Posts

Hasil Quick Count Charta Politika di 2 provinsi dan 3 Kabupaten

Sebanyak 101 daerah sudah melaksanakan Pilkada secara serentak pada 15 Februari 2017. Jutaan masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam Pilkada serentak yang meliputi 7 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub), 76 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup), serta 18 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tersebut (Pilwakot).

Dari 101 daerah menggelar Pilkada serentak, Charta Politika berpartisipasi dengan melakukan perhitungan cepat (quick count) di 5 (lima) daerah yaitu 2 provinsi dan 3 kabupaten yang terdiri dari Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan Kabupaten Muara Jambi.

Dalam Pilkada DKI Jakarta Quick count dilaksanakan di 400 TPS sebagai sampel dengan margin of error 2%, sedangkan di Pilkada Bangka Belitung sebanyak 300 TPS sampel dan MoE 2%, dan dalam Pilkada tingkat kabupaten, Quick count dilaksanakan di 200 TPS sebagai sampel dengan margin of error (moe +/-) sekitar 1 persen. Pemilihan sampel dalam quick count ini menggunakan metode Stratified Cluster Sampling dengan tingkat kepercayaan 99%.

Di setiap TPS sampling, Charta Politika menugaskan satu kontributor relawan untuk mencatat hasil pemilihan dan mengirimkannya ke server yang ada di Jakarta. Satu relawan hanya ditugaskan di satu TPS yang sudah ditetapkan untuk mereka.


Quick count ini bukanlah hasil resmi KPU yang bisa menetapkan pemenang dalam Pilkada, namun quick count bisa menjadi cerminan tentang perolehan suara masing-masing pasangan calon di sejumlah Pilkada yang dilakukan.




Charta Politika: Ahok 39 %, Anies 31,9 %, Agus 21,3 %

Charta Politika menggelar survei pada 3-8 Februari 2017. Dari hasil survei yang dilakukan, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, meraih elektabilitas 21,3 persen.

Pasangan calon pemilihan dua, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, mendapat 39 persen, dan pasangan nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, 31, 9 persen.

“Sisanya sebanyak 7,8 persen responden menyatakan tidak tahu,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya di Kantor Charta Politika, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (11/2/2017).

Survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur terhadap 764 responden di lima wilayah kota di Jakarta.

Pertanyaan yang diajukan ke responden adalah pasangan mana yang akan dipilih jika hari pencoblosan digelar pada saat dilakukannya survei.

Survei yang dilakukan Charta Politika disebut memiliki multistage random sampling dengan margin of error 3,5 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Pendanaan berasal dari dana internal Charta Politika.

Benar atau Salah Jalur Independen Bukan Lagi Bahasan Pilkada DKI 2017

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tak perlu lagi membahas perihal benar atau salah jalur independen dalam pilkada. Terutama perihal pencalonan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok lewat jalur perseorangan.

“Intinya menurut saya sudah proses dialektika proses independen sudah selesai. Jangan masuk ke sana (perdebatan jalur independen),” kata Yunarto saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Senin (6/6/2016).

Jika membaca sejarah, Yunarto menuturkan antara PDI-P dengan Ahok dalam konteks Pilkada DKI Jakarta 2017 bukan perbedaan cara pandang kinerja. Namun lebih ke cara pandang prosedur.

Ahok merasa bisa mempertemukan partai dengan Teman Ahok. Sementara di sisi lain PDI-P memandang Ahok harus melewati mekanisme partai.

“Saya pikir yang harus dikompromikan prosedural dan teknis. Jangan lagi benar dan salah. Itu kurang elok statement seperti itu,” ungkap Yunarto.

Menurutnya, ada wilayah abu-abu yang sebenarnya bisa mempertemukan antara Ahok dan PDI-P. Pertama, jika Ahok tetap memilih jalur independen, PDI-P dalam hal ini bisa membuat peluang Heru Budi, bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta bisa masuk menjadi kader partai. Pasalnya itu bisa jadi bisa mewakilkan partai.

“Kalau Ahok masuk jalur parpol dan teman-teman partai lain, bagaimana kemudian aspirasi Teman Ahok bisa ditampung,” kata Yunarto. (Baca: Kalau Ahok Akui Jalur Independen Salah, PDI-P Siap Menjagokannya)

Aspirasi itu mulai dari pengakomodiran peran Teman Ahok dalam kampanye. Selain itu juga aspirasi setelah Ahok menjabat kembali sebagai gubernur.

“Harusnya varian seperti itu dimunculkan, bukan setback (kembali) seperti Bang Hugo tadi katakan itu (jalur independen) salah. Itu mengulang perdebatan independen bagian deparpolisasi atau independen lebih buruk,” kata Yunarto.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Andreas Hugo Pareira sebelumnya mengatakan bahwa partainya masih membuka peluang untuk mengusung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama Djarot Saiful Hidayat sebagai calon kepala daerah pada Pilkada DKI 2017.

Namun, Ahok harus mengakui terlebih dahulu bahwa jalur independen yang ditempuhnya bersama kelompok relawan Teman Ahok adalah langkah yang salah.

Sumber : Kompas.com