Tahun 2010 sepertinya akan menjadi tahun yang sangat menentukan proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Gonjang ganjing politik pasca-Pemilu 2009 dipastikan akan berlanjut di 2010. Kegagalan mengelola hiruk pikuk politik akan dapat membawa bangsa ini pada krisis politik yang tidak berujung.

Begitu Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua dilantik, sesungguhnya pemerintahan SBY-Boediono memiliki lima modal kuat untuk menjadikan periode kedua SBY ini sebagai periode emas . Pertama, modal elektoral. SBY dipilih 60 persen pemilih, dan Partai Demokrat muncul sebagai partai tengah terbesar dengan perolehan suara yang secara merata tersebar dalam stratifikasi sosial ekonomi dan rentang geografis.

Kedua, modal koalisi. Koalisi parpol pendukung SBY-Boediono menguasai tak kurang 80 persen kursi parlemen.

Ketiga, modal pakta integritas. SBY melakukan inovasi politik dengan meminta pakta integritas dari menteri secara individual dan dengan partai koalisi secara kelembagaan untuk menunjukan kinerja yang baik dan mengawal pemerintahan hingga di ujung masa jabatan.

Keempat, modal perencanaan. Presiden SBY secara khusus menugaskan Kuntoro Mangkusubroto yang memimpin Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) untuk merancang program 100 hari sebagai indikator dari arah pemerintahan, landasan kebijakan sekaligus aksi kongkret dari setiap departemen.

Kelima, modal popularitas personal SBY. Survei pertama Lembaga Survei Indonesia setelah pilpres menunjukkan popularitas SBY yang mencapai rekor tertinggi, yaitu 83 persen.

Penumpang gelap

Namun tragisnya, lima modal kuat tadi digerogoti oleh meledaknya kasus KPK versus Polri dan kasus Bank Century. Selain berdampak pada citra personal SBY, kasus Century juga menganggu soliditas koalisi pemerintahan baru. Terlihat jelas kegamangan parpol koalisi pendukung pemerintahan dalam menentukan sikap politik. Di satu sisi partai koalisi terikat dengan pakta integritas untuk mengawal pemerintahan, di sisi lain, sulit bagi para elite politik di parpol koalisi untuk tidak merespons tuntutan publik agar bersikap kritis dalam kasus Century. Ada dua pertanyaan yang tidak saja muncul di kalangan publik, namun juga terus menghantui parpol koalisi pemerintahan. Apakah betul SBY dan Demokrat terlibat? Apakah isu Century akan melengserkan Boediono dan kemudian SBY?

Sangatlah betul bahwa keyakinan aktivis demokrasi dan HAM seperti Yudi Latief, Usman Hamid dan Ray Rangkuti bahwa kasus Century harus dijadikan turning point dari perjuangan menegakkan pemerintahan yang bersih. Pansus Century harus dikawal bersama agar tidak dijadikan ajang dari para penumpang gelap untuk mengarahkan pansus ke suatu skenario yang jauh dari harapan publik. Penumpang gelap ini bisa jadi ada baik di kubu koalisi pemerintah ataupun kubu oposisi. Di kubu koalisi pemerintahan, bisa saja ada politisi yang terancam karier politiknya jika kasus Century terkuak. Penumpang gelap di kubu oposisi adalah aktor politik yang orientasinya hanyalah kekuasaan dan tidak sabar menunggu suksesi normal pada 2014.

Betul bahwa keadilan harus ditegakkan dan korupsi harus diberantas sampai akarnya. Namun, semestinya rakyat juga diberikan pemahaman, persoalan utama bukanlah pergantian kekuasaan, namun pengelolaan kekuasaan. Bahwa siapa pun pejabat yang terbukti terkait Century harus tunduk pada proses hukum, siapa pun harus sepakat. Namun, tentunya semangat pemberantasan korupsi harus dibersihkan dari semangat gusur-menggusur orang. Kasus Century adalah "blessing in disguise" sebagai momentum terkuat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Namun, akan juga sangat menyedihkan jika skenario pemakzulan menjadi wacana utama politisi dan bergulir kencang mendahului proses hukum.

Prospek

Jika kita telisik komposisi parlemen baru, semestinya memang kita layak optimistis. Parlemen tidak saja didominasi sekitar 82 persen pendatang baru, tetapi juga dipenuhi lebih banyak kalangan muda yang berpendidikan lebih tinggi dari periode sebelumnya. Namun, para wajah baru yang sebagian besar pendatang baru dalam dunia politik tergagap-gagap dalam menyesuaikan diri dengan kerasnya pertarungan politik di tingkat elite dan juga media. Walaupun kubu koalisi pemerintahan mendominasi parlemen secara kuantitatif, namun tetap saja "kedodoran" dalam pertarungan opini karena minimnya pengalaman tadi.

Sejauh ini, dalam konteks opini publik, terjadi pertarungan tidak seimbang. Nyaris semua media menunjukkan kritisisme yang luar biasa terhadap koalisi pemerintahan. Adalah tantangan utama bagi kubu koalisi pemerintahan untuk menyuguhkan argumentasi, opini, dan data yang bisa membuat pertarungan lebih seimbang. Imbauan nonaktif dari Pansus Century kepada Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani sesungguhnya membuat pertarungan opini lebih seimbang.

Namun, di sisi lain, lolosnya imbauan nonaktif ini juga dapat dilihat sebagai kegagalan kubu koalisi pemerintah untuk melakukan konsolidasi dan mengawal arah pansus agar steril dari skenario politis. Kunci utama stabilitas politik di 2010 akan tergantung selain pada percepatan penyelesaian kasus Century, juga pada kepemimpinan para politisi kunci baik dari Partai Demokrat dan partai lainnya untuk menguatkan soliditas koalisi. Tanpa adanya kepemimpinan kolegial yang efektif, kubu koalisi pemerintahan akan sulit untuk bertahan hingga 2014.

Ada dua faktor utama yang mengancam keutuhan koalisi pemerintahan. Pertama, faktor popularitas SBY. Menurunnya popularitas SBY akan menggiring partai koalisi SBY-Boediono untuk merencanakan skenario lain di luar koalisi.

Kedua, faksionalisme internal partai. Berubahnya struktur kekuasaan internal partai akan juga berpengaruh pada arah koalisi. Tahun 2010 akan ada suksesi di tubuh dua partai utama koalisi, yaitu PAN dan Demokrat. Faksi mana yang akan mengambil alih kepemimpinan partai akan kemudian menentukan bulat lonjongnya koalisi pemerintahan.

Singkat kata, gaya kepemimpinan politik dan komunikasi politik yang efektif dari SBY tidak saja akan menjaga tingkat popularitas SBY tetapi juga menguatkan koalisi pemerintahan. Komunikasi politik yang tidak hanya diartikan dalam konteks retorika namun juga langkah-langkah dan manuver politik yang efektif. Retorika politik yang indah tidak akan ada artinya jika tidak paralel dengan aksi dan kebijakan politik yang konkret. SBY dan Partai Demokrat juga harus menjadi pemimpin koalisi yang sesungguhnya, dengan memimpin koalisi secara tegas dan efektif. Jangan sampai koalisi dicemari oleh penumpang-penumpang gelap.

Sumber: Pikiran Rakyat, 28 Desember 2009

Comments (1)

Subscribe to this comment's feed

WoW GOLD
written by wow power leveling , April 24, 2010


we provide a wow power leveling, wow power leveling

report abuse

vote down

vote up

Votes: +0