JAKARTA - Sidang paripurna DPR pada 2 dan 3 Maret mendatang menjadwalkan tindak lanjut hasil akhir Pansus Angket Century sebagai agenda utama. Menghadapi paripurna itu, Partai Golkar mempersiapkan diri agar pandangan akhir fraksinya tidak gembos karena kalah dalam voting.

Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan, pimpinan DPP Partai Golkar telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya voting pada paripurna DPR 2-3 Maret mendatang. Dia menegaskan, seluruh anggota fraksi diminta tidak meninggalkan Jakarta pada masa penentuan akhir tindak lanjut kasus Century.

''Khusus untuk anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, kami perintahkan pada 2-3 Maret tidak meninggalkan ibu kota (Jakarta),'' ujar Priyo di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar di Hotel Mercure, Jakarta, kemarin (27/2).

Dia menuturkan, pandangan akhir Partai Golkar terhadap kasus Century harus dipertahankan. Instruksi itu ditujukan untuk mengantisipasi kader yang akan membelot dengan tidak hadir dalam paripurna. ''Bisa saja terjadi keajaiban dan kejutan. Namun, Golkar sendiri, pendirian kami insya Allah tetap bertahan pada substansi (pandangan akhir),'' tegasnya.

Priyo menambahkan, karantina tersebut dilakukan karena melihat kebiasaan yang terjadi di paripurna DPR. Bisa jadi, seluruh fraksi yang mendukung bailout Century akan memaksimalkan anggota fraksi demi menolak tindak lanjut hasil akhir pansus. ''Setiap anggota fraksi wajib hadir secara absen dan fisik. Sebab, itu sangat penting untuk antisipasi tersebut,'' ujarnya.

Upaya karantina itu, lanjut dia, sebaiknya tidak hanya dilakukan Golkar. Dirinya segera melakukan komunikasi politik kepada fraksi yang berpandangan sama agar bisa memaksimalkan kadernya dalam paripurna. ''Tentu itu akan dilakukan,'' jawabnya.
Saat membuka rakernas, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan bangga atas yang sudah dicapai fraksinya dalam pansus. Dia mengapresiasi kadernya yang sudah bekerja sesuai prinsip, yakni mengungkap kebenaran. ''Yang dilakukan Golkar di pansus sudah menjadi trendsetter,'' kata Ical, sapaan akrabnya.

Menurut dia, sikap Golkar tidak akan berubah sesuai keputusan yang sudah dibuat. Dia menegaskan pernyataan Priyo bahwa anggota Fraksi Partai Golkar dilarang keras keluar Jakarta pada 2 Maret mendatang. ''Sebab, saat itu merupakan momen yang sangat penting,'' tegasnya.

Terkait lobi staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tampaknya, petinggi Partai Golkar tak terpengaruh. Ical menyatakan, lobi politik terkait hasil akhir Panitia Angket Bank Century sama sekali tidak mengubah pandangan akhir yang sudah disampaikan.

''Namanya sudah (pandangan) akhir, ya akhir. Jadi, ya gak bisa berubah. Insya Allah nanti tidak ada perubahan,'' ungkapnya.

Dia meminta agar skandal Century tidak dinilai sebagai sebuah akhir koalisi. Sikap politik yang diambil Golkar tidak menargetkan menjatuhkan siapa pun. Bahkan, saat nanti paripurna DPR terkait Century dilangsungkan, Golkar mendorong seluruh data pansus ditindaklanjuti ke proses hukum.

''Apa pun keputusannya dalam paripurna, setelah itu ada pada ranah hukum. Jadi, kita tidak lagi berkutat dengan masalah politik,'' terangnya.

Menurut Ical, posisi Golkar justru ingin memperkuat koalisi. Golkar menginginkan sejumlah masalah yang terjadi di pemerintahan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Apa pun hasil pembuktian hukum nanti, sikap Golkar malah memperkuat koalisi. ''Boleh berbeda pendapat di satu sisi, tapi pada pendapat lain bisa sama,'' tegasnya.

Hingga kini, sudah ada dua petinggi Golkar yang ditemui staf khusus presiden. Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Velix Wanggai pernah menemui Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso di gedung DPR. Selanjutnya, Velix bersama Staf Khusus Presiden Bidang Penanggulangan Bencana Alam Andi Arief menemui Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung.

Lobi Jalan Terus

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak tinggal diam menghadapi dinamika politik pasca penyampaian pandangan akhir fraksi dalam Pansus Hak Angket Bank Century beberapa waktu lalu. SBY kembali mengutus staf khusus kepresidenan menemui sejumlah tokoh politik untuk diajak berkomunikasi.

Kemarin (27/2) dua staf khusus, Velix Wanggay dan Andi Arief, menemui Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PAN Amien Rais di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Pertemuan tertutup yang dimulai pukul 12.10 itu berlangsung 20 menit. ''Kami mendapat amanat untuk menyampaikan bahwa presiden titip salam ke Pak Amien,'' kata Velix saat dihubungi setelah pertemuan kemarin.

Menurut Velix, seperti halnya pertemuan dengan beberapa tokoh sebelumnya, pertemuan dengan mantan ketua MPR itu sebatas silaturahmi. ''Saya ini kan juga mantan murid beliau di UGM (Universitas Gadjah Mada),'' ujar mantan ketua senat mahasiswa UGM tersebut. Meski demikian, dia juga mengakui bahwa pembicaraan soal perkembangan kasus Bank Century disinggung.

Terkait kebijakan bailout, pihaknya menyampaikan secara langsung kepada Amien bahwa hal itu seyogianya merupakan langkah-langkah penyelamatan ekonomi bangsa. Kalaupun ada dugaan penyalahgunaan keuangan pada proses selanjutnya, hal tersebut adalah persoalan lain. "Pak Amien sepakat soal itu," ujar Velix.

Berdasar hasil pembicaraan yang ada, dia pun menyampaikan pujian kepada mantan ketua MPR tersebut. Menurut staf khusus bidang otonomi daerah itu, tanggapan Amien atas persoalan bailout adalah terus mendorong upaya-upaya hukum sebagai bagian utama penuntasan masalah Bank Century. ''Beliau tetap konsisten dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,'' tuturnya.

Apakah ada kesepakatan yang dicapai dari pertemuan itu? Velix menolak menjawab. Dia hanya mengatakan, kalaupun ada pembicaraan soal kasus Bank Century, pihaknya hanya ingin memberikan informasi berimbang kepada tokoh yang ditemui. ''Ti­dak ada apa-apa, termasuk upaya meredam atau apa, hanya ingin memberikan informasi yang berimbang,'' tambahnya.

Sebelum bertemu Amien, mereka menemui sejumlah tokoh politik dan masyarakat lain. Mulai Pramono Anung, Akbar Tandjung, Syafi'i Maarif, hingga Priyo Budi Santoso. ''Sekarang kami masih kontak-kontak dengan JK (Jusuf Kalla, Red) dan Ustad Hilmi (Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin, Red)," ungkap Velix.

Menanggapi gencarnya kubu istana menemui sejumlah tokoh politik dan tokoh masyarakat tersebut, analis politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya menyatakan, peristiwa tersebut merupakan permasalahan serius. Dia menilai tugas lobi politik yang diberikan kepada staf khusus itu merupakan bentuk ketidakpercayaan presiden kepada para menterinya. "Ketidakpercayaan ini sebenarnya sedari awal memperparah manajemen pemerintahan kita," ujarnya.

Menurut dia, pembentukan staf khusus memang hanya bertujuan menampung orang-orang kepercayaan untuk melayani keinginan presiden. "Terutama keinginan di bidang politik," tambahnya.

Dia lantas mencontohkan Andi Arief yang seharusnya lebih berkonsentrasi pada tugas pokok dan fungsi dalam mitigasi bencana. "Andi lebih memilih melaksanakan lobi politik ketimbang mengurusi bencana longsor di Ciwidey yang memakan puluhan korban jiwa," sindirnya. (bay/dyn/agm/iro)

 

Sumber: Harian Jawa Pos, Minggu 28 Februari 2010.