INILAH.COM, Jakarta — Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera yang dikenal kritis dalam Pansus Hak Angket Kasus Bank Century, namun dalam penyampaian pandangan awal fraksi tak menyebut nama Boediono dan Sri Mulyani Indrawati. Inikah cara kedua partai itu bernegosiasi kuasa?

Bermain pada wilayah abu-abu. Itulah yang muncul saat mendengarkan pandangan awal Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rapat Pansus Hak Angket Bank Century di gedung DPR Jakarta, Senin (8/2). Setidaknya, dalam pembacaan sikap awal dua partai itu berbicara normatif. Meski terkesan 'galak' dan 'kritis' sejatinya, pernyataan awal Partai Golkar dan PKS memberi pesan terdapat ruang untuk negosiasi hingga 2 Maret 2010 saat pengambilan kesimpulan akhir Pansus Hak Angket Bank Century.

Meski kedua partai itu menyebut BI dan KSSK yang bertanggung jawab dalam proses merger, FPJP, maupun bailout Rp6,7 triliun, namun kedua partai itu sama sekali tak menyinggung Boediono sebagai gubenrur BI saat proses pengucuran bailout ke Bank Century, maupun Sri Mulyani Indrawati sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) saat keputusan KSSK.

Ketika dikonfirmasi perihal sikap Partai Golkar yang tidak menyebut secara spesifik siapa yang yang bertanggungajwab dalam institusi BI, juru bicara pembacaaan kesimpulan awal FPG Agun Gunandjar Sudarsa enggan mengomentari. Hanya saja ia menegaskan pertanyaan itu cukup tendensius.

"Itu cukup tendensius. Kita konsisten," ujarnya singkat.

Ketika ditanya, apakah dengan cara demikian, Partai Golkar memiliki jeda waktu menuju kesimpulan akhir pada 2 Maret 2009 sebagai upaya negosiasi dan kompromi dengan partai penguasa? Agun kembali menegaskan hal tersebut terlalu jauh. "Tidak. Itu terlalu jauh," tepisnya.

Sementara juru bicara pembacaan kesimpulan awal dari FPKS Andi Rahmat menegaskan pihaknya juga tidak menyebut nama Boediono dan Sri Mulyani sebagai pejabat yang bertanggungjawab di institusi BI dan KSSK. “Menyebut nama nanti setelah di KPK. Kalau berkaitan dnegan jabatan memang tidak bisa sebut nama,” ujarnya ditemui di sela-sela Rapat Pansus Hak Angket Bank Century.

Andi Rahmat juga membantah, jika sikap fraksi merupakan bagaian dari upaya negosiasi dengan pihak-pihak tertentu. Pandangan awal fraksi, menurut Andi, tidak ada korelasi apakah orang yang bertanggung jawab atau tidak. "Ini bukan untuk negosiasi atau tidak," tegasnya.

Andi menegaskan, kalau mendahului proses hukum, maka akan kehilangan dasar juga. Ia tidak menampik pihaknya memang mengendus ada tindak pidana korupsi.

Ketika ditanya lebih lanjut, bukankah yang dimaksud BI dalam proses penyaluran PMS terkait perubahan Peraturan BI (PBI) saat itu dipimpin oleh Boediono, Andi Rahmat menegaskan yang bertanggungjawab adalah Rapat Dewan Gubernur (RDG). "Yang bertanggungjawab adalah RDG BI," ujarnya. Meski demikian, Andi menegaskan pada kesimpulan akhir bisa saja pihaknya akan menyebut nama yang bertanggungjawab.

Di sela-sela rapat Pansus Hak Angket Bank Century terkait pembacaan awal fraksi, raut muka politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul tampak berseri-seri. Ia berkelakar, pandangan awal khususnya PKS dan Partai Golkar mengambang, tidak konkret. Lebih dari itu, Ruhut memprediksikan pada akhirnya nanti kedua partai itu akan sama dengan sikap Partai Demokrat. "Semua ngambang, ending-nya akan sama dengan Partai Demokrat,” tegasnya.

Ruhut melihatnya pun cukup sederhana. Menurut dia, tidak disebutnya Bediono dan Sri Mulyani dalam pandangan awal FPKS dan FPG adalah indikasi nyata akhir sikap kedua partai itu akan sama dengan Partai Demokrat. “Karena sejak awal pansus, mereka meminta Ibu Sri Mulyani dan Pak Boediono nonaktif. Nah, saat ini, yang dimaksud BI yang mana,” ujarnya.

Sementara analis politik dari Charta Politika Indonesia (CPI) Yunarto Wijaya menilai tidak disebutkan nama Boediono dan Sri Mulyani oleh PKS dan Partai Golkar sebagai upaya negosiasi politik dengan penguasa. "Secara historis kedua partai ini pragmatis dan mencari aman dengan cara menumpang penguasa,” ujarnya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Senin (8/2).

Menurut dia, PKS dalam pansus memerankan sandiwara politik dengan tujuan menaikkan bargaining position dan menjaga citra di hadapan basis massa pemilih dan kadernya dengan persepsi partai bersih.

"Sedangkan Partai Golkar melalui Aburizal Bakrie mengarah kepada negosiasi reshuffle Sri Mulyani yang memiliki sejarah tidak baik dengan Ketua Umum Golkar,” tegasnya. [mor]

Sumber: www.inilah.com, Senin 8 Februari 2010