Menyoal Kepemimpinan Jokowi

Sering kita mendengar celetukan bernada sinis yang menyebut SBY itu pemimpin politik yang lamban, namun tak jarang pula kita mendengar decak kekaguman yang dengan gamblang mengatakan SBY adalah pemimpin politik yang matang dalam mengambil keputusan. Pola senada kerap kita dengar manakala orang membicarakan para Presiden Indonesia lainnya, dari mulai Soekarno hingga Jokowi.

Lebih daripada itu, kita juga kerap membaca berbagai ulasan yang melakukan pengandaian. Contohnya, “Kalau presidennya saat ini Gus Dur, kelompok minoritas akan dilindungi penuh oleh negara” atau “Kalau saja Jokowi yang jadi presiden sejak 2004 lalu, kesenjangan infrastruktur antarwilayah tak separah saat ini.”

Dan, tak sedikit dari kita, termasuk saya, sering tergoda untuk mengaitkan personalitas pemimpin politik dengan potensi keberhasilan kepemimpinannya. Pernyataan-pernyataan seperti “Kita butuh presiden yang tegas agar Indonesia kembali berjaya” atau “Kita butuh pemimpin yang kuat agar stabilitas terjaga” terdengar akrab di telinga kita, bukan?

Pokok pesan dari ilustrasi di atas adalah, pertama, kita mudah larut dalam simplifikasi dalam menilai kepemimpinan seorang presiden. Untuk sebagian ini bersumber dari preferensi yang terbentuk, dan untuk sebagian lagi karena peran media yang getol melakukan personalisasi nilai politik.

Celakanya, preferensi tersebut bersifat labil. Tak sedikit yang kini mengidolakan atau sekurang-kurangnya mengagumi Jokowi dulunya juga bersikap yang sama terhadap SBY. Persis sebaliknya, ada pula yang awalnya antusias dengan kemunculan Jokowi tetiba merasa rindu pada kepemimpinan ala SBY yang memberi impresi kuat pada keteraturan atau juga kepada Gus Dur yang memberi impresi siap bersikap frontal terhadap para ‘penumpang gelap’ reformasi.

Kedua, personalitas dan gaya kepemimpinan seorang presiden sering kali dibekukan. Dalam hal ini, misalnya, Jokowi kerap diidentikkan dengan pemimpin yang tak tegas atau SBY lekat dengan asosiasi figur yang sabar.

Namun, dalam momen-momen tertentu, Jokowi nyatanya bisa unjuk diri sebagai seorang pemimpin yang (bisa) tegas, pun SBY bisa menunjukkan kegeramannya secara terbuka. Adanya pergeseran sikap sering mengagetkan dan berujung pada satu dari dua kemungkinan berikut ini: menilainya sebagai pencitraan atau menganggapnya sebagai moment of truth: watak asli yang terungkap.

Ketiga, simplifikasi dan pembekuan karakter merupakan konsekuensi logis dari pengabaian terhadap konteks. Studi-studi kepemimpinan politik kontemporer telah menegaskan pentingnya untuk mempertimbangkan konteks. Ini bukan berarti personalitas tak penting. Saya lebih memahami adanya interaksi antara keduanya. Dan, atas dasar inilah saya hendak mendiskusikan kepemimpinan politik Jokowi sebagai presiden.

Lintasan Politik

Konteks yang saya maksud di sini mencakup dua hal: Posisi Jokowi dalam arus utama gagasan politik dan pembangunan, serta posisinya dalam kekuatan politik. Dari sisi gagasan utama politik, Jokowi menawarkan pembaruan. Ia hendak merekonstruksi (politik) pembangunan sekurangnya melalui tiga gagasan.

Pertama, ia mengusung gagasan pembangunan untuk semua, utamanya memberi atensi khusus pada kelompok masyarakat dan atau wilayah yang selama ini relatif terabaikan. Dan, belakangan ini terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik dan pembiayaan lebih untuk pendidikan (KIP) dan kesehatan (KIS). Kedua, ia berkomitmen mereformasi birokrasi. Belakangan, terlihat fokusnya pada kemudahan pada berinvestasi dan berusaha. Ketiga, ia menggaungkan janji lama tentang kedaulatan ekonomi, politik, dan pembangunan kepribadian bangsa (berdikari).

Gagasan tersebut dianggap sebagai sebuah ‘kebaruan’. Ia diterima publik karena mendobrak ‘kesepakatan diam-diam’ di kalangan elite politik bahwa gagasan-gagasan tersebut tak mungkin dilakukan, setidaknya untuk saat ini.
Bagi Jokowi, pemerataan tidak harus menunggu kekuatan ekonomi mencukupi lebih dahulu. Sebaliknya, ia beragumen, pemerataan (infrastruktur fisik) merupakan jalan membangun kekuatan ekonomi.

Bagi Jokowi, birokrasi tak boleh lagi menyandera publik, ia harus benar-benar jadi pelayan publik. Dan, Jokowi menilai pergaulan antarbangsa harus bertumpu pada identitas nasional yang kuat.

Terkait posisinya dalam kekuatan politik di periode pertama, Jokowi adalah bagian dari kelompok politik yang selama 10 tahun terakhir ini menjadi oposisi. Lebih penting dari itu, pemerintahannya merupakan memiliki kekuatan minoritas di ranah legislatif pada awal kekuasaannya.

Dan, sebagai outsider dalam banyak segi, Jokowi tak bisa mengontrol partai yang menyalonkan dirinya (PDIP) dan relasinya dengan partai pendukung masih berupaya menemukan relasi yang tepat. Ini ada kaitannya dengan posisinya yang bukan ketua partai dan sekaligus ini menjadi pembeda dengan tiga presiden sebelumnya (SBY, Megawati, dan Gus Dur).

Sebagai bonus sekaligus beban, Jokowi memiliki pendamping yang sangat lincah bermanuver dan sekaligus memiliki modal sosial politik yang kuat: Jusuf Kalla. Karakter Kalla yang agresif konon menjadi salah satu alasan SBY memilih cawapres lain pada periode keduanya.

Ketika pemerintahan baru seumur jagung, Jokowi dihadapkan rangkaian ‘pukulan ganda’: Keharusan menaikkan harga BBM, kemelut yang mendera KPK, keriuhan di legislatif, ekonomi global yang mengalami pelambatan. Ketiga hal ini juga pernah dialami SBY.

Bedanya, Jokowi tak berkesempatan ikut menikmati dukungan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kala itu, harga-harga komoditas unggulan ekspor (seperti sawit, batubara, coklat, dan lainnya) sedang mengalami masa peak-nya di pasar internasional.

Situasi yang paling membedakan dengan pengalaman-pengalaman presiden sebelumnya setidaknya terkait pada tiga hal berikut ini. Pertama, intensitas politik identitas yang begitu tinggi dan pada saat yang bersamaan Jokowi dibingkai sebagai sosok nasionalis abangan. Ini situasi yang bahkan tak dirasakan Megawati ketika menjadi presiden.

Kedua, peran media dan media sosial yang begitu besar terutama dalam mereduksi secara gila-gilaan berbagai persoalan, sehingga terkesan selalu ada solusi mudah untuk tiap persoalan yang dihadapi pemerintah. Ketiga, disrupsi teknologi yang muncul belakangan mengubah lanskap persaingan usaha di dalam negeri, termasuk mulai menguatnya kecenderungan otomotisasi di sektor manufaktur.

Manuver Kepemimpinan

Dihadapkan pada situasi seperti yang diuraikan di atas, di satu sisi, Jokowi menunjukkan kemampuannya beradaptasi dan bersikap fleksibel. Tidak seperti Gus Dur yang semakin nge-gas ketika diserang lawan dan teman-teman politiknya, Jokowi pada beberapa aspek mengambil sikap seperti SBY.

Jokowi mengembangkan politik akomodatif. Meski tak selalu efektif, Jokowi benar-benar memaanfaatkan apa yang disebut Chaisty dkk (2012) dengan istilah “perangkat eksekutif”. Dus, dari mulai mendistribusikan kursi menteri, menyediakan anggaran kementrian, menggelontorkan pork barrel, melakukan pertukaran kebijakan dengan partai koalisi maupun oposisi, hingga pemberian pengaruh dilakoninya.

Namun di sisi lain, Jokowi juga melakukan perubahan gaya berpolitik dengan semangat ‘membongkar’. Representasi terbaiknya terlihat pada pembubaran Petral, divestasi saham Freeport, dan pengalihan operasi ke Pertamina untuk setiap kilang minyak yang sudah habis masa kontrak karyanya dengan korporasi minyak asing. Meski demikian, Jokowi sering kali belum dianggap berhasil dalam hal reforma agraria dan mengakhiri diskriminasi beribadah.

Terkait dengan hal tersebut, di satu sisi, Jokowi tampil sebagai figur yang bersedia mendengar masukan dari berbagai pihak dan siap mengakomodasi kepentingan mereka. Ini tak jarang membuat kebijakan yang sudah dirilis segera ditunda atau dibatalkan. Contoh terbaru soal penundaan soal pengenaan pajak pada penjualan daring. Namun, harus pula ditegaskan, Jokowi dapat dikatakan relatif mandiri dalam pengambilan keputusan.

Dan, hal itu ada kaitannya dengan sikapnya yang bisa juga, sebut saja, kukuh pada pendirian, jika tak mau disebut keras kepala. Ini, umpamanya, pada pendiriannya yang meyakini bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur fisik harus diprioritaskan, meski ada biaya dan risiko politik yang ditanggungnya juga tinggi.

Dan, implikasi praktisnya, Jokowi semakin berorientasi pada output alih-alih pada proses yang ditandai adanya konsultasi dan persuasi dengan para pihak yang terkena dampak. Tak heran jika kemudian sebagian kalangan menjulukinya sebagai pemicu bangkitnya era new-developmentalism.

Kesan ini semakin diperkuat karena Jokowi dinilai oleh sebagian kalangan cenderung konservatif pada isu-isu demokrasi, kebebasan dan hukum. Ini bisa dilihat dari mulai soal keberpihakan pada KPK, mangkraknya penyelesaian beberapa kasus HAM masa lalu, kasus Novel Baswedan, isu ‘kriminalisasi’ berbasis UU ITE, RUU KUHP hingga sikap beberapa kementeriannya yang dianggap gemar mengunakan instrumen blokir dan sensor.

Di isu-isu ini, Jokowi menunjukkan posisinya tak banyak beda dengan arus utama politik para elite politik yang sudah lama mentas di panggung nasional. Menariknya, pada isu terbaru seperti menghidupkan kembali GBHN yang didukung banyak elite lama termasuk Megawati sekalipun, Jokowi secara lantang menyatakan posisinya di sisi publik yang menentang ide tersebut.

Sering kali orang juga melihat kebijakan dan pendekatan kepemimpinan jokowi dalam dua wajah output yang berbeda. Sebagai contoh, pertama, Jokowi amat bergairah mendorong berbagai program populis (KIP, KIS, PKH, dan juga berbagai program afirmasi untuk pondok pesantren dan belakangan KIP kuliah, Kartu Prakerja, Kartu Sembako sebagai contoh yang paling visual, dan populer). Namun, di sisi lain, Jokowi seperti terlihat ‘gelagapan’ dalam menyikapi kurang dana yang dialami BPJS.

Kedua, Jokowi bukanlah tipikal pemimpin dengan daya paksa tinggi dan intimidatif. Ia memimpin dengan memberi contoh dengan harapan anak buahnya mengikutinya. Konsekuensinya, sebagian dari bawahannya seringkali memanfaatkan hal ini sebagai ruang gerak untuk bekerja diluar arahan dan komitmen yang disepakati.

Di level atas, kita beberapa kali disuguhi moment kegaduhan internal di kabinet. Di level paling awam, bagaimana kita bisa melihat perilaku pengawalan mobil sebagian menteri di jalanan yang sering kali malah terasa lebih mengganggu dibanding ketika rombongan RI-1 yang sedang melintas.

Keinginan dan Realita

Dari sisi pemasaran politik, gaya kepemimpinan Jokowi di atas tak ayal memantulkan citra yang ambigu dan sekaligus susah diletakkan pada satu kategori tertentu. Di satu sisi, ia hadir sebagai pembaru, tetapi di sisi lain, ia tampil bak elite politik lainnya.

Di satu sisi, Jokowi mendekati kategori apa yang disebut Kaplan dan Kaiser (2006) dengan istilah field general, yakni pemimpin yang punya determinan tinggi pada pencapaian kinerja, tetapi di sisi lain, ia terkesan mendekati kategori one of troops, yakni pemimpin yang mengutamakan kerja sama, memampukan pihak lain dan tak memaksakan kehendak.

Yang sudah pasti, sejauh ini, Jokowi bukanlah pemimpin yang pandai membangun motivasi melalui kata-kata. Jokowi punya hasrat yang kuat mengembangkan kolaborasi tetapi ia berhadapan dengan berbagai penghalang dari mulai ego sektoral hingga persaingan politik.

Jokowi juga menginginkan partisipasi yang luas dalam proses pembangunan, tetapi ia berhadapan dengan tuntutan pencapaian output, mengejar legacy, dan lagi-lagi juga dihadang resistensi di internal birokrasi. Dan, ini memperburuk lagi dengan ulah para pemujanya yang gemar melakukan konfrontasi dan ingin mengeksklusi pihak lain.

Dalam lima tahun ke depan, pergeseran gaya kepemimpinan Jokowi masih mungkin terjadi. Sebab, ia mengenali kemampuan dan keterbatasannya dan juga harapan yang diamanatkan pada dirinya. Yang juga sudah jelas, Jokowi tak berupaya ingin menyenangkan semua orang dan ia menyadari ada risiko yang harus ditanggungnya dengan pilihannya itu.

 

 

Oleh: Yunarto Wijaya

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia

 

Foto: Basith Subastian/kumparan

Charta Politika Meraih Penghargaan Sebagai Lembaga Survei Terpercaya

Yogyakarta, 19 juli 2019 – Kegigihan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yang bermanfaat bagi kemajuan serta kesejahteraan bangsa di Indonesia, berhasil membawa Charta Politika Indonesia  meraih penghargaan “Indonesian Business, Professional and Education Award 2019” kategori “The Most Trusted Survey Institution With Service Excellent of The Year”.

“Penghargaan ‘Indonesian Business, Professional and Education Award’ berupaya menumbuhkan motivasi, perubahan, serta harapan bagi masa depan Indonesia yang sejahtera, maju dan beradab, setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia”, kata Ketua Penyelenggara Laksamana Madya (Purn.) TNI H. Gunadi, MDA.

Peraih penghargaan dari pelbagai kategori diberikan oleh Sembilan Bersama Media berdasarkan rekomendasi dari Kementerian RI, LSM dan swasta dengan harapan semakin meningkatkan kinerja dan kreativitas pribadi, kemajuan institusi serta perusahaan.

“Metodologi dan pengukur penilaian dilandaskan pada beberapa kriteria seperti kualitas, inovasi, performa, akuntabilitas, kepedulian dan lain-lain. Sebagai kelengkapan data, Tim Research Majalah Indonesian Inspire! melakukan riset dengan responden pemilik telepon rumah (fixed phone) di Jabodetabek dan beberapa kota besar lainnya”, ungkap Founder ‘Sembilan Bersama Media’ Laksamana Madya (Purn.) TNI H. Gunadi, MDA di The Karaton Ballroom, Royal Ambarrukmo Hotel – Yogyakarta, Jumat (19/7).

Muslimin selaku Direktur Riset Charta Politika Indonesia, yang mewakili Charta Politika untuk menerima penghargaan tersebut, berharap penghargaan ini bisa menjadi spirit baru bagi  Charta Politika Indonesia untuk terus memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, dan mempersembahkan hasil-hasil riset maupun survei yang kredibel, ilmiah, objektif dan terpercaya sebagai acuan bagi lembaga-lembaga pemerintahan, institusi demokrasi dan perusahaan untuk meningkatkan performa dan kinerjanya.

Ia mengatakan, pihak Charta merasa terhormat dengan penghargaan ini. Charta sendiri memang sudah sejak lama dipercaya memberikan acuan bagi lembaga-lembaga pemerintahan, institusi demokrasi dan perusahaan dalam upaya meningkatkan performa kinerjanya, sesuai hasil rekomendasi riset yang diberikan.]

Ia menegaskan, Charta Politika Indonesia komitemen untuk terus menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas sebagai lembaga riset dan konsultan politik yang mengedepankan validitas data, akurasi informasi dan analisis politik yang kompeten dalam memetakan, memahami, dan memprediksi proses politik.

“Kami akan terus berkomitmen dan menjaga kepercayaan ini, sebagai jembatan dalam mendekatkan aspirasi publik dengan pihak pemerintah baik pusat maupun daerah, dalam rangka mendukung kebijakan yang berorientasi bagi kemajuan Indonesia,” tandasnya.

Dok. Charta Politika Indonesia.

Yunarto Wijaya: Pidato Jokowi tegaskan akan berani ambil kebijakan

“Dengan diksi yang digunakan, menurut saya masa konsolidasi sudah selesai, sekarang bicara mengenai bekerja dengan sikap yang lebih tanpa beban”

Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai pidato Presiden terpilih Joko Widodo bertajuk Visi Indonesia menegaskan Jokowi akan berani ambil kebijakan di periode kedua.

Yunarto juga mengapresiasi dibacakannya Ikrar Bangsa Indonesia dalam rangkaian acara Visi Indonesia oleh Ketua Dewan Pengarah Visi Indonesia, Andi Gani Nena Wea.

“Dengan diksi yang digunakan, menurut saya masa konsolidasi sudah selesai, sekarang bicara mengenai bekerja dengan sikap yang lebih tanpa beban,” kata Yunarto di Jakarta, Senin.

Hal itu menurut dia terlihat dari penggunaan diksi yang disampaikan Jokowi dalam pidatonya tersebut yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Minggu (14/7).

Menurut dia, penegasan sikap Presiden Jokowi ditunjukan pada penggunaan kalimat atau diksi yang diucapkannya.

Yunarto mencontohkan, beberapa kali dalam pidatonya tersebut, Jokowi menggunakan kata “hajar”, “hapus” dan “hilangkan”.

Dia menilai pidato Jokowi tersebut menunjukkan penegasan atas pernyataan kerja tanpa beban yang selama ini dijalaninya.

“Presiden Jokowi akan mengambil sikap lebih berani dan sikap lebih tegas dalam periode keduanya,” ujarnya.

Yunarto menjelaskan dalam pidatonya, Jokowi secara gamblang menujukan pesannya kepada seluruh elemen masyarakat yang menunjukkan visinya bukan lagi berkompromi melainkan untuk bekerja dan akan berani mengambil tindakan tegas.

Selain itu, dia juga mengapresiasi adanya Ikrar Bangsa Indonesia dalam rangkaian acara Visi Indonesia, yang menunjukan adanya bentuk persatuan.

“Ikrar Bangsa Indonesia menekankan Persatuan Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika menjadi perekat utama bangsa Indonesia,” tuturnya.

Ikrar Bangsa Indonesia dibacakan langsung Ketua Dewan Pengarah Visi Indonesia, Andi Gani Nena Wea

Saat membacakan Ikrar Bangsa Indonesia yang diikuti seluruh hadirin, Andi Gani mengenakan pakaian adat Nagekeo dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dan didampingi pimpinan-pimpinan relawan yang mengenakan baju adat dari seluruh wilayah Indonesia.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
Foto dok Antara 2019

Kepala BIN Terlihat di Pertemuan Jokowi & Prabowo, Yunarto Wijaya Singgung Sosok di Belakang Layar

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Rr Dewi Kartika H

TRIBUNJAKARTA.COM – Kehadiran Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan di pertemuan Jokowi dan Prabowo Subianto menjadi sorotan.

Diwartakan sebelumnya Prabowo Subianto dan Jokowi bertemu untuk pertama kali setelah Pilpres 2019, di Stasiun MRT Lebak Bulus, pada Sabtu (13/7/2019).

Prabowo Subianto tiba sekitar pukul 09.52 WIB bersama Seskab Pranomo Anung, Budi Gunawan dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya membeberkan analisannya terkait kehadiran Budi Gunawan dipertemuan bersejerah itu.

Hal tersebut disampaikan Yunarto Wijaya melalui sambungan telepon di Breaking News Kompas TV.

Mulanya pembawa acara Breaking News Kompas TV mengatakan selama ini Budi Gunawan selalu dikaitkan dengan isu rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi.

Ia lantas meminta pendapat Yunarto Wijaya soal kehadiran Kepala BIN tersebut.

“Ada kehadiran sosok kepala BIN, Budi Gunawan yang sempat dikaitkan dengan rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi. Anda melihat seperti apa sebetulnya dengan adanya Pak Budi Gunawan?” tanya pembawa acara dikutip TribunJakarta.com dari siaran langsung Kompas TV.

Yunarto Wijaya mengatakan kehadiran Budi Gunawan dipertemuan tersebut dapat menimbulkan banyak spekulasi.

Pasalnya orang-orang yang hadir dipertemuan tersebut memiliki hubungan langsung dengan Jokowi seperti, Pramono Anung dan Erick Thohir namun hanya Budi Gunawan saja yang tidak.

Yunarto Wijaya mengaku jujur ia tak mengetahui konteks dari kehadiran Budi Gunawan.

“Iya orang bisa berspekluasi banyak ya, kalau Mas Pramono Anung saya sepikir memang selalu mendampingi presiden, atau kalau Erick Thohir simbolisasi ketua TKN,” ucap Yunarto Wijaya.
“Kehadiran Pak Budi Gunawan saya tidak tahu dalam kontesk apa,” imbuhnya.

Yunarto Wijaya lantas membeberkan analisannya terkait permasalahan tersebut.

Ia menilai Budi Gunawan mungkin saja terlibat sebagai sosok dibelakang layar yang mengkompromikan pertemuan Prabowo dan Jokowi.

“Tapi sangat mungkin saja Pak Budi Gunawan yang orang ikut terlibat dalam proses kompromi di belakang layar,” jelas Yunarto Wijaya.

Penilaian tersebut didasari karena Budi Gunanawan merupakan sosok senior yang kerap menjembati banyak pihak.

“Proses pra pertemuan yang mungkin saja melibatkan Budi Gunawan, karena sosok senior juga sering dianggap bisa menjembati berbagai pihak,” tutur Yunarto Wijaya.

“Baik dalam konteks dulu beliau sebagai Jenderal Polisi atau konteks di BIN misalnya,” imbuhnya.

Yunarto Wijaya kembali menegaskan Budi Gunawan mungkin terlibat dalam merancang pertemuan Prabowo dan Jokowi hari ini.

“Saya pikir mungkin saja ada keterlibatan beliau dalam mempertemukan komunikasi hingga hari ini terjadi,” kata Yunarto Wijaya.

Sinyal pertemuan diungkapkan Jokowi sebulan lalu

Presiden terpilih Jokowi rupanya sudah memberi sinyal bakal ada rekonsiliasi antara dirinya dengan Prabowo.

Sinyal ini diberikan Jokowi saat melakukan kunjungan kerja ke Bali pada Jumat (14/6/2019) silam.

Ini diawali dari awak media yang mengkonfirmasi adanya usulan dari akademisi-akademisi di Yogyakarta yang meminta Sri Sultan Hamengku Buwono X memimpin rekonsiliasi keduanya di Kraton Yogyakarta.

Rektor UIN Sunan Kalijaga, yudian Wahyudi mengatakan Keraton Yogyakarta menjadi yang paling tepat untuk rekonsiliasi.

Terlebih momennya sangat tepat pula yakni jelang putusan MK soal sengketa Pilpres 2019 serta masih nuansa halal bi halal usai Idul Fitri 1440 H.

Merespon itu, menurut Jokowi rekonsiliasi bisa dilakukan dimana saja. Mantan Wali Kota Solo ini bahkan menyinggung rekonsiliasi bisa sembari menunggang kuda.

“Rekonsiliasi bisa dimanapun juga. Sambil naik kuda bisa, naik MRT bisa. Yang paling penting sama-sama kerka sama memajukan negara ini,” tegas Jokowi di Pasar Sukawati Bali, Jumat (14/6/2019) silam.

Seperti telah diberitakan sebelumnya ‎hari ini, Sabtu (13/7/2019) Jokowi bakal bertemu dengan Prabowo di MRT Lebak Bulus.

Peristiwa bersejarah ini diharapkan bisa membuat teduh situasi politik yang sempat memanas.

Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Usman Kansong membenarkan adanya pertemuan antara kedua tokoh tersebut.

“‎Benar beredar kabar soal kemungkinan pertemuan Jokowi dengan Prabowo. Cuma dimana dan pukul berapa belum ada pakar. Pak Jokowi sendiri pukul 10.00 ada jadwal mengunjungi stasiun MRT Lebak Bulus. Apakah bila ada pertemuan, pertemuan itu berlangsung di Lebak Bulus atau di MRT atau di tempat lain, belum ada kabar pasti juga,” papar Usman Kansong saat dikonfirmasi awak media melalui pesan singkat.

Kabar soal pertemuan keduanya sempat menyeruak setelah pemungutan suara digelar pada 17 April 2019 lalu.

Hingga keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa Pilpres 2019 keluar, keduanya belum kunjung bertemu.

Kedua belah pihak dari Jokowi yang diwakili TKN dan Prabowo diwakili Gerindra mengaku telah menjalin komunikasi antar kedua pihak.‎

Sejak pagi hari, Pramono Anung melalui twitternya sudah mencuitkan tanda-tanda pertemuan untuk membuat bangsa semakin kuat, maju, adil dan makmur.

“Semoga hari ini menjadi hari yang dikenang buat proses demokrasi yang semakin dewasa.. Mudah2an pertemuan yang terjadi membuat bangsa ini semakin kuat, maju, adil dan makmur#pertemuan#indonesia#AlFatihan,”

Terungkap alasan Presiden terpilih Jokowi mengajak Prabowo untuk bertemu di dalam MRT.

Pada Sabtu (13/7‎/2019) Jokowi janjian bertemu dengan Prabowo di Stasiun MRT Lebak Bulus lanjut naik MRT ke Stasiun Istora Mandiri lalu berjalan kaki ke FX Sudirman untuk makan siang bersama.

‎”Alhamdulilah‎ pada pagi hari ini, kita bisa bertemu dan mencoba MRT karena saya tahu Pak Prabowo belum pernah coba MRT,” ungkap Jokowi lagi.

Ditanya awak media, kenapa memilih bertemu di MRT?
Jokowi menjawab pertemuan dimanapun bisa.

“Sebetulnya pertemuan dimanapun bisa. Di MRT bisa, mau di rumah Pak Prabowo bisa, di Istana bisa. Tapi kami sepakat memilih disini,” tambahnya.

‎Lantas bagaimana respon dari Prabowo?
Rupanya Prabowo sangat senang bisa naik MRT untuk pertama kalinya.

Bahkan Ketua Umum Partai Gerindra ini mengapresiasi pemerintahan Jokowi yang bisa membangun MRT.
“Bismillah, Assalam, Salam Sejahtera. Yang saaya hormati Bapak Jokowi Presiden RI. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Hari ini sebagaimana saudara saksikan saya dan Pak Jokowi bertemu di atas MRT. Ini juga gagasan beliau. Beliau tahu saya belum pernah naik MRT, jadi saya terima kasih. Saya naik MRT luar biasa, kita bangga Indonesia akhirnya punya MRT yang bisa membantu kepentingan rakyat‎,” jawab Prabowo.

 

Penulis: Rr Dewi Kartika H
Editor: Mohamad Afkar Sarvika
Foto: TribunJakarta

 

Yunarto Wijaya: Jokowi-Prabowo Ingin Bergerak Bersama untuk Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat politik Yunarto Wijaya mengatakan, pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu, (13/7/2019) merupakan simbol awal dari rekonsiliasi nasional. Menurut Yunarto, pertemuan keduanya di Stasiun MRT lalu naik MRT merupakan simbol untuk bergerak bersama.

“Yang menarik perhatian saya, mengapa mereka bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus lalu naik MRT ke Senayan. Pertemuan bukan di ruang tertutup, bukan di Istana. Pertemuan berlangsung di tempat rakyat. MRT itu bergerak. Ini saya melihat bahwa mereka mununjukkan akan bergerak bersama untuk membangun bangsa,” ujar Yunarto kepada Beritasatu.com di Jakarta, Sabtu (13/7/2019).

Selain itu, Yunarto juga melihat bahwa transportasi massal MRT merupakan tempat rakyat biasa beraktivitas. Kedua kubu pendukung Jokowi dan Prabowo pasti ada di Stasiun MRT tersebut.

Itu artinya bahwa Jokowi dan Prabowo ingin menunjukkan kepada pendukung masing-masing bahwa mereka telah bertemu. Prabowo dan Jokowi menunjukkan kepada pendukungnya bahwa mereka akan bersama-sama bergerak membangun Indonesia.

Ketika ditanya, apakah artinya bergerak bersama itu berada dalam satu gerbong koalisi, Yunarto mengatakan, bisa iya, bisa juga tidak. “Bisa jadi makna dari bergerak bersama itu dalam satu gerbong koalisi. Tetapi, bisa juga Prabowo tetap sebagai oposisi yang memberikan kritik membangun bagi pemerintahan Jokowi.

Menurut Yunarto, pertemuan Jokowi dan Prabowo ini tidak mungkin berlangsung tanpa direncanakan lebih dulu. Pertemuan itu, ujarnya, pasti sudah didahului dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, terutama di antara tim masing-masing.

Yunarto juga mengatakan, pertemuan Jokowi-Prabowo hari ini juga akan semakin memperlihatkan apakah ada pihak ketiga yang selama ini memanfaatkan perseteruan dua kubu pada Pilpres 2019. Jika ada pihak-pihak yang mengomentari miring pertemuan ini, ujarnya, berarti benar dan semakin jelas bahwa selama ini ada pihak ketiga yang ingin memperkeruh suasana.

“Saya yakin, pendukung dua kubu akan semakin tenang setelah pertemuan ini. Kalau ada pihak yang tidak menerima pertemuan Jokowi-Prabowo serta mengeluarkan pernyataan miring, itu semakin jelas menunjukkan siapa pihak ketiga itu,” ujarnya.

 

Sumber: BeritaSatu.com
Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao

5 Fakta Menarik Yunarto Wijaya, Direktur Charta Politika yang Jadi Target Pembunuhan

AKURAT.CO, Sosok Yunarto Wijaya tentunya tak asing lagi bagi khalayak. Ia merupakan direktur eksekutif Charta Politika, yang makin sering muncul di berbagai media menjelang pilpres. Nama Yunarto terus diperbincangkan setelah dirinya dinyatakan menjadi salah satu target pembunuhan dalam aksi 22 Mei.

Yunarto bersama empat tokoh nasional lainnya menjadi sasaran pembunuhan berdasarkan kesaksian dari para pelaku. Salah seorang pelaku berinisial IR, mengaku diperintah untuk membunuh Yunarto dengan imbalan sebesar Rp5 juta.

Berikut fakta-fakta menarik Yunarto Wijaya, yang sudah dihimpun oleh AKURAT.CO dari berbagai sumber.

1. Pria yang akrab dipanggil Mas Toto ini kuliah di Jurusan Hubungan Internasional, merupakan lulusan terbaik Universitas Katolik Parahyangan Bandung, pada tahun 2004

2. Saat masih di bangku perkuliahan, Yunarto dikenal sebagai aktivis kampus, baik dalam kegiatan internal maupun eksternal, sekaligus merintis usaha kuliner sejak tahun 2003

3. Pada tahun 2007, Yunarto kemudian melanjutkan pendidikan Magister Manajemen di Universitas Indonesia dan bekerja bekerja sebagai professional banker di Citibank Indonesia

4. Yunarto kemudian bergabung dengan Charta Politika setelah dirinya mendapat tawaran dari mantan dosennya di Universitas Katolik Parahyangan

5. Yunarto pernah bertaruh pindah ke China atau Korea Utara dengan seorang warganet, jika capres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno menang dalam pilpres 2019

Itulah sederet fakta menarik direktur eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, yang menjadi target pembunuhan aksi 22 Mei.

 

Editor: Ahada Ramadhana

Sumber: https://akurat.co/news/id-652769-read-5-fakta-menarik-yunarto-wijaya-direktur-charta-politika-yang-jadi-target-pembunuhan

Yunarto Wijaya Maafkan Kivlan Zen yang Diduga Berniat Membunuhnya

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengaku sudah memaafkan orang yang berniat untuk membunuhnya. Menurut polisi, Yunarto menjadi target pembunuhan yang direncanakan Mayjen (Purn) Kivlan Zen. “Saya pribadi dan keluarga sudah memaafkan dan tak memiliki dendam apapun baik kepada perencana maupun eksekutor,” kata Yunarto kepada Kompas.com, Rabu (12/6/2019).

Yunarto mengatakan, menjadi target pembunuhan justru membuat ia belajar kembali tentang kasih. Memaafkan orang yang memusuhinya justru membuat ia merasa lebih bisa mensyukuri dan menikmati kehidupan.

Yunarto pun mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya terhadap langkah-langkah pengamanan yang dilakukan Polri dan TNI yang berhasil membuat situasi menjadi kondusif.

Ia mengajak semua pihak mempercayakan proses hukum yang berjalan tanpa diiringi oleh tekanan dan ujaran kebencian dari pihak manapun.

“Kejadian ini harus dilihat bukan dalam konteks keselamatan orang-orang yang ditarget. Tapi bagaimana demokrasi kita yang telah tercemar. Tercemar ujaran kebencian yang tidak bisa ‘membunuh’ perbedaan. Tercemar dengan aneka rupa kebohongan yang anti terhadap keberagaman,” kata dia.

Yunarto menambahkan, permainan politik identitas dalam perhelatan demokrasi harus diakui sering terjadi berbagai negara, meski bukan sesuatu yang diharapkan. Tetapi, ketika dilumuri dengan berbagai ujaran kebencian dan hoaks, hasil akhirnya adalah terkoyaknya modal sosial sebagai bangsa.

“Ini bukan sekadar untuk disesali, tapi seyogianya menjadi pembelajaran bersama agar tak lagi terulang di waktu-waktu yang akan datang. Karena itu, jangan lelah untuk terus mencintai Indonesia. Memperkuat persatuan dan merawat kebinekaan dalam satu tarikan nafas sebagai manusia Indonesia,” kata dia.

Irfansyah, salah satu tersangka kepemilikan senjata api ilegal, sebelumnya mengaku mendapat perintah dari Mayjen (Purn) Kivlan Zen untuk membunuh Yunarto Wijaya. Pengakuan Irfansyah disampaikan lewat rekaman video yang diputar Polri dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Jumpa pers itu dilakukan Kepala Divisi Humas Polri Irjen M Iqbal, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjend Sisriadi, dan beberapa pejabat Polri.

 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Yunarto Wijaya Maafkan Kivlan Zen yang Diduga Berniat Membunuhnya “, https://nasional.kompas.com/read/2019/06/12/11335521/yunarto-wijaya-maafkan-kivlan-zen-yang-diduga-berniat-membunuhnya.
Penulis : Ihsanuddin
Editor : Sabrina Asril

Foto Dok KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA

 

 

Direktur Eksekutif Charta Politika laporkan lima akun medsos ke polisi

Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya melaporkan beberapa akun media sosial yang menyebut dirinya memanipulasi hitung cepat yang dikeluarkan oleh lembaganya ke Bareskrim Polri.

Menurut Yunarto, akun-akun itu menyebarkan hoaks berupa gambar tangkapan layar aplikasi pesan WhatsApp yang berisi percakapan antara dirinya dengan seseorang yang disebut jenderal.

“Chat palsu saya dengan jenderal siapa saya tidak tahu, karena tidak ada namanya, seperti sudah diamankan sesuatu seperti itulah,” kata Yunarto di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa.

Yunarto mengatakan, pihaknya pernah mendapat serangan hoaks serupa pada sebelum Pemilu 2019. Namun saat itu pihaknya dituduh memanipulasi survei popularitas pasangan capres-cawapres.

Sementara saat ini, dengan gambar yang sama, Yunarto dituduh melakukan manipulasi “quick count” yang dikeluarkan lembaga yang dipimpinnya.

Yunarto menyebutkan beberapa akun medsos yang turut menyebarkan gambar tersebut juga memberikan kata-kata bernada ancaman terhadap dirinya.

“Ancaman terornya macam-macam, dilaknatlah, mau diserang sniperlah. Tapi saya bukan melaporkan soal teror ini, tapi melaporkan hoaks sebelum Pemilu yang semakin menjadi-jadi setelah ‘quick count’ keluar,” katanya.

Beberapa akun medsos yang dilaporkannya ke polisi adalah akun Twitter @silvy_Riau02, @sofia_ardani, @sarah ahmad, @rif_opposite serta akun Facebook Ahmad Mukti Tomo.

Laporan Yunarto teregister dengan nomor LP/B/0382/IV/2019/Bareskrim tanggal 14 April 2019.

Dalam laporan tersebut, para pelapor dikenakan Pasal Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 Ayat (3) jo 45 Ayat (3) Pencemaran Nama Baik, UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 310 KUHP, Fitnah UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Pasal 311 KUHP.

 

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Yuniardi Ferdinand

COPYRIGHT © ANTARA 2019

Foto dok: Asep Firmansyah

Profil Yunarto Wijaya, dari Usaha Restoran hingga Jadi Direktur Charta Politika

Liputan6.com, Jakarta Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya saat ini menjadi topik hangat. Pasalnya, namanya disebut menjadi salah satu target sasaran pembunuhan oleh satu kelompok, yang diperintahkan langsung dari purnawirawan jenderal bintang dua Kivlan Zen.

Hal ini terungkap dari salah satu keterangan tersangka berinisial IR, yang telah diperlihatkan oleh pihak Polri kepada awak media di Media Center Kemenko Polhukam, Jakarta, pada Selasa (11/6/2019).

Namun setelah tertangkapnya IR, kini Yunarto Wijaya mengaku tidak dendam dengan para perencana dan eksekutor yang akan membunuhnya.

“Sudah tak ada dendam lagi dari saya & keluarga baik buat yg jadi perencana ataupun eksekutor…” ucap Yunarto melalui akun twitternya, @yunartowijaya.

Lalu seperti apa sih sosok Yunarto Wijaya Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia itu? Berikut fakta lengkap sosok Yunarto Wijaya, yang Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Rabu (12/6/2019).

Lulusan Terbaik Hubungan Internasional Universitas Parahyangan Bandung

Yunarto Wijaya yang memiliki panggilan akrab dengan panggilan Mas Toto ini lahir di Jakarta, (27/6/1981) yang kini telah berumur 37 tahun. Mas Toto adalah Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, yang pada masa kuliahnya menjadi lulusan terbaik Jurusan Hubungan Internasional di FISIP Universitas Katolik Parahyangan Bandung, pada tahun 2004.

Semasa kuliahnya, Yunarto Wijaya dikenal aktif terlibat dalam serangkaian kegiatan kemahasiswaan, baik internal kampus, maupun yang bersifat eksternal. Tidah hanya pada jenjang sarjana, pada tahun 2007, Yunarto Wijaya melanjutkan studinya di Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan lulus pada tahun 2009.

Awal Karier Sebagai Enterpreneur

Awal kariernya pun bukan dimulai dari dunia yang bersinggungan dengan politik, namun dimulai dengan menjadi enterpreneur melalui usaha restoran pribadi, di daerah Kelapa Gading, Jakarta Timur, sekitar 2003.

Usaha restoran ini telah dirintisnya saat masa kuliah. Setelah lulus dari kuliah, bisnis kuliner yang dijalaninya semakin berkembang. Namun hal ini tidak dirasa cukup, sehingga pada 2007 Yunarto memutuskan untuk bergabung dengan Citibank Indonesia sebagai seorang professional Banker.

Tak lama setelah bekerja sebagai seorang Banker, Yunarto ditawari oleh mantan Dosennya di Universitas Katolik Parahyangan untuk bergabung dengan Charta Politika, disinilah karier Yunarto Wijaya mulai dibangun hingga akhirnya menjadi Direktur Eksekutif Charta Politika.

Kiprah Singkat Charta Politika Indonesia

Lembaga survey Charta Politika Indonesia pasti dalam setiap kontestasi politik selalu hadir dalam setiap Quick Count dan mengawal informasi perkembangan perolehan suara cepat agar masyarakat Indonesia segera mengetahui kisi-kisi hasil perolehan suara.

Bukan hanya dalam tingkat nasional saja, namun juga dalam sekup regional yaitu dalam pemilihan Gubernur DKI 2017 lalu dan beberapa tahun kebelakang mengawal kontestasi pemilihan umum di Republik Indonesia.

Tidak hanya survey saja, namun Charta Politika juga memberikan layanan sekolah politik, strategi pemenangan, media maupun penelitian.

Charta Politika Sempat Laporkan 5 Akun yang Tuduh Akali Survei Pilpres 2019

Dalam kiprahnya, ternyata Charta Politika tidak hanya melewati jalan yang mulus saja. Charta Politika sempat mendapat fitnah di media sosial yang membuat lembaga survey ini melaporkan akun-akun tersebut ke pihak berwenang.

Lembaga survei Charta Politika melaporkan lima akun media sosial ke polisi lantaran menuding pihaknya telah melakukan rekayasa alias mengakali survei Pilpres 2019 lewat percakapan pesan singkat atau chat palsu.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya menyampaikan, pihaknya datang ke Bareskrim Polri untuk sekaligus merampungkan laporan yang sudah dibuat sebelumnya terkait chat palsu yang disebarkan sejumlah akun media sosial.

“Akun Instagram maupun di Facebook maupun di Twitter dan penyebaran lewat Whatsapp ya yang sebenarnya sudah terjadi tiga hari sebelum pemilu,” tutur Yunarto di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Menurut Yunirto, laporan itu sudah dibuat sejak 14 April 2019. Namun usai Pemilu 2019 pada 17 April, persoalan dugaan fitnah itu malah semakin ramai dan membesar.

 

https://hot.liputan6.com/read/3987811/profil-yunarto-wijaya-dari-usaha-restoran-hingga-jadi-direktur-charta-politika

Yunarto Wijaya: Quick Count yang Harusnya Jadi Alat Bantu, Malah Dianggap Buat Pemilu Jadi Ambigu

TRIBUNWOW.COM –  Direktur Lembaga Survei Charta Politika Yunarto Wijaya, menantang semua pihak yang mengungkapkan data soal perolehan suara sementara calon presiden dan calon wakil presiden, untuk membuka semua data yang mereka keluarkan.

Meski tidak menyebut pihak tertentu, Yunarto secara tegas meminta agar semua data tentang hasil perolehan suara sementara dibuka transparansinya pada publik.

Hal tersebut diungkapkan oleh Yunarto dalam ekspose data quick count pemilu bersama dengan sejumlah lembaga survei lain.

Dikutip dari channel YouTube metrotvnews, Sabtu (20/4/2019), Yunarto awalnya menjelaskan bahwa banyak pihak yang mencoba menggiring opini publik tentang hasil quick count yang dikeluarkan oleh lembaga survei.

“Pertama bahwa ada pihak yang sudah menyimpulkan bahwaquick count pasti salah, quick count berusaha menggiring opini bahkan ada yang mengatakan bahwa quick count nanti akan disamakan atau KPU akan menyama-nyamakan hasilnya denganquick count,” terang Yunarto.

Untuk itu, Yunarto mewakili lembaga survei yang lainnya, mengaku perlu membuka semua data berkaitan dengan hasil quick count yang dikeluarkan oleh lembaganya.

“Jadi ini bukan lagi tentang sekedar kredibilitas lembaga masing-masing, kita merasa kita perlu membuka data kita seterang-terangnya supaya ini bisa membantu juga proses real count yang sedang dilakukan oleh KPU,” papar Yunarto

“Tidak kemudian diintervensi, dibentuk opininya, dikaitkan dengan opini quick count yang kami lakukan, kami tidak bisa menjaga proses real count nya tetapi minimal kami bisa membuka proses yang kami lakukan sehingga tuduhan-tuduhan itu bisa tidak muncul lagi,” tambahnya.

Terkait semua opini soal data perolehan sementara tersebut, Yunarto dengan tegas menantang semua pihak yang pernah membeberkan kemenangan soal hasil pilpres, membuka semua data ke hadapan publik.
“Kami sangat berharap semua pihak lain yang sudah berani menyebutkan angka di hadapan publik di media, bahwa ada angka 62%, 52%, 55% siapapun itu, kami juga mengimbau untuk melakukan keterbukaan informasi seperti yang kami lakukan,” tegas Yunarto.

 

 

Penulis: Nila Irdayatun Naziha
Editor: Lailatun Niqmah
Foto sumber: Repro/Kompas TV