"Tesnya berlebihan kayak audisi indonesian idol. Nggak perlulah,". Kalimat itulah yang keluar dari seorang pengamat politik senior mengomentari proses Fit and Proper Test calon menteri beberapa waktu lalu. Komentar pedas seperti ini juga muncul dari banyak pihak lain. Antrian dalam tes wawancara di cikeas, ataupun lambaian tangan dalam tes kesehatan dianggap lebih mirip panggung hiburan yang menarik untuk ditonton di media.

Hal ini dianggap sebagai suatu pendangkalan nilai-nilai proses berpolitik. Proses seleksi pejabat sekelas menteri seakan-akan hanya menjadi tontonan sinteron yang sudah diketahui akhir ceritanya. Bahkan para calon menteri ini terlihat lebih sibuk ‘berakting’ di depan kamera untuk kebutuhan penampilannya di dalam media.

Fenomena seperti ini sebenarnya sudah terjadi pada masa kampanye pemilu legislatif dan presiden lalu. Terlihat bagaimana para kandidat berlomba untuk tampil dalam media melalui iklan kampanye dengan berbagai macam kreatifitasnya. Bahkan di jalanan, foto diri kandidat dalam baliho dan spanduk pun tampil dengan berbagai macam gaya unik layaknya sebuah lomba desain grafis.

Hal ini juga dapat terlihat dalam gaya penampilan mereka dihadapan publik. Dimulai dari kemasan fisik, sampai dengan gaya berbicara, seorang kandidat bisa tampil seperti seorang VJ MTV yang berbicara dengan gaya santai dan gaul. Sebuah fenomena yang juga terjadi di belahan dunia lain. Sebagai contoh adalah bagaimana penampilan seorang Obama dengan ‘gaya pop’ yang terbukti efektif menarik 69 persen dari pemilih pemuda pada pemilu lalu.

Berbeda lagi dengan apa yang terjadi di Inggris. Terdapat apa yang disebut The Jury Team, organisasi payung bagi calon independen. Di sana, setiap orang dapat mengusulkan pencalonannya untuk menjadi anggota Parlemen Eropa. Setiap orang dapat menjelaskan ketertarikan politiknya dalam sebuah profil online, dan me-link-kan profilnya itu ke dalam situs jaringan sosial semacam Facebook dan Twitter.

Proses pemilihan juga dilakukan secara terbuka dengan voting melalui pesan teks.
Dengan skema ini, 99% warga asli Inggris lainnya punya kesempatan untuk terjun dalam kancah politik. Skema yang sama dengan sistem representasi juga dipercaya dapat mengakhiri politik kesukuan mendominasi parlemen. Sebagai catatan, saat ini hanya lima calon independen yang duduk di kursi parlemen Inggris yang berjumlah total 646 kursi

Narsisme Politik dan Budaya Pop

Secara konseptual, ada dua variable yang berkontribusi penting dalam kondisi seperti ini, yaitu Advertising dan Public Relation. Hal ini dapat ditelisik dari bagaimana peran kedua variable ini dalam evolusi-historis marketing politik selama abad 20 dan 21 ini.

Dimulai oleh seorang Franklin D. Roosevelt (FDR) yang berhasil memanfatkan radio sebagai sarana public relation pemerintahannya. Melalui siaran radionya yang terkenal dengan nama ‘Fireside Chats’, FDR berhasil membuat seluruh pendengar radio Amerika Serikat memiliki hubungan personal dengan presidennya secara langsung. Strategi inilah yang paling tidak berhasil membuat kredibilitas pemerintahan FDR bertahan pada masa Great Depression.

Berbeda lagi dengan apa yang dilakukan oleh sosok John F. Kennedy. Sosok ganteng ini secara cerdik berhasil menggunakan media televisi menjadi factor penentu kemenangannya . Secara sistematis, iklan dan penampilanya yang menarik dalam debat di televisi telah menutupi kemenangan seorang Nixon dalam debat presiden di radio. Semenjak itu, mengutip judul sebuah lagu dari group band Presidents of the United States of America, era marketing politik telah sampai kepada tahap ‘video killed the radio star’.

Dan yang paling fenomenal tentu saja menilik suksesnya seorang Barrack Obama menjadi presiden kulit hitam pertama AS. Obama berhasil memadukan kreatifitas iklan politik yang membumi dan pencapaian jangkauan Public Relation melalui situs sosial populer, seperti Facebook, Friendster dan Myspace. Teknologi internet terangkat pamornya menjadi sebuah hal wajib yang harus dikuasai oleh seorang politisi dalam kepentingan kampanyenya.

Berkaca pada kondisi ini, dapat dikatakan bahwa dunia politik kontemporer telah terjangkit wabah ‘Narsisme Politik’ secara universal. Para kandidat telah bertransformasi menjadi seorang selebriti demi mencapai suatu citra. Berbeda dengan kalimat "saya berpikir, maka saya ada" oleh Rene Descartes, para politisi ini sudah memposisikan dirinya dalam sebuah idiom "saya selebriti, maka saya ada!"

Gejala narsisme ini sendiri berjalan linier seiring dengan perkembangan budaya televisi dan digital. Dalam Politics and Popular Culture, Street (1997) melukiskan genre politik ini sebagai a matter of performance. Politik memiliki kaitan yang erat dengan budaya pop. Permainan di depan pemirsa televisi menjadi bentuk seni pertunjukan. Dalam kondisi ini, citra, kesan, dan penampilan luar adalah segalanya. Ia perlu dikemas agar memikat masyarakat. Politik telah berubah menjadi budaya pop untuk menciptakan khalayak.

Era televisi dan digital ini juga membuka lembaran baru gaya berpolitik seorang politisi. Mereka lebih suka retorika daripada karya, dan lebih tertarik pada fashion ketimbang vision. Hal ini telah mengkerucut pada kondisi hipperrealitas, realitas yang dikemas dalam media, seperti yang dikemukakan oleh Filsuf Prancis, Jean Baudrillard. Sebuah keadaan dimana media massa bahkan lebih berkuasa dari sang penguasa dalam hal menyebarkan pesan dan simbol kepada publik.

Dalam situasi seperti inilah kemudian masyarakat harus dihadapkan pada situasi yang serba lintas batas. Situasi dimana peran politisi dan selebriti menjadi semakin kabur. Dapat dilihat bagaimana fenomena selebriti berduyun-duyun menjadi politisi, dan disisi lain politisi pun berbondong-bondong untuk tampil layaknya seorang selebriti.

Idealisme Politisi Instan

Suka atau tidak, fenomena budaya pop adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari. Politik tidak bisa kemudian melepaskan dirinya sendiri sebagai menara gading yang menafikkan faktor-faktor populer tersebut. Walaupun kemudian dibutuhkan penyesuaian mengingat sisi negatif yang juga dimiliki oleh budaya pop itu sendiri.

Paling tidak ada dua kata yang bisa menjelaskan fenomena budaya pop ini, yaitu ‘citra’ dan ‘instan’. Variabel citra disini menekankan pada pentingnya aspek kemasan dibandingkan dengan substansi yang ada didalamnya. Dalam konteks politik, seorang pemimpin pada akhirnya akan lebih berorientasi pada citranya dihadapan publik dibandingkan dengan tercapainya visi-misi yang diembannya.

Sementara variabel instan merujuk kepada karakter budaya pop yang ringan, trendi, dan market oriented. Dalam karakter budaya seperti ini, hasil akhir (output) menjadi lebih penting dibandingkan dengan proses yang menopangnya. Jangan heran kalau kemudian lahir politisi-politisi instan tanpa modal pengalaman dan track record baik di tingkat lokal maupun nasional.

Lahirnya pemimpin-pemimpin politik seperti ini pada akhirnya tentu saja akan melahirkan sistem politik yang hanya bersifat artifisial. Sebuah sistem politik yang berorientasi pada kerja ‘hiburan’ demi menyenangkan basis konstutuantenya secara sesaat. Dalam kondisi ini, visi-misi dan program kerja tentu saja tidak akan pernah menyentuh kebutuhan mendasar (basic needs) yang sesungguhnya.

Situasi ini tentunya harus diimbangi oleh anti-thesa yang sanggup berkompromi dengan ekstrimitas budaya dangkal seperti ini. Sebuah anti-thesa yang minimal harus melibatkan aktor media dan partai didalamnya

Di satu sisi, fungsi media sebagai sarana pencitraan juga harus diimbangi oleh fungsinya sebagai alat kontrol-kritis. Media massa harus bisa menjaga integritas dalam hal mengimbangi konstelasi kekuatan modal dan kekuasaan yang ada disekitarnya. Hal ini hanya dapat terjadi melalui suatu kontrol oleh civil society melalui media watch.

Di sisi lain, partai politik juga harus ikut bertanggung jawab. Lemahnya proses kaderisasi dapat dianggap sebagai salah satu faktor utama munculnya para politisi karbitan ini. Paduan diantara budaya meritokrasi dan nilai ideologi menjadi suatu keharusan bagi lahirnya pemimpin politik yang berkarakter.

Dialektika diantara kedua aktor tersebut diharapkan dapat melahirkan munculnya pemimpin politik yang lebih berkarakter. Pemimpin populer yang juga tidak kehilangan jiwa idealismenya sebagai seorang abdi masyarakat. Sebuah idealism yang masih bisa memberikan sebuah makna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan hakikat manusia sebagai seorang homo significan; seorang pemberi makna.

Adapun karakter populer sekaligus idealis ini juga bukan suatu kombinasi utopis apabila kita lihat secara empiris. Paling tidak hal itulah yang telah ditunjukkan oleh seorang Iwan Fals dan Band U2 dengan gubahan-gubahan lagu kritisnya yang selalu menjadi hits di pasaran. Mereka bisa membuktikan bahwa menjual idealisme dalam kemasan ‘pop’ adalah upaya paling realistis untuk tetap memberi makna dalam karya mereka.

Dengan pemahaman ini, semoga kita bisa secara lebih kritis menyikapi munculnya para pemimpin politik yang telah terpilih. Para pemimpin yang moga-moga bukan sekedar ‘kerumunan idol’ dengan hobi tampil di layar kaca yang kadang kala jauh dengan realita.

 

Sumber: Majalah Esquire Edisi Februari 2010