus, termasuk Dewan Pertahanan Nasional dan Ketua Satgas Tambang dan Sawit,” paparnya.

Yunarto pun memberikan catatan kritis kepada pemerintah. Pergantian komposisi kabinet ini, lanjutnya, apakah akan menjawab kritik dari masyarakat. Apalagi, masih terbuka kemungkinan untuk melakukan pergantian posisi pembantu Presiden Prabowo ini.

”Menurut saya, ada loophole di situ. Sebetulnya, masalah utama itu bukan personel, tetapi juga evaluasi terhadap kebijakan itu sendiri, yang memang sedang tidak baik-baik saja,” kata Yunarto.

 

 

 

Kerabat Kerja

Penulis:Nikolaus Harbowo, Machradin Wahyudi Ritonga, Kurnia Yunita Rahayu, Nina Susilo | Editor:Madina Nusrat | Penyelaras Bahasa:Teguh Candra