Dua Dekade Partai Demokrat dan Konflik Internal

Partai Demokrat baru saja merayakan hari lahirnya yang ke-20 tahun. Dalam dua dekade, tercatat dua penurunan pamor partai ini: transformasi posisi dari partai penguasa menjadi oposisi sunyi di era pemerintahan Jokowi dan konflik internal tiada henti. Kini, suhu konflik pun kembali membara. Empat mantan kader Demokrat menggandeng Yusril Ihza Mahendra untuk menggugat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai ke Mahkamah Agung.

Ada satu pelajaran penting dari pergolakan Partai Demokrat, juga di partai lain, yakni seni mengelola faksionalisme. Jika partai politik dianalogikan dengan rumah, faksi politik itu semacam pojok kecil yang minus perhatian dari sang kepala rumah, sehingga lahirlah ledakan yang mengusik semua penghuni rumah.

Kisruh Partai Demokrat hampir mendekati tujuh bulan. Pada Maret 2021, Deli Serdang menjadi saksi kelahiran Partai Demokrat kubu Moeldoko yang dibidani faksi politik penentang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Di sana bersekutu dan bertemu dua arus utama, antara lain faksi Marzuki Alie dan loyalis Anas Urbaningrum. Di sisi AHY, ada juru bicara Andi Mallarangeng. Ketiganya – Anas, Marzuki, dan Andi – adalah “alumni” perebut raja tanpa mahkota dalam Kongres II partai di Bandung pada 2010. Kader-kader potensial Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu sempat berbulan madu membesarkan partai ini. Di ujung jalan, iklim kompetisi internal tak terhindarkan. Tapi, sayangnya, hal itu berujung ke arah perpecahan.

Menurut Franchoise Boucek (2009) dalam Rethinking of Factionalisation: Typologies, Intra-Party, and Three Faces of Factionalism, faksionalisme dapat berubah bentuk, biasanya dari kerja sama menjadi faksionalisme kompetitif dan kemudian menjadi faksionalisme degeneratif. Dalam kasus mutakhir Partai Demokrat, dari SBY ke “putra mahkota” AHY, faksionalisme internal yang bertiup kencang adalah intensi laten yang terpendam lama.

Secara umum, faksionalisme partai politik di Indonesia memang belum terlembagakan dengan baik, seperti faksi Correnti di Partai Kristen Demokrat Italia (Pridham, 2013). Untuk mengatur ritme faksionalisme, pemimpin partai sepatutnya menghadirkan orkestra demokratis dan suasana dialektis di partainya.

Demokratisasi dan dialektika internal ini menjadi instrumen pengelolaan faksionalisme untuk merespons beragam sumbu kepentingan. Budaya demokrasi prosedural ataupun substansial disertai komitmen meritokratik akan menyuburkan iklim organisasi politik yang sehat. Derajat transparansi, akuntabilitas dan partisipasi anggota juga perlu diperluas sehingga terhindar dari persepsi minor mengenai citra partai yang bercorak feodalistik, milik privat, dan segelintir famili.

Ruang faksionalisme yang teratur bisa mendewasakan relasi antar-aktor. Dalam horizon yang lebih luas, pemimpin partai memerlukan revitalisasi ideologi dan platform sebagai perekat anggota partai. Kontekstualisasi gaya kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan tindakan komunikatif harus diselaraskan dengan kebutuhan kader dan preferensi publik.

Begitu pula tata kelola partai, hendaknya diubah, dari pendekatan yang terkesan koersif, monolitik, dan eksklusif menjadi lebih persuasif, dialogis, dan inklusif. Ketika muncul persilangan pendapat dan aneka letupan, pendekatan informal – kultural akan jauh lebih efektif daripada pendekatan formal – legalistik yang galibnya menyisakan luka. Di sini soal kepiawaian berkomunikasi, manajemen konflik, dan seni menegosiasikan konsensus bersama.

Jejak rekam Demokrat menempati panggung tersendiri dalam dinamika kepartaian di Indonesia. Meski tergolong pendatang baru, partai ini berhasil mendulang 7,45 persen suara dalam Pemilihan Umum 2004 hingga memuncak pada Pemilu 2009 dengan 26,4 persen suara.   

Ibarat penuaan dini, sinar kejayaan Demokrat seketika meredup. Skandal korupsi Hambalang, yang menjerat sebagian elite sentral partai kala itu, memantik kutukan publik. Walhasil, Demokrat hanya memperoleh 10,19 persen suara dalam Pemilu 2014 dan menurun drastis menjadi 7,77 persen dalam Pemilu 2019.

Namun, belakangan ini, elektabilitas Demokrat justru naik. Dalam survei Charta Politika Indonesia, misalnya, tergambar tingkat keterpilihan Demokrat yang awalnya sebesar 4,2 persen pada 20-24 Maret 2021 naik menjadi 6,6 persen pada survei periode 12-20 Juli 2021.

Hal ini menunjukkan, dari segi elektabilitas tokoh, untuk sementara kans AHY cukup besar dibanding Moeldoko. Bisa jadi Demokrat terkesan “dizalimi” sehingga insentif elektoral dapat direngkuh. Namun ikhtiar penguatan politik partai akan jauh lebih awet manakala kerja-kerja konkret para kader teraksentuasi di tataran akar rumput.

Selain itu, ada catatan mengenai ketegangan hubungan Demokrat dengan lingkungan eksternal. Kasak-kusuk kegagalan Demokrat memasuki tubuh pemerintahan Jokowi ditengarai akibat relasi antagonistik antara SBY dan Megawati Soekarnoputri. Tafsir publik sekalipun berpola acak semacam ini mesti menjadi bahan evaluasi.

Pesan yang mengudara adalah bahwa konsistensi sikap terhadap isu-isu strategis, arena kandidasi, ataupun kebijakan publik haruslah tegas, terang benderang, dan menghindari langgam “politik dua kaki”. Politik itu soal persepsi. Artinya, kehendak elite mesti bertautan dengan psiko-politis publik.

Sebagai partai yang mengklaim partai tengah, saatnya Demokrat mengaktualisasi nilai-nilai politik moderat yang menjadi problem solver, bukan trouble maker. Kepemimpinan dan manajemen partai seorang AHY terus diuji untuk menunjukkan kedigdayaannya secara berdikari di era pasca-SBY.

Kini, Partai Demokrat sedang berada di titik krusial. Jika terobosan hukum Yusril dikabulkan, kemapanan partai di bawah AHY bakal terguncang. Implikasi lanjutannya, partai-partai lain dan bahkan organisasi kemasyarakatan akan meninjau ulang AD/ART masing-masing. Namun perlawanan hukum sepantasnya ditanggapi juga secara legalistik. Medan laga pertarungan hukum itu dapat diartikulasikan oleh pengadilan, bukan percaturan opini di ruang maya. 

Dalam konteks ikhtiar politik, AHY mesti terampil untuk memastikan kader-kader Partai Demokrat dengan segala mazhab atau faksi untuk menjalin kerja sama, mencegah situasi degeneratif, sekaligus merajut harmoni. Posisinya sebagai ketua umum partai adalah modal awal dalam kontes kandidasi 2024. Tapi, akan terasa hambar kalau gagasan programatik yang ditawarkan AHY (juga bakal calon presiden lain) tidak mengandung diferensiasi dan nilai tambah yang mengandung “wow effect”. Ini soal pendidikan politik yang mesti diperlihatkan oleh semua lapisan elite partai sebagai bagian dari demokrasi, bukan sekadar bertengkar dan berburu kekuasaan semata.

 

 

Mawardin

Peneliti Charta Politika Indonesia

Opini Koran Tempo, 5 Oktober 2021
Ilustrasi: Imam Yunni

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.