Archive for category: Liputan Media

JAKARTA, investor.id – Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan, pelaksanaan pemilu presiden (Pilpres) 2024 akan lebih kompleks dibandingkan Pilpres sebelumnya. Pasalnya, tidak ada lagi calon presiden incumbent, sehingga masuk di fase open election.

“Secara mindset, secara terminologi politik, situasinya akan jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Kita masuk dalam fase yang disebut open election, situasi ketika incumbent tidak bisa maju kembali,” kata Yunarto dalam acara Investor Daily Summit 2022 sesi diskusi bertajuk “Understanding Indonesia’s Social Politic Landscape: Impact on Economic Growth and Investment Climate”, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (11/10/2022).

Sebelumnya di Pilpres 2019, Joko Widodo (Jokowi) yang berstatus incumbent bisa maju kembali dalam pemilihan presiden, sehingga sebetulnya sudah terbaca siapa yang akan memenangkan Pilpres.

“Kalau 2019 Pak Jokowi bisa maju kembali, orang tahu yang namanya incumbent itu kampanye gratisan 5 tahun, berat melawan incumbent, sehingga kemudian sudah bisa terbaca apa yang akan terjadi dalam pemilu. Nah, libido yang tertahan di 2019, sekarang ini meledak. Jadi, seperti ada balas dendam, semua merasa ada haknya dan merasa punya peluang untuk jadi capres dan cawapres,” kata Yunarto.

Dalam open election, lanjut Yunarto, semua berjalan dengan sangat cepat dan konflik sangat mungkin bisa terjadi. Ia juga melihat polarisasi masih akan terjadi pada Pilpres 2024 karena memang polarisasi secara sosiologis tidak bisa terelakan. Di negara maju seperti Amerika Serikat pun, polarisasi juga masih terjadi akibat akses dari Pemilu.

“Polarisasi sulit untuk bisa kita anggap selesai di 2024, dengan pola yang itu-itu saja dan kubu yang itu-itu saja,” kata Yunarto.

Menurut Yunarto, yang kemudian menjadi masalah adalah ketika ada elit politik atau partai yang menggunakan perbedaan ini secara sosiologis untuk membakar ujaran-ujaran kebencian.

“Itulah yang harus kita tolak sebagai sebuah perilaku politik. Kita pernah melihat bagaimana sejarah politik Indonesia beberapa tahun terakhir di Pemilu 2014, Pemilu 2019 dan Pilkada 2017, itu bukan hanya menyisakan pertarungan di level elit atau relawan, tetapi tersisa menjadi sebuah pertentangan yang sifatnya horizontal di antara masyarakat,” ujarnya.

Yunarto mengatakan, karena polarisasi tidak bisa terelakan, seharusnya polarisasi atau perbedaan bisa dibuat menjadi lebih produktif, sehingga perdebatannya bukan pada hal-hal dasar terkait isu SARA.

“Perbedaan itu tidak bisa dihilangkan, dia pasti ada dalam dialektika sejarah manusia, bahkan di negara maju. Tetapi ketika belum menjadi capres pun sudah bertamunya ke kelompok yang jelas bahkan pernah terkena tindak pidana kriminal karena itu, bagaimana kita bisa berharap kesepakatan kita untuk kemudian membuat polarisasi itu lebih produktif. Polarisasi ada, tetapi bagaimana tugas kita membuat perbedaan itu menjadi produktif,” kata Yunarto.

Herman (redaksi@investor.id)
Editor: Lona Olavia (olavia.lona@gmail.com)
Foto: Investor.id
Sumber: https://bit.ly/3fOBjHl (Investor.id)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dapat meningkatkan elektoral PDI Perjuangan pada Pemilu 2024 mendatang.

Yunarto menjelaskan dalam survei Charta Politika terbaru, elektabilitas Ganjar dalam semua simulasi berada di atas angka 20 persen.

“Artinya Ganjar berpotensi menjadi dongkrak dan magnet elektoral dari PDI Perjuangan ketika dua variabel orang dengan survei tertinggi dan partai dengan survei tertinggi ini kemudian menjadi satu variabel,” kata Yunarto dalam Rilis Survei Charta Politika: Kondisi Sosial Politik dan Peta Elektoral Pasca Kenaikan Harga BBM di kanal Youtube Charta Politika Indonesia, Kamis (22/9/2022).

Di lain sisi, Yunarto mengungkapkan keuntungan elektoral tidak akan didapat jika PDIP mengusung Ketua DPR RI Puan Maharani menjadi capres.

Yunarto menyebut elektabilitas Puan masih berada di angka 2 persen, sehingga berpotensi menjadi beban elektoral PDIP pada Pemilu 2024.

“Mba Puan ada di angka sekitar 2 persen, artinya sosok capres ini yang seharusnya logikanya dalam Pemilu serentak bisa menjadi dongkrak elektoral, ini berpotensi menjadi beban elektoral,” jelas Yunarto.

Dalam survei Charta Politika, PDIP meraih elektabilitas dengan perolehan 21,4 persen.

Meski begitu, Yunarto mengatakan partai tidak hanya menggunakan hasil survei sebagai pertimbangan dalam memilih capres yang akan diusung.

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Wahyu Aji
Foto: Pemprov Jateng
Sumber:https://bit.ly/3DOsg3d

JAKARTA, KOMPAS.com – Hasil survei Charta Politika Indonesia menempatkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di peringkat pertama sebagai tokoh politik dengan elektabilitas tertinggi (31,3 persen).

Sementara setelah Ganjar, terdapat nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (24,4 persen) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedann (20,6 persen).

Ketiga tokoh ini mendapatkan elektabilitas tertinggi berdasarkan hasil survei elektabilitas Charta Politika Indonesia dengan simulasi 10 nama.

“Pada simulasi 10 nama, Ganjar Pranowo 31,3 persen, Prabowo Subianto 24, dan Anies Baswedan 20,6 persen mendapatkan elektabilitas tertinggi,” demikian siaran pers Charta Politika Indonesia, Kamis (22/9/2022).

Adapun Ketua DPR RI Puan Maharani menempati posisi keenam dengan 2,4 persen, dan ketujuh ada nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan 2,2 persen.

Selanjutnya, peringkat kedelapan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto 1,7 persen, kesembilan Menteri BUMN Erick Thohir 1,6 persen, dan kesepuluh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 1,1 persen.

Dalam survei tersebut, 4,9 persen responden menyatakan tidak tahu dan tidak jawab.

Adapun survei Charta Politika Indonesia melibatkan 1.220 responden melalui wawancara tatap muka yang dilaksanakan pada 6-13 September 2022.

Margin of error dalam survei ini lebih kurang 2,82 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Penulis : Achmad Nasrudin Yahya
Editor : Dani Prabowo
Foto : Dok PDIP
Sumber :https://bit.ly/3S5t3RN

Lembaga survei Charta Politika mengungkap bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah kian menurun.

Dalam temuan survei terbaru Charta Politika, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah berada pada angka 63,5 persen, sementara tingkat ketidakpuasan berada pada angka 34,3 persen. Jika dilihat dari tren, terdapat penurunan tingkat kepuasan kinerja Pemerintah dibandingkan survei pada bulan Juni.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya atau Toto mengatakan, angka kepuasan tersebut memang masih tergolong rapor biru, namun penurunannya sudah menyalakan lampu kuning bagi pemerintah.

“Memang terjadi penurunan dan menurut saya juga lampu kuning bagi pemerintah. Artinya ada beberapa hal yang harus tersosialisasi dengan baik sesuai dengan argumentasi yang diberikan pemerintah. Namun di sisi lain memang masih bisa dikatakan rapor biru,” kata Toto dalam rilis temuan hasil survei secara daring, Kamis (22/9/2022).

Angka penurunan: Dalam temuan survei di Juli lalu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah berada di angka 68,4 persen. Hal ini berarti tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah menurun 4,9 persen.

Tidak puas: Hal itu berbanding terbalik dengan tingkat ketidakpuasan publik terhadap pemerintah yang justru mengalami kenaikan dari Juli lalu.

Charta Politika merekam tingkat ketidakpuasan publik terhadap pemerintah pada Juni lalu masih berada di angka 30 persen. Sementara kini sudah menyentuh angka 34,3 persen, naik 4,3 persen.

Ada bias: Survei Charta Politika juga merekam daerah yang memiliki jumlah pemilih Presiden Joko Widodo atau Jokowi rendah, menunjukkan tingkat kepuasan yang rendah pula. Bahkan penurunan angka kepuasan terhadap pemerintah di daerah-daerah tersebut juga cukup tinggi, ketimbang daerah lain dengan komposisi jumlah pemilih Jokowi yang besar.

“Artinya saya ingin katakan, kita harus melihat ini secara lebih objektif. Pertanyaan terkait dengan kepuasan publik itu memang tidak sepenuhnya itu didasarkan pada pandangan rasional dari responden yang mewakili masyarakat yang menilai keseharian mereka lalu mereka terjemahkan menjadi bahasa kepuasan terhadap pemerintah,” ujarnya.

Toto menyebut, ada aspek subjektivitas bias partisan yang mempengaruhi hasil survei tersebut.

Survei Charta Politika dilakukan pada tanggal 6 – 13 September 2022, melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 1.220 responden, yang tersebar di 34 Provinsi. Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error kurang lebih 2,82 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Yopi Makdori — Asumsi.co
Foto : Antara/IST
Sumber : https://bit.ly/3QYYyLH

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menduga, Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak kunjung meresmikan koalisi mereka karena posisi Nasdem yang kompleks.

Nasdem hingga kini masih menjadi bagian dari partai pro pemerintah. Sementara, Demokrat dan PKS sejak lama menjadi oposisi pemerintahan Presiden Jokowi.
Secara etika, sulit bagi Nasdem berkoalisi untuk Pemilu 2024 dengan partai yang kini berada di luar pemerintahan.

“Ada konsekuensi politik yang harus diperhitungkan. Apakah ketika kemudian bergabung dengan partai-partai oposisi, katakanlah PKS dan Demokrat, etikanya kan dia harusnya keluar dari koalisi,” kata Yunarto kepada Kompas.com, Selasa (20/9/2022).
“Pertanyaannya, apakah Nasdem sudah siap?” tuturnya.

Tak hanya itu, kata Yunarto, sejak lama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh punya kedekatan personal dengan Presiden Jokowi.

Situasi ini dinilai kian menyulitkan Nasdem untuk mengumumkan koalisi mereka bersama partai opisisi.
“Kita tahu hubungan personal antara SBY dengan Jokowi juga dari Pemilu 2014 sudah sangat dekat. Bukan hanya dalam konteks politik, bahkan sering disebut sebagai adik kakak kalau menurut istilah Surya Paloh,” ujar Yunarto.

Oleh karenanya, Yunarto menilai, pernyataan-pernyataan menyerang pemerintah yang kerap dilontarkan Demokrat dan PKS menjadi beban tersendiri bagi Nasdem.

Di satu sisi, Nasdem tengah menjajaki kedua partai itu. Di saat bersamaan, partai besutan Surya Paloh tersebut masih menjadi bagian dari pemerintah itu sendiri.

Bagi Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan, tak ada beban jika mereka mengkritik pemerintah.

Sebaliknya, sentilan-sentilan keduanya ke pemerintah bisa merugikan dan membuat Nasdem serba salah.
“Ketika yang diserang adalah pemerintah, artinya kan bagian di antaranya adalah koalisi partai, termasuk Nasdem. Itu yang menurut saya menyulitkan Nasdem,” ucap Yunarto.

Namun begitu, lanjut Yunarto, dinamika ini tetap tak menutup kemungkinan ketiga partai untuk berkoalisi pada pemilu nanti.

Sebagaimana diketahui, Nasdem, Demokrat, dan PKS sejak lama saling melakukan penjajakan untuk kepentingan Pemilu 2024.

Baru-baru ini, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, rencana pembentukan koalisi partainya dengan PKS dan Demokrat semakin menguat.

Bahkan, dia menyebut, persentase keberhasilannya bisa dikatakan berada di angka 80 persen.

“Bisa jadi (80 persen) kalau kesepakatan beberapa hal terpenuhi. Di sana lah kemudian seni diplomasinya ya tentu ada beberapa hal yang terus menerus dibicarakan,” kata Willy ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2022).

Penulis : Fitria Chusna Farisa
Editor : Fitria Chusna Farisa
Foto : HARYANTI PUSPA SARI
Sumber : https://bit.ly/3BDjORJ